IMG-LOGO
Nikah/Keluarga

Hukum Jual Beli ASI

Senin 7 Oktober 2019 21:30 WIB
Share:
Hukum Jual Beli ASI
Di luar perdebatan soal boleh tidaknya jual beli air susu ibu, yang jelas ASI berdampak pada status mahram baru.
Kondisi air susu pada masing-masing ibu bisa bermacam-macam. Ada yang berlimpah, ada pula yang kurang. Untuk memenuhi kebutuhan ASI anak, dapatkah keduanya saling melengkapi, misalnya ibu pertama menjual ASI-nya yang berlebih kepada ibu kedua yang kekurangan ASI? Apa hukum transaksi demikian menurut hukum fiqih?
 
Mayoritas ulama dalam mazhab Syafi’i memperbolehkan jual beli ASI karena ASI adalah benda suci, mempunyai kemanfaatan, dan boleh diminum. Alasan (illat) tersebut mengacu pada qiyas susu kambing yang memiliki sifat serupa. Demikian menurut pendapat yang dibuat pegangan (mu’tamad). 
 
وَيَصِحُّ بَيْعُ لَبَنِ الْآدَمِيَّاتِ؛ لِأَنَّهُ طَاهِرٌ مُنْتَفَعٌ بِهِ فَأَشْبَهَ لَبَنَ الشِّيَاهِ، وَمِثْلُهُ لَبَنُ الْآدَمِيِّينَ بِنَاءً عَلَى طَهَارَتِهِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا مَرَّ فِي بَابِ النَّجَاسَةِ
 
Artinya: “Dan sah menjual susu perempuan karena benda tersebut suci, dapat diambil manfaat, maka disamakan dengan susu kambing-kambing. Demikian pula dengan susu yang dikeluarkan oleh pria (jika memungkinkan). Hal ini berdasarkan atas kesuciannya susu tersebut. Pendapat ini adalah yang dibuat pegangan sebagaimana pada bab najasah.” (Muhammad bin Ahmad al-Khatib as-Syarbini, Mughnil Muhtaj, [Darul Kutub al-Ilmiyyah: 1994], juz 2, h. 343] 
 
Baca juga: 
 
Hal senada juga disampaikan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu’ Syarhul Muhadzab yang menyebutkan penjualan susu hukumnya diperbolehkan tanpa ada kemakruhan sama sekali. Demikian yang dibuat acuan mazhab Syafii dan menjadi keputusan pengikut-pengikut mazhab Syafi’i.  
 
Berbeda dari mazhab Hanafi dan Maliki. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik menyatakan jual beli susu tidak diperbolehkan. Sedangkan di kalangan mazhab Hanbali terdapat dua perbedaan pendapat. 
 
Ulama yang tidak memperbolehkan berargumentasi bahwa menjual ASI bukanlah hal yang lazim. Selain itu ASI termasuk kelebihan daripada anggota tubuh manusia seperti halnya keringat, air mata, dan ingus. Hal ini berdasarkan kaidah “Sesuatu yang tidak boleh dijual secara global menjadi satu, maka tidak boleh dijual terpisah” seperti halnya rambut. Tubuh manusia secara utuh tidak boleh diperjualbelikan, maka menjual bagian dari tubuh secara terpisah seperti rambut, misalnya, hukumnya juga tidak boleh. 
 
 وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وعن أحمد روايتان كالمذهبين * وَاحْتَجَّ الْمَانِعُونَ بِأَنَّهُ لَا يُبَاعُ فِي الْعَادَةِ وَبِأَنَّهُ فَضْلَةُ آدَمِيٍّ فَلَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ كَالدَّمْعِ وَالْعَرَقِ وَالْمُخَاطِ وَبِأَنَّ مَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ مُتَّصِلًا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ مُنْفَصِلًا كَشَعْرِ الْآدَمِيِّ ولانه لا يؤكل لحمها فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ لَبَنِهَا .
 
