IMG-LOGO
Trending Now:
Bahtsul Masail

Hukum Kirim (Baca) Surat Al-Fatihah untuk Nabi Muhammad

Senin 10 Desember 2018 19:30 WIB
Share:
Hukum Kirim (Baca) Surat Al-Fatihah untuk Nabi Muhammad
Assalamu ‘alaikum wr. wb.
Redaksi Bahtsul Masail NU Online, di awal doa yang mengawali sebuah acara atau semata berdoa masyarakat di daerah kami biasanya mengirimkan Al-Fatihah untuk Rasulullah SAW, seperti lafal "ila hadhratin nabi, Al-Fatihah". Hal ini diniatkan untuk membuka kunci pintu keberkahan atau kelancaran segala hajat. Apakah hal ini diperbolehkan dalam agama. Mohon keterangannya. Terima kasih. Wassalamu ‘alaikum wr. wb. (Syahid/Palembang)

Jawaban
Assalamu ‘alaikum wr. wb.
Penanya yang budiman, semoga Allah SWT menurunkan rahmat-Nya untuk kita semua. Shalawat, surat Al-Fatihah, atau surat apa pun yang dibaca untuk Nabi Muhammad SAW biasanya diniatkan sebagai tawasul atau semacam kunci pembuka pintu ghaib.

Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki menyebutkan dengan rinci hal-hal terkait tawasul yang perlu diketahui agar tidak salah dalam memahami praktik tawasul yang kerap diamalkan di kalangan masyarakat berpaham Ahlussunah wal Jamaah sebagai berikut:

أولا: أن التوسل هو أحد طرق الدعاء وباب من أبواب التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، فالمقصود الأصلي الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، والمتوسَّل به إنما هي واسطة ووسيلة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ومن اعتقد غير ذلك فقد أشرك

Artinya, “Pertama, tawasul adalah salah satu cara doa dan salah satu pintu tawajuh kepada Allah SWT. Tujuan hakikinya itu adalah Allah. Sedangkan sesuatu yang dijadikan tawasul hanya bermakna jembatan dan wasilah untuk taqarrub kepada-Nya. Siapa saja yang meyakini di luar pengertian ini tentu jatuh dalam kemusyrikan,” (Lihat Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, Mafahim Yajibu an Tushahhah, Surabaya, Haiatus Shafwah Al-Malikiyyah, tanpa catatan tahun, halaman 123-124).

Adapun perihal hukum pembacaan atau pengiriman Surat Al-Fatihah untuk Nabi Muhammad SAW, ulama berbeda pendapat, yakni ulama Mazhab Maliki dan ulama Mazhab Syafi‘i. Perbedaan pandangan ini diangkat oleh Syekh Ihsan M Dahlan Jampes asala Kediri sebagai berikut:

فائدة: هل تجوز قراءة الفاتحة للنبي صلى الله عليه وسلم أولا؟ قال الأجهوري: لا نص في هذه المسئلة عندنا: أي معاشر المالكية، والمعتمد عند الشافعية جواز ذلك فنرجع لمذهبهم فلا يحرم عندنا والكامل يقبل زيادة الكمال قاله الشيخ أحمد تركي في حاشية الخرشي

Artinya, “Informasi: Apakah boleh atau tidak membaca (mengirim) Surat Al-Fatihah untuk Nabi Muhammad SAW? Al-Ajhuri mengatakan, masalah ini menurut kami (kalangan Malikiyah) tidak ada nashnya. Sementara pendapat yang muktamad di kalangan Syafi‘iyah membolehkannya (kirim Surat Al-Fatihah untuk Nabi Muhammad SAW). Kami merujuk ke mazhab mereka sehingga hal itu tidak haram bagi kami. Orang sempurna tetap menerima peningkatan kesempurnaan sebagaimana dikatakan Syekh Ahmad Tarki dalam Hasyiyah Al-Kharasyi,” (Lihat Syekh Ihsan M Dahlan Jampes, Sirajut Thalibin ala Minhajil Abidin, [Indonesia, Daru Ihyail Kutubil Arabiyyah: tanpa catatan tahun], juz I, halaman 14).

