IMG-LOGO
Trending Now:
Ekonomi Syariah

Solusi agar Bantuan Dana untuk UMKM Terhindar dari Riba

Sabtu 24 Agustus 2019 17:0 WIB
Share:
Solusi agar Bantuan Dana untuk UMKM Terhindar dari Riba
Allah mensyariatkan jual beli dan mengharamkan riba (QS Al-Baqarah: 278)
Ada banyak dana hibah yang akhir-akhir ini ditawarkan oleh pemerintah atau lembaga penyandang dana kepada para aktivis gerakan masyarakat atau bahkan sayap organsasi kemasyarakatan. Misalnya eHibahBansos, telah melaporkan sedikitnya ada 282 peserta organisasi yang menerima kucuran dana hibah darinya. Masih ada lembaga lain yang turut menawarkan dana hibah seperti TIFA Foundation, sebuah yayasan yang bergerak dengan tema kesetaraan pada ruang partisipasi warga dan tata kelola ekonomi. 
 
Bagaimanapun juga, sebuah hibah yang dikucurkan oleh organisasi ini memiliki ruang amanah pengelolaannya dan penyalurannya. Ada yang memang dikucurkan khusus untuk membantu pertumbuhan UMKM (Unit Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah) atau bahkan hanya sebatas riset. 
 
Karena dana hibah merupakan dana amanah, maka ruang penyalurannya sudah pasti tidak boleh keluar dari amanah yang dimaksudkan. Karena penyaluran di luar amanah, risikonya adalah pengelola bisa masuk kategori khianat. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radliyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: 
 
آية المنافق ثلاث ، إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا اؤتمن خان
 
Artinya: “Tanda-tanda kemunafikan ada tiga, yaitu: ketika berbicara, ia berbohong, ketika berjanji ia mengingkari dan ketika dipercaya, maka ia berkhianat” (HR Bukhari dan Muslim).
 
Di dalam hadits yang lain yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibn Amru, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: 
 
أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا ، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا : إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ
 
Artinya: “Empat pekerti, barang siapa ia memiliki ciri-ciri keempat-empatnya, maka ia termasuk orang munafik sejati. Dan barang siapa ia memiliki salah satu pekerti di antara keempatnya, maka ia termasuk memiliki satu bagian dari sifat kemunafikan, sampai ia benar-benar menanggalkannya, yaitu: seseorang bila dipercaya kemudian dia berkhianat, ketika berbicara ia berdusta, ketika berjanji ia mengingkari, dan ketika berselisih faham, ia berbuat curang” (HR Bukhari Muslim).
 
Karena hibah merupakan amanah, maka sudah selayaknya disalurkan sebagaimana mestinya agar kita selamat dari salah satu sifat yang telah disebutkan di atas. Karena bagaimanapun, penyalahgunaannya, sampai kemudian dikonsumsi, lalu tumbuh daging darinya, maka daging yang tumbuh dari perkara haram adalah wajib dihisab di neraka. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: 
 
كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به
 
Artinya: “Setiap daging yang tumbuh dari perkara haram, maka neraka adalah yang lebih utama baginya” (HR Ahmad).
 
Bagaimanapun juga sebuah kerja pengelolaan memang pantas untuk mendapatkan ujrah (upah). Akan tetapi, hal yang dilarang adalah mengambil ujrah secara tidak dibenarkan oleh syariat. Ujrah yang benar adalah upah yang diperoleh dari hasil kerja dengan beban kerja yang jelas. Misalnya, dana hibah yang diperoleh dikelola dengan prinsip manajemen pengelolaan keuangan secara syariah, semacam Baitul Mâl wa al-Tamwîl (BMT). Dana yang dikucurkan ke anggota, tidak dilakukan dengan jalan meminjamkan langsung berupa uang yang dipungut tambahan atau dengan pengembalian yang lebih dengan disyaratkan di muka.  Setiap syarat adanya tambahan pada harta yang dipinjamkan dan ditetapkan di muka saat terjadinya akad, maka tambahan seperti ini adalah masuk kategori riba qardli, yaitu riba yang diperoleh dari hasil utang-piutang. Dan sebagaimana kita tahu, bahwa riba hukumnya disepakati secara ijma’ sebagai yang diharamkan. 
 
Apakah ada solusi terkait hal ini? Sudah pasti ada. Ada beberapa prinsip pengelolaan yang dibenarkan oleh syariat.
 
