Larangan Kekerasan Aparat Penegak Hukum dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif

Akhir-akhir ini, publik sering menyaksikan berita tentang aparat penegak hukum yang menggunakan kekerasan berlebihan kepada masyarakat, seperti yang terjadi saat kegiatan demonstrasi. Tidak jarang muncul kasus tindakan kekerasan oleh apparat, baik berupa pemukulan, intimidasi, maupun perlakuan sewenang-wenang. 
 

Fenomena ini tidak hanya menimbulkan trauma sosial, tetapi juga merusak citra penegakan hukum yang seharusnya melindungi rakyat. Padahal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mereka memiliki kedudukan penting untuk menjaga keamanan dan menegakkan keadilan.
 

Dalam hukum positif, terdapat aturan khusus bagi penyampaian pendapat di muka umum yang melanggar ketentuan perundang-undangan, yang mana dalam hal ini wajib dilakukan tindakan oleh pejabat Polri dengan menerapkan tindakan yang profesional, proporsional, prosedural dan dapat dipertanggungjawabkan. 
 

Selain itu, penindakan terhadap pelanggaran penyampaian pendapat di muka umum juga harus dilakukan secara dini dengan menerapkan urutan tindakan dari metode yang paling lunak sampai yang paling tegas disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi.
 

Meski demikian, dalam pelaksanaannya tentu tetap harus menghindari terjadinya hal-hal yang kontra produktif, seperti tindakan aparat yang spontanitas dan emosional, mengejar pelaku, membalas melempar pelaku, menangkap dengan tindakan kekerasan, dan menghujat; tindakan aparat yang melakukan kekerasan, penganiayaan, pelecehan, melanggar HAM.
 

Pasal 10 Perkapolri 8/2009 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, setiap petugas/anggota Polri wajib mematuhi ketentuan berperilaku (Code of Conduct), di antaranya:

“Tidak boleh menggunakan kekerasan, kecuali dibutuhkan untuk mencegah kejahatan, membantu melakukan penangkapan terhadap pelanggar hukum, atau tersangka sesuai dengan peraturan penggunaan kekerasan.”
 

Larangan untuk melakukan kekerasan juga dapat ditemukan pada ketentuan Pasal 44 Perkapolri 8/2009, sebagai berikut:

1. Setiap anggota Polri dilarang melakukan tindakan kekerasan dengan dalih untuk kepentingan umum atau untuk penertiban kerusuhan.
2. Setiap anggota Polri dilarang keras melakukan tindakan kekerasan terhadap orang yang telah menyerahkan diri atau ditangkap

 

Jadi, polisi dilarang menggunakan kekerasan, kecuali dibutuhkan untuk mencegah kejahatan, membantu melakukan penangkapan terhadap pelanggar hukum atau tersangka sesuai dengan peraturan penggunaan kekerasan. Namun, dalam hal polisi harus melakukan tindakan kekerasan, polisi harus memperhatikan pertimbangan tertentu. 
 

Dalam pandangan Islam, tindakan kekerasan dalam menegakkan hukum di masyarakat hanya bisa dilakukan dalam keadaan darurat. Artinya, jika tidak ada kesalahan dari masyarakat, atau ada, namun dapat diselesaikan tanpa kekerasan, maka aparat dilarang menggunakan kekerasan. 
 

Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa mencegah kemungkaran tidak bisa dilakukan secara serampangan. Ada tahapan yang harus dilalui, mulai dari yang paling ringan hingga yang paling berat, sesuai dengan kondisi dan respons pelaku kemungkaran.
 

Menurut Al-Ghazali, Jika semua tahapan ringan sebelumnya tidak berhasil, diperbolehkan untuk memukul pelaku dengan tangan, kaki, atau anggota tubuh lain tanpa menggunakan senjata. Ini hanya boleh dilakukan jika memang sangat mendesak untuk menghentikan maksiat dan sebatas untuk mendorongnya berhenti, tidak untuk melukai secara berlebihan.
 

Secara keseluruhan, pemahaman Al-Ghazali menunjukkan bahwa menghentikan kemungkaran masyarakat harus dilakukan dengan bijak dan bertingkat. Tidak boleh langsung menggunakan kekerasan, melainkan dimulai dari yang paling lembut dan persuasif. 
 

