TNI-Polri Hadang Massa Aksi BEM UI yang Hendak Menuju Bundaran HI

Jakarta, NU Online

Puluhan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menghadang massa aksi dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) dan kelompok masyarakat sipil yang hendak menuju Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026).

Pantauan NU Online, sejumlah massa aksi awalnya telah berkumpul di sekitar Bundaran HI. Sekitar pukul 14.30 WIB, mereka bergerak menuju Jalan MH Thamrin untuk bergabung dengan massa aksi dari BEM UI yang lebih dahulu dihadang aparat TNI dan Polri.

"Buka, buka, buka pintunya. Buka pintunya sekarang juga," teriak sejumlah peserta aksi yang meminta aparat membuka blokade.

Sebagian massa aksi yang berada di sisi kiri blokade sempat menyampaikan aspirasi kepada anggota TNI yang berjaga di lokasi.

"Kembalikan TNI ke barak," teriak seorang perempuan paruh baya berpakaian hitam.

Massa aksi juga menyampaikan kekecewaan terhadap kondisi ekonomi nasional yang dinilai belum pulih. Mereka menuntut pemerintah menekan harga kebutuhan pokok serta memperluas lapangan pekerjaan.

"Jangan hadang kami. Kami tahu kalian menikmati," teriak salah seorang peserta aksi dari sisi kanan blokade yang dijaga aparat kepolisian.

Sementara itu, arus lalu lintas di Jalan MH Thamrin dari kedua arah terpantau mengalami kemacetan. Bus Transjakarta juga tidak dapat melintas di jalur khusus akibat adanya blokade aparat.

Berdasarkan seruan aksi yang diterima NU Online, massa aksi menilai Indonesia memiliki sumber daya yang besar, tetapi kesejahteraan masyarakat belum terwujud secara merata. Mereka juga menyoroti persoalan kemiskinan yang masih dihadapi sebagian masyarakat.

"Indonesia adalah negara yang besar, namun entah mengapa perut rakyatnya belum bebas dari rasa lapar," tulis BEM UI dalam seruan aksi yang diterima NU Online pada Kamis (11/6/2026).

Dalam seruan tersebut, massa aksi juga menilai perekonomian nasional sedang menghadapi berbagai tantangan. Menurut mereka, sejumlah kebijakan pemerintah belum mampu menjawab persoalan yang ada.

"Kebijakan fiskal bocor, independensi BI direnggut, tak lupa komunikasi dari pemerintah kepada publik justru jauh dari kata layak," tulis mereka.

Massa aksi juga menilai pemerintah belum memberikan respons yang memadai terhadap berbagai kritik dan aspirasi masyarakat.

"Pemerintah justru denial dengan kondisi yang ada dan mendegradasi perjuangan serta kritik yang digaungkan oleh rakyat," tulis mereka.

"Tak lupa, aparat negara digunakan sebagai alat untuk membungkam mereka yang bersuara," lanjut pernyataan tersebut.

Dalam aksinya, massa menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah, yakni menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM), menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), menghentikan militerisme di ranah sipil, serta meminta Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintah.

Berikut lima tuntutan yang disampaikan BEM UI:

• Menghentikan pemborosan APBN.
• Menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM.
• Menghentikan Program MBG dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
• Menghentikan militerisme di ranah sipil.
• Presiden Prabowo Subianto diminta berhenti mengelak dan mengakui kesalahan pemerintah.

Diketahui, pemerintah melalui PT Pertamina (Persero) kembali melakukan penyesuaian harga BBM nonsubsidi. Harga Pertamax (RON 92) ditetapkan sebesar Rp16.250 per liter dan mulai berlaku pada Rabu (10/6/2026).

Selain itu, Program MBG juga menjadi sorotan publik. Terbaru, mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bersama dua wakilnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) setelah dicopot dari jabatannya oleh Prabowo Subianto pada Selasa (2/6/2026) malam.