IMG-LOGO
Bahtsul Masail

Cara Orang Shalat Wajib Bermakmum kepada Orang yang Shalat Sunnah

Rabu 18 Juli 2018 9:0 WIB
Share:
Cara Orang Shalat Wajib Bermakmum kepada Orang yang Shalat Sunnah
(Foto: prayerinislam.com)
Assalamu alaikum wr.wb.
Redaksi bahtsul masail NU Online, saya ingin bertanya. Apa yang kita lakukan jika saat kita shalat sunnah tiba-tiba ada orang yang menjadikan kita imam untuk shalat wajib? Terima kasih. Assalamu alaikum wr.wb. (Hamba Allah)

Jawaban
Wa’alaikum salam wr.wb.
Saudara penanya yang budiman, semoga Allah SWT menambahkan pemahaman dan amaliah agama yang baik kepada kita semua.

Dalam masalah ini ada beberapa hal yang penting diperhatikan. Pertama, kita memantapkan diri bahwa shalat demikian sah, sehingga tidak perlu memberitahukan kepadanya perihal shalat kita.

Ini mengikuti Mazhab Syafiiyah yang membolehkan kita melaksanakan shalat fardhu dengan bermakmum kepada orang yang shalat sunnah. Demikian sebaliknya, orang yang shalat fardhu tertentu juga sah untuk bermakmum kepada orang yang shalat fardhu lainnya (seperti orang shalat zuhur kepada orang shalat ashar). Imam As-Syirazi dalam Kitabnya Al-Muhadzdzab menerangkan sebagai berikut:

وَيَجُوْزُ أَنْ يَأْتَمَّ الْمُفْتَرِضُ بِالْمُتَنَفِّلِ، وَالْمُفْتَرِضُ بِمُفْتَرِضٍ فِيْ صَلَاةٍ أُخْرَى؛}  لِمَا رَوَى جَابِرُ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ مُعَاذًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يُصَلِّيْ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ اَلْعِشَاءَ الْأَخِرَةَ ثُمَّ يَأْتِيْ قَوْمَهُ فِيْ بَنِيْ سَلِمَةَ فَيُصَلِّيْ بِهِمْ هِيَ لَهُ تَطَوُّعٌ وَلَهُمْ فَرِيْضَةُ الْعِشَاءِ {وَلِأَنَّ اْلِاقْتِدَاءَ يَقَعُ فِي الْأَفْعَالِ الظَّاهِرَةِ، وَذَلِكَ يَكُوْنُ مَعَ اخْتِلَافِ النِّيَّةِ...

Artinya, “Boleh seorang yang shalat fardhu bermakmum kepada orang yang shalat sunnah, dan orang yang shalat fardhu bermakmum kepada  orang yang shalat fardhu dalam shalat yang lain berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah RA bahwa Mu’adz RA melakukan shalat Isya’ di waktu akhir bersama Rasulullah SAW, kemudian ia mendatangi kaumnya di Bani Salimah lantas menjadi imam shalat bersama mereka, shalat itu baginya (hukumnya) merupakan shalat sunnah, sementara bagi mereka merupakan shalat Isya’ fardhu; di samping itu karena bermakmum tersebut terjadi dalam perbuatan-perbuatan yang zahir, padahal perkara itu berbeda niatnya... (Lihat Imam As-Syirazi, Al-Muhadzdzab dalam An-Nawawi, Al-Majmu’, [Jeddah, Maktabah Al-Irsyad: tanpa catatan tahun], juz IV, halaman 167).

Kedua, niat imamah, yakni niat menjadi imam dalam shalat ini agar mendapatkan fadhilah shalat jamaah. Niat imamah dalam shalat berjamaah hukumnya sunnah, kecuali dalam shalat Jumat hukumnya wajib.

يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَنْوِيَ الْإِمَامَةَ فَإِنْ لَمْ يَنْوِهَا صَحَّتْ صَلَاتُهُ وَصَلَاةُ الْمَأْمُومِينَ وَالصَّوَابُ : أَنَّ نِيَّةَ الْإِمَامَةِ لَا تَجِبُ، وَلَا تُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ وَبِهِ قَطَعَ جَمَاهِيْرُ أَصْحَابِنَا، وَسَوَاءٌ اقْتَدَى بِهِ رِجَالٌ أَمْ نِسَاءٌ ، لَكِنْ يَحْصُلُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ لِلْمَأْمُوْمَيْنِ، وَفِيْ حُصُوْلِهَا لِلْإِمَامِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ

Artinya, “Seyogianya imam niat menjadi imam, jika ia tidak niat menjadi imam, maka sah shalatnya dan shalatnya makmum. Yang benar adalah bahwa niat imamah tidaklah wajib, dan niat imamah tidaklah disyaratkan untuk keabsahan bermakmum, pendapat ini telah ditetapkan oleh Jumhur madzhab Syafiiyah, tidak disyaratkan niat imamah tersebut, baik makmumnya para pria, maupun makmumnya para wanita, meskipun demikian mereka tetap mendapatkan fadhilah berjamaah. Tetapi mengenai imam mendapatkan fadhilah jamaahnya atau tidak, ada tiga pendapat, (tidak mendapat fadhilah jamaah, mendapat fadhilah jamaah, mendapat fadhilah jamaah jika tahu dan lalu pasang niat imamah), (Lihat An-Nawawi, Al-Majmu’ [Jedah, Maktabah Al-Irsyad: tanpa catatan tahun], juz IV, halaman 98).

Ketiga, bacaan shalatnya. Perhatikan ketentuan mengenai bacaan surat Al-Fatihah dan surat setelahnya dibaca jahar (keras, nyaring) atau sirr (tidak keras, tidak nyaring), sebagai berikut:

وَأَمَّا نَوَافِلُ النَّهَارِ فَيُسَنُّ فِيْهَا الْإِسْرَارُ بِلَا خِلَافٍ، وَأَمَّا نَوَافِلُ اللَّيْلِ غَيْرَ التَّرَاوِيْحِ فَقَالَ صَاحِبُ التَّتِمَّةِ: يُجْهَرُ فِيْهَا، وَقَالَ الْقَاضِيْ حُسَيْنٌ وَصَاحِبُ التَّهْذِيْبِ: يُتَوَسَّطُ بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْإِسْرَارِ، وَأَمَّا السُّنَنُ الرَّاتِبَةُ مَعَ الْفَرَائِضِ : فَيُسَرُّ بِهَا كُلِّهَا بِاتِّفَاقِ أَصْحَابِنَا . وَنَقَلَ الْقَاضِيْ عِيَاضٌ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ الْجَهْرَ فِي سُنَّةِ الصُّبْحِ، وَعَنِ الْجُمْهُوْرِ الْإِسْرَارَ كَمَذْهَبِنَا

Artinya, “Adapun dalam shalat sunnah siang hari, maka disunnahkan dibaca sirr tanpa ada khilaf (perbedaan pendapat). Adapun shalat sunnah malam hari selain shalat Tarawih, maka penulis kitab at-Tatimmah mengatakan: dibaca jahar (keras, nyaring); tetapi Al-Qadhi Husain dan penulis Kitab At-Tahdzib berkata bahwa bacaan dilakukan secara sedang antara jahar (keras, nyaring) dan sirr (tidak keras, tidak nyaring). Sementara shalat-shalat sunnah rawatib yang mengiringi shalat fardhu: maka dilakukan dengan bacaan sirr, berdasarkan kesepakatan para kolega kami (madzhab Syafiiyah). Al-Qadhi ‘Iyadh dalam Syarah Shahih Muslim mengutip pendapat sebagian ulama salaf mengenai menjaharkan bacaan dalam shalat sunnah rawatib subuh, dan pendapat mayoritas ulama bahwa bacaan dalam shalat sunnah subuh tetap sirr (tidak nyaring), sama seperti pendapat madzhab kami (Syafiiyah),” (Lihat An-Nawawi, al-Majmu’, [Jedah, Maktabah Al-Irsyad: tanpa catatan tahun], juz III, halaman 357).

Demikian penjelasan singkat ini, semoga keterangan ini bisa dipahami dengan baik. Kami terbuka menerima masukan dari pembaca yang budiman.

Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq.
Wassalamu ‘alaikum wr. wb.



(Ahmad Ali MD)
Share:
Sabtu 14 Juli 2018 6:0 WIB
Islam Memandang Ulama di Pemerintahan
Islam Memandang Ulama di Pemerintahan
(Foto: masrawy.com)
Assalamu ’alaikum wr. wb.
Redaksi NU Online yang saya hormati, belakangan ini ada semacam polemik atau bahkan propaganda bahwa pemuka agama atau ulama yang merapat dengan penguasa dituduh sebagai ulama su’ atau ulama munafik yang tidak layak dijadikan panutan. Pertanyaan saya, bagaimana pandangan agama perihal ini? Terima kasih. Wassalamu ’alaikum wr. wb. (Syamsul/Sidoarjo)

Jawaban
Assalamu ’alaikum wr. wb.
Penanya yang budiman, semoga selalu diberkati Allah SWT. Ulama mengemban amanah dari para rasul untuk membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Ketika mereka sangat dekat dengan kekuasaan, maka mereka dikhawatirkan kehilangan peran sebagai pembawa kemaslahatan karena menjadi bagian dari penguasa yang zalim.

Rasulullah SAW pernah bersabda:

الْعُلَمَاءُ أُمَنَاءُ الرُّسُلِ عَلَى عِبَادِ اللهِ تَعَالَى مَالَمْ يُخَالِطُوا السَّلاَطِيْنَ. فَإِنْ خَالَطُوْهُمْ وَفَعَلُوْا ذَلِكَ فَقَدْ خَانُوْا الرُّسُلَ وَخَانُوْهُمْ فَاحْذَرْهُمْ وَاعْتَزِلُوْهُمْ

Artinya, “Para ulama adalah kepercayaan para rasul atas para hamba Allah selama mereka tidak bergaul dengan para penguasa. Tetapi kalau mereka bergaul dan berbuat demikian, maka sungguh mereka telah berkhianat kepada para rasul dan para hamba Allah, maka takut dan hindarilah mereka,” (HR Ad-Dailami).

Meskipun para ulama hadits memandang sebagian perawi hadits ini bermasalah, konten atau semangat hadits ini cukup baik sebagai kaidah etis bagi para intelektual dan juga pemuka agama untuk tidak menjadi bagian dalam sistem kekuasaan tanpa kontrol seperti kekuasaan yang berlangsung beberapa abad lalu, yaitu di zaman raja-raja di mana hukum tidak menjadi supremasi karena politik yang memegang kekuasaan tertinggi.

Lalu dengan ulama atau pemuka agama yang menjabat kekuasaan tertentu atau merapat dengan pemerintah di era demokrasi seperti ini?

Masalah ini tidak bisa dipandang secara hitam dan putih di mana ulama yang mendekat kepada penguasa adalah ulama su’, ulama munafik, ulama zalim, atau intelektual yang melacurkan diri. Sebaliknya, ulama yang menjauh dari kekuasaan atau ulama yang mengambil sikap oposisi terhadap penguasa dianggap sebagai ulama yang zuhud, ulama yang haq, ulama yang adil, ulama pewaris nabi dan rasul, ulama ikhlas, dan seterusnya.

Masalah ini pernah dibahas dalam Konferensi Besar Ke-1 Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jakarta pada 21-25 Syawal 1379 H/18-22 April 1960 M. Para kiai NU ketika itu yang menerima usulan pertanyaan dari PCNU Kudus menjawab bahwa para ulama pejabat pemerintah itu tidak termasuk dalam hadits jika menjabatnya karena ada hajat/darurat/kemaslahatan agama, dan dengan niat yang baik.

Para kiai NU ketika itu mencoba menjawab persoalan ini dengan hati-hati. Mereka mengutip apa yang dikemukakan oleh Muhammad Babashil dalam karyanya Is’adur Rafiq berikut ini:

وَأَنْ لاَ يَكُوْنَ مُتَرَدِّدًا عَلَى السَّلاَطِيْنَ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَرْبَابِ الرِّيَاسَةِ فِي الدُّنْيَا إِلاَّ لِحَاجَةٍ وَضَرُوْرَةٍ أَوْ مَصْلَحَةٍ دِيْنِيَّةٍ رَاجِحَةٍ عَلَى الْمَفْسَدَةِ إِذَا كَانَتْ بِنِيَّةٍ حَسَنَةٍ صَالِحَةٍ. وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ مَا جَاءَ لِبَعْضِهِمْ مِنَ الْمَشْيِ وَالتَّرَدُّدِ إِلَيْهِمْ كَالزُّهْرِي وَالشَّافِعِي وَغَيْرِهِمَا لاَ عَلَى أَنَّهُمْ قَصَدُوْا بِذَلِكَ فُضُوْلَ اْلأَغْرَاضِ الدُّنْيَوِيَّةِ قَالَهُ السَّمْهُوْدِي

Artinya, “Dan hendaknya tidak bolak-balik pergi ke sultan dan para penguasa dunia lainnya kecuali karena hajah, darurat, atau maslahat agama yang lebih besar daripada mafsadatnya,  jika disertai niat baik. Pada konteks seperti inilah pergaulan para ulama seperti Az-Zuhri, As-Syafi’I, dan selainnya dengan para penguasa dipahami bukan dalam konteks mereka mencari kepentingan duniawi. Demikian kata As-Samhudi,” (Lihat Muhammad Babashil, Is’adur Rafiq ‘ala Sullamit Taufiq, [Indonesia, Dar Ihya’il Kutubil Arabiyah: tanpa catatan tahun], juz II, halaman 31).

Dari keterangan ini, kami menyarankan agar kita semua hati-hati memandang ulama atau pemuka agama yang dekat dengan kekuasaan agar tidak jatuh dalam buruk sangka. Kami juga menyarankan agar kita berhati-hati dalam komentar di media sosial perihal fenomena ulama atau pemuka agama yang duduk dalam jabatan tertentu atau mendapat amanat tertentu.

Demikian jawaban singkat yang dapat kami kemukakan. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kami selalu terbuka untuk menerima saran dan kritik dari para pembaca.

Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,
Wassalamu ’alaikum wr. wb.



(Alhafiz Kurniawan)
Jumat 13 Juli 2018 6:0 WIB
Bolehkah Pengupahan Pemeliharaan Ternak Betina dengan Calon Anak Ternak?
Bolehkah Pengupahan Pemeliharaan Ternak Betina dengan Calon Anak Ternak?
(Foto: litbang pertanian.go.id)
Assalamu ’alaikum wr. wb.
Semua tim redaksi NU Online yang saya cintai. Izinkan saya bertanya tentang adat yang terjadi di masyarakat seputar bagi hasil hewan ternak. Misalnya si A titip sapi kepada si B untuk dirawat dengan perjanjian jika sapi tersebut mempunyai dua anak, maka satu anaknya untuk si A dan satunya lagi untuk si B. Atas jawaban dan referensinya saya sampaikan terima kasih. Wassalamu ’alaikum wr. wb. (Ahmad Fikri)

Jawaban
Assalamu ’alaikum wr. wb.
Penanya yang budiman, semoga selalu dirahmati Allah SWT. Praktik penyerahan pemeliharaan sapi dari pemiliknya kepada pihak kedua yang akan memelihara dengan upah anak dari sapi tersebut memang banyak dