Home Tafsir Mimpi Haji, Umrah & Qurban Doa Tasawuf/Akhlak Jenazah Khutbah Ekonomi Syariah Ilmu Hadits Shalawat/Wirid Lainnya Doa Bahtsul Masail Ilmu Tauhid Nikah/Keluarga Zakat Hikmah Tafsir Sirah Nabawiyah Ubudiyah

Mengenal Hak Pengasuhan Anak dalam Islam

Mengenal Hak Pengasuhan Anak dalam Islam
Jika suami-istri berpisah dan mereka memiliki anak yang belum tamyiz, laki-laki atau perempuan, siapakah yang paling berhak mengasuh?
Jika suami-istri berpisah dan mereka memiliki anak yang belum tamyiz, laki-laki atau perempuan, siapakah yang paling berhak mengasuh?

Ada lima hak penting bagi anak, yaitu hak nasab, hak persusuan, hak pengasuhan, hak nafkah, dan hak perwalian (Syekh Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, jilid 10, hal. 7245).

 

Di antara kelima hak tersebut, hak pengasuhan cukup relevan diuraikan di sini mengingat tingginya angka perceraian yang berimbas pada terlantarnya sejumlah hak anak atau perebutan hak asuh di antara suami-istri yang bercerai. Padahal, pengasuhan sangat menentukan pertumbuhan, pendidikan, dan masa depan anak.

 

Hakikat dan Tujuan Hak Pengasuhan

Dalam bahasa Arab, pengasuhan dikenal istilah hadhanah. Secara bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan, karena ibu waktu menyusui meletakkan anaknya di pangkuan, seakan-akan ibu pada saat itu melindungi dan memelihara anaknya. Kemudian, hadhanah dijadikan sebagai istilah mendidik dan memelihara anak sejak lahir sampai sanggup mengurus dirinya sendiri oleh kerabat anak tersebut. (Lihat: Sohari Sahroni, Fiqih Keluarga, [Serang: Dinas Pendidikan Provinsi Banten], 2011, hal. 231).

 

Kemudian Musthafa al-Khin dari kalangan ulama Syafi‘iyah mendefinisikan bahwa hadhanah sebagai bentuk merawat orang yang belum mampu mandiri mengurus dirinya, termasuk mendidik dan memenuhi berbagai kebutuhannya. Masa pengasuhan ini berakhir hingga usia tamyiz. Lewat dari usia tamyiz tidak lagi disebut pengasuhan atau hadhanah, tetapi disebut kafalah. (Lihat: Musthafa al-Khin, al-Fiqh al-Manhaji, jilid 4, hal. 191). 

 

Adapun hikmah atau tujuan pensyariatan hadhanah adalah mengatur tanggung jawab yang berhubungan dengan perawatan dan pendidikan anak kecil setelah orang tuanya berpisah, berselisih, atau kesulitan ekonomi. Sehingga, ketika pengasuhan anak ini diabaikan hanya karena terjadi perceraian atau perselisihan di antara kedua orang tuanya, pun tidak ada pihak yang peduli atas pengasuhannya, maka telah terjadi kezaliman yang besar. Dengan kata lain, syariat mengatur bahwa pengasuhan anak tidak terpengaruh dengan perceraian, perseteruan, dan perselisihan apa pun yang terjadi di antara para wali anak tersebut.

 

Siapa yang Paling Berhak atas Pengasuhan?

Jika suami-istri berpisah dan mereka memiliki anak yang belum tamyiz, laki-laki atau perempuan, maka ibunya lebih berhak atas hak asuh anak tersebut daripada ayah. Mengapa ibu atau pihak ibu didahulukan daripada ayah dan pihak ayah? Jawabannya karena ibu lebih sayang dan lebih sabar dalam mengurus dan mendidik. Ibu lebih lembut, lebih sensistif, dan lebih mampu memenuhi kebutuhan kasih sayang si anak, terutama yang berhubungan dengan kasih sayang dan perlakuan lembut.

 

إن الأم أحق بالحضانة من الأب، للأسباب التالية: لوفور شفقتها، وصبرها على أعباء الرعاية والتربية. لأنها ألين بحضانة الأطفال، ورعايتهم، وأقدر على بذل ما يحتاجون إليه من العاطفة والحنو

 

Artinya: “Adapun ibu lebih berhak atas pengasuhan daripada ayah karena beberapa alasan berikut: pertama, kasih sayangnya lebih luas serta kesabarannya lebih besar dalam menanggung beban pengurusan dan pendidikan. Kedua, ibu lebih lemut dalam mengasuh dan menjaga anak-anak, dan lebih mampu mencurahkan perasaan dan kasih sayang yang mereka butuhkan.” (Lihat: Musthafa al-Khin, al-Fiqh al-Manhaji, jilid 4, hal. 191).

 

Pertanyaan berikutnya, siapa yang lebih berhak atas pengasuhan jika ibu tidak ada? Jika ibu si anak tidak ada, atau ada tapi tidak mau mengasuh, maka yang berhak setelahnya adalah nenek dari ibu, kemudian nenek dari ayah, kemudian ibu dari nenek pihak ibu atau ayah, kemudian saudara perempuan seayah-seibu, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, kemudian bibi dari ibu, kemudian bibi dari ayah, kemudian keponakan dari saudara laki-laki, kemudian keponakan dari saudara perempuan.

 

Hak Asuh Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Menurut KHI, hak asuh anak tak jauh berbeda dengan yang dikemukakan dalam literatur hukum Islam atau fiqih. Dalam Pasal 105 Inpres No. 1991 tentang Penyebarluasan KHI disebutkan: Dalam hal terjadinya perceraian:

 

  1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
  2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada si anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
  3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

 

Demikian sekilas tentang hak asuh. Hal-hal lain mengenai hak asuh, seperti pengalihan hak asuh dan syarat-syarat pengasuh, akan dijelaskan pada tulisan berikutnya. Wallahu a’lam.

 

Ustadz M Tatam Wijaya, Petugas Pembantu Pencatat Pernikahan (P4) KUA Sukanagara, Cianjur


Terkait

Nikah/Keluarga Lainnya

Terpopuler

Rekomendasi

topik

Berita Lainnya