Pertama, Allah subhanahu wata’ala mensyariatkan jual beli dan mengharamkan riba (QS Al-Baqarah: 278). Karena yang disyariatkan adalah jual beli, maka sudah selayaknya cara ini yang dipilih dan diambil sebagai bagian dari kebijakan organisasi dalam penyaluran hibah. Misalnya, dengan jual beli ‘inah atau jual beli tawarruq. Caranya: anggota yang ingin memanfaatkan dana hibah tersebut diminta untuk membeli barang yang dimiliki oleh pengelola dengan harga tertentu. Misalnya, anggota diminta untuk membeli TV secara kredit ke pengelola. TV tersebut kemudian dipersilahkan untuk dijual ke tempat lain, atau dijual kembali ke pengelola secara cash. Selisih harga kredit dan harga cash merupakan laba yang boleh diambil, sebagaimana hal ini masyhur dalam pendapatnya Imam Malik radliyallâhu ‘anhu
 
Cara lain juga bisa diambil dengan jalan, pembeli diminta menjual barang yang dimilikinya ke pengelola. Misalnya sepeda motor. Sepeda motor akan dibeli oleh pengelola secara cash, dan uangnya langsung diserahkan ke anggota. Selanjutnya sepeda motor tersebut dijual lagi ke pengelola secara kredit dan diangsur selama 1 tahun. Jika jual beli cash berlangsung seharga 7 juta, kemudian jual beli kredit berlangsung seharga 8 juta, maka selisih 1 juta tersebut merupakan laba yang diperbolehkan oleh syariat, khususnya bila mengikut pendapat Imam Syafii radliyallâhu ‘anhu. Jual beli semacam ini dikenal sebagai jual beli ‘inah. 
 
Cara ketiga, yang masih masuk kategori jual beli adalah jual beli sistem sende (bai’ uhdah). Namun cara ini dirasa agak kurang tepat bila diterapkan untuk pengembangan UMKM, apalagi dengan objek penyaluran berupa masyarakat ekonomi lemah. 
 
Tiga mekanisme jual beli di atas, merupakan pola jual beli yang ada di dalam pendapat ulama madzahibul arba’ah (imam empat mazhab fiqih) dan setidaknya kita memiliki cantolan hukum. Lain halnya bila kita memakai cara-cara semacam: “Setiap anggota yang melakukan peminjaman sebesar 1 juta, dipungut tambahan kembalian sebesar 50 ribu.” Angka senilai 50 ribu ini adalah masuk unsur riba, disebabkan karena basis uangnya didasarkan pada akad utang-piutang.
 
Kedua, dan cara ini lebih umum dipakai dan dirasa tepat oleh penulis adalah dengan menerapkan sistem qiradl. Qiradl merupakan sistem yang dibangun atas dasar akad permodalan. Pihak pengelola berperan selaku yang memodali pengusaha UMKM dengan nisbah bagi hasil yang disepakati bersama. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menjamin keberkahan dari akad qiradl ini. Beliau bersabda dalam sebuah hadits marfu’ yang bersanad dari Al-Hasan ibn ‘Ali al-Khallal:
 
 ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ 
 
Artinya: “Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan, yaitu: “Jual beli dengan harga tunda (kredit), muqaradlah (berbagi keuntungan dari hasil permodalan), dan mencampur gandum merah dengan gandum putih untuk keluarga dan bukan untuk diperjualbelikan.” (HR Ibn Majah).
 
Qiradl identik dengan akad mudlarabah (bagi hasil). Akad ini juga dikenal dengan akad muqaradlah. Keberadaannya ditandai dengan mekanisme sebagai berikut:
 
1. Pengelola dana hibah berperan selaku pemodal

2. Pihak yang dimodali harus memiliki bidang usaha yang jelas dengan rincian kerja yang jelas, serta prospek pendapatan. 
 
3. Jumlah modal yang dibutuhkan disebutkan secara jelas oleh pihak yang dimodali
 
4. Nisbah bagi hasil disepakati secara bersama dan ditentukan berdasarkan hasil yang diperoleh dan bukan modal
 
5. Bila terdapat kerugian, maka kerugian ditanggung oleh yang memiliki modal
 
6. Pemilik modal berhak untuk melakukan pengawasan dan pembinaan ke yang dimodali.
 
Suatu misal, ada petani hendak menanam cabai. Luas lahan dan kebutuhan untuk pertanian sudah dirinci. Dalam hal ini, pemodal boleh melakukan survei terhadap track record pihak yang dimodali. Misalnya: 1) bagaimana ia memiliki kebiasaan menggarap lahannya dan merawat tanamannya, 2) luas lahan, 3) perhitungan matematis oleh pemilik modal sebagai bekal untuk melakukan tawar-menawar dengan pihak yang hendak dimodali terkait dengan kebutuhan penanaman dan perawatan. Setelah dilakukan negosiasi dan menghasilkan kesepakatan bersama, maka pihak pemodal baru mengucurkan modalnya ke pemilik lahan. 
 
