Direktur Ma’had Aly Perkokoh Integrasi Perguruan Tinggi Pesantren dalam Sistem Pendidikan Nasional

Jakarta, NU Online

Direktur Ma’had Aly Ditjen Pesantren Kementerian Agama Adib menegaskan pentingnya memperkokoh bangunan dasar Ma’had Aly yang terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional. Integrasi tersebut perlu dibangun melalui penguatan kebijakan dan mutu, namun tetap mempertahankan karakter serta kekhasan Ma’had Aly sebagai pendidikan tinggi pesantren.

Hal tersebut disampaikan Adib dalam diskusi daring Jaringan Masyarakat Pesantren (JMP) bertajuk “Membedah Ma’had Aly: Mengenal dan Menempatkan Pendidikan Tinggi Pesantren dalam Sistem Pendidikan Nasional”, Kamis (8/10/2026). Diskusi diikuti ratusan peserta yang terdiri atas pejabat, mudir Ma’had Aly, dosen, mahasantri, alumni, serta berbagai pemangku kepentingan Ma’had Aly.

Menurut Adib, penguatan Ma’had Aly merupakan bagian penting dari upaya membangun pendidikan pesantren yang semakin kokoh dalam sistem pendidikan nasional. Ma’had Aly telah berkembang sebagai bentuk pendidikan tinggi dengan karakter keilmuan yang khas. Karena itu, integrasinya dengan sistem pendidikan nasional perlu diarahkan pada penguatan fondasi kelembagaan dan mutu tanpa menghilangkan tradisi keilmuan pesantren.

Salah satu bentuk afirmasi yang didorong Adib adalah memasukkan Ma’had Aly dalam program Sekolah dan Kuliah Gratis Pemerintah RI. Menurutnya, Ma’had Aly perlu memperoleh ruang dalam kebijakan nasional yang memberikan akses pendidikan kepada masyarakat. Kehadiran Ma’had Aly dalam program tersebut sekaligus menjadi bentuk dukungan negara terhadap keberlangsungan pendidikan tinggi pesantren.

Adib juga menekankan posisi strategis Majelis Masyayikh sebagai penjamin mutu Ma’had Aly. Menurutnya, Majelis Masyayikh tidak hanya berfungsi dalam memastikan pemenuhan standar pendidikan, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk menjaga karakter dan kekhasan pendidikan pesantren. Penjaminan mutu tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang perlu terus diperkuat dalam pengembangan Ma’had Aly.

Dalam paparannya, Adib juga menjelaskan perkembangan Ma’had Aly dari waktu ke waktu. Perjalanan tersebut menunjukkan adanya proses panjang pendidikan tinggi pesantren dalam memperoleh pengakuan dan membangun kelembagaan. Karena itu, tahap pengembangan berikutnya perlu diarahkan pada penguatan mutu, akses, kelembagaan, serta dukungan kebijakan dan program pemerintah.

Pendiri JMP Prof Suwendi menegaskan bahwa posisi Ma’had Aly dalam sistem pendidikan nasional perlu diwujudkan melalui tiga kesetaraan, yaitu kesetaraan dalam pengakuan, program atau kegiatan, dan anggaran.

“Pengakuan harus hadir melalui regulasi, kegiatan melalui kebijakan, dan anggaran menunjukkan kehadiran negara,” ujarnya menyampaikan materi tentang “Memperlakukan Ma’had Aly dalam Konteks Sistem Pendidikan Nasional” itu.

Suwendi menggunakan analogi “satu rumah, banyak kamar” untuk menjelaskan relasi Ma’had Aly dengan sistem pendidikan nasional. Menurutnya, sistem pendidikan nasional merupakan rumah bersama yang dapat menampung berbagai bentuk pendidikan dengan karakter yang berbeda. Karena itu, integrasi Ma’had Aly tidak seharusnya dimaknai sebagai penyeragaman, melainkan sebagai upaya memberikan ruang yang setara bagi pendidikan tinggi pesantren dengan tetap mempertahankan identitas dan kekhasannya.

Suwendi juga memberikan tiga catatan penting. Pertama, Majelis Masyayikh harus menjadi penjamin subkultur Ma’had Aly sebagai bagian dari pendidikan pesantren. Kedua, perlu diperkuat civil effect bagi alumni Ma’had Aly, sehingga pengakuan kelembagaan diikuti pengakuan yang jelas terhadap lulusan. Ketiga, diperlukan alokasi anggaran, termasuk melalui skema BOPTN, sebagai bentuk konkret kehadiran negara dalam mendukung pendidikan tinggi pesantren.

Ketua Umum Asosiasi Ma’had Aly Indonesia (Amali) KH Nur Salikin mengingatkan bahwa rekognisi harus berjalan bersama afirmasi dan mutu. Menurutnya, Ma’had Aly harus mampu menjadi pendidikan tinggi yang setara tanpa harus seragam, modern tanpa kehilangan tradisi, serta akademik tanpa kehilangan keulamaan.

“Rekognisi tanpa afirmasi akan berhenti menjadi dokumen. Afirmasi tanpa mutu akan kehilangan kepercayaan. Mutu tanpa kekhasan akan kehilangan jati diri,” ujarnya. 

Sementara itu, KH. Marzuki Wahid, Mudir Ma’had Aly Kebon Jambu periode 2017–2022, menekankan pentingnya otonomi keilmuan Ma’had Aly. Menurutnya, turats harus tetap menjadi fondasi yang mendalam dan berakar pada kehidupan Indonesia, sekaligus terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

“Ma’had Aly akan mendunia ketika dunia memerlukan ilmu yang kita hasilkan,” kata Pengasuh Pesantren Luhur Manhajiy Fahmina Cirebon itu.

Diskusi JMP tersebut menegaskan bahwa penguatan Ma’had Aly membutuhkan dua hal yang berjalan beriringan: penguatan integrasi dalam sistem pendidikan nasional dan perlindungan terhadap kekhasan pendidikan pesantren. Gagasan Adib tentang kokohnya bangunan dasar Ma’had Aly, afirmasi melalui kebijakan negara, serta penguatan Majelis Masyayikh bertemu dengan gagasan Suwendi tentang kesetaraan dalam regulasi, program, dan anggaran. Dengan demikian, Ma’had Aly diharapkan memperoleh posisi yang semakin kuat dalam sistem pendidikan nasional, tanpa kehilangan akar tradisi keulamaan dan otonomi keilmuannya.

Mengenal JMP

Sebagai informasi, Jaringan Masyarakat Pesantren (JMP) merupakan komunitas pemerhati pesantren yang fokus membuka ruang diskusi dengan beragam perspektif, mulai dari regulasi dan undang-undang, riset akademik, aspek praktis, hingga perspektif masyarakat pesantren secara umum.

Dalam program diskusi kepesantrenan yang digelar rutin setiap dua pekan sekali pada hari Kamis, JMP selalu menghadirkan beragam narasumber, mulai dari unsur pemerintah, komunitas, asosiasi, pengamat, hingga praktisi yang ahli dan fokus pada isu-isu kepesantrenan.

Di bawah binaan Guru Besar Pemikiran Pendidikan Islam UIN Jakarta, Prof Suwendi, dan dikoordinatori oleh Muhamad Abror, JMP terus berkomitmen untuk memberikan edukasi kepesantrenan secara komprehensif kepada masyarakat serta membuka ruang diskusi seluas-luasnya dengan melibatkan berbagai pihak.

Ke depan, JMP berharap dapat menjadi jembatan kolaborasi antara pesantren, pemerintah, dan masyarakat sipil dalam memperkuat peran pesantren sebagai pusat keilmuan, pemberdayaan, dan penjaga nilai-nilai kebangsaan.