PBNU akan Gelar Rapat Koordinasi dengan PWNU se-Indonesia pada 7-8 Februari 2026
PBNU akan rapat koordinasi bersama PWNU se-Indonesia di Malang pada 7-8 Februari 2026. Agenda ini jadi langkah konsolidasi usai pleno memulihkan kepengurusan NU.
Kumpulan artikel kategori Nasional
PBNU akan rapat koordinasi bersama PWNU se-Indonesia di Malang pada 7-8 Februari 2026. Agenda ini jadi langkah konsolidasi usai pleno memulihkan kepengurusan NU.
JPU kembali melimpahkan dakwaan terhadap aktivis Khariq Anhar dalam perkara ITE. Tim advokasi menilai langkah ini mengancam ruang kebebasan warga.
Ketimpangan kesejahteraan guru dan pegawai SPPG jadi sorotan. Pengangkatan pegawai SPPG jadi PPPK pun menuai kritik dari kalangan guru.
Santri mendemonstrasikan Microsoft Copilot dan Learning Accelerators untuk mendukung proses belajar. Peningkatan kemampuan literasi dan komunikasi.
Kejari Sleman menyatakan akan menghentikan perkara Hogi Minaya dan menyampaikan permohonan maaf. Penghentian dilakukan demi kepentingan hukum.
Wrga di sekitar proyek panas bumi mengaku sering merasakan gempa. Jatam menyoroti kurangnya pencatatan resmi dan keterbukaan informasi.
KH Zulfa Mustofa mengembalikan mandat Pj Ketua Umum PBNU kepada Rais Aam demi kerukunan NU. Langkah ini diambil agar NU kembali rukun dan guyub.
Rapat Pleno yang dipimpin Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar menetapkan waktu Munas-Konbes dan Muktamar Ke-35.
Rapat Pleno PBNU memulihkan Gus Yahya sebagai Ketua Umum demi keutuhan jam’iyyah. Rais Aam menekankan rekonsiliasi dan perbaikan tata kelola internal NU.
Krisis ekologis di Indonesia kian nyata akibat perusakan hutan dan kriminalisasi masyarakat adat. Kebijakan negara dinilai mempersempit ruang sipil.
Akademisi menilai, prioritas pemerintah ke program MBG berdampak pada gaji guru PPPK yang tetap minim. Kesejahteraan guru PPPK belum jadi perhatian utama.
Transisi energi Indonesia masih paradoks dan belum menyentuh akar krisis iklim. Jual beli karbon dan tambang nikel memperparah kerusakan ekologis.