Pengamat Tegaskan NU Harus Ambil Peran dalam Dinamika Geopolitik Global

Jombang, NU Online

Pengamat Sosiologi Politik, Muhammad A. S. Hikam mengajak Nahdlatul Ulama (NU) untuk terus mengambil peran dalam menghadapi dinamika geopolitik global. Menurutnya, hal tersebut sangat mungkin dilakukan karena sejak awal NU selalu memikirkan kontribusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dan bangsa.

 

"NU itu kan jamiyah para ulama. Ulama itu identik dengan berpikir dan mengkaji sesuatu," ujarnya dalam forum Komisi Geopolitik: Resolusi Jihad dalam Pusaran Konflik Global pada Muktamar Kebudayaan yang diselenggarakan Lesbumi PBNU di Universitas KH A. Wahab Hasbullah (Unwaha) Jombang, Sabtu (13/6/2026).

Hikam mengakui bahwa NU merupakan jamiyah yang mengemban amanah untuk menjalankan berbagai tugas keorganisasian. Namun, menurutnya, NU tidak boleh melupakan fitrahnya sebagai organisasi yang didirikan para ulama dan memiliki tradisi intelektual yang kuat.

"Yang nomor satu bagi NU adalah berpikir, faktor ini tidak boleh hilang dari kepemimpinan struktural maupun nonstruktural. Inilah yang membedakan NU dari organisasi-organisasi lain yang bukan bentukan ulama," jelasnya.

 

Ia menegaskan, apabila NU ingin memberikan dampak besar bagi peradaban, tradisi berpikir tersebut harus terus dijaga dan dilestarikan.

Lebih lanjut, Hikam menilai dunia saat ini sedang menghadapi berbagai krisis dan persoalan kompleks. Karena itu, warga NU perlu kembali memikirkan, mengamalkan, dan mengontekstualisasikan nilai-nilai Resolusi Jihad dengan tantangan zaman yang dihadapi saat ini.

"Resolusi jihad bukan hanya sekadar dokumen sejarah perang melainkan sebuah paradigma peradaban yang mengandung prinsip-prinsip dalam menjaga kemaslahatan bersama," terangnya.

Menurut Hikam, terdapat empat perspektif utama dalam Resolusi Jihad yang menunjukkan bahwa gerakan tersebut memiliki dimensi ontologis, moral, dan religius, bukan sekadar fatwa untuk berperang.

Pertama, Resolusi Jihad bukan hanya fatwa, tetapi juga mengandung nilai-nilai antipenjajahan. Dalam pandangan ini, melawan segala bentuk kezaliman dan penjajahan merupakan kewajiban, sementara umat Islam tidak diperbolehkan mendukung tindakan zalim tersebut.

"Saat Mbah Hasyim ditanya tentang kewajiban melawan penjajah, tanpa ragu sedikit pun beliau mengatakan bahwa hukum melawan penjajah adalah wajib," tandasnya.

Kedua, Resolusi Jihad memandang kedaulatan negara sebagai amanah. Kemerdekaan bukan sekadar hadiah politik, melainkan amanah yang harus dijaga dan dipertahankan.

"Dalam konstitusi kita, negara menjadi alat untuk mewujudkan cita yang ada di Pembukaan UUD 1945, oleh karena itu, mempertahankan negara menjadi bagian dari menjaga kemaslahatan," ungkapnya.

Ketiga, kedaulatan dipahami sebagai tanggung jawab kolektif. Menurut Hikam, menjaga negara bukan hanya tugas pemerintah, melainkan kewajiban seluruh elemen masyarakat.

"Jadi perlu keterlibatan pesantren, ormas, dan masyarakat sipil lainnya, inilah hubungannya antara masyarakat dan negara," jelasnya.

Keempat, Resolusi Jihad mengedepankan prinsip kemaslahatan. Jihad dipahami sebagai sarana untuk melindungi dan menjaga kehidupan bersama.

"Jihad ini dilakukan untuk melindungi dan bukan bertujuan untuk merusak bahkan menciptakan kekacauan," pungkasnya.

Kontributor: Miftakhul Jannah