Jakarta, NU Online

Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, Lampung, kembali mengalami erupsi pada Kamis (8/10/2026) pukul 18.28 WIB. Berdasarkan laporan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), aktivitas erupsi tersebut terekam pada seismogram.

Erupsi tercatat memiliki amplitudo maksimum 46 milimeter dengan durasi sementara sekitar 4 menit 45 detik. Namun, tinggi kolom letusan tidak teramati secara visual.

“Telah terjadi erupsi Gunung Anak Krakatau, Lampung pada 8 Oktober 2026 pukul 18.28 WIB namun tinggi kolom letusan tidak teramati. Erupsi masih berlangsung saat laporan sedang dibuat,” tulis Badan Geologi dalam keterangan tertulisnya.

Berdasarkan pemantauan pada pukul 19.05 WIB, angin di ketinggian rendah bergerak ke arah barat laut hingga utara dengan intensitas rendah hingga sedang.

Status Waspada

Hingga laporan tersebut disampaikan, tingkat aktivitas Gunung Anak Krakatau masih berada pada Level II atau Waspada. Badan Geologi mengeluarkan rekomendasi agar masyarakat dan pengunjung mematuhi zona aman di sekitar gunung api tersebut.

“Masyarakat, pengunjung, wisatawan, hingga para pendaki tidak mendekati area Gunung Anak Krakatau maupun melakukan aktivitas apa pun dalam radius dua kilometer dari kawah aktif,” demikian rekomendasi Badan Geologi.

Pembatasan aktivitas tersebut ditujukan untuk menghindari potensi bahaya, antara lain lontaran material pijar dan gas beracun.

Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung menyampaikan bahwa pihaknya bersama petugas Pos Pengamatan Gunung Api Anak Krakatau dari PVMBG terus memantau perkembangan aktivitas vulkanik secara waktu nyata (real-time).

BPBD Lampung juga mengimbau masyarakat di pesisir Banten dan Lampung agar tetap tenang serta tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi.

“Masyarakat di sekitar pesisir Banten dan Lampung diimbau untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu hoaks yang tidak terverifikasi, serta selalu memantau informasi resmi dari lembaga pemerintah yang berwenang seperti Badan Geologi, PVMBG, dan BPBD setempat,” demikian keterangan BPBD Provinsi Lampung dalam unggahan di media sosial resminya.