Pandangan Pakar terkait Tawaran Solusi Dua Negara Palestina-Israel

Jakarta, NU Online

Pakar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengungkapkan bahwa tawaran solusi dua negara (two state solution) dalam konflik Israel dan Palestina mengandung dua manfaat utama yang sejalan dengan posisi kebijakan luar negeri Indonesia. 

Pertama, tawaran itu memberikan tekanan internasional yang lebih luas kepada Israel untuk membuka akses kemanusiaan, termasuk bagi anak-anak Palestina yang menderita akibat blokade dan serangan. 

"Sehingga sekarang ini Presiden Trump hendak mengupayakan adanya gencatan senjata antara Hamas dengan pihak Israel," katanya dikutip kanal Youtube Kuliah Hikmahanto Juwana pada Senin (2/6/2025).

Kedua, Hikmahanto memaparkan, adanya solusi dua negara bermanfaat dalam upaya diplomatik untuk menghentikan serangan militer Israel ke Gaza.

"Dalam pemberitaan yang saya monitor, Presiden Prancis ingin mengadakan suatu pertemuan tingkat tinggi yang berkaitan dengan bagaimana pasca nantinya Prancis mungkin dan banyak negara di Eropa mengakui Palestina sebagai sebuah negara," jelasnya.

"Kita berharap rakyat Palestina akan mendapatkan tanahnya dan tentu kita dukung upaya dari Bapak Presiden Prabowo untuk melakukan upaya-upaya memerdekakan rakyat Palestina dari kungkungan penjajah Israel," lanjutnya.

Sebelumnya, ia menjelaskan bahwa pidato Presiden Prabowo Subianto saat berjumpa dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron tidak mengubah sikap Indonesia yang konsisten dalam mendukung kemerdekaan rakyat Palestina.

"Karena dari waktu ke waktu Presiden di Indonesia selalu menyebutkan bahwa solusi terbaik bagi Palestina untuk mendapatkan kemerdekaannya dan bisa menyelesaikan permasalahan antara Israel dengan Palestina adalah yang disebut sebagai two state solution," katanya.

Hikmahanto menekankan, konflik Israel dan Palestina bukan semata-mata konflik agama. Karenanya, permasalahan tersebut perlu dilihat dalam sudut pandang bahwa Israel yang mengambil wilayah Palestina secara tidak sah.

"Karena kalau misalnya seperti itu, motifnya adalah berkaitan dengan agama yang mungkin saja kita di Indonesia yang mayoritas beragama Islam tidak menghendaki adanya pengakuan terhadap agama Yahudi. Sama sekali bukan itu," katanya.

Dalam kerangka solusi dua negara, menurut Hikmahanto, Indonesia membuka kemungkinan untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, tetapi dengan syarat mutlak, yaitu kemerdekaan penuh bagi Palestina terlebih dahulu.

"Nah, di sinilah kita akan bisa membuat pressure (tekanan) bersama-sama Presiden Prancis nantinya apabila Prancis sudah mengakui Palestina sebagai sebuah negara untuk kita membuat pressure, tekanan kepada Perdana Menteri Netanyahu," katanya.

Sebelumnya, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf berpendapat perlu ketegasan sikap dan konsolidasi yang kokoh dari dunia internasional agar kedua negara mengakui kedaulatan masing-masing. 

Gus Yahya juga melihat saling mengakui kedaulatan ini dapat menyelamatkan nyawa ribuan anak-anak, kalangan perempuan dan rakyat yang renta dari ancaman kekerasan akibat perang. 

"Yang perlu ditempuh selanjutnya adalah melakukan penggalangan dan konsolidasi internasional melalui platform-platform multilateral yang sah untuk menggulirkan proses politik yang decisive menuju terwujudnya solusi dua negara tersebut," ungkap kiai yang akrab disapa Gus Yahya  tersebut, di Jakarta, Sabtu (31/5/2025).