Artinya: “Abu Hanifah dan Malik menyatakan tidak boleh menjual ASI. Dan dari Imam Ahmad menjelaskan ada dua perbedaan pendapat. Bagi ulama yang tidak memperbolehkan menjual ASI karena ASI bukan lah suatu hal yang biasa dijual dalam kebiasaan masyarakat. Dan ASI merupakan kelebihan anggota tubuh manusia, maka tidak boleh menjualnya sebagaimana air mata, keringat dan ingus. 
 
Dan setiap barang yang tidak boleh dijual secara global menjadi satu, maka tidak boleh menjualnya secara terpisah seperti rambut manusia. Manusia adalah jenis benda yang tidak diperbolehkan memakan dagingnya, maka dilarang menjual susunya” (Imam Nawani, al-Majmu’ Syarhul Muhadzab, [Darul Fikr], juz 9, h. 254). 
 
Dengan demikian dapat disimpulkan, jual beli ASI bagi mazhab Syafi’i diperbolehkan menurut pendapat yang paling kuat. Menurut Hanafi, Maliki, tidak memperbolehkan. Sedangkan mazhab Imam Ahmad menyatakan khilaf antar ulama.
 
Tiap pendapat memiliki argumentasi dan dasarnya masing-masing. Umat Islam Indonesia yang mayoritas bermazhab Syafi’i boleh saja mengambil pendapat keabsahan transaksi jual beli ASI, dengan tetap memperhatikan konsekuensi hukumnya, yakni terbentuknya hubungan mahram (haram dinikah) antara si anak penerima ASI dan si ibu penyuplai ASI, berikut cabang nasab turunannya. Wallahu a’lam.
 
 
Ustadz Ahmad Mundzir, pengajar di Pesantren Raudhatul Quran an-Nasimiyyah, Semarang
 
Share:

Baca Juga

Kamis 12 September 2019 22:0 WIB
Agar Bersebadan Lebih Berpahala dan Dikaruniai Keturunan Saleh
Agar Bersebadan Lebih Berpahala dan Dikaruniai Keturunan Saleh
Tak seperti binatang, manusia memiliki adab-adab tertentu dalam bergaul dengan istri. (Ilustrasi: dumsk.com)
Bagi seorang Muslim, hubungan suami-istri mestinya tak hanya sekadar jadi rutinitas melepas syahwat. Namun lebih dari itu, ia harus menjadi sesuatu yang bernilai pahala di sisi Allah, mampu melahirkan keturunan yang baik, dan tidak mengganggu pihak lain. Pertanyaannya, benarkah perkara yang mubah ini bisa bernilai ibadah? Bukankah pernikahan sendiri sudah bernilai ibadah? Bagaimana agar nilai itu menjadi lebih besar? 
 
Abu Dzar al-Ghifari meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “Di dalam perkawinan (jimak) salah seorang kalian ada sedekah.” Para sahabat bertanya, “Wahai Rasul, apakah jika salah seorang dari kami menyalurkan syahwatnya di dalamnya ada pahala?” Beliau menjawab, “Apakah kalian tahu, jika dia menyalurkan syahwatnya di tempat yang haram di dalamnya ada dosa? Demikian halnya jika dia menyalurkannya di tempat yang halal padanya juga ada pahala,” (HR Muslim). 
 
Berdasarkan hadits di atas, mayoritas ulama berpendapat bahwa seorang suami akan mendapat pahala atas jimak yang dilakukan dengan istrinya manakala disertai dengan niat yang baik, seperti berniat menjaga kehormatan diri dan kehormatan istri dari perkara yang dilarang, memenuhi hak istri sebagai bentuk mu‘asyarah bil ma‘ruf yang diperintahkan, mencari anak saleh yang mengesakan Allah dan membela agama-Nya, dan tujuan-tujuan baik lainnya. 
 
Pertanyaannya, bagaimana jika seseorang tidak berniat apa-apa saat berjimak dengan istrinya kecuali menyalurkan syahwatnya dan memperoleh kenikmatan? Pendapat para fuqaha terpecah menjadi dua mengenai pahala yang didapatkannya. Pertama, menurut sebagian ulama, salah satunya Ibnu Qutaibah, orang itu tetap mendapat pahala dari jimaknya walaupun tidak berniat apa-apa. Para pendukung pendapat ini berargumentasi dengan hadits Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan Abu Dzar. “Di dalam perkawinan (jimak) salah seorang kalian ada sedekah.” Hadits ini bersifat mutlak. Artinya, siapa pun yang berjimak dengan istrinya akan mendapat pahala. Sama halnya ia akan mendapat dosa jika ia menyalurkannya di tempat yang haram (zina). 
 
