Jusuf Kalla Buka Suara soal Kerusuhan di Aceh: Konflik Internal, Bukan ke Pemerintah Pusat

Jakarta, NU Online

Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI) yang ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, memberikan tanggapan resmi mengenai peristiwa kerusuhan serta pengibaran bendera GAM pada peringatan 21 tahun Hari Damai Aceh di Banda Aceh, Sabtu (15/8/2026).

Jusuf Kallah alias JK, menegaskan bahwa dinamika tersebut bukan bentuk perlawanan kepada pemerintah pusat, namun sebab konflik internal antar-kelompok di daerah.

 

"Ini lebih banyak unsur beda pendapat internal. Pada statement-statement yang saya lihat tidak ada yang mengarah ke ketidaksenangan ke pemerintah pusat, lebih ke ketidaksenangan kepada yang memimpin mereka sendiri," ujar Jusuf Kalla saat memberikan keterangan pers di kediamannya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (15/8/2026).

Menurut JK, aksi protes yang terjadi di halaman Masjid Raya Baiturrahman tersebut memanas lantaran timbul perpecahan dan rasa tidak puas sejumlah pihak terhadap jajaran kepemimpinan eks kombatan GAM yang saat ini menjadi nahkoda di pemerintahan lokal.

"Terjadi suatu semacam perpecahan atau ketidaksenangan kepada pimpinan-pimpinan eks GAM. Justru bukan mendemo pemerintah pusat, tidak. Dia mendemo antar-pimpinan eks GAM di sana," ungkapnya.

Menurut JK, kondisi tersebut semakin sulit terkendali lantaran para tokoh pimpinan tertinggi Aceh sedang tidak berada di tempat saat aksi berlangsung. JK menyampaikan bahwa Gubernur Aceh Muzakir Manaf serta Wali Nanggroe Malik Mahmud saat itu tengah menjalani perawatan medis di luar negeri.

"Pimpinan tertinggi di Aceh itu, Mualem Muzakir Manaf tidak berada di Banda Aceh, ada di Kuala Lumpur untuk pengobatan. Wali Nanggroe Pak Malik Mahmud juga lagi pengobatan di Penang. Pimpinan yang berpengaruh tidak ada di Banda Aceh pada saat ini," terang JK.

Menanggapi pengibaran bendera Bintang Bulan, JK memastikan bahwa aksi tersebut hanyalah simbolis dari bentuk protes lokal. Ia meyakini masyarakat Aceh secara keseluruhan tidak memiliki niat sedikit pun untuk mengulang masa konflik, membangkitkan kembali gerakan separatisme di Tanah Rencong, maupun memisahkan diri dari NKRI. 

"Seluruh masyarakat termasuk eks GAM sudah menikmati kedamaian. Pengibaran bendera itu lambang ketidaksenangan saja, tidak bermaksud untuk mengulang lagi, tidak mungkin itu," tegas JK.

"Ini lebih banyak masalah internal di kalangan eks GAM sendiri, masyarakat juga melihat kondisi-kondisi di sana yang terjadi," lanjutnya.