Sri Mulyani Sebut Bayar Pajak Sama Mulianya dengan Zakat dan Wakaf

Jakarta, NU Online 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyamakan kewajiban membayar pajak dengan menunaikan zakat dan wakaf, karena ketiganya merupakan cara menyalurkan hak orang lain demi terwujudnya keadilan sosial.

"Dalam setiap rezeki dan harta yang kita dapatkan, ada hak orang lain. Cara menyalurkannya bisa lewat zakat, wakaf, atau pajak. Pajak itu kembali kepada mereka yang membutuhkan," kata Sri Mulyani dalam Sarasehan Nasional Ekonomi Syariah Refleksi Kemerdekaan RI dikutip NU Online pada Rabu (13/8/2025) via Youtube Bank Indonesia.

Menurutnya, pajak yang dibayarkan masyarakat menjadi instrumen penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai program perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi. 

Tahun ini, kata dia, anggaran pemerintah pusat yang langsung dinikmati masyarakat kelompok bawah mencapai Rp1.333 triliun, dan akan meningkat signifikan tahun depan.

"Program keluarga harapan untuk 10 juta keluarga, bantuan sembako bagi 18 juta keluarga, subsidi modal bagi UMKM, pelayanan kesehatan gratis, sekolah rakyat semua itu dibiayai dari pajak. Sama seperti zakat dan wakaf, pajak juga adalah hak orang lain yang kita tunaikan," jelasnya.

Sri Mulyani menegaskan, pengelolaan pajak yang transparan dan berkeadilan sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Ia menyebut APBN sebagai kendaraan untuk mempercepat pencapaian visi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia, salah satunya dengan mendukung tiga pilar yaitu rantai nilai halal, keuangan syariah, serta dana sosial dan literasi inklusif.

"Kalau pajak kita kelola sesuai prinsip sidik, amanah, tabligh, dan fathonah, maka pajak akan menjadi instrumen yang tidak hanya memenuhi kebutuhan negara, tetapi juga membawa keberkahan dan kemaslahatan bagi umat," ujarnya.

Sri Mulyani menyebut pemerintah menargetkan Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah dunia, sejalan dengan visi Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam Asta Cita. Saat ini, pangsa aset keuangan syariah telah mencapai 51,42 persen, dengan kontribusi terbesar berasal dari instrumen negara seperti Sukuk dan Green Sukuk.

"Kalau semua program strategis seperti hilirisasi berbasis aset tangible ini distrukturkan secara syariah, saya yakin Indonesia bisa melejit ke peringkat satu dunia," ujarnya.

Ia pun mengajak masyarakat untuk melihat pajak bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi sebagai bagian dari ibadah sosial yang memiliki nilai keadilan dan keberkahan, sama seperti zakat dan wakaf.