Kedua, menurut sekelompok ulama, salah satu Ibnu Hajar al-Haitami, jika pada saat jimaknya orang itu tidak berniat ingin mencari anak saleh, tidak berniat menjaga kehormatan diri, tidak berniat menjaga kehormatan istrinya, dan seterusnya, maka ia tidak mendapat pahala. Mereka berdalih dengan hadits lain riwayat Abu Dzar yang secara tegas menyebutkan pentingnya niat baik demi mendapat pahala. Dalam hadits itu, Abu Dzar bertanya kepada Nabi ﷺ, “Bagaimana jika kami menyalurkan syahwat kami, apakah kami mendapat pahala?” Beliau menjawab, “Bukankah engkau tahu bahwa seandainya engkau melakukannya di tempat yang haram, engkau mendapat dosa?” Abu Dzar menjawab, “Tentu.” Beliau melanjutkan, “Mungkinkah kalian mencari pahala dengan perkara buruk dan tidak mendapat pahala dengan perkara yang baik?” (HR Ahmad). 
 
Pendapat ini juga dikuatkan oleh sabda Rasulullah ﷺ kepada Sa‘d ibn Abi Waqash, “Tidaklah engkau mengeluarkan satu nafkah dengan mengharapkan ridha Allah kecuali akan diberi pahala. Bahkan, satu suap yang diberikan kepada istrimu sekalipun,” (HR al-Bukhari dan Muslim). 
 
Dalam hadits lain, Rasulullah ﷺ bersabda, “Tidaklah seorang Muslim memberi nafkah kepada keluarganya dengan mengharap pahala Allah, maka itu bernilai sedekah untuknya,” (HR al-Bukhari dan Muslim). 
 
Beberapa hadits di atas menunjukkan bahwa seorang hamba diberi pahala hanya jika dia berniat baik dan mengharap pahala-Nya. Jika nafkah yang wajib saja disyaratkan untuk berniat baik dan mengharap pahala Allah, maka sudah barang tentu dalam berjimak yang hukumnya mubah.
 
Selain itu, agar jimak lebih bernilai pahala, dan diharapkan melahirkan keturunan yang saleh, juga dianjurkan untuk memenuhi adab atau etika-etikanya, seperti mengawalinya dengan basmalah dan doa, sebagaimana hadits Rasulullah ﷺ yang menyatakan: seandainya seseorang hendak mendatangi istrinya dan membaca: 
 
بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا
 
(Bismillâhirrahmânirrahîm, allâhumma jannibnâsy-sy-syaithâna wa jannibisy-syaithâna mâ razaqtanâ). 
 
Artinya, “Dengan menyebut asma Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ya Allah, jauhkanlah setan dari kami, dan jauhkanlah setan dari turunan yang Engkau berikan kepada kami.” 
 
Maka jika di antara keduanya ditakdirkan lahir seorang anak, maka anak itu tidak akan diganggu oleh setan selamanya (HR al-Bukhari dan Muslim). 
 
Adab lainnya adalah tidak menghadap kiblat, tidak di tempat terbuka, mengenakan kain penutup, sebaiknya tidak mengumbar suara, tidak banyak bicara, tidak ada yang melihat walaupun anak kecil yang belum baligh, tidak ada yang merekam atau direkam—walaupun keduanya meridhai hal itu—tidak boleh dilakukan di hadapan istri yang lain, sebaiknya dilakukan dalam keadaan suci keduanya, setidaknya setelah mencuci kemaluan dan berwudhu jika ingin mengulangi, dilakukan di hari atau malam Jumat, sebagaimana menurut al-Ghazali. 
 