Jadi, dalam akad qiradl ini, seolah pemodal berperan selaku orang yang hendak memberi amanah kepada pihak yang dimodali agar mengelola hartanya. Sudah barang tentu prinsip penyalurannya ini tidak boleh sembarangan karena menyangkut prospek ke depan atas modal yang dimilikinya. Pihak yang diberi modal pun, tidak boleh sembarangan dalam mengelola harta modal yang diserahkan kepadanya. Sembarangan dan kesembronoan dalam mengelola modal yang diamanahkan, merupakan bagian dari tindakan khianat. Wa ‘iyadzu billah
 
Pada saat panen, pihak pemodal dapat menerima kembali modalnya, ditambah dengan keuntungan berupa hasil dari pengelolaan setelah dibagi dengan petani. Model seperti ini sudah umum di kalangan petani di pedesaan, hanya saja banyak lembaga pembiayaan syariah yang belum merambahnya. Model seperti ini juga dikenal sebagai akad syirkah mudlarabah dan bisa diterapkan untuk objek permodalan yang lain, seperti mendirikan industri kecil, membuka toko atau warung dan semacamnya. Alangkah bagus sekali bila pola semacam diterapkan oleh lembaga yang memperoleh dana hibah guna menjaga perputaran yang terus menerus dari dana itu sehingga bermanfaat besar bagi masyarakat.
 
Sebenarnya masih ada banyak mekanisme lain yang bisa ditempuh demi pengelolaan dana hibah tersebut agar tidak habis sekali pakai saja. Misalnya bergerak di jalur pegadaian (rahn). Seyogyanya memang setiap organisasi yang mengajukan proposal dana hibah itu memiliki manajemen terkait dengan pengelolaan dana. Manajemen penyaluran dana yang didukung oleh cantolan hukum syariat adalah manajemen pengelolaan berbasis syariah. Manajemen ini menitiktekankan pengelolaan pada akad-akad yang dibenarkan oleh syariah, semacam jual beli, sewa menyewa, takâful (asuransi), syirkah (kemitraan). Untuk lebih praktisnya, agar terhindar dari akad - akad yang tidak dibenarkan syariat, maka mari dekati Lajnah Bahtsul Masail NU atau ahli fiqih setempat agar selamat dari jebakan transaksi riba. Wallâhu a’lam bish shawab.
 
 
Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur
 
Share:

Baca Juga

Rabu 21 Agustus 2019 23:15 WIB
Penyebab Langsung dan Tak Langsung: Siapa yang Mesti Ganti Rugi?
Penyebab Langsung dan Tak Langsung: Siapa yang Mesti Ganti Rugi?
(Ilustrasi: NU Online/Mahbib)
Sebagaimana kita tahu bahwa dampak kerugian akibat aktivitas pihak lain bisa kita kenal sebagai dampak langsung (mubâsyaratan) dan tidak langsung (tasabbubiyatan). Setiap dampak merugikan, mewajibkan pertanggungan risiko (ganti rugi/dlammân). Sifat dari ganti rugi ini tidak mesti berbentuk harta, akan tetapi bisa juga dibayarkan lewat aktivitas  sosial kemasyarakatan.
 
Contoh: bagaimanapun juga, dalam akad perbankan, telah dikenal adanya sosok akad fâsid yasîr, yaitu rusaknya akad akibat menyimpang dari ketentuan syariat, tapi hal itu sangat kecil nilai mafsadahnya dibanding maslahahnya. Namun, meskipun kecil mafsadah itu terjadi, tetap ia menuntut pertanggungan risiko secara syariat, karena memiliki hubungan dengan masyarakat. Sabda Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam
 
اتق الله حيث ماكنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن
 
Artinya: "Takutlah kalian kepada Allah. Iringilah perbuatan buruk kalian dengan perbuatan baik sebagai peleburnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik."
 
Sekilas bahwa perintah kedua di atas menyiratkan bahwa yang dinamakan tindakan/kebijakan, selalu memiliki dampak buruk, besar atau kecil dampak tersebut disampaikan. Apalagi bila kebijakan itu disampaikan secara revolusioner, maka dampak itu pasti sangat akan terasa, apalagi oleh pihak yang kontra. Nah, dampak buruk ini bagaimanapun juga tetap menghendaki pelebur, berupa pertanggungan risiko (dlamman). 
 
Nah, masalahnya adalah tidak setiap risiko bisa dipertanggungjawabkan secara penuh, karena mencermati model dampaknya. Saat ini kita ulas khusus mengenai dampak langsung itu. 
 