Dari keterangan ini, kita dapat memahami bahwa ulama Ahlussunnah wal Jamaah pada prinsipnya meyakini praktik tawasul sebagai doa yang diikhtiarkan. Dengan pemahaman seperti itu, masyarakat dapat mengamalkan ‘kirim’ Surat Al-Fatihah, shalawat, atau surat-surat lainnya dalam Al-Quran untuk Nabi Muhammad SAW.

Demikian jawaban singkat kami. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kami selalu terbuka dalam menerima kritik dan saran dari para pembaca.

Wallahul muwaffiq ila aqwathih thariq,
Wassalamu ’alaikum wr. wb.


(Alhafiz Kurniawan)
Share:
Jumat 7 Desember 2018 12:0 WIB
Bagaimana Pembagian Warisan Istri yang Meninggalkan Utang?
Bagaimana Pembagian Warisan Istri yang Meninggalkan Utang?
Assalamu 'alaikum wr. wb.
Redaksi NU, ada yang ingin saya tanyakan perihal warisan. Saya dan almarhum istri saya menikah selama 14 tahun dan tidak memiliki anak. Setelah setahun almarhumah istri saya meninggal dunia, tiba-tiba kakak ipar laki-laki (kakak dari almarhumah istri) saya menanyakan harta gana-gini dari pernikahan saya dan almarhumah istri saya.

Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana hukum waris dalam Islam untuk hal ini, almarhumah istri saya masih memiliki kedua orang tua dan satu orang kakak laki-laki? Ternyata almarhum istri saya memiliki sangkutan pinjaman uang dengan orang tuanya tanpa sepengetahuan saya, setelah kedua ortunya memberitahu ke saya dan saya diminta untuk melunasinya. Apakah saya wajib melunasinya? Demikian pertanyaan dari saya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamu 'alaikum wr. wb. (Febrianto/085959560xxx).

Jawaban
Wa'alaikum salam wr. wb.
Pertama, hukum waris Islam sudah mengatur pembagian warisan (furudhul muqaddarah), termasuk bila di dalamnya ada harta gana-gini. Harta gana-gini adalah harta atau hasil usaha bersama (kedua belah pihak) suami-istri, yakni harta yang diperoleh bersama-sama suami-istri selama dalam pernikahan, bukan harta yang dipunyai sebelum pernikahan berlangsung.

Pemberian harta gana-gini kepada suami/istri diperbolehkan dengan cara: bila harta gana-gini bisa dibedakan bagiannya, maka masing-masing suami-istri mempunyai bagian sesuai dengan prosentasenya/usahanya; bila bagian gana-gininya tidak bisa dibedakan maka dilakukan dengan jalan perdamaian di antara para ahli waris (dalam kasus ini, ayah, ibu, dan suami), tidak atas ketentuan dari nash Al-Quran dan Sunnah.

Dalam pembagian harta warisan, maka boleh harta gono gini diambil bagiannya oleh suami/isteri baru kemudian yang murni harta suami/istri yang meninggal dunia tersebut dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan bagian warisan (furudhul muqaddarah).

Bagian warisan dalam kasus yang ditanyakan ini sebagai berikut: ahli waris (AW): 1) suami: 1/2 (setengah); 2) ayah: ashabah (sisa); 3) ibu: 1/6 (seperenam); 4) seorang saudara laki-laki (tidak mendapat bagian sama sekali karena terhijab/terhalang oleh ayah).

Misalnya, istri yang meninggal dunia tersebut meninggalkan harta warisan selain harta gana-gini, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), maka bagian masing-masing sebagai berikut: asal masalah: 6. Berikut bagian masing-masing sebelum diketahui/dikurangi utang almarhum istri.

Ahli waris yang mendapat bagian: (1) suami (3 bagian): 1/2 x Rp 100.000.000,- = Rp50.000.000,-; (2) ibu (1 bagian): 1/3 x Rp 50.000.000,- = Rp16.666.666,- dibulatkan menjadi Rp 16.666.700,-; Total bagian suami + bagian Ibu = Rp 66.666.700,- (3) ayah (2 bagian): sisanya: Rp.100.000.000,- - Rp66.666.700,- =Rp33.333.300,-.