As-Suyuthi mengutip pendapat Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya' Ulumiddin mengenai ketentuan ketat dalam melakukan tindakan kekerasan saat menegakkan hukum atau mencegah kemungkaran (nahi 'anil munkar), sebagai berikut:
 

وَقَالَ الْغَزَالِي فِي الْإِحْيَاءِ دَرَجَاتُ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ سَبْعَةٌ … السَّادِسَةُ مُبَاشَرَةِ الضَّرْبِ بِالْيَدِ وَالرِّجْلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ بِلَا شَهْرِ سِلَاحٍ وَذَلِكَ جَائِزٌ لِلآحَادِ بِشَرْطِ الضَّرُوْرَةِ وَالاقْتِصَارِ عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ فِي الدَّفْعِ
 

Artinya, “Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya' Ulumiddin, tahapan mencegah kemunkaran itu ada tujuh, … yang ke enam, melakukan pemukulan dengan tangan, kaki, atau lainnya, tanpa menggunakan senjata. ini diperbolehkan bagi tiap individu dengan syarat darurat dan hanya sebatas kebutuhan untuk menolak.” (Al-Hawi lil Fatawi, juz I, halaman 117).
 

Muhammad Al-Khadimi memberi peringatan dan kritikan untuk para muhtasib (penegak hukum). Menurutnya para penegak hukum sering melampaui batas dengan memukul pelaku maksiat secara berlebihan. Akibatnya, kebaikan (manfaat) yang mereka tuju tidak sebanding dengan keburukan (mudharat) yang mereka timbulkan. 
 

Al-Khadimi menjelaskan batasan dalam melakukan tindakan penegakan hukum, menurutnya, sama seperti ucapan, tindakan fisik pun memiliki batasan. Meskipun hadits membolehkan "mengubah kemungkaran dengan tangan," hal itu tidak berarti boleh memukul dengan keras dan melukai.
 

Memukul hanya boleh jika tindakan lain tidak memungkinkan, dan itu pun sebatas mencegah maksiat, tidak untuk melukai. Batasan ini didasarkan pada kaidah fiqih, "Apa yang ditetapkan karena darurat, maka kadarnya disesuaikan dengan kebutuhan darurat tersebut."
 

وَكَثِيرٌ مِنْ الْمُحْتَسِبِينَ) أَيْ الْآمِرِينَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهِينَ عَنْ الْمُنْكَرِ … (يُخْطِئُونَ فِي هَذَا) فَيَضْرِبُونَ فَوْقَ حَاجَةِ الضَّرْبِ (فَيُفَرِّطُونَ) يَتَجَاوَزُونَ الْحَدَّ (فِي الْحِسْبَةِ) … (فَلَا يَفِي خَيْرُهُمْ) فِي الِاحْتِسَابِ ( شَرَّهُمْ) كَالضَّرْبِ بِغَيْرِ مُبِيحٍ شَرْعِيٍّ ، وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَنَافِعِ
 

Artinya, “Banyak penegak hisbah (amir ma'ruf nahi munkar) melampaui batas dalam hal ini. Mereka memukul pelaku maksiat secara berlebihan. Mereka melewati batas dalam menegakkan hukum. Maka, kebaikan (manfaat) yang mereka tuju tidak sebanding dengan keburukan (mudharat) yang mereka timbulkan, seperti memukul tanpa adanya legalitas syara’. Padahal menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat." (Al-Buraiqah Al-Mahmudiyyah, [Beirut, Darul-Kutub Al-Ilmiyyah: 2022], juz III, halaman 440).
 

Menjadi aparat penegak hukum adalah amanah yang mulia. Namun kemuliaan itu akan sirna bila dijalankan dengan kekerasan, kedzaliman, dan kesewenang-wenangan. Islam mengajarkan agar aparat menegakkan hukum dengan adil, berlandaskan kasih sayang, serta menjauhkan diri dari kekerasan yang tidak perlu.
 

Tindakan fisik, atau kekerasan, hanya boleh dilakukan dalam keadaan darurat, dan sudah menjadi alternatif terakhir. Dengan demikian, kekerasan aparat terhadap rakyat tanpa adanya kondisi yang mendesak, bukan saja melanggar hukum negara, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam sebagai agama yang rahmahtan lil 'alamin. Wallahu a’lam. 


Ustadz Muhammad Zainul Millah, Pesantren Fathul Ulum Wonodadi Blitar