Yang dimaksud dengan dampak langsung dalam syariat adalah sebagai berikut:
 
المباشر هو أن يحصل التلف بفعله من غير أن يتخلل بين فعله والتلف فعل مختار
 
Artinya: “Dampak langsung: adalah suatu dampak yang dapat menimbulkan kerugian disebabkan karena perbuatan tanpa adanya waktu sela antara perbuatan dan kerusakan sebuah perbuatan lain yang mungkin masuk di antara keduanya.” (Al-Zuhaili, Nadhariyatu al-Dlammân awa Ahkâm al-Masûliyyah al-Madaniyah wa al-Jinaiyah fi al-Fiqhy al-Islâmi, Damaskus: Dâr al-Fikr, 2012: 32).
 
Pada dasarnya, setiap perbuatan tetap mengikut pada hubungan sebab akibat. Yang membedakan antara dampak langsung dan tidak langsung adalah adanya waktu jeda sehingga memungkinkan masuknya perbuatan lain yang mungkin juga menjadi sebab. Dalam dampak langsung ini, kemungkinan waktu sela ditiadakan. Suatu misal ada sebuah sangkar burung dengan burung yang ada di dalamnya. Ketika sangkar burung dibuka, tiba-tiba burung yang ada di dalamnya langsung terbang, maka tindakan membuka sangkar burung ini merupakan dampak langsung. Pihak yang wajib berlaku dlamman (penanggung jawab risiko) atasnya adalah pihak yang membuka sangkar. 
 
Lain halnya bila ada jeda waktu antara membuka dan terbangnya burung. Setelah sangkar dibuka, ternyata ada jeda waktu tersisa burung itu diam, lalu dengan tiba-tiba, ada pihak lain yang mengguncangnya, maka pihak yang mengguncang adalah berperan selaku penanggung jawab risiko terbangnya burung, dan bukan ia yang membuka pintu sangkar. Guncangan adalah masuk kategori fi’lun mukhtar (perbuatan lain yang menjadi sebab utama terbangnya burung). Pendapat sebagaimana disebutkan di atas ini adalah pendapat kalangan Syafi’iyah.
 
 
قال الشافعية: من فتح قفصا على طائر وهيجه فطار في الحال ضمنه لأنه ألجأه إلى الفرار وإن اقتصر على الفتح فالأظهر أنه إن طار في الحال ضمنه لأن طيرانه في الحال يشعر بتنفيره وإن وقف ثم طار فلا يضمنه لأن طيرانه بعد الوقوف يشعر باختياره 
 
Artinya: “Barangsiapa membuka sangkar burung dan mengguncangnya, lalu burung tersebut terbang seketika, maka ia yang wajib menanggung risiko terbangnya, karena sesungguhnya membuka dan mengguncang merupakan penyebab dari larinya burung dari sangkar. Namun, bila hanya berhenti pada sekadar membuka saja, maka menurut pendapat yang paling sesuai dengan nash adalah diperinci, yaitu bila seketika itu juga burung lepas dari sangkar, maka ia wajib menanggung risiko kerugian, karena terbangnya burung seketika itu juga adalah terjadi karena sebab pemberian jalan untuk larinya. Akan tetapi bila setelah dibuka ternyata si burung itu diam (tidak terbang seketika), maka pelaku tidak menanggung risiko kerugian disebabkan karena lepasnya burung setelah berhenti memungkinkan masuknya unsur lain yang menyebabkan larinya.” (Al-Zuhaili, Nadhariyatu al-Dlammân awa Ahkâm al-Masûliyyah al-Madaniyah wa al-Jinaiyah fi al-Fiqhy al-Islâmi, Damaskus: Dâr al-Fikr, 2012: 33)
 
Sekali lagi, bahwa pendapat terakhir merupakan pendapat yang paling sesuai dengan mencermati bunyi teks nash (qaul adhar) tentang siapa yang berhak untuk menanggung kerugian. Sudah pasti pendapat di atas, mendapatkan pembanding dari pendapat lain, khususnya dari kalangan fuqaha’ pengikut mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali. Imam Malik menyebut bahwa:
 
سواء فعل ذلك كله عمدا أو خطاء
 
Artinya: “Baik  perbuatan itu dilakukan secara sengaja atau tidak (pelaku yang membuka tetap wajib menanggungnya).” (Al-Zuhaili, Nadhariyatu al-Dlammân awa Ahkâm al-Masûliyyah al-Madaniyah wa al-Jinaiyah fi al-Fiqhy al-Islâmi, Damaskus: Dâr al-Fikr, 2012: 33)
 
Maksudnya adalah lepasnya burung yang memiliki rentetan sebab larinya adalah mencakup unsur kesengajaan karena diberi peluang untuk lari atau tidak, tetap pelaku yang membuka wajib untuk menanggungnya. Menurut Imam Malik, sebab langsung itu tidak harus melulu karena unsur kesengajaan, melainkan juga unsur ketidaksengajaan. Secara adat, dibukanya pintu sangkar adalah sebab utama lepasnya burung. 
 