Andaikan utang istri (almarhum) itu Rp. 20.000.000,-, maka sebenarnya harta warisan tinggal Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta): Maka bagian sesungguhnya adalah: (1) suami (3 bagian): 1/2 x Rp 80.000.000,- = Rp40.000.000,-; (2) ibu (1 bagian): 1/3 x Rp 40.000.000,- = Rp13.333.333,- dibulatkan menjadi Rp 13.333.400,-; Total bagian suami + bagian Ibu = Rp. 53.333.400,- (4) ayah (2 bagian): sisanya: Rp.100.000.000,- - Rp53.333.400 =Rp26.666.600,-.

Dengan demikian, maka suami hanya berkewajiban mengembalikan sejumlah uang Rp 10.000,000- untuk membayarkan utang almarhum istrinya kepada kedua orang tuanya itu.

فأما الزوج فله فرضان النصف وهو إذا لم يكن معه ولد ولا ولد ابن... وأما الأم فلها ثلاثة فروض:... والفرض الثالث ثلث ما يبقى بعد فرض الزوجين: وذلك في مسألتين في زوج وأبوين أو زوجة وأبوين للأم ثلث ما يبقى بعد فرض الزوجين والباقي للأب...

Artinya, ”Suami mempunyai dua bagian: Bagian separuh (1/2) yaitu bila ia tidak bersama anak laki-laki dan tidak pula bersama anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu laki-laki dari mayit).... Adapun ibu, ia mempunyai tiga bagian:... Bagian ketiga adalah sepertiga bagian warisan yang tersisa setelah dibagikan kepada suami-istri. Bagian ini ada dalam dua masalah, yaitu dalam kasus ahli waris terdiri dari suami dan kedua orang tua (ayah dan ibu) atau kasus ahli waris terdiri dari istri dan kedua orang tua (ayah dan ibu), maka bagian ibu adalah sepertiga (1/3) bagian dari sisa bagian warisan bagi suami/istri, sedangkan sisanya bagi ayah,” (Lihat Asy-Syairâzî, Al-Muhadzdzab fî Fiqhil Imâmis Syâfi‘î, [Surabaya, Al-Hidayah: tana tahun], juz II, halama 25-26).

Kedua, utang tersebut wajib dibayarkan. Pada dasarnya utang tersebut wajib dibayarkan segera (langsung) dari harta peninggalan (harta warisan) istri sebelum harta peninggalan ini dibagikan kepada ahli waris. Oleh karena dalam kasus ini, harta warisan istri sudah dibagikan terlebih dahulu sebelum utangnya dibayar, maka total utang tersebut dibayar dari bagian warisan yang telah diterima oleh masing-masing ahli waris.

Artinya, bagian warisan yang sudah diterima oleh masing-masing ahli waris, diambil kembali sesuai prosentase bagian warisan, untuk membayar jumlah total utang, yang seharusnya dibayar terlebih dahulu dari harta warisan sebelum dibagikan kepada ahli waris tersebut.

Dengan demikian, dalam kasus ini, utang istri tersebut, tidaklah wajib ditanggung pembayarannya secara penuh oleh suami. Melainkan ditanggung bersama, disesuaikan prosentase bagian warisan yang diterima oleh masing-masing ahli waris penerima warisan.

