Prabowo Berencana Aktifkan Kembali Jabatan Wakil Panglima TNI, Begini Kata Pengamat Militer

Jakarta, NU Online 

 

Presiden Prabowo Subianto berencana akan kembali mengaktifkan jabatan Wakil Panglima TNI setelah 25 tahun vakum. Rencananya, pelantikan akan digelar bersamaan dengan upacara militer di Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, pada 10 Agustus 2025 disertai dengan pengukuhan enam Kodam baru dan sejumlah satuan baru lintas matra.

 

Langkah ini menuai respons publik, terutama soal urgensi dan dampaknya terhadap struktur komando militer. Pengamat militer sekaligus Co-founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai, pengaktifan jabatan Wakil Panglima tidak bisa dibaca sebagai langkah administratif semata melainkan harus dilihat dalam kerangka transformasi strategis TNI.

 

"Urgensi pengaktifan kembali jabatan Wakil Panglima TNI tidak bisa dilihat dari keberadaan jabatan itu sendiri secara terpisah, melainkan dari konteks transformasi pertahanan dan kompleksitas beban organisasi TNI saat ini," ujar Fahmi saat dihubungi NU Online Jumat (8/8/2025).

 

Menurut Fahmi, TNI tengah memasuki era baru, ditandai dengan pemekaran kotama, pembentukan satuan lintas matra, hingga penguatan interoperabilitas militer. Dalam situasi ini, beban koordinasi yang diemban Panglima TNI menjadi semakin berat dan kompleks.

 

"Maka kehadiran Wakil Panglima bisa menjadi penting untuk mendampingi dan memastikan kelancaran pelaksanaan agenda-agenda strategis itu. Tapi ini baru masuk akal bila jabatan itu dirancang fungsional, dengan tugas yang jelas, bukan hanya ‘pengisi kekosongan’," tegasnya.

 

Fahmi juga menyoroti potensi gesekan antarmatra yang bisa muncul, terutama jika jabatan Wakil Panglima tidak dikelola secara adil.

 

"Hubungan antarmatra di tubuh TNI itu sangat sensitif. Pengisian jabatan Wakil Panglima dan struktur di Mabes TNI mestinya mempertimbangkan keseimbangan, untuk menjaga rasa keadilan dan kepercayaan kolektif," paparnya.

 

Ia memperingatkan, bila Wakil Panglima berasal dari matra yang sama dengan Panglima aktif, terlebih jika sebelumnya pernah menjabat Kepala Staf Angkatan, maka potensi kecemburuan dan rivalitas bisa muncul.

 

“Secara aturan itu sah. Tapi harus dikomunikasikan dengan baik agar tidak mengganggu dinamika kepercayaan, terutama dalam perencanaan operasional dan distribusi modernisasi kekuatan,” ujarnya.

 

Ketika ditanyakan apakah posisi ini akan mempercepat modernisasi pertahanan atau justru menambah beban struktur? Menurut Fahmi, jawabannya sangat tergantung pada desain dan eksekusi kebijakan.

 

"Bila Wakil Panglima hanya menjadi lapisan birokrasi tambahan, tentu membebani tanpa kontribusi nyata. Tapi bila diberi mandat konkret untuk mendorong reformasi, konsolidasi kekuatan, dan pengawalan roadmap alutsista, justru bisa mempercepat transformasi itu," jelasnya.

 

Fahmi menegaskan jabatan strategis seperti ini rawan disalahgunakan jika tidak dikawal secara serius. Ia menyebut tiga syarat utama agar Wakil Panglima TNI benar-benar fungsional dan bukan alat politik belaka.

 

Pertama, jelasnya fungsi dan mandat, seperti koordinasi transformasi organisasi, interoperabilitas, atau diplomasi militer tingkat tinggi.

 

Kedua, model rekrutmen yang sehat. "Saya lebih setuju jabatan ini diisi oleh perwira bintang tiga yang naik ke bintang empat, bukan mantan Kepala Staf. Ini untuk menghindari kesan jabatan kehormatan atau rivalitas ‘matahari kembar’," ujarnya.

 

Ketiga, adanya transparansi dan sistem evaluasi yang ketat. "Kontribusinya harus bisa diukur dan dipertanggungjawabkan. Kita tidak bisa lagi punya jabatan strategis yang eksistensinya tak berdampak bagi kekuatan pertahanan," tandasnya.

 

Sampai berita ini dipublikasikan, nama figur yang akan dilantik sebagai Wakil Panglima TNI masih belum diumumkan secara resmi. Namun pelantikannya dijadwalkan berlangsung bersamaan dengan Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer yang dikabarkan akan dihadiri Presiden Prabowo Subianto pada Sabtu 10 Agustus mendatang, di Pusdikpassus TNI AD Batujajar, Bandung Barat.

 

Selain itu, akan dilakukan pula pengukuhan enam Kodam baru, yaitu:

 

1. Kodam XIX/Tuanku Tambusai – Riau dan Kepulauan Riau

 

2. Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol – Sumatera Barat dan Jambi

 

3. Kodam XXI/Radin Inten – Lampung dan Bengkulu

 

4. Kodam XXII/Tambun Bungai – Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan

 

5. Kodam XXIII/Palaka Wira – Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat

 

6. Kodam XXIV/Mandala Trikora – Papua Selatan (berpusat di Merauke)

 

Selain Kodam, sejumlah satuan baru dari matra AL, AU, dan pasukan elite juga akan dikukuhkan.