Contoh lain misalnya ada sebuah perahu yang ditambatkan di dermaga saat angin kencang dan gelombang. Ketika ada seseorang melepaskan tambatan perahu itu, lalu tiba-tiba perahu tenggelam, maka benar bahwa tenggelamnya perahu merupakan akibat dari dibukanya tali tambatan. Dengan demikian, pihak yang melepaskan tambatan, wajib menanggung risiko kerugian. Untuk pendapat ini, semua ulama dari kalangan fiqih empat mazhab sepakat. 
 
Lain halnya bila tenggelamnya perahu ternyata masih membutuhkan jeda selang waktu beberapa lama. Menurut kalangan Syafiiyah, jeda ini memungkinkan masuknya unsur lain yang menjadi penyebab, yaitu: (1) mungkin karena angin, (2) mungkin karena gelombang, atau (3) mungkin ada orang lain yang telah menyebabkannya tenggelam. Masuknya ketiga unsur ini merupakan faktor lain penyebab itlâf (rusak).
 
Namun demikian, pendapat ini tidak bisa diterima oleh kalangan fuqaha Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah. Menurut mereka, meskipun ketiga faktor di atas bisa menjadi penyebab munculnya unsur muhlikât (penyebab rusak), akan tetapi lepasnya tali merupakan yang lebih unggul disebabkan unsur adat (peraturan umum). Secara adat memang bahwa tali kapal memiliki fungsi utama sebagai penahan agar perahu tidak mengalami guncangan hebat saat dihantam gelombang atau angin sehingga terhindar dari tenggelam. Jadi, tindakan melepaskan tali, baik karena unsur kesengajaan ingin menenggelamkan atau tidak sengaja ingin menenggelamkan, dan meskipun ada jeda waktu, menurut kalangan selain Syafiiyah, tetap dianggap sebagai sebab langsung dan mewajibkan pertanggungan risiko (dlamman). Namun, pendapat ini tidak diterima di kalangan Syafiiyah.
 
Walhasil, penyebab langsung tidak mesti selalu berwujud material melainkan juga berwujud imaterial. Wujud imaterial ini bisa dinilai berdasarkan adat/tradisi yang berlaku di lingkungannya. Adapun kerugian material, kadang bisa dirasakan dengan melihat relasi antara dampak dan penyebab. Jika ada jeda waktu, maka membuka tali merupakan keran utama berlakunya pertanggungan risiko. Wallahu a’lam bish shawab.
 
 
Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekoomi Syariah –Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur
 
Selasa 20 Agustus 2019 8:0 WIB
Macam-macam Kerugian oleh Pihak Lain dan Bentuk Ganti Ruginya
Macam-macam Kerugian oleh Pihak Lain dan Bentuk Ganti Ruginya
Setiap kerugian yang ditimbulkan oleh seseorang menuntut adanya tanggung jawab atasnya.
Nama lain kerugian dalam istilah syariah adalah dlarar. Ditinjau dari arti leksikalnya, dlarar sering diartikan bahaya. Namun dalam wilayah praktiknya, khususnya berkaitan dengan aspek muamalah, dlarar acapkali disematkan sebagai sebuah bentuk relasi yang membahayakan hubungan antara dua pihak yang saling bertransaksi. Sifat bahayanya hubungan ini bisa jadi berupa terputusnya tali silaturahim antara dua pihak yang bersengketa. Nah, salah satu sumber terbesar dari sengketa itu adalah adanya kerugian yang besar di salah satu pihak. Untuk itulah maka dlarar dimaknai sebagai kerugian.
 
Kerugian adakalanya berbentuk materiil (mâddi) dan adakalanya berupa imateriil (adabi). Contoh kerugian materiil, misalnya adalah rusaknya barang yang dipinjam, robohnya bangunan, dan sejenisnya sebagai akibat perbuatan kita atau perbuatan orang lain. 
 
Kerugian imateriil biasanya digambarkan sebagai kerugian yang tidak tampak nyata tapi bisa dirasakan dampaknya. Misalnya, akibat pembangunan waduk, banyak lahan yang harus dibebaskan sehingga membuat terpisahnya tali silaturahim antara dua desa yang sebelumnya terhubung dengan mudah, menjadi terpisahkan oleh sekat waduk tersebut. Untuk menuju desa lainnya dibutuhkan perjalanan berkeliling yang jaraknya menjadi jauh. 
 
