Semangat Resolusi Jihad Harus Menjawab Tantangan Geopolitik Modern

Jombang, NU Online

Semangat Resolusi Jihad yang dicetuskan Hadratussyekh KH Hasyim Asy'ari dinilai tetap relevan untuk menjawab berbagai tantangan geopolitik global saat ini. Namun, makna jihad perlu dipahami dalam konteks yang lebih luas, tidak lagi terbatas pada perlawanan fisik sebagaimana terjadi pada masa penjajahan.

 

Hal tersebut disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Muhammad Najib Azca saat menjadi pemantik dalam Komisi Geopolitik: Resolusi Jihad dalam Pusaran Konflik Global pada Muktamar Kebudayaan yang diselenggarakan Lesbumi PBNU di Universitas KH A Wahab Hasbullah (Unwaha) Jombang, Sabtu (13/6/2026).

 

Najib menjelaskan bahwa Resolusi Jihad bukan sekadar dokumen teologis, melainkan tindakan sosiologis dan politik yang lahir dari situasi sosial tertentu, yakni ancaman terhadap kedaulatan Indonesia ketika Belanda berupaya kembali menguasai tanah air setelah kemerdekaan.

 

“Resolusi Jihad lahir dalam situasi krisis pemerintahan yang baru berdiri. Saat itu NU mampu mengisi kekosongan otoritas ketika perangkat negara belum terbentuk secara sempurna,” ujarnya.

 

Menurutnya, salah satu keunikan Resolusi Jihad adalah kemampuannya menggerakkan masyarakat dalam jumlah besar secara terarah untuk mempertahankan kemerdekaan. Peristiwa tersebut menunjukkan kemampuan NU membaca momentum sejarah dan mengambil peran strategis di tengah situasi bangsa yang genting.

 

“Ini memberi pelajaran besar kepada kita bahwa NU mampu membaca momentum yang terjadi pada saat itu dan bertindak melampaui batas-batas organisasi pada umumnya,” katanya.

 

Najib menilai semangat yang melandasi Resolusi Jihad masih relevan hingga kini. Hanya saja, bentuk ancaman yang dihadapi bangsa dan umat telah berubah seiring perkembangan geopolitik global.

 

Ia menjelaskan bahwa konflik modern tidak lagi berlangsung semata-mata di medan perang. Persaingan kini terjadi dalam berbagai ranah, mulai dari militer, ekonomi, teknologi digital, hingga budaya.

 

“Kita berada dalam situasi geopolitik yang baru ketika perang tidak lagi berbentuk perang fisik. Konflik global saat ini berlangsung di berbagai domain, yakni militer, ekonomi, siber, budaya, dan lain sebagainya,” ungkapnya.

 

Najib mencontohkan sejumlah isu global yang perlu dicermati, seperti krisis kemanusiaan di Palestina, konflik di Gaza, fragmentasi antara negara-negara Global South dan Global North, hingga hegemoni budaya yang berpotensi mengancam identitas Islam Nusantara.

 

Karena itu, ia menilai diperlukan perumusan yang lebih mendalam mengenai konsep “jihad peradaban” sebagai respons terhadap tantangan zaman.

 

Akademisi dan sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut kemudian memaparkan sejumlah dimensi operasional jihad peradaban. Salah satunya adalah Jihad Epistemik atau jihad pengetahuan, yakni upaya melawan dominasi produksi pengetahuan yang selama ini banyak berpusat di Barat.

 

Dalam konteks ini, pesantren diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga transmisi ilmu, tetapi juga menjadi pusat produksi pengetahuan yang mampu melahirkan gagasan dan perspektif baru.

 

“Peran pesantren diharapkan tidak hanya sebagai pusat transformasi pengetahuan, tetapi lebih ke arah menjadi pusat produksi pengetahuan,” ujarnya.

 

Dimensi berikutnya adalah Jihad Diplomasi Kultural, yaitu upaya memperkuat pengaruh melalui dialog, komunikasi, dan kerja sama lintas negara maupun lintas budaya.

 

Menurut Najib, diaspora NU yang tersebar di berbagai negara dapat menjadi instrumen diplomasi jalur kedua (second track diplomacy) untuk menyuarakan pandangan Nahdliyin di tingkat global.

 

“Ini penting untuk mempengaruhi kebijakan global melalui jalur masyarakat sipil keagamaan,” tegasnya.

 

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya Jihad Konstitusional, yakni komitmen menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara tetap berada dalam koridor konstitusi. Dalam pandangannya, NU harus mempertahankan independensi serta berani menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah apabila terdapat kebijakan yang menyimpang dari prinsip-prinsip konstitusional.

 

“Saya kira NU menempatkan diri sebagai kekuatan kontrol, menjadi suara warga masyarakat sipil yang berakar dari tradisi keagamaan yang kokoh,” pungkasnya.

 

Kontributor: Miftakhul Jannah