Imam An-Nawawi menjelaskan:

حقوق واجبة في التركة قبل توزيع الميراث. توجد في التركة حقوق واجبة على الفور، إما لأنها متعلقة بحقوق للنيت نفسه أو بحقوق للغير عليه، أو بأمر أوصى به هو، يلزم تنفيذه قبل توزيع الميراث...فيحصر هذه الحقوق في الحقوق الثلاثة التالية: ...۲- قضاء الديون التي عليه: وهي إما ديون الله تعالى، أو ديون للناس، وتقدم ديون الناس لتعلق حقوقهم بها، ولاشتغال ذمته بها

Artinya, ”Hak-hak yang wajib ditunaikan dalam harta peninggalan sebelum pembagian harta waris. Dalam harta peninggalan terdapat hak-hak yang wajib ditunaikan langsung (segera), adakalanya karena hak-hak itu berkaitan dengan hak-hak mayit itu sendiri atau hak-hak orang lain yang menjadi tanggungjawab si mayit, atau berkaitan dengan perintah yang ia wasiatkan, yang itu wajib dilaksanakan sebelum pembagian harta waris.... Hak-hak ini terangkum dalam tiga hak-hak berikut: ...2. Membayar utang yang menjadi tanggung jawabnya: utang tersebut bisa merupakan utang-utang terhadap Allah Taala, atau utang-utang kepada manusia. Utang piutang kepada manusia didahulukan pembayarannya–dari pembagian warisan–karena hak-hak mereka bergantung pada utang tersebut, dan kesibukan (beban) atas mayit untuk melunasi hak-hak tersebut,” (Lihat An-Nawawî, Kitâb Al-Majmû‘ Syarhul Muhadzdzab, [Jedah, Maktabah Al-Irsyâd: tanpa tahun], juz XVII, halaman 76-77).

Wallahu a’lam bishawab.

Demikian penjelasan ini semoga dapat dipahami dengan baik. Kami terbuka dalam menerima masukan dari pembaca yang budiman.

Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq, 
Wassalamu ’alaikum wr.wb.


(Ahmad Ali MD)
Kamis 6 Desember 2018 17:30 WIB
Hukum Membeli Produk Luar Negeri Dibanding Produk Lokal
Hukum Membeli Produk Luar Negeri Dibanding Produk Lokal
(Foto: @emoe.it
Assalamu ’alaikum wr. wb.
Redaksi Bahtsul Masail NU Online yang kami hormati. Sampai detik ini masih banyak anak-anak negeri ini lebih suka memakai barang-barang impor. Biasanya kalau ada jenis barang sama di mana yang satu adalah produk lokal sedang yang lainnya adalah barang impor, orang-orang kita cenderung memilih untuk membeli barang impor. Padahal secara kualitas tidak jauh beda bahkan mutu barang lokal itu kadang lebih bagus. Pertanyaan yang ingin kami ajukan adalah bagaimana hukumnya lebih memilih barang impor ketimbang memilih untuk membeli barang lokal padahal secara kualitas adalah sama dan harganya tidak jauh berbeda? Atas penjelasanya kami ucapkan terima kasih. Wassalamu ‘alaikum wr. wb. (Andrew/Jakarta)

Jawaban
Assalamu ‘alaikum wr. wb.
Penanya yang budiman, semoga selalu dirahmati Allah SWT. Fenomena produk impor dari luar negeri yang terus membanjiri negeri kita adalah hal yang bisa mengandung nilai positif dan negatif. Hadirnya produk-produk tersebut menyebabkan konsumen dalam negeri memiliki banyak pilihan yang beragam.

Aktivitas jual-beli adalah termasuk dalam kategori mu’amalah. Sedang pada dasarnya hukum bermuamalah adalah boleh sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya. Tidak ada nash yang secara tegas melarang seorang Muslim untuk membeli barang impor. Karena itu harus dikembalikan kepada hukum asalnya yaitu kebolehan untuk membeli barang impor sepanjang barang yang dibeli tersebut bukan termasuk barang yang diharamkan dalam pandangan Islam.

Namun persoalannya ternyata tidak sesederhana itu karena kecenderungan konsumen dalam negeri untuk lebih memlih produk impor ternayata disadari atau turut serta menghambat kemajuan perekenomian masyarakat dalam negeri itu sendiri.

Sebab, sejatinya apabila konsumen dalam negeri lebih senang membeli barang-barang impor maka yang akan memetik manfaat terbesar adalah produsen barang di luar negeri. Uang kita akan mengalir ke luar tanpa ada manfaat ekonomi ke dalam.

