Refleksi Tahun Baru Hijriah, Saatnya Menagih Tanggung Jawab Pemerintah

Selasa ini, umat Islam memperingati Tahun Baru Hijriah 1448, bertepatan dengan 16 Juni 2026 M. Hari yang spesial bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya umat Muslim, sekaligus menjadi momentum yang tepat untuk melakukan refleksi kritis terhadap berbagai aspek kehidupan kita, termasuk tanggung jawab pemerintah terhadap rakyatnya.

Sebagai rakyat Indonesia, kita tidak boleh tinggal diam ketika mendengar saudara-saudari kita di luar Pulau Jawa menjerit soal ketimpangan dan kesenjangan, baik sosial, ekonomi, kualitas pendidikan, fasilitas publik, maupun pelayanan kesehatan yang masih jauh dari kata adil, terutama di daerah-daerah terpencil yang terisolasi.

Jargon Indonesia sentris tidak boleh berhenti sekadar menjadi gaung di media sosial. Ia harus kita kawal sampai benar-benar terimplementasi. Bukankah sila kelima Pancasila berbunyi "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia"?

Rakyat Indonesia tidak hanya berada di lingkungan pemerintah atau di lingkaran elit. Mereka tersebar di seluruh penjuru Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Maka, menjadi kewajiban pemerintah untuk mewujudkan pemerataan, memastikan seluruh rakyat Indonesia merasakan kesejahteraan, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Dalam konteks kewajiban melaksanakan tanggung jawab ini, Al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 36 dengan tegas menyebutkan bahwa segala hal yang kita miliki, pendengaran, penglihatan, hati nurani, bahkan sebuah jabatan publik, akan dimintai pertanggungjawaban.

Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Isra' ayat 36:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌۗ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰۤىِٕكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔوْلًا

Artinya, "Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya." (QS. Al-Isra' [17]: 36).

Selain ayat ini, Rasulullah SAW juga secara spesifik mengingatkan setiap pemimpin bahwa seluruh kinerjanya, sekecil apa pun, akan dimintai pertanggungjawaban. Rasulullah SAW bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya, "Ketahuilah bahwa setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpin. Penguasa (pemerintah) yang memimpin rakyat banyak akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya...." (HR. Imam Bukhari).

Tanggung Jawab yang Berorientasi pada Keadilan dan Kemaslahatan

Tidak cukup hanya berhenti pada kata "tanggung jawab". Pelaksanaannya harus berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Kita mungkin menjumpai segelintir pejabat yang sudah "melaksanakan tanggung jawabnya", tugasnya sudah selesai dikerjakan, tapi hasilnya masih jauh dari kata adil dan membawa maslahat.

Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nahl ayat 90:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاۤئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۤءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

Artinya, "Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat." (QS. An-Nahl [16]: 90).

Beberapa bulan lalu, masih dalam tahun 1447 Hijriah, kita disuguhi sebuah film dokumenter berjudul Pesta Babi, disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Dale, serta digarap oleh WatchDoc, Ekspedisi Indonesia Baru, Pusaka Bentala Rakyat, dan Jubi.id, Greenpeace, dan LBH Papua Merauke.

Terlepas dari pro-kontra dan kontroversi setelah dipublikasikan, kita sebagai masyarakat Indonesia dibuat tercengang oleh sorotan utama film ini, yaitu Proyek Strategis Nasional (PSN). Proyek yang digadang-gadang demi kesejahteraan masyarakat Indonesia ini justru menyisakan luka bagi sebagian masyarakat adat Papua Selatan, khususnya di distrik-distrik yang disebutkan dalam film tersebut.

Kita juga dibuat geleng-geleng kepala melihat data penerima manfaat dan pihak-pihak yang diuntungkan dari PSN sebagaimana ditampilkan dalam film ini, hanya segelintir orang dari lingkaran elit. Label PSN jangan sampai dijadikan topeng untuk memuluskan eksploitasi lingkungan atau deforestasi, yang dampaknya akan kita, atau anak cucu kita, rasakan di masa depan.

Contoh kebijakan yang hingga hari ini masih dituntut untuk dievaluasi secara menyeluruh adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di Pati, beberapa bulan lalu, masyarakat menuntut Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk memperbaiki kualitas menu MBG. Mereka melihat menu yang disajikan sama sekali belum mencerminkan besarnya anggaran program ini.

Tidak hanya itu, di beberapa daerah lain juga terjadi gelombang penolakan karena ditemukan menu MBG yang jauh dari kata layak dimakan. Kasus keracunan turut menambah deretan kritik terhadap program ini. Di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat, hingga Jawa Barat, masyarakat menggelar demonstrasi untuk menyuarakan aspirasi agar tata kelola MBG dievaluasi secara menyeluruh.

Dengan kata lain, tanggung jawab pemerintah terhadap rakyatnya wajib berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan. Kebijakan tidak boleh dibuat secara serampangan tanpa memperhatikan dua unsur ini, karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh kalangan elit pemerintah, tetapi juga oleh rakyat seperti kita.

Mari simak penjelasan menarik berikut:

قال وهب بن منبه رضي الله عنه: إذا هم الوالي بالجور أو عمل به أدخل الله النقص في أهل مملكته في الأسواق والزرع والضرع وكل شيء، وإذا هم بالخير والعدل أو عمل به أدخل الله البركة في أهل مملكته كذلك. وقال عمر بن عبد العزيز: تهلك العامة بعمل الخاصة، ولا تهلك الخاصة بعمل العامة، والخاصة هم الولاة. وفي هذا المعنى قال الله تعالى: وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً

Artinya, "Imam Wahab bin Munabbih radhiyallahu anhu berkata, manakala seorang penguasa (pemerintah) berniat melakukan kezaliman atau melakukannya, niscaya Allah SWT akan memasukkan kekurangan di wilayah atau masyarakat yang dipimpinnya. Di pasar-pasar, pertanian, peternakan, dan aspek lainnya akan mengalami kemunduran. Sebaliknya, pemerintah yang berkomitmen untuk berbuat baik, menegakkan keadilan, atau yang telah melakukannya, niscaya Allah SWT akan memasukkan keberkahan ke dalam masyarakat yang dipimpinnya.

"Sayyidina Umar bin Abdul Aziz berkata, masyarakat umum bisa rusak sebab kinerja seorang khas (penguasa atau pemimpin), hal ini tidak berlaku sebaliknya. Maksud orang khas tersebut ialah pemimpin atau pemerintahan. Uraian inilah yang ada dalam kandungan firman Allah SWT: 'Peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu' (QS. Al-Anfal [8]: 25)." (Imam Abu Bakar at-Turtusyi, Sirajul Muluk, [Mesir: Min Awa'ilil Mathbua'ah al-Arabiyah, 1289 H], hlm. 45).

Untuk memiliki rasa tanggung jawab yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan masyarakat, seorang pemimpin harus terlebih dahulu menyadari posisinya yang sebenarnya. Ia diangkat dan didudukkan oleh masyarakat. Maka, ia harus sadar bahwa sejatinya ia adalah pelayan masyarakat.

Akan menjadi kesalahan besar jika sejak awal masuk ke jajaran pemimpin negara, seseorang sudah berniat mencari zona nyaman. Imam Abu Bakar menganalogikan posisi pemimpin terhadap rakyatnya layaknya koki dan konsumen—pemimpin sebagai koki, rakyat sebagai penikmat masakannya.

ومثال السلطان مع الرعية كالطباخ مع الأكلة له العنا ولهم الهنا، وله الحار ولهم القار، طلب القوم الراحة فحصلوا على التعب، طلب القوم الراحة والنعيم فأخطأوا الصراط المستقيم؛ وعن هذا قالوا: سيد القوم أشقاهم. وفي الحديث: ساقي القوم آخرهم شرباً

Artinya, "Perumpamaan (posisi) pemimpin (pemerintah) bersama rakyatnya layaknya koki. Ia yang merasakan kepayahan, masyarakat yang menikmatinya. Ia yang kepanasan (karena api), rakyat yang menikmati (hidangan). Sekelompok orang yang mencari zona nyaman, tapi yang didapat malah rasa cepak."

"Mereka para pencari zona nyaman dan kenikmatan, itu keliru dari jalan yang lurus. Dan dari hal ini, para ulama berkata, 'pemimpin kaum itu sejatinya yang paling merasakan kepayahan.' Dalam hadits dikatakan, 'para pemberi minum kaum (pemimpin) adalah mereka yang meminum air paling akhir'." (Imam Abu Bakar at-Turtusyi, hlm. 47).

Mari kita jadikan momen Tahun Baru Hijriah ini, 1 Muharram 1448, sebagai refleksi kritis untuk meningkatkan rasa tanggung jawab pemerintah terhadap rakyatnya di berbagai aspek.

Ketimpangan sosial dan pesan yang terkandung dalam film dokumenter Pesta Babi di atas merupakan indikator nyata bahwa sila kelima Pancasila dan amanat Pembukaan UUD 1945 tidak cukup hanya kita dengungkan, tetapi wajib kita kawal hingga benar-benar terwujud.

Pesan dari Al-Qur'an, hadits, dan uraian para ulama yang telah dikemukakan menegaskan bahwa tanggung jawab pemerintah terhadap rakyatnya bukan sekadar amanat konstitusi untuk menghilangkan kesenjangan sosial dan membuat kebijakan yang tidak menyisakan luka bagi sebagian rakyat.

Di dalamnya tersimpan tujuan besar: membangun kemajuan. Tujuan ini dapat tercapai dengan melaksanakan tanggung jawab yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan masyarakat, sebagaimana tersirat dalam uraian Imam Wahab bin Munabbih di atas. Wallahu a'lam.

Ustadz Syifaul Qulub Amin, alumnus PP Nurul Cholil, kini aktif sebagai perumus LBM PP Nurul Cholil dan editor website PCNU Bangkalan.