IKN Minim Disebut Dalam Pidato Prabowo, Sri Mulyani Jelaskan Nasib Proyek Rp466 Triliun

Jakarta, NU Online 
Presiden Prabowo Subianto hanya sekali menyebut Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam pidato pengantar RAPBN 2026 di DPR.

 

Minimnya sorotan terhadap megaproyek tersebut memunculkan pertanyaan publik, termasuk dari berbagai yang menyoroti apakah pembangunan IKN masih menjadi prioritas pemerintah.

 

Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa alokasi anggaran untuk pembangunan IKN tetap ada dalam RAPBN 2026. 

 

Ia menyebutkan berdasarkan data yang ia pegang, pagu anggaran IKN tahun depan mencapai sekitar Rp6,3 triliun.

 

"Untuk IKN saya mungkin cek dulu  benar ada nggak ya? Kalau nggak salah Rp6,3 triliun, nanti kalau salah saya koreksi lagi," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers: RAPBN dan Nota Keuangan dikutip NU Online, Jumat (15/8/2025).

 

Meski nilainya relatif kecil dibandingkan total belanja negara yang mencapai Rp3.786,5 triliun, Sri Mulyani menegaskan pembangunan IKN tetap berjalan. 

 

Namun, ia mengakui fokus utama APBN 2026 diarahkan untuk delapan agenda prioritas nasional yang disampaikan Presiden, mulai dari ketahanan pangan hingga program makan bergizi gratis.

 

"Memang kapasitas fiskal 2026 mayoritas untuk program-program prioritas nasional," jelasnya.

 

Sebelumnya, dalam pidato RAPBN 2026, Presiden Prabowo tidak menempatkan IKN sebagai salah satu agenda prioritas. 

Ia hanya menyinggung proyek tersebut secara singkat, tanpa penjabaran detail atau capaian. Sikap ini memunculkan interpretasi bahwa arah pembangunan IKN pada era kepemimpinannya mungkin berbeda dibandingkan pemerintahan sebelumnya.

 

Berdasarkan data Kantor Staf Presiden (KSP), pembangunan IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, memerlukan dana total sekitar Rp466 triliun. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menjelaskan, skema pembiayaan tidak sepenuhnya dibebankan pada APBN.

 

"Bagian terbesarnya justru dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (Public-Private Partnership) dan kontribusi atau investasi swasta," ujarnya dikutip dari web resmi IKN.

 

Dari total kebutuhan dana tersebut, pembiayaan dari APBN diperkirakan hanya Rp89,4 triliun, sedangkan dari KPBU dan swasta sebesar Rp253,4 triliun, serta BUMN/BUMD Rp123,2 triliun.

 

Juri mengakui persoalan anggaran menjadi tantangan tersendiri dalam pemindahan IKN, di samping faktor pandemi dan dukungan publik. Meski begitu, ia menekankan pentingnya perencanaan jangka menengah dan panjang agar visi IKN tetap terwujud, termasuk sebagai langkah pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa.

Pembangunan IKN diharapkan dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah. Data BPS 2020 menunjukkan Pulau Jawa masih mendominasi perekonomian nasional dengan kontribusi 58,75 persen terhadap PDB, disusul Sumatera 21,36 persen, sementara Kalimantan hanya 7,94 persen.