Hal Ini tentu menjadi problem tersendiri karena sikap lebih senang membeli barang impor malah menguntungkan pihak luar (i’anah ‘alal ghair) dan merugikan pihak dalam negeri secara ekonomi.

Dengan demikian kebiasaan untuk membeli barang impor daripada barang buatan dalam negeri padahal ada barang buatan dalam negeri yang sama-sama berkualitas merupakan kebiasaan yang sudah sepatutnya untuk dihindari. Sebab, kebiasaan tersebut malah menguntung pihak luar dan merugikan bangsa sendiri.

وَمِنْ هَذِهِ الْعَادَاتِ وُلُوعُ النَّاسِ بِالشِّرَاءِ مِنَ الْأَجْنَبِيِّ يُفَضِّلُونَ عَلَى أَبْنَاءِ الْوَطَنِ

Artinya, “Dari salah satu kebiasaan (yang tidak baik) ini adalah orang lebih suka membeli (produk, pent) orang asing ketimbang produk anak negeri,” (Lihat Ali Mahfudl, Al-Ibda’ fi Madharil Ibtida’, [Riyadl, Maktabah Ar-Rusyd: 1421 H/2000 M], cet pertama,  halaman 354).

Berpijak dari sini maka sudah sepatutnya bagi kita untuk mencintai produk buatan dalam negeri. Karena dengan mencintainya, maka sama dengan membantu memperkuat ekonomi sesama anak bangsa. Lain halnya jika kita lebih cenderung memilih produk impor.

Jika penjelasan singkat ini ditarik dalam konteks pertanyaan di atas, maka jawaban atas pertanyaan tersebut adalah boleh membeli barang impor, tetapi kendati pun boleh tetapi sebaiknya dihindari jika memang masih ada produk dalam negeri karena berpotensi merugikan produsen dalam negeri sendiri.

Dengan kata lain, jika ada dua produk yang sama kualitas dan dengan harga yang tak jauh berbeda, di mana yang satu adalah produk impor sedang yang lainnya adalah produk dalam negeri, maka hukum membeli produk impor dalam konteks ini adalah makruh. Alasannya sebagaimana yang telah kami kemukakan di atas.

Untuk meningkatkan daya saing di antara gempuran produk-produk dari luar, para produsen lokal harus selalu membuat langkah-langkah terobosan dan inovatif sehingga membuat masyarakat lebih tertarik untuk melirik produk lokal. Sudah sepatutnya kita semua mendukung gerakan mencintai produk dalam negeri.

Hal penting yang perlu digarisbawahi adalah bahwa status hukum makruh tersebut mesti dibaca dalam konteks ketika barang yang kita perlukan tidak bisa dipenuhi oleh produk lokal, tetapi harus didatangkan dari luar.

Demikian jawaban singkat yang dapat kami kemukakan. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kami selalu terbuka untuk menerima saran dan kritik dari para pembaca.

Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,
Wassalamu ’alaikum wr. wb.


(Mahbub Ma’afi Ramdlan)
Selasa 4 Desember 2018 21:0 WIB
Hukum Nazar Sedekah kepada Non-Muslim
Hukum Nazar Sedekah kepada Non-Muslim
(Foto: @steemit.com)
Assalamu ‘alaikum wr. wb.
Redaksi Bahtsul Masail NU Online yang kami hormati, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Dalam kesempatan ini kami akan menanyakan mengenai permasalahan yang terkait dengan nazar kepada non-Muslim. Apakah boleh kami bernazar untuk memberikan sedekah kepada tetangga non-Muslim kami yang baik ketika apa yang kami cita-citakan telah terwujud. Mohon penjelasanya. Kami ucapkan terima kasih atas tanggapannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamu ‘alaikum wr. wb. (AA/Bekasi)

Jawaban
Assalamu ‘alaikum wr. wb.
Dalam masyarakat kita istilah nadzar bukanlah sesuatu yang asing. Acapkali dalam kehidupan kita sehari-sehari kita menjumpai orang yang menjalankan nazarnya. Para ulama mendefinisikan arti kata nazar dengan setidaknya dua pengertian. Pertama pengertian secara kebahasaan yaitu janji untuk melakukan kebajikan atau sebaliknya. 