Kemudian, tidak dilakukan di waktu-waktu yang tidak diperbolehkan, seperti istri sedang haid, sedang nifas, salah satu pasangan sedang beri’tikaf, berpuasa, dan ihram. Sedangkan pada saat istri mengalami istihadhah (keluar darah penyakit) atau belum mandi besar dari haid diperdebatkan para ulama. Namun, kebanyakan ulama menganjurkan si istri sudah mandi besar. 
 
Baca juga:
 
Terakhir, seseorang tidak diperkenankan menceritakan rahasia atau kisah ranjang yang terjadi antara dirinya dengan pasangannya. Bahkan mayoritas ulama, seperti sebagian ulama Hanbali, Hanafi, dan Syafii, mengharamkan untuk membangga-banggakan cerita tentang hubungan badannya atau menyebarkan rahasia yang terjadi dengan pasangannya. Mereka berargumentasi dengan hadits: 
 
إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُل يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا
 
Artinya, “Seburuk-buruknya kedudukan seseorang pada hari Kiamat di antaranya adalah seorang laki-laki yang membuka hal istrinya atau seorang perempuan yang membuka hal suaminya (saat jimak) kemudian ia menyebarkan rahasianya,” (HR Muslim). 
 
Bahkan, menurut Ibnu al-Qayyim, al-Haitami, Ibnu ‘Illan, dan yang lain, hal itu dianggap sebagai dosa besar. 
 
Namun, ada pula yang sekadar memakruhkan, sebagaimana pendapat mazhab Hanbali. Dijelaskan oleh al-Nawawi, berstatus haram jika yang diceritakan adalah sesuatu yang seharusnya disembunyikan, seperti kisah jimak atau kisah mesra di antara suami-istri. Sedangkan berstatus makruh adalah jika yang diceritakan adalah sesuatu yang masih pantas dan tak merusak kehormatan. Termasuk makruh juga diceritakan tidak ada tujuan. Artinya, jika ada tujuan tertentu, seperti untuk berobat, maka diperbolehkan. 
 
Demikian beberapa hal yang harus diperhatikan agar jimak atau hubungan suami-istri lebih berpahala, dan diharapkan darinya lahirnya keturunan yang saleh, sebagaimana yang disarikan dari al-Mausû‘ah al-Fiqhiyyah al-Quwaitiyyah. (Lihat: Tim Kementerian Wakaf dan Urusan Keislaman, Al-Mausu‘ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, [Kuwait: Darus Salasil], 1427 H, jilid 44, hal. 15). 
 
Semoga bermanfaat. Walllahu a’lam
 
 
Ustadz M. Tatam Wijaya, Alumni PP Raudhatul Hafizhiyyah Sukaraja-Sukabumi, Pengasuh Majelis Taklim “Syubbanul Muttaqin” Sukanagara-Cianjur, Jawa Barat. 
 
Selasa 10 September 2019 13:45 WIB
Kapan Seseorang Disebut Memutus Tali Silaturahim?
Kapan Seseorang Disebut Memutus Tali Silaturahim?
Islam menjunjung tinggi terawatnya hubungan kekerabatan yang harmonis.
Menjaga hubungan baik di antara kerabat atau yang biasa dikenal dengan silaturahim merupakan salah satu hal yang dianjurkan dalam agama Islam. Dalam Al-Qur’an, Allah subhanahu wa ta’ala berfirman:
 
وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا
 
“Bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (QS an-Nisâ’: 1)
 
Salah satu hikmah menjaga tali silaturahim adalah seseorang akan dilapangkan rezeki serta akan dipanjangkan umurnya, hal demikian seperti yang ditegaskan dalam hadits sahih:
 
مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ
 
“Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan diakhirkan ajalnya (dipanjangkan umurnya) maka bersilaturrahimlah” (HR. Bukhari Muslim).
 
Baca juga:
 
Silaturahim ini bisa terealisasi dalam berbagai cara, misalkan dengan memberi harta pada kerabat, menuruti keinginan mereka, mengunjungi rumah mereka, saling berkirim surat, saling berkirim salam, dan beberapa perbuatan lain yang akan memunculkan keharmonisan suatu hubungan kekerabatan (Syekh Zakaria al-Anshari, al-Gharar al-Bahiyah, juz 3, hal. 393).
 
