Home Bahtsul Masail Shalawat/Wirid Ramadhan Jenazah Ubudiyah Ilmu Hadits Tasawuf/Akhlak Khutbah Sirah Nabawiyah Doa Tafsir Haji, Umrah & Qurban Hikmah Tafsir Mimpi Zakat Nikah/Keluarga Ilmu Tauhid Ekonomi Syariah Doa Lainnya

Tahqiqul Manath menurut Imam Al-Ghazali (Bagian II)

Tahqiqul Manath menurut Imam Al-Ghazali (Bagian II)
Tahqiqul manath menurut Imam Al-Ghazali (bagian II).
Tahqiqul manath menurut Imam Al-Ghazali (bagian II).

Imam Al-Ghazali dalam menjelaskan ijtihad tahqīqul manāth secara operasional,  menggunakan silogisme kategoris yang dikenal dalam logika formal. Tepatnya dengan bentuk atau syakl pertama (Imam Al-Ghazali menyebut dengan istilah al-namaṭ al-awwal). Misalnya, proposisi “setiap minuman yang memabukkan hukumnya haram” diletakkan sebagai muqaddimah kulliyyah dan  “minuman A ini memabukkan” sebagai muqaddimah juz’iyyah. Proposisi muqaddimah kulliyyah disusun bersumber dari dalil-dalil syariat. Sementara proposisi muqaddimah juziyyah merujuk hasil  ijtihad Tahqiqul Manath atas obyek dengan menggunakan perangkat pengetahuan yang relevan yang dapat menguak unsur memabukkan dalam minuman A. (Al-Mustashfa, juz I, hal. 285). 


Dalam contoh tersebut, proposisi muqaddimah kulliyyah “setiap minuman yang memabukkan hukumnya haram” telah disepakati sehingga penarikan konklusi atau natīijah hukum ditentukan oleh proposisi muqaddimah juz’iyyah. Jika penelitian atas minuman A terkonfirmasi positif memabukkan, maka pasti natijah hukum atau fatwa yang dikeluarkan adalah “minuman A hukumnya haram.” Dan jika negatif, konklusi tidak bisa diambil. Proposisi muqaddimah kulliyyah jika tidak disepakati karena bersumber dari fiqih kulli yang diperselisihkan, baik dalam lingkup antarmadzhab atau internal madzhab maka dipastikan natijah hukum juga terdapat khilaf. Sedangkan jika disepakati karena merujuk fiqih kulli yang sama, maka perbedaan natijah hukum atau fatwa pasti disebabkan perbedaan hasil ijtihad tahqīqul manāth, sebagaimana penjelasan dalam artikel berjudul “Sebab Perbedaan Fatwa meski dalam Satu Madzhab”. 


Perbedaan pengetahuan sebagai hasil ijtihad atas obyek terjadi disebabkan dua hal. Pertama, perbedaan atau perubahan perangkat yang menghasilkan pengetahuan. Artinya, obyek yang diteliti sama dan tidak berubah tapi perangkat untuk mengetahuinya yang berbeda atau berubah. Seperti halnya seseorang berada yang di tempat yang jauh dari Ka’bah melakukan ijtihad arah qiblat. Ijtihad dilakukan dengan bertanya kepada orang yang diduga mempunyai sifat adil, melihat sendiri posisi bintang-bintang atau menggunakan rumus-rumus ilmu falak yang taḥqīqi. Atau dengan cara-cara lain yang memungkinkan hasil yang berbeda. Obyeknya sama yaitu arah yang menghubungkan tempat ia berada dengan Ka’bah namun perangkat untuk mengetahuinya yang berbeda. 


Kedua, perubahan obyek dari satu sifat ke sifat lain sementara sifat tersebut adalah manāṭ hukum. Misalnya air di sebuah wadah yang tampak jernih tidak berbau dan sesuai kriteria air mutlak. Air ini dihukumi suci. Lalu setelah kemasukan najis, air tersebut menjadi berubah baunya. Kriteria air mutlak telah berubah. Meskipun sama-sama di satu wadah, kondisi pertama berbeda kondisi kedua. Demikan pula, “minuman A” yang berubah; semula memabukkan lalu berubah sifat menjadi tidak memabukkan, misalnya berubah menjadi cukak. Ijtihad tahqiqul manath harus memperhatikan keakuratan perangkat pengetahuan dan kemungkinan perubahan-perubahan obyek. Pengetahuan akan obyek menjadi penentu utama dalam penarikan natijah hukum.


Imam Al-Ghazali juga menegaskan bahwa itihad tahqiqul manath sebagai bentuk penelitian atas obyek harus merujuk pada kaedah-kaedah pengetahuannya. Imam Al-Ghazali menyebutnya dengan istilah nadhariyyah. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Asasul Qiyas (hal.42), menegaskan bahwa teori pengetahuan tidak terbatas. Namun secara umum obyek pengetahuan dimasukkan ke salah satu dari 5 (lima) macam nadhariyyah; yaitu (1) lughawiyyah (kebahasaan), (2) ‘urfiyyah (adat kebiasaan), (3) ‘aqliyyah (ilmu logika), (4) ḥissiyyah (inderawi) dan (5) ṭabī’iyyah (fisika). Untuk mengetahui hakikat setiap obyek harus disesuaikan dengan nadhariyyah-nya. 


Imam Al-Ghazali mencontohkannya dengan perubahan sifat air (lihat kitab Asasul Qiyas, hal 41-42). Dalam ketentuan fiqih, air yang mengalami perubahan bau sebab najis, jika kemudian bau tersebut “hilang” maka air tersebut kembali menjadi suci. Ketentuan fiqih ini pengaplikasiannya mengharuskan ijtihad tahqiqul manath; yaitu penelitian obyek. Obyeknya adalah hilangnya perubahan (zawālut taghayyur). Penelitian harus mengacu pada nadhariyyah obyek tersebut. Oleh Imam Al-Ghazali, zawālut taghayyur pada air tidak dimasukkan ke dalam nadhariyyah hissiyyah (inderawi), namun ke dalam nadhariyyah ṭabī’iyyah. Karena untuk mengetahui apakah telah hilang atau tidak, tidak cukup dengan menggunakan panca indera termasuk indera pembau. Namun harus meneliti jenis-jenis hilangnya perubahan bau air dan karakteristik faktor yang menyebabkannya. Pengetahuan tentang benda, unsur-unsurnya, perilaku dan interaksinya termasuk teori-teori dalam ilmu fisika. Misalnya, air yang berubah bau tersebut kemudian ditetesi minyak wangi za’faran atau misk. Tentu, indera pembau kita hanya mencium bau wangi. Bau sebelumnya apakah benar-benar hilang? Teori fisikal menyebutkan bahwa bau tersebut tidak hilang melainkan sekedar “tertutup” karena kalah tajam dengan bau wangi. Dari fakta ini, ijtihad tahqiqul manath menghasilkan kesimpulan bahwa zawālut taghayyur tidak terjadi. Hukum air tetap najis meskipun berbau wangi. 


Berbeda jika bau tidak kita cium lagi karena faktor adanya angin yang berhembus berkali-kali atau air diam di wadahnya dalam waktu yang lama. Dari fakta ini, jtihad tahqiqul manath menyimpulkan bahwa zawālut taghayyur telah terjadi sehingga air tersebut dengan kondisi barunya menjadi suci kembali. Meskipun air yang dihukumi adalah sama namun yang menjadi obyek ijtihad tahqiqul manath adalah sifat air yaitu baunya; apakah sifat bau tersebut benar-benar hilang atau sekedar tertutup? Hukum berubah sebab telah terjadi perubahan obyek. Dan untuk mengetahuinya, ijtihad dilakukan dengan merujuk pada nadhariyyah ṭabī’iyyah, bukan ḥisyyiyyah.

Ijtihad tahqiqul manath atas obyek tidak disyaratkan harus menghasilkan pengetahuan dengan kategori yaqīni. Jika tidak dimungkinkan dengan pengetahuan yaqīni maka ijtihad cukup dengan pengetahuan yang dhanni (Al-Mustashfa, juz II, hal. 238). Dengan proposisi muqaddimah juz’iyyah yang dhanni, silogisme fiqih ini tetap menghasilkan natijah hukum. Sebuah pengetahuan dhanni tentu sangat mungkin akan berhadapan dengan perbedaan hasil ijtihad orang lain atau mengalami perubahan yang mengoreksi hasil ijtihad sebelumnya. Kaedahnya, sebuah pengetahuan dhanni harus ditinggalkan jika ditemukan pengetahuan dhanni yang lebih kuat atau pengetahuan yaqīni. (Al-Mustashfa, juz II, hal. 472). Dari kaedah inilah fatwa atas suatu mahkūm ‘alaih yang sama terjadi perbedaan dan mengalami perubahan. Wallahu a’lam.


Muhammad Faeshol Muzammil, Wakil Ketua LBM PWNU Jawa Tengah, Muhadlir Ma'had Aly Pesantren Maslakul Huda


 



Download segera! NU Online Super App, aplikasi keislaman terlengkap. Aplikasi yang memberikan layanan informasi serta pendukung aktivitas ibadah sehari-hari masyarakat Muslim di Indonesia.

Terkait

Syariah Lainnya

Terpopuler

Rekomendasi

topik

Berita Lainnya

×