Jakarta, NU Online

Ramainya kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi wisata belum tentu berdampak langsung pada meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia), Taufik Hidayadi, menilai kondisi tersebut terjadi karena sebagian layanan utama dalam industri pariwisata masih didominasi pelaku usaha berskala besar, sehingga manfaat ekonomi tidak sepenuhnya dinikmati UMKM.

"Layanan akomodasi dan transportasi banyak pelakunya adalah unit usaha dari kelompok-kelompok bisnis besar," ujar Taufik kepada NU Online, Kamis (2/7/2026).

Menurutnya, kondisi serupa juga terlihat pada sektor penyedia makanan dan minuman. Di sejumlah destinasi wisata, khususnya yang banyak dikunjungi wisatawan mancanegara seperti Bali, wisatawan datang untuk menikmati keindahan alam, tetapi belum tentu memilih makanan lokal.

"Sebagaimana jaringan hotel nasional maupun di tempat wisata, layanan food and beverage bagi turis asing tentunya menginginkan layanan sesuai selera yang berasal dari asalnya. Mereka berkunjung karena ingin melihat alamnya tetapi belum tentu suka makanan lokalnya," imbuhnya.

Ia menambahkan, layanan transportasi penunjang sektor pariwisata juga sebagian besar dikuasai perusahaan berskala besar.

"Layanan transportasi mulai dari maskapai penerbangan, kapal pesiar, hingga moda transportasi darat juga banyak dimiliki pengusaha besar," katanya.

Karena itu, menurut Taufik, manfaat ekonomi bagi UMKM tidak dapat diukur hanya dari tingginya jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga harus melihat struktur kepemilikan usaha dalam rantai layanan pariwisata.

Ancaman economic leakage

Taufik menjelaskan bahwa dominasi perusahaan besar dan minimnya keterlibatan pelaku usaha lokal memicu terjadinya economic leakage atau kebocoran ekonomi. Kondisi ini terjadi ketika sebagian besar pendapatan dari aktivitas wisata mengalir keluar daerah menuju perusahaan besar yang tidak berasal dari wilayah setempat.

"Faktor kepemilikan perusahaan, rantai pasok layanan yang bukan UMKM, tenaga kerja profesional seperti chef, bartender, pemandu wisata, dan fotografer yang berasal dari luar daerah, serta banyaknya UMKM yang belum berbadan hukum sehingga kontribusinya terhadap pajak masih terbatas, turut memengaruhi terjadinya economic leakage," ujarnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Taufik mendorong penerapan konsep pariwisata berbasis masyarakat (community-based tourism/CBT), yakni model pengelolaan yang menempatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan destinasi wisata.

"Tujuannya adalah memastikan masyarakat merasakan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dari pariwisata secara langsung, sekaligus melestarikan budaya dan lingkungan alam mereka," katanya.

Dalam model tersebut, masyarakat tidak hanya menjadi objek pariwisata, tetapi juga menjadi subjek utama dalam pengambilan keputusan. Menurutnya, pendekatan ini efektif untuk mendorong pemberdayaan masyarakat sekaligus mengurangi kemiskinan, terutama di wilayah pedesaan dan daerah terpencil.

"Keberhasilan pendekatan ini sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat, dukungan kebijakan publik, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia setempat," tandasnya.

Perkuat efek pengganda pariwisata

Selain itu, Taufik menilai Tourism Multiplier Effect (TME) atau efek pengganda pariwisata menjadi indikator penting untuk mengukur sejauh mana sektor pariwisata memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

"Hal ini dapat diukur menggunakan indikator Tourism Multiplier Effect (TME). Angka ini mencerminkan besarnya pengeluaran wisatawan yang berputar di dalam perekonomian daerah," jelasnya.

Ia mencontohkan, apabila nilai TME mencapai 1,5, maka setiap pengeluaran wisatawan sebesar Rp1 juta akan menghasilkan aktivitas ekonomi tambahan senilai Rp1,5 juta di wilayah tersebut.

Menurutnya, efek pengganda itu terdiri atas tiga tahapan. Pertama, dampak langsung melalui belanja wisatawan di hotel, restoran, dan usaha wisata lainnya. Kedua, dampak tidak langsung ketika pelaku usaha membeli bahan baku atau jasa dari pemasok lokal. Ketiga, dampak lanjutan (induced effect), yakni ketika pendapatan pekerja dan pemasok kembali dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di pasar lokal.

"Semakin besar proporsi belanja wisatawan yang masuk ke bisnis lokal dan semakin banyak pendapatan yang kembali dibelanjakan di wilayah tersebut, maka semakin besar pula efek pengganda yang dihasilkan. Sebaliknya, jika uang cepat mengalir keluar dari wilayah tersebut, efek penggandanya akan menjadi kecil," terangnya.

Untuk memperbesar manfaat ekonomi sektor pariwisata bagi masyarakat, Taufik merekomendasikan beberapa langkah strategis bagi pemerintah daerah, yakni menyusun Rencana Pembangunan Pariwisata Daerah (RPPD) yang partisipatif dan berkelanjutan, memperkuat rantai pasok lokal melalui kemitraan dengan UMKM dan petani, memberikan insentif bagi pelaku usaha yang menggunakan produk dan tenaga kerja lokal, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, serta memperkuat infrastruktur dasar menuju kawasan wisata.

Ia juga menilai peningkatan belanja wisatawan terhadap produk lokal dapat dilakukan dengan memperkuat keterhubungan antara produk UMKM dan industri pariwisata, meningkatkan daya saing produk, menciptakan pengalaman berbelanja yang nyaman, serta memberikan pelatihan manajemen usaha, pemasaran digital, dan pelayanan kepada pelaku UMKM.