Jika menyambung tali silaturahim merupakan sebuah perbuatan yang dianjurkan oleh syara’, maka sebaliknya, syara’ melarang perbuatan memutus tali silaturahim terhadap kerabat, bahkan perbuatan ini tergolong dosa besar.
 
Pertanyaannya, kapan seseorang dianggap memutus tali silaturahim dengan kerabatnya?
 
Para ulama berbeda pendapat mengenai batasan seseorang dianggap memutus tali silaturahim. Salah satu yang menarik adalah pandangan Imam Ibnu Hajar al-Haitami. Beliau berpendapat bahwa memutus tali silaturahim adalah dengan memutus kebiasaan baik yang terbiasa dilakukan sebelumnya dengan para kerabat tapa adanya uzur halangan yang bisa dimaklumi. Misalkan sebuah keluarga terbiasa bersilaturahim dengan saling mengunjungi beberapa kerabatnya tatkala hari raya Idul Fitri. Jika hal tersebut tidak dilakukan lagi pada hari raya Idul Fitri berikutnya dan tahun-tahun selanjutnya, maka perbuatan tersebut tergolong memutus tali silaturahim yang terlarang.
 
Berikut berbagai perbedaan pandangan para ulama mengenai batasan memutus tali silaturahim:
 
(و) ومنها (قطيعة الرحم) واختلف في المراد بها فقيل ينبغي ان تخص بالإساءة وقيل لا بل ينبغي ان تتعدى الى ترك الإحسان اذ الاحاديث آمرة بالصلة ناهية عن القطيعة. ولا واسطة بينهما والصلة ايصال نوع من انواع الاحسان والقطيعة ضدها فهي ترك الاحسان ، واستوجه في الزواجر ان المراد بها قطع ما ألفه القريب من سابق لغير عذر شرعي لأن قطعه يؤدي الى ايحاش القلوب وتنفيرها - ولا فرق بين كون الاحسان الذي الفه مالا او مراسلة او مكاتبة او زيارة او غير ذلك. فان قطع ذلك كله بعد فعله لغير عذر كبيرة
 
“Sebagian dari maksiat adalah memutus tali silaturahim. Para ulama berbeda pendapat mengenai makna yang dikehendaki dari ‘memutus tali silaturahim’ ini. Menurut sebagian pendapat, memutus tali silaturahim sebaiknya dikhususkan pada bentuk perbuatan buruk pada kerabat. Pendapat lain menyangkal pandangan tersebut, sebaiknya memutus tali silaturahim bertumpu pada tidak berbuat baik (pada kerabat), sebab dalam beberapa hadits menganjurkan untuk menyambung tali silaturahim dan melarang memutus tali silaturahim, dan tidak ada perantara makna di antara keduanya. Menyambung tali silaturahim berarti menyambungkan suatu kebaikan, sedangkan memutus tali silaturahim adalah kebalikannya, yakni tidak melakukan kebaikan.
 
Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab az-Zawajir berpandangan bahwa yang dimaksud dengan memutus tali silaturahim adalah memutus kebiasaan kerabat tanpa adanya uzur syar’i, sebab memutus hal tersebut akan mendatangkan pada kegersahan hati dan terasingnya hati. Tidak ada perbedaan apakah kebaikan yang dibiasakan itu berupa (pemberian) harta, saling menitip salam, berkirim surat, berkunjung, atau hal yang lainnya. Sesungguhnya memutus segala hal di atas—tanpa adanya uzur—setelah terbiasa melakukannya tergolong dosa besar” (Habib Abdullah bin Husain bin Thahir Ba’lawi, Is’ad ar-Rafiq, juz 2, hal. 117).
 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa memutus tali silaturahim merupakan hal yang terlarang. Sedangkan perbuatan memutus tali silaturahim menurut sebagian ulama diartikan dengan melakukan perbuatan buruk pada kerabat, misalnya seperti mencela atau menyakiti mereka. Pendapat lain mengartikan memutus tali silaturahim dengan tidak berbuat baik pada kerabat. Dan pendapat terakhir menengah-nengahi bahwa memutus tali silaturahim adalah tidak melakukan perbuatan baik yang sebelumnya terbiasa dilakukan pada kerabat.
 
