Sejarah politik Islam, sejak wafatnya Baginda Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, tampak di permukaan seperti samudera yang tenang, tetapi menyimpan arus bawah yang bergolak. Kepergian sang pembawa wahyu bukan hanya meninggalkan duka, melainkan juga menghadirkan semacam “kebuntuan otoritas”. 

Sejak saat itu, persimpangan antara kecintaan kepada keluarga Nabi dan kepentingan politik kekuasaan mulai terlihat semakin jelas. Di tengah situasi inilah, indoktrinasi paham Imamah perlahan menemukan momentumnya.

Sebagaimana telah diketahui, paham Imamah adalah pandangan teologis tentang kepemimpinan umat yang menempatkan keturunan Ahlul Bait sebagai pemegang otoritas tunggal setelah masa kenabian. Pada masa Tabi’in, paham ini mengalami proses indoktrinasi yang cukup intens.

 

Pasca-tragedi Karbala, sentimen politik tidak lagi sekadar gerakan perlawanan, tetapi berkembang menjadi konstruksi akidah melalui narasi kemaksuman dan legitimasi kepemimpinan yang dianggap bersifat ilahiah. Dari sinilah, dukungan yang semula bernuansa politis perlahan berubah menjadi keyakinan dogmatis yang membentuk identitas kelompok.

Generasi Tabi’in sebagai generasi ketiga dalam sejarah Islam memikul beban yang tidak ringan. Mereka hidup di tengah situasi ketika perdebatan tentang siapa yang paling berhak memimpin mulai mengeras menjadi doktrin teologis. Abul Hasan al-Asy’ari dalam Maqalat al-Islamiyyin wa Ikhtilaf al-Musallin merekam kondisi tersebut dengan sangat jelas. Ia menulis:

اخْتَلَفَ النَّاسُ بَعْدَ نَبِيِّهِمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ ضَلَّلَ فِيهَا بَعْضُهُمْ بَعْضاً، وَبَرِئَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، فَصَارُوا فِرَقاً مُتَبَايِنَةً وَأَحْزَاباً مُتَشَتِّتَةً

Artinya, “Manusia berselisih paham setelah (wafatnya) Baginda Nabi SAW dalam banyak hal; sebagian menyesatkan sebagian yang lain, dan sebagian berlepas diri dari yang lain, hingga mereka menjadi kelompok-kelompok yang saling terpecah.” (Abul Hasan al-Asy’ari, Maqalat al-Islamiyyin wa Ikhtilaf al-Musallin, [Kairo: Maktabah al-Anjalu al-Mishriyyah, 1950], juz I, hlm. 34).

Pada masa Tabi’in, terutama setelah tragedi Karbala yang memilukan, sentimen pro-ahlulbait mengalami peningkatan yang signifikan. Wafatnya Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu ‘anhuma menjadi pemicu lahirnya berbagai gerakan, seperti gerakan Tawwabin, kelompok yang menyesali kegagalan mereka membela Husain, dan gerakan Mukhtar ats-Tsaqafi, sebuah gerakan politik yang bertujuan menggulingkan penguasa Kufah sekaligus menuntut balas atas tragedi Karbala pada periode 685–687 M.

Dalam situasi seperti ini, batas antara teologi dan ideologi politik menjadi semakin kabur. Doktrin Imamah yang semula hanya berupa gagasan tentang kepemimpinan, perlahan bergeser menjadi bagian dari keyakinan teologis yang mapan di kalangan kelompok tertentu.

 

Indoktrinasi Paham Imamah di Kalangan Tabi’in

Para ulama Tabi’in, yang mayoritas adalah ahli hadits, sangat menyadari bahaya politisasi ini. Mereka menyaksikan langsung hadits-hadits tentang keutamaan ahlulbait mulai dimanfaatkan oleh kepentingan politik masing-masing kelompok. Karena itu, salah satu tantangan terbesar saat itu adalah membendung munculnya hadits palsu yang dibuat untuk menyakralkan tokoh-tokoh tertentu.

Imam Abdul Qahir al-Baghdadi dalam Al-Farqu baina al-Firaq menjelaskan bahwa kelompok Ghulat (kelompok ekstrem minoritas dari kalangan Syiah) mulai muncul dengan membawa paham akidah yang menyimpang. Mulai dari meyakini Ali bin Abi Thalib memiliki sifat ketuhanan, hingga menganggapnya nabi setelah Nabi Muhammad SAW (Abdul Qahir al-Baghdadi, Al-Farqu baina al-Firaq, [Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1977], hlm. 225).

Di sinilah tradisi hadits berperan sebagai filter untuk menjaga kemurnian ajaran Islam dari pengaruh ideologi luar. Penguatan fungsi sanad dan kritik matan hadits menjadi senjata utama para ulama Tabi’in. Karena itu, Muhammad bin Sirin pernah menegaskan bahwa ilmu adalah agama, sehingga penting untuk memperhatikan dari siapa kita mengambil agama tersebut.

Upaya Para Ulama Masa Tabi’in Mencegah Indoktrinasi Paham Imamah

Melihat situasi Islam saat itu, kita patut bersyukur hari ini. Tanpa verifikasi riwayat yang ketat, Islam mungkin akan berubah menjadi sekadar “selebaran” ideologi politik. Al-Shahrastani dalam Al-Milal wa al-Nihal memberikan analisis tajam tentang bagaimana doktrin Imamah dipolitisasi hingga melahirkan sekte-sekte yang saling mengafirkan.

 

Ia menyebutkan bahwa perselisihan terbesar dalam umat Islam adalah soal Imamah, karena tidak ada pedang yang lebih banyak terhunus dalam Islam selain karena urusan kepemimpinan dan kekuasaan (Abu al-Fath al-Shahrastani, Al-Milal wa al-Nihal, [Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1993], juz I, hlm. 24).

Sekali lagi, kita perlu menyadari bahwa sejarah adalah sumber penting yang sering diabaikan. Seperti tradisi hadits pada masa Tabi’in, yang jika dicermati bukan sekadar kumpulan rumusan lama, tetapi benteng teologis yang menjaga Islam dari perpecahan politik berkedok agama. Mereka mengajarkan untuk menempatkan segala sesuatu pada porsinya: mencintai ahlulbait sebagai bagian dari iman, namun tetap menjadikan Al-Qur’an dan Sunnah sebagai pedoman utama dalam berakidah.

Hari ini, peran itu terasa semakin penting di tengah derasnya arus informasi digital, ketika narasi agama kerap dibentuk untuk kepentingan kelompok tertentu.

Ortodoksi Islam bukan hanya soal benar atau salah secara logika, tetapi juga tentang keterhubungan spiritual dan intelektual dengan sumber aslinya melalui metode yang benar. Tradisi hadits adalah penghubung itu, menjaga agar umat tidak kehilangan arah di tengah derasnya politisasi agama yang tak kunjung usai. Semoga bermanfaat. Wallahu a’lam bishawab.

Ahmad Dirgahayu Hidayat, Pengajar Pondok Pesantren Al-Irsyad Nahdhatul Ulum Gegutu Reban, Mataram.