Kasus-kasus seperti ini banyak ditemui sebagai akibat tidak langsung dari pembangunan. Tidak hanya terjadi di era sekarang, tapi juga era-era jauh sebelumnya. Infrastruktur jalan raya, tol, waduk, atau pemenuhan prasarana lainnya sudah dikenal dalam pelajaran geografi dan dikenal sebagai barier sosial. Sekali lagi, ini semua adalah buah risiko pembangunan yang jelas ada sisi positif dan negatifnya. Anda juga bisa lihat orang kota yang dipisahkan jalan raya. Meskipun rumahnya berhadap-hadapan, mereka tidak saling kenal karena dipisahkan sekat berupa jalan raya yang padat dan ramai. Contoh ini adalah termasuk dari contoh riil kerugian yang bersifat imateriil (adabi).
 
Dilihat dari model timbulnya, adakalanya kerugian itu berupa kerugian langsung (mubâsyarah) dan adakalanya pula berupa kerugian tidak langsung/potensial (tasabbub). Masing-masing dari kerugian ini mewajibkan bentuk kalkulasinya (taqdîran muqaddaran). Bilamana kerugian itu tidak bisa dikalkulasi karena saking banyaknya, maka umumnya proses kalkulasinya itu membutuhkan kehadiran pihak pengadilan atau seorang ahli yang diakui sifat adilnya. 
 
Jadi, berdasarkan keterangan di atas, maka bila diskemakan, kerugian dalam fiqih muamalah itu ada empat bentuk, yaitu: (1) kerugian yang berupa materiil langsung (ma'diyatan mubâsyaratan), (2) kerugian materiil tidak langsung (madiyatan tasabbubiyatan), (3) kerugian imateriil langsung (adabiyatan mubâsharatan), dan (4) kerugian imateriil tidak langsung (adabiyatan tasabbubiyatan). Setiap kerugian ini merupakan objek wajib dlamân (menuntut dipertanggungjawabkan). Anda pernah mendengar atau mengenal istilah CSR (corporate social responsibility)? Ya, itu adalah salah bentuk tanggung jawab (dlaman) yang bersifat adabiyatan tasabbubiyatan yang diberikan oleh perusahaan untuk masyarakat yang terkena efek dari pembukaan industrinya.
 
Sejatinya, bentuk dlaman (jaminan pertanggungjawaban) kerugian ini ada bermacam-macam bentuk dalam syariat, antara lain: (1) ada yang dalam bentuk diyat (denda), (2) ada yang dalam bentuk sanksi pidana, (3) ada yang berupa penyitaan, (4) ada yang berupa qishash dan 5) ada yang dalam bentuk memberi tempuhan/wajib ganti (ta'widl). 
Yang menarik adalah ketika berbicara mengenai denda (diyat). Semenjak masa sahabat, denda ini kedudukannya diperselisihkan. Para ulama' pengikut mazhab empat, juga menyatakan perbedaan pendapat. Para ulama bersepakat bahwa hukum asalnya adalah boleh. Namun, mereka berbeda pendapat terkait dengan apakah hukum itu sudah di-nasakh (dihapus) atau belum. Sebagian fuqaha' menyatakan tidak di-nasakh. Sementara fuqaha' lain menyatakan dinasakhnya diyat. Dari kedua pendapat ini, ada pendapat menarik dari Syekh Wahbah al-Zuhaili dalam menyimpulkan kedua pendapat tersebut. Al-Zuhaili menyatakan:
 
بل إن أئمة المذاهب الإربعة الذين لا يجيزون التعزير بأخذ المال في الراجح عندهم نظروا إلى اعتبارات سياسية محضة وهي خشية أن يتسلط الظلمة من الحكام على أموال الناس فيأخذها بغير حق باسم العقوبة ثم يأكلونها وهذا المحذور غير قائم الآن بعد تنظيم القانون الوضعي كيفية دفع الغرمات إلى الخزينة العامة مباشرة
 
Artinya: "Sesungguhnya para imam mazhab empat yang tidak membolehkan penerapan ta'zir (sanksi) harta, menurut pendapat yang unggul di kalangan mereka, adalah karena menimbang sisi politisnya saja, yaitu takut disalahgunakan oleh para hakim untuk berbuat kezaliman atas harta masyarakat. Digunakannya status kebolehan itu untuk mengambil harta pihak lain dengan tanpa hak, dengan mengatasnamakan sangsi, kemudian memakannya. Ketakutan/kekhawatiran ini harusnya ditiadakan di era sekarang apalagi setelah terbitnya Undang-Undang Pidana tentang tata cara pemungutan denda yang langsung masuk ke kas perbendaharaan umum negara." (al-Zuhaili, Nadhâriyatu al-Dlammân aw Ahkâmi al-Masûliyyati al-Madaniyah wa al-Jinâiyah fi al-Fiqh al-Islami, Damaskus: Dâr al-Fikr, 2012: 30-31)
 
Tidak hanya sampai di sini, Syekh Wahbah juga menyampaikan sikap/pendapatnya terhadap mereka yang meyakini bahwa pemungutan diyat/denda sebagai sesuatu yang tidak diperbolehkan disebabkan dalilnya sudah di-nasakh (dibatalkan) adalah sebagai yang telah keliru dalam melakukan istidlâl (pengambilan dalil). Mereka terjebak dalam memperhatikan teks sehingga lupa pada konteks bagaimana pendapat itu dinyatakan oleh para imam mazhab. Wallahu a'lam bish shawab.
 