Terkait perbedaan pendapat di atas, sebaiknya kita berikhtiar sebisa mungkin menjaga hubungan dengan para kerabat, minimal dengan melestarikan tradisi baik yang sudah terjalin, seperti saling berkunjung, berbagi, atau sekadar bertegur sapa lewat pesan singkat. Hal ini dimaksudkan agar kita terhindar dari perbuatan qathi’ah ar-rahim (memutus tali silaturahim) yang tergolong sebagai dosa besar. Wallahu a’lam.
 
 
Ustadz M. Ali Zainal Abidin, Pengajar di Pondok Pesantren Annuriyah, Kaliwining, Rambipuji, Jember
 
Sabtu 7 September 2019 18:0 WIB
Syarat dan Ketentuan Talak Ta‘liq 
Syarat dan Ketentuan Talak Ta‘liq 
"Ta'liq" berarti menggantungkan. Dengan bahasa lain, talak digantungkan pada peristiwa atau kegiatan tertentu. (Ilustrasi: NU Online)
Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, talak dari segi waktu jatuhnya terbagi menjadi tiga: munajjaz, mudhaf, dan mu’allaq. Talak munajjaz atau mu‘ajjal jatuh pada saat shighat-nya diucapkan. Sedangkan talak mudhaf jatuh pada waktu yang akan datang, nanti malam, entah esok, pekan depan, Ramadhan nanti, atau lainnya sesuai dengan waktu yang menjadi sandaran.
 
Adapun talak mu‘allaq atau talak ta‘liq adalah talak yang digantungkan terjadinya pada suatu perkara di masa mendatang. Biasanya menggunakan kata-kata jika, apabila, kapan pun, dan sejenisnya. Contohnya ungkapan suami kepada istrinya, “Jika engkau masuk lagi rumah si ini, maka engkau tertalak.” Atau, “Jika saya meninggalkanmu selama enam bulan berturut-turut, maka jatuh talak saya satu kepadamu.” 
 
Talak ta‘liq juga kerap disebut dengan sumpah majas. Sebab, pada hakikatnya ta‘liq adalah syarat dan pembalasan. Sehingga, secara tidak langsung, talak ta‘liq adalah majas karena di dalamnya terkandung makna sebab dan disertai dengan sumpah, dengan tujuan untuk mendorong, mencegah, atau memperkuat perkataan. Adapun ta‘liq sendiri adakalanya berupa lafdhi karena kata-kata syaratnya disebutkan dengan tegas, seperti apabila atau jika; ada pula yang berupa maknawi karena kata-kata syaratnya tidak disebutkan dengan tegas, seperti ungkapan, “Kamu begini, saya jatuhkan talak.” Ungkapan semacam ini tak lain bermaksud mewajibkan diri jatuhkan talak jika perkara yang disumpahkan terjadi. 
 
Adapun jenis tal‘iq atau persyaratannya boleh jadi berbentuk perkara pilihan (ikhtiyari), sehingga mungkin dilakukan mungkin juga tidak; boleh jadi bukan perkara pilihan. Perkara pilihan bisa berupa perbuatan suami, seperti perkataan suami, “Jika aku masuk ke rumah si ini, maka istriku tertalak.” Bisa juga berupa perbuatan si istri, seperti ungkapan suami, “Jika kamu keluar rumah tanpa izin, maka jatuh talakku kepadamu.” Atau ungkapan suami, “Jika kamu mau, aku jatuhkan talak kepadamu.” Sementara perkara yang bukan pilihan, misalnya kehendak Allah, terbitnya matahari, kematian seseorang, masuk awal bulan tertentu, kelahiran seseorang, dan sejenisnya. 
 
Dengan demikian, ta‘liq talak sendiri disyaratkan berupa perkara yang belum terjadi, namun mungkin terjadi, mungkin juga tidak. Jika talak digantungkan pada perkara yang telah terjadi, maka talaknya termasuk talak munajjaz. Contohnya ungkapan, “Jika kau kemarin pergi, maka engkau tertalak.” Ternyata si istri benar-benar pergi, maka talaknya jatuh pada saat itu pula. 
 