Sedang pengertian kedua adalah pengertian dalam ruang lingkup syara’. Dalam pengertian kedua ini nazar didefiniskan sebagai komitmen yang lahir dalam diri seseorang untuk suatu perbuatan ibadah atau mendekatkan diri kepada Allah yang bukan masuk kategori fardhu ain.

Kedua jenis pengertian ini setidaknya dapat dilihat dari keterangan yang dikemukakan dalam Kitab As-Sirajul Wahhaj berikut ini:

كِتَابُ النَّذْرِ هُوَ لُغَةً اَلْوَعْدُ بِخَيْرٍ أَوْ شَرٍّ وَشَرْعًا اِلْتِزَامُ قُرْبَةٍ لَمْ تَتَعَيَّنْ

Artinya, “Kitab tentang nazar, secara bahasa nazar adalah janji untuk melakukan perbuatan bajik atau buruk. Sedang menurut pengertian syara’ adalah komitmen diri untuk melakukan suatu perbuatan yang mengandung nilai qurbah (ibadah/mendekatkan diri kepada Allah) yang bukan fardhu ‘ain,” (Lihat Muhammad Az-Zuhri Al-Ghamrawi, As-Sirajul Wahhaj ‘ala Matnil Minhaj, [Beirut, Darul Fikr: tt], halaman 583).

Lantas bagaimana jika ada seseorang yang bernazar untuk bersedekah kepada non-Muslim yang kurang mampu ketika apa yang diinginkan terwujud. Misalnya ada seseorang yang mengalami masalah dalam kehidupan rumah tangganya, kemudian ia bernazar bersedekah kepada tetangga non-Muslim yang tidak mampu. Apakah dalam kasus ini diperbolehkan?

Dalam kasus ini kami akan mengetengahkan pandangan Ibnu Hajar Al-Haitsami ketika ia ditanya mengenai status hukum bernazar untuk dalam bentuk sedekah kepada non-Muslim yang tidak mampu. Menurutnya, hal tersebut dibolehkan, bahkan kebolehan tersebut bukan hanya kepada non-Muslim yang tidak mempu tetapi boleh juga yang mampu.

وَسُئِلَ عَنْ حُكْمِ النَّذْرِ لِلْكَافِرِ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ يَجُوز النَّذْرُ لِلْكَافِرِ لِأَنَّ الصَّدَقَةَ عَلَيْهِ قُرْبَةٌ كما يَجُوزُ لِلْغَنِيِّ لِذَلِكَ

Artinya, “Ibnu Hajar Al-Haitsami pernah ditanya tentang hukum nazar (dalam bentuk sedekah, pent) kepada non-Muslim. Kemudian beliau menjawab nazar (dalam bentuk sedekah) kepada orang kafir (yang tidak mampu) adalah boleh karena sedekah kepadanya itu adalah salah satu bentuk dari perbuatan yang mengandung nilai ibadah (qurbah) sebagaimana juga boleh diberikan kepada non-Muslim yang mampu,” (Lihat Ibnu Hajar Al-Haitsami, Al-Fatawi Al-Fiqhiyyah Al-Kubra, [Beirut, Darul Fikr: tt], juz IV, halaman 276).

Dari apa yang dikemukakan Ibnu Hajar Al-Haitsami ini, maka jawaban atas pertanyaan mengenai boleh apa tidaknya bernazar dalam bentuk sedekah kepada non-Muslim adalah boleh. Pasalnya, sedekah itu merupakan salah satu perbuatan yang mengandung nilai qurbah atau ibadah sebagaimana definisi nazar menurut syara` yang telah dikemukakan di atas.

Demikian jawaban yang dapat kami kemukakan. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kami selalu terbuka untuk menerima saran dan kritik dari para pembaca.

Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,
Wassalamu ‘alaikum wr. wb.


(Mahbub Ma’afi Ramdlan)