Jakarta, NU Online

 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyoroti potensi praktik percaloan dan penyerobotan antrean keberangkatan haji akibat tingginya permintaan masyarakat untuk menunaikan ibadah ke Tanah Suci. Untuk mencegah penyalahgunaan antrean, pemerintah akan memanfaatkan data biometrik kependudukan guna memverifikasi identitas calon jamaah haji.

 

Tito mengatakan bahwa persoalan kuota dan panjangnya antrean keberangkatan haji berpotensi memunculkan praktik kecurangan. Kondisi tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menawarkan percepatan keberangkatan kepada calon jamaah.

 

"Permasalahan kuota ini dan antrean ini kemudian bisa (menimbulkan) moral hazard. Moral hazard di antaranya ada yang mungkin jadi calo yang mengurus, ada kemudian yang harusnya antreannya masih lama minta duluan," ujarnya dalam Konferensi Pers Penandatanganan SEB 3 Kementerian Peningkatan Layanan Jamaah Haji di Jakarta, Jumat (9/10/2026).

 

Ia mengatakan bahwa Kementerian Haji dan Umrah menemukan sejumlah persoalan dalam data calon jamaah haji. Di antaranya, penggunaan nama orang lain, data ganda, hingga calon jamaah yang seharusnya masih harus menunggu bertahun-tahun, tetapi berupaya mempercepat keberangkatannya.

 

"Misalnya mengenai masalah calon jamaah haji yang ngantri mau berangkat ditemukan oleh Kementerian Haji dan Umroh ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang dobel, dan lain-lain, ada yang ngantrinya harusnya masih lama kemudian dipercepat," ujarnya.

 

Menurutnya, persoalan tersebut dapat diatasi melalui kerja sama antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj), terutama dengan memanfaatkan data kependudukan yang dikelola Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

 

"Ini akan bisa diselesaikan, diclearkan kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada Dukcapil-nya," katanya.

 

Tito menyebutkan, data kependudukan yang tersimpan di server Kemendagri mencakup lebih dari 270 juta penduduk Indonesia. Sekitar 98 persen penduduk telah terdaftar dalam sistem yang dilengkapi data biometrik, meliputi pengenalan wajah (face recognition), sidik jari (fingerprints), serta iris atau retina mata.

 

Ia menambahkan, teknologi tersebut memungkinkan petugas mencocokkan wajah calon jemaah dengan identitas kependudukannya, termasuk nama, alamat, tanggal lahir, pekerjaan, dan data kartu keluarga.

 

"Dengan hanya menampilkan wajah saja, kita bisa tahu siapa orang ini, namanya, alamat, tempat tinggal, tanggal lahir, pekerjaan, Kepala Keluarganya juga bisa ketahuan," ungkapnya.

 

Tito berharap melalui verifikasi tersebut, keberangkatan haji bisa diberikan kepada calon jemaah yang berhak sesuai urutan antrean. Langkah ini juga ditujukan untuk menutup celah manipulasi identitas sekaligus mencegah praktik percaloan yang berpotensi menambah beban biaya masyarakat.

 

"Di samping itu, juga akan membuat menghilangkan moral hazard kalau ada yang permainan calo misalnya, naikin harga kemudian dipercepat, itu akan membuat lebih murah biaya," tegasnya.

 

"Kalau ada yang main-main menggunakan nama orang lain misalnya, identitas yang lain, yang tadinya dia mengantre untuk 10 tahun mendatang, dia tiba-tiba mau tahun depan, susah. Akan tertangkap oleh alat itu lagi, karena wajahnya, dicocokkan wajahnya ketahuan siapa nama dia," lanjutnya.