Lantas bagaimana talak digantungkan kepada perkara yang mustahil, seperti bisa terbang, naik ke langit, dan sebagainya? Contohnya ungkapan suami, “Jika kamu naik ke langit, maka engkau tertalak.” Termasuk perkara mustahil adalah kehendak Allah, seperti ungkapan, “Engkau tertalak insyaallah.” Maka kedua ungkapan itu tidak menjatuhkan talak, terlebih jika “inysaallah” di sana dimaksudkan sebagai ta‘liq, sesuai dengan pandangan para ulama Hanafi, Maliki, dan Syafi‘i. Hanya saja menurut ulama Hanbali, dengan ungkapan kedua, talak menjadi jatuh karena karena ta‘liq-nya tidak sah, sehingga ia sia-sia. Begitu pula ungkapan panggilan atau sapaan suami, “Hai tertalak, insyaallah!” maka, menurut ulama Syafi‘i, panggilan ini juga dapat menjatuhkan talak karena ta‘liq-nya tidak sah. 
 
Persyaratan ta‘liq berikutnya adalah si istri yang dijatuhi talak harus dalam keadaan siap ditalak, seperti sudah menjadi istri sah suami yang menjatuhi talak. Ini artinya, ungkapan seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang belum dinikah, “Jika kamu ngobrol lagi dengan si ini, maka engkau tertalak.” Maka dengan ungkapan itu si perempuan tidak tertalak. Sekalipun si perempuan menikah dengan laki-laki tersebut, kemudian mengobrol dengan orang dimaksud, maka talaknya tetap tidak jatuh, sebab waktu di-ta‘liq si istri tak berhak dijatuhi talak. 
 
Termasuk dalam keadaan siap dijatuhi talak manakala si istri sedang menjalani masa iddah raj‘i. Ungkapan suami kepada istrinya yang sedang masa iddah talak sebelumnya, “Jika berbincang dengan si ini, maka engkau tertalak.” Maka talaknya jatuh sebab si istri siap dijatuhi talak. 
 
Namun, tidak disyaratkan ketika terjadinya ta‘liq, sang suami termasuk orang yang sah talaknya. Sehingga setelah mengucapkan talak ta‘liq, misalnya, sang suami mengalami tunagrahita atau hilang ingatan, maka talaknya tetap jatuh. Sebab, ungkapan itu jatuh sewaktu ia masih sehat, sah talaknya, dan memenuhi syarat, sehingga pengaruh ungkapan itu tetap ada (lihat: Syekh al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu, [Darul Fikr: Damaskus] jilid 9, hal. 6971). 
 
Namun, ungkapan talak mudhaf dan talak tali‘q tidak boleh disisipi kata “akan”, sebab kata “akan” salah satunya melekat pada fi‘il mudhari. Sedangkan fi‘il mudhari bukan ungkapan sharih (tegas) untuk menjatuhkan talak, sebagaimana petikan berikut. 
 
ألفاظ صريحة: وهي الألفاظ الموضوعة له، التي لا تحتمل غيره، وهي لفظ الطلاق وما تصرَّف منه، من فعل ماض، مثل: طلَّقتك، أو اسم فاعل، مثل: أنت طالق، أو اسم مفعول، مثل: أنت مطلقة. فهذه الألفاظ تدل على إيقاع الطلاق، دون الفعل المضارع أو الأمر، مثل: تطلقين واطلقي. 
 
Artinya: “Ungkapan-ungkapan sharih adalah ungkapan-ungkapan yang dibuat untuk tujuan menjatuhkan talak, di mana ia tidak memiliki makna selain makna talak. Ungkapan sharih adalah ungkapan yang mengandung kata talak itu sendiri, fi‘il madhi yang diderivasi dari kata itu, seperti ungkapan thallaqtuki (Saya [telah] mentalak kamu); isim fi’il bermakna maf‘ul, seperti anti thaliq (Kamu [telah] tertalak); atau ism maf‘ul, seperti anti muthallaqah (Kamu [telah] ditalak). Semua ungkapan itu menunjukkan jatuhnya talak. Namun dikecualikan kata talak dalam bentuk fi’il mudhari seperti tathluqin (Engkau akan tertalak), dan fiil amr seperti Uthluqi (Talaklah engkau!)” (Al-Fiqh al-Muyassar fi Dhau al-Kitab wa al-Sunnah, [Madinah: Majma Malik Fahd], 1424, jilid 1, hal. 313). 
 
