Nasional
DPR: Guru yang Bergaji Rendah Jadi Tanggung Jawab Negara Lewat Kebijakan Anggaran
Negara tidak bisa menghindar dari tanggung jawab terhadap kesejahteraan guru madrasah.
Nasional
Kumpulan artikel kategori Nasional
Menampilkan 12 artikel (Halaman 5 dari 4003)
Nasional
Siapkan Foto Terbaik, Unduh Link Twibbon Harlah 100 Tahun NU di Sini
Untuk memeriahkan kegiatan yang juga dibarengi dengan rapat akbar tersebut, PBNU mengeluarkan twibbon Harlah 100 Tahun NU.
Nasional
PBNU Gelar Puncak Harlah Ke-100 NU di Istora Senayan, Presiden Prabowo Dijadwalkan Hadir
PBNU akan menggelar Puncak Harlah Ke-100 NU di Istora Senayan pada 31 Januari 2026. Presiden Prabowo dijadwalkan hadir dan memberi amanat.
Nasional
Guru Soroti Tantangan Adaptasi Digital dan Minimnya Perlindungan Profesi dari Jerat Hukum
Guru honorer menghadapi tantangan adaptasi digital di tengah minimnya kesejahteraan dan perlindungan profesi. Kepastian karier dinilai mendesak.
Nasional
Kemenag Percepat Operasional Ditjen Pesantren, Anggaran Disiapkan hingga Rp12,6 Triliun
Kemenag mempercepat operasional Ditjen Pesantren sebagai amanat UU Pesantren. Langkah untuk melayani lebih dari 11 juta santri secara lebih utuh.
Nasional
Komnas Perempuan: Child Grooming adalah Kekerasan Berbasis Gender dalam Relasi Kuasa
Child grooming bukan hubungan setara, melainkan kekerasan berbasis gender melalui manipulasi dan ketimpangan kuasa. Korban butuh waktu untuk pulih.
Nasional
Tegas Mendidik Kerap Berujung Masalah Hukum, P2G Soroti Minimnya Perlindungan Guru
P2G menilai perlindungan hukum guru masih lemah di era digital. Guru honorer rentan dikriminalisasi saat menjalankan tugas mendidik.
Nasional
Psikolog Sebut Child Grooming Berisiko Picu Masalah Harga Diri dan Relasi Tidak Sehat hingga Dewasa
Child grooming dapat meninggalkan luka jangka panjang. Dampaknya kerap terlihat pada cara seseorang memandang diri dan menjalani hubungan.
Nasional
Kemenag Siapkan Anggaran Tambahan untuk Tingkatkan Kesejahteraan Guru Madrasah
Jumlah guru madrasah swasta yang belum terdata terus bertambah dari waktu ke waktu. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan layanan negara.
Nasional
Naikkan Batas Nilai Gratifikasi, Ketua KPK Tekankan Pentingnya Menolak Sejak Awal
KPK menaikkan batas nilai gratifikasi yang wajib dilaporkan. Ketua KPK menekankan pentingnya menolak pemberian yang berpotensi konflik kepentingan.
Nasional
Di MK, DPR Sebut Penyeragaman Masa Tunggu Haji 26 Tahun Cerminkan Prinsip Keadilan
Antrean haji 26 tahun diterapkan secara seragam di seluruh provinsi. DPR sebut kebijakan baru pastikan keadilan dan kesempatan setara bagi jamaah.
Nasional
Ketua KPK Sebut Pejabat Sudah Dapat Fasilitas Negara tapi Korupsi Terus Terjadi
Pejabat mendapat hak istimewa dan fasilitas negara. Namun, penyalahgunaan jabatan membuat korupsi tetap terjadi.