Kumpulan artikel kategori Pustaka
Saat fasisme Jepang yang sedang menduduki Indonesia mendekati NU, NU dengan cerdas berhasil memanfaatkan kesempatan dan ruang yang diberikan kepadanya. Konsesi yang didapatkan sebagai konsekuensi dan ketergantungan dari peralihan sikap Jepang ini, dengan cepat dimanfaatkan oleh NU untuk melakukan pergerakan politik yang secara permukaan memperlihatkan sikap mendukung kepentingan Jepang.
Bagi Muslim, keberadaan Al-Qur’an adalah shalih likulli zaman, relevan di setiap zaman. Namun pertanyaannya, sejauh mana sumber utama umat Islam itu mampu menjawab setiap permasalahan umat manusia? Di sinilah fungsi kerja manusia yang dikaruniai akal dan nurani tidak hanya sebagai objek, tetapi juga menjadi subjek atas lahirnya hukum Islam. Dari sini kemudian lahirlah apa yang digagas oleh Abu al-Ma’ali al-Juwaini yaitu Maqasid Syariah (tujuan-tujuan syariah). Dia menyarankan lima tingkatan maqasid, yaitu darurat (keniscayaan), al-hajjah al-‘ammah (kebutuhan publik), al-makrumat (perilaku moral), al-mandubat (anjuran-anjuran), dan apa yang tidak dicantumkan dalam nash. Pemikiran al-Juwaini ini kemudian dikembangkan oleh muridnya al-Ghazali dengan menggagas lima perlindungan (al-hifz). Yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.Maqasid syariah adalah prinsip-prinsip yang menyediakan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan disyariatkannya hukum, seperti alasan zakat menjadi salah satu rukun Islam, manfaat fisik dan spiritual dari puasa Ramadhan, dosa besar minum minuman keras, hubungan antara gagasan hak-hak asasi manusia dengan hukum Islam, dan lain-lain. Najm al-Din al-Tufi mengaitkan kemaslahatan dan Maqasid dengan kaidah Usul Fikih, “Suatu maqsud tidak sah kecuali jika mengantarkan pada pemenuhan kemaslahatan atau menghindari kemudaratan.” (hlm. 33). Era kemunduran dalam peradaban Islam secara umum dalam teori fikih secara khusus mulai terjadi sejak pertengahan abad ke-7H/13M dengan runtuhnya Bagdad oleh bangsa Mongol pada 656 H. Setelah itu, para ulama mulai mengembangkan praktik penyebutan pendapat para imam dan muridnya sebagai ‘nash dalam mazhab (nass fi al-mazhab)’. Para fakih pada era kemunduran ini tidak diperkenankan melakukan ijtihad, kecuali apabila mereka tidak menemukan suatu pendapat dari imam mereka maupun murid-muridnya. (hlm. 120).Buku ini berisi tujuh bab. Bab I menjelaskan tentang maqasid syariah dan peran fundamentalnya dalam kontemporerisasi hukum Islam yang sangat dibutuhkan umat Islam khususnya dan manusia pada umumnya. Bab ini mengenalkan definisi dan klasifikasi tradisional maupun terkini tentang maqasid syariah. Juga fase yang dilalui maqasid syariah, yaitu era sahabat Nabi, era peletakan fondasi mazhab fikih, dan era abad ke-5 sampai 8 Hijriyah.Bab II menjelaskan tentang sistem dalam konteks ‘filsafat sistem’. Pendekatan filsafat sistem memandang dunia dan fungsi alam serta seluruh komponennya dalam konteks sebuah sistem holistik besar yang tersusun dari sub-sub sistem yang jumlahnya tak terhingga, yang memiliki sifat berinteraksi, terbuka, hierarkis, dan memiliki tujuan. Fokus bab ini adalah filsafat sistem sebagai sebuah filsafat posmodernisme yang rasional dan tidak berkiblat pada Eropa, serta bagaimana filsafat Islam dan teori hukum Islam dapat memanfaatkan filsafat baru ini.Bab III menyajikan analisis mazhab-mazhab fikih klasik dalam konteks sejarah dan sumber pokok mereka. Ada sembilan mazhab fikih yang akan dibahas, yaitu Maliki, Hanafi, Syafi’I, Hanbali, Syiah Ja’fari, Syiah Zaidi, Zahiri, Ibadi, dan Muktazilah. Bab IV menyajikan secara garis besar telaah dan analisis terkait teori yuridis 9 mazhab fikih klasik yang diakui secara luas (Bab III). Sajian analisis akan terfokus pada klasifikasi hierarkis berbagai metode, secara komparatif. Analisis yang disajikan dalam Bab V akan menunjukkan bagaimana teori-teori kontemporer mengesahkan atau mengkritik teori-teori klasik hukum Islam. Bab ini akan menjawab berbagai pertanyaan: Apakah mazhab-mazhab fikih klasik masih diikuti secara ketat? Jika peta mazhab dan teori hukum Islam telah berubah, apakah nama yang dapat kita berikan kepada mazhab-mazhab dan teori-teori baru dalam hukum Islam tersebut? Apa yang mendefinisikan masing-masing mazhab kontemporer? Dan terakhir seberapa banyakkah mereka setuju atau tidak setuju dengan mazhab-mazhab klasik?Tema besar yang dibahas di Bab VI adalah identifikasi area-area tertentu di mana filsafat sistem dapat memberi kontribusi terhadap usul fikih. Fitur-fitur sistem seperti kebermaksudan, kognitif, holistik, multidimensi dan keterbukaan akan ditinjau kembali. Metode-metode untuk merealisasikan fitur-fitur ini dalam metodologi fundamental hukum Islam akan disajikan. Buku inii ditutup dengan Bab VII yang merupakan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya.Seperti yang disampaikan Prof. Amin Abdullah dalam Kata Pengantar, buku yang ditulis pakar maqasid syariah, Jasser Auda initidak hanya sekadar membahas ulang maqasid syariah dengan pendekatan baru, yakni pendekatan sistem. Buku ini lebih dari itu, yaitu mencakup juga tema-tema yang sangat diperlukan dalam studi keislaman kontemporer, yaitu filsafat ilmu keagamaan (Islam). Ia menegaskan kembali bahwa keberadaan hukum Islam bukan untuk Tuhan sebagai pencipta, tapi untuk kehidupan dan kemaslahatan manusia dan kemanusiaan sebagai pelaku utama makhluk di muka bumi. Selamat membaca! Data buku Judul : Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid SyariahPenulis : Jasser AudaPenerbit : MizanTerbitan : Agustus, 2015Jumlah : 356 halamanPeresensi: Irawan Fuadi, santri Al-Iman Purworejo dan Nurul Ummah Yogyakarta. Lulusan Tafsir Hadis UIN Sunan Kalijaga
Pesantren merupakan saka guru pendidikan di Indonesia. Kesimpulan tersebut tidak berlebihan jika mencermati kehadiran pesantren di Nusantara (baca: Indonesia) ternyata berjejak sampai dengan ratusan tahun yang lampau. Istilah “pesantren” sendiri sangat khas Nusantara.Sebagian ahli sejarah mengatakan bahwa istilah pesantren berasal dari kata pe-santri-an.
KH Tubagus Ahmad Bakri Purwakarta, Jawa Barat terbilang produktif menulis kitab. Di antaranya adalah Cempaka Dilaga yang membahas dorongan bekerja. Kitab berjudul lengkap Cempaka Dilaga; Mertelakeun Perihal Wajib Usaha (Cempaka Dilaga; Menerangkan Perihal Wajib Usaha/Bekerja) dengan tebal 19 halaman.
Nama Syaikh Nawawi al-Bantani mungkin sudah tidak asing lagi, terutama di kalangan pesantren di Indonesia. Beliau merupakan ulama Nusantara yang multi talenta dan produktif dengan banyak karya tulis dari berbagai disiplin ilmu. Karya-karyanya tersebar keberbagai belahan dunia islam, terlebih di Timur Tengah dan Nuasantara. Bahkan sampai saat ini, karya-karya beliau masih eksis menjadi kajian utama di pesantren-pesantren salaf yang ada di Indonesia.
Mudah dan memudahkan. Begitu kesan saya setelah membaca buku ini. Buku ini membahas persoalan keagamaan kontemporer, terutama masalah waqi’iyyah bagi mereka yang tinggal di luar negeri. Memang, sebagaimana diutarakan penulis, buku ini sebagian besar berisi refleksi dialog keagamaan yang dialami penulis selama tinggal di luar negeri, terutama di Brisbane, Australia.
Bangkalan 1820, serupa dengan kota-kota lain di Madura—seperti Pamekasan, Sampang, dan Sumenep— kota Bangkalan berada di bawah kontrol Belanda yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal Van Der Capellen. Setiap harinya, bala tentara Belanda hilir-mudik di jalan-jalan mengawasi setiap aktivitas penduduk termasuk aktivitas perdagangan antar pedagang Madura dan Pasuruan yang datang melalui pelabuhan di Surabaya. Rakyat tunduk di bawah kontrol penjajah dan tak bisa berbuat banyak, bahkan Sultan Bangkalan II (1815–1847),
Tersebutlah kisah, para pemberani dari barisan laskar-laskar perjuangan bergerak menuju Parakan. Ada Hizbullah, Sabillillah, Barisan Pemberontak Rakyat, Barisan Banteng, dan Laskar Pesindo. Ada apa di Parakan?
“Jangan takut tidak makan kalau berjuang mengurus NU. Yakinlah! Kalau sampai tidak makan, komplainlah aku jika aku masih hidup. Tapi kalau aku sudah mati, maka tagihlah ke batu nisanku!”Wasiat di atas merupakan wasiat yang cukup populer di kalangan warga NU, wasiat tersebut merupakan pesan yang ditujukan kepada para penerus perjuangan NU agar selalu serius dan yakin dalam menjalankan roda kekhidmatan tanpa merasa takut akan ancaman kelaparan.
Kebangkitan masyarakat terhadap kesadaran beragama di abad ini cenderung meningkat, baik dalam aspek hukum, sosial budaya, politik, ekonomi, maupun pendidikan. Namun di balik kebangkitan tersebut menyisakan keprihatinan tersendiri, sebab kebangkitan agama oleh sebagian umat mengarah kepada pemahaman syariat secara tekstual dan literal, yakni merujuk langsung kepada teks al-Qur’an dan al-Hadis tanpa merujuk kepada kitab-kitab karya ulama yang otoritatif di bidangnya, sehingga berpotensi memunculkan pemahaman yang keliru. Lebih memprihatinkan lagi, dengan semakin familiarnya umat Islam dengan internet, masyarakat banyak merujuk “fatwa-fatwa” yang tidak jelas sumbernya. Tentu saja fenomena ini dapat mereduksi hakikat syariat Islam dan berakibat sesatnya umat.
Pada tahun 2014, Wakil Gubernur Syaifullah Yusuf membuka tapak tilas dalam rangka menyusuri jalur perjuangan KH. R. As'ad Syamsul Arifin melintasi 100 desa untuk berebut senjata Belanda di gudang mesiu Desa Dabasan Bondowoso pada tahun 1947. Tak kurang dari 4000 peserta mengikuti kegiatan tersebut.
Sejarah mencatat bahwa kemerdekaan yang diraih bangsa ini tak lepas dari berbagai peran para ulama (baca: kiai). Selain meneruskan misi Nabi Muhammad untuk membangun sebuah kehidupan yang harmoni bernafaskan Islam rahmatan lil ‘alamin, para ulama di Nusantara juga mempunyai tanggung jawab moral untuk menjaga keamanan dan mempertahankan tanah air dari gangguan para koloni.