Pertanyaannya, bagaimana jika seorang suami atau istri lupa melakukan sesuatu yang disyaratkan dalam talak ta‘liq atau tidak tahu bahwa perbuatannya merupakan ta‘liq, maka Syekh Zainuddin al-Malaibari, salah seorang ulama Syafi‘i, berpendapat talaknya tidak jatuh, sebagaimana berikut. 
 
يجوز تعليق الطلاق كالعتق بالشروط ولا يجوز الرجوع فيه قبل وجود الصفة ولا يقع قبل وجود الشرط ولو علقه بفعله شيئا ففعله ناسيا للتعلق أو جاهلا بأنه المعلق عليه لم تطلق.
 
“Diperbolehkan (suami) men-ta‘liq talaknya, sebagaimana ta‘liq memerdekakan budak, dengan sejumlah persyaratan. Namun talak ta‘liq tidak boleh dirujuk sebelum sifat yang digambarkan belum ada atau perkara yang disyaratkan belum terjadi. Kemudian seandainya suami men-ta‘liq talaknya dengan melakukan sesuatu, kemudian ia melakukan sesuatu tersebut karena lupa sebagai ta‘liq atau karena tidak tahu jika itu ta‘liq talaknya, maka istrinya tidak tertalak” (Syekh Zainuddin al-Malaibari, Fathul Mu‘in, [Beirut: Daru Ibnu Hazm], tanpa tahun, cet. pertama, hal. 517). 
 
Dari sini dapat disimpulkan tentang talak ta‘liq atau talak bersyarat, pertama, talak ta’liq tidak jatuh selama perkara yang dipersyaratkan tidak terjadi. Kedua, kehidupan suami istri berlangsung normal sebagaimana biasa selama perkara yang dipersyaratkan tidak terjadi. Ketiga, talak ta‘liq jatuh sejak perkara yang dipersyaratkan terjadi. Artinya, suami tidak perlu mengulangi lagi perkataan talaknya. 
 
Di antara shighat ta‘liq adalah yang biasa diucapkan pengantin pria sesaat setelah melakukan akad nikah. Selain sebagai upaya melindungki hak-hak istri, shighat ta‘liq di sana juga sekaligus sebagai janji setia dan upaya mengingatkan kewajiban suami. Berikut kutipannya: 
 
Sesudah akad nikah, saya: ....bin... berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli istri saya yang bernama ...binti ....dengan baik (mu‘asyarah bil ma‘ruf) menurut ajaran syariat agama Islam. 
 
Selanjutnya saya mengucapkan shighat ta’lik atas istri saya itu sebagai berikut: sewaktu-waktu saya (1) meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut, (2) atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya; (3) atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu; (4) atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya. 
 
Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya itu membayar uang sebesar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. 
 
Kepada pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang pengganti itu dan kemudian menyerahkannya kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaaan Syariah untuk keperluan ibadah sosial. 
 
Dengan shighat ta‘liq tersebut, talak suami jatuh setelah apabila yang disebutkan dalam ta‘liq tersebut terjadi kemudian diadukan oleh istrinya ke Pengadilan Agama serta diterima pengaduannya. Artinya, walaupun apa yang disebutkan dalam talak ta’liq telah terjadi, tetapi tidak diadukan oleh istri, atau diadukan tetapi tidak diterima pengaduannya oleh pengadilan, maka talaknya tidak jatuh. Wallahu ‘alam
 
 
Ustadz M. Tatam Wijaya, Alumni PP Raudhatul Hafizhiyyah Sukaraja-Sukabumi, Pengasuh Majelis Taklim “Syubbanul Muttaqin” Sukanagara-Cianjur, Jawa Barat.