 
Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah - Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur
 
 
 
Ahad 18 Agustus 2019 20:30 WIB
Pabrik Wajib Ganti Rugi atas Polusi Suara yang Ditimbulkannya
Pabrik Wajib Ganti Rugi atas Polusi Suara yang Ditimbulkannya
Ilustrasi (Wikipedia)
Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menyebutkan bahwa “bumi, air, udara dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya.” Secara tidak langsung pasal ini seolah menunjukkan bahwa segala aspek yang berkaitan pemanfaatan 3 matra wilayah dan kekayaan alam di tanah air Indonesia, adalah menjadi hak dan wewenang negara untuk mengelolanya. Itu sebabnya kemudian banyak peraturan dan undang-undang yang diterbitkan oleh negara sebagai upaya mengejawantahkan pasal tersebut dalam praktik kehidupan sehari-hari. 
 
Salah satu undang-undang yang berkaitan dengan aspek pengejawantahan dari penguasaan matra di atas adalah undang-undang tentang polusi. Setiap orang yang hendak mendirikan sebuah pabrik, biasanya diperintah terlebih dahulu untuk melakukan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Salah satu butir hasil analisa AMDAL adalah menyikapi soal izin gangguan yang potensial akan terjadi dan akan ditimbulkan akibat sebuah proyek/industrialisasi.
 
Kebisingan menjadi bagian dari polusi suara. Kebisingan dapat berakibat timbulnya stress bagi manusia, ternak atau hewan yang ada di sekitar lingkungan pabrik atau mesin pembangkit. Ayam petelur terbukti mengalami stress sehingga berakibat penurunan jumlah produksi telurnya bilamana di sekitar kandang ayam terdapat stress lingkungan berupa kebisingan. Demikian pula dengan ternak ayam pedaging dan ternak potong lainnya, nyatanya merasakan dampak yang signifikan terhadap produksinya, seiring terjadinya stress lingkungan. Itu semua memiliki korelasi dengan sumber pembuat gangguan/bising. Lantas, bagaimana syariat memandang akan hal ini? Apakah ada hak tanggung jawab yang harus dibayarkan oleh sumber pembuat kebisingan tersebut? 
 
Menjawab akan hal ini kita bisa kembali ingat bahwa ada kaidah:
 
الأصل برآءة الذمة
 
Artinya: “Hukum asal sesuatu adalah bebas dari tanggungan” 
 
Maksud dari kaidah ini, adalah bahwa hukum asal mendirikan usaha itu sah dan boleh-boleh saja. Sebagaimana hal ini juga berlaku atas kepemilikan. Namun, konsekuensinya jika kaidah ini dipertahankan dan diberlakukan secara mutlak, maka ikhbar tentang kerugian yang disampaikan oleh para ahli di bidangnya adalah sesuatu yang mubazir dan tidak ada nilainya. Berikutnya, keluhan dari masyarakat sekitar lokasi pabrik tidak akan pernah menemukan titik temu penyampaian. Akibatnya, masyarakat kecil akan menjadi korban hidup dalam ketertindasan dan keterpaksaan dalam menerima gangguan. 
 
Tentu syariat sangat membenci sebuah tindakan yang sia-sia dan merugikan ini. Bagaimanapun juga, setiap gangguan yang tidak pernah berupaya mencari solusi pemecahannya adalah sebuah kezaliman. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:
 
اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمة يوم القيامة
 
Artinya: “Takutlah kalian berbuat menindas karena sesungguhnya penindasan itu kelak akan menjadi kegelapan di hari kiamat” (HR Imam Muslim).
 
Informasi yang disampaikan oleh para ahli ini merupakan bukti dan fakta ilmiah. Ia berangkat dari sebuah pembacaan realitas. Maka dari itulah, kemudian para fuqaha’ sangat menghargai kedudukan ikhbar dari ahli ini untuk dijadikan sebagai bagian dari solusi yang berimbang (ta’assuf) dalam semua kasus fiqih sosial. Maka dari itu, muncullah kemudian beberapa kaidah dasar yang menyatakan soal batasan hak kebebasan pemakaian kepemilikan dan usaha, yaitu: 
 
1. Bahwa dalam melakukan usaha, tidak boleh menyebabkan timbulnya kerugian pada orang lain.
 
لاضرر ولاضرار
 
Artinya: “Tidak boleh merugikan atau saling menimbulkan kerugian dengan orang lain.”
 
2. Hukum asal pengelolaan hak kepemilikan yang ada kaitannya dengan masalah sosial adalah dicegah dan menahan diri
 
الأصل في تصرفات المالك في ملكه التي يتعلق بها حق الغير هو المنع والحظر فلايباح له إلا ما يتيقن فيه عدم الضرر ويتوقف ما عداه على إذن صاحب الحق ورضاه 
 
Artinya: “Hukum asal pemanfaatan pemilik terhadap barang yang dimilikinya yang memiliki keterikatan dengan hak orang lain yang harus dijaga adalah mencegah dan menahan diri. Tidak boleh bagi pemilik menggunakan haknya kecuali setelah yakin dengan ketiadaan dlarar (kerugian) bagi pihak lain. Pemanfaatan harus berhenti kecuali jika mendapatkan idzin dari pemiliki hak dan ridla pihak terkait dimaksud.” (al-Zuhaily, Nadhâriyatu al-Dlammân aw Ahkâmi al-Masûliyyati al-Madaniyah wa al-Jinâiyah fi al-Fiqh al-Islami, Damaskus: Dâr al-Fikr, 2012: 27)
 
3. Yang dimaksud tindakan dlarâr, adalah adanya niat menyebabkan kerusakan pada orang lain.
 
الضرر فهو إلحاق مفسدة بالآخرين أو هو كل إيذاء يلحق الشخص سواء أكان في ماله أم جسمه أم عرضه أم عاطفته فهو يشمل الضرر المادي كتلف المال والضرر الأدبي كالإهانة التي تمس كرامة الإنسان أو تلحق به سمعة سيئة سواظ أكان ذلك بالقول القذف أم بالسعاية من دون حق إلى الحاكم والرجوع عن الشهادة بعد صدور الحكم على المتهم أم بالفعل الإيجابي كالضرب والإحراق والإغراق والترويع والتهديد وإتلاف الزروع والأشجار وهدم المباني إم بالفعل السلبي كالإمتناع من ترميم الحائط إو إغاثة الملهوف أو عن إطعام المضطر أو عن تسليم الوديعة بعد طلب صاحبها لها أو كضياع مصلحة محققة لعدم قيام المتعهد بتورد السلعة في الوقت المحدد أو الوفاء بالإلتزام بشحن وتصدير البضاعة في زمان معين
 
Artinya: "[Yang dimaksud dlarar] adalah timbulnya kerusakan bagi pihak lain atau timbulnya sesuatu yang menyakitkan bagi orang lain, baik itu terhadap hartanya, badannya atau kehormatannya atau sesuatu yang berhubungan dengannya, mencakup kerugian materiil seperti rusaknya harta, atau kerugian moril seperti penghinaan atas kehormatan seseorang, atau mencakup pendengaran yang tidak baik (mis: polusi suara), baik itu berupa tuduhan zina, umpatan, atau mengadukan ke pengadilan secara tidak benar, mencari-cari kesaksian setelah putusan hukum yang mengadili perkara ambigu. Mengambil sikap mendukung terhadap tindakan pemukulan, pembakaran, penenggelaman, tindakan intimidasi dan subversif, merusak tanaman dan hutan, menghancurkan bangunan, atau sebaliknya mengambil sikap penolakan terhadap upaya merestorasi bangunan, menolong pihak yang sedang berduka, memberi makan orang yang terpaksa, atau menyerahkan barang titipan setelah pemiliknya memintanya, menyianyiakan maslahat yang nyata karena ketiadaan orang yang berikatan hadir dengan menyampaikan barang pada batas waktu yang ditentukan, menolak menepati keharusan menyerahkan barang atau memproduksi suatu barang pada waktu yang telah ditentukan." (al-Zuhaili, Nadhâriyatu al-Dlammân aw Ahkâmi al-Masûliyyati al-Madaniyah wa al-Jinâiyah fi al-Fiqh al-Islami, Damaskus: Dâr al-Fikr, 2012: 29)
 
Semua poin yang disampaikan oleh Syekh Wahbah di atas merupakan objek yang bisa dituntut pertanggungan kerugian bilamana hal itu terjadi di masyarakat. Polusi suara bisa disamakan dengan kerugian akibat mendengar sesuatu yang buruk (sam'ah sayyiah). Hal yang sama juga bisa berlaku untuk pencemaran-pencemaran yang lain, semacam pencemaran air, laut, udara atau tanah, bahkan bisa disamakan dengan kasus pencemaran nama baik, karena bagaimanapun kehormatan ('irdli) adalah bagian dari maqashid syarî'ah, yaitu tujuan yang hendak dicapai oleh syariah Islam. Wallâhu a'lam bish shawâb
 
 
Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur