Sekolah Sepi Murid, JPPI: Alarm bagi Pemerintah untuk  Segera Berbenah

Jakarta, NU Online

Fenomena sekolah negeri yang sepi peminat dan mengalami krisis siswa baru pada Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026/2027 dinilai menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera melakukan pembenahan menyeluruh terhadap kualitas pendidikan.

 

Berbagai daerah seperti Blitar, Semarang, Jakarta, hingga Mataram mengalami kondisi di mana sekolah hanya mendapat sedikit siswa baru.

 

Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji mengatakan fenomena ini menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah dan pihak sekolah negeri untuk segera berbenah. 

"Sekolah negeri tidak bisa lagi sekadar menunggu murid, tetapi harus meningkatkan kualitas pelayanan, merapikan peta sebaran sekolah, dan menawarkan program yang relevan dengan kebutuhan anak zaman sekarang agar tidak semakin ditinggalkan," kata Ubaid kepada NU Online di Jakarta, Kamis (16/7/2026).

 

Menurutnya, masih banyak sekolah negeri yang terjebak dalam pola pikir lama bahwa siswa akan datang dengan sendirinya. Akibatnya, sekolah kurang berinovasi dalam meningkatkan mutu layanan maupun mengembangkan program-program yang menarik bagi calon peserta didik. 

 

"Sementara itu, sekolah swasta agresif melakukan pemasaran sejak awal tahun ajaran," jelasnya.

 

Ubaid menjelaskan, pada jenjang sekolah dasar, semakin banyak sekolah swasta berbasis komunitas, seperti Madrasah Ibtidaiyah (MI) swasta maupun SD Islam dan SD Kristen, yang menawarkan biaya pendidikan relatif terjangkau. 

 

Dengan selisih biaya yang tidak jauh berbeda dari pengeluaran di sekolah negeri, orang tua memperoleh berbagai layanan tambahan, seperti sistem belajar full day, penguatan pendidikan karakter dan keagamaan, serta lingkungan belajar yang lebih terpantau.

 

"Di titik ini, SD Negeri yang kaku dan gratis seadanya  otomatis kehilangan daya tawar," kata Ubaid.

Hal ini berbeda ketika siswa memasuki jenjang SMP dan SMA. Biaya sekolah swasta berkualitas meningkat tajam, baik melalui uang pangkal maupun SPP bulanan, sehingga sekolah negeri kembali menjadi pilihan utama bagi banyak keluarga.

 

"Situasi berbalik 180 derajat begitu anak lulus SD. Memasuki jenjang SMP dan SMA, biaya sekolah swasta bermutu tidak lagi sekadar selisih sedikit melainkan melompat berkali-kali lipat (uang pangkal puluhan juta dan SPP bulanan yang tinggi)," jelasnya.

 

Ubaid menilai persoalan sekolah negeri tidak cukup diselesaikan dengan perubahan kurikulum semata. Pemerintah juga harus memastikan seluruh delapan Standar Nasional Pendidikan dipenuhi secara merata agar kualitas sekolah negeri benar-benar meningkat.

 

"Pemerintah tidak boleh lagi hanya menjadi pemadam kebakaran yang sibuk menggabungkan sekolah yang sepi," jelasnya.

 

"Reformasi total harus dimulai dari kurikulum yang adaptif dan pemenuhan standar mutu dasar di seluruh SD Negeri, agar sekolah milik negara kembali menjadi kebanggaan, bukan pilihan terakhir yang terpaksa," tandasnya.

 

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah melalui kementerian terkait mengevaluasi dan menata ulang pelayanan pendidikan menyusul maraknya sekolah yang kekurangan murid di sejumlah daerah.

Ia mengatakan pemerintah perlu terlebih dahulu memetakan penyebab fenomena tersebut sebelum menentukan langkah penanganan agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kondisi di lapangan.

 

"Apakah memang ini merupakan gejala umum yang terjadi secara nasional, atau memang hanya berupa kasuistik di beberapa daerah. Mengidentifikasi masalah diperlukan agar penanganannya sesuai dengan apa yang terjadi,” katanya

 

Ia mendorong pemerintah segera menyusun peta nasional kebutuhan satuan pendidikan berbasis desa dan kecamatan dengan mengintegrasikan data jumlah anak usia sekolah, tren kelahiran, perkembangan permukiman, kapasitas sekolah, jarak tempuh, kondisi geografis, dan proyeksi penduduk untuk sedikitnya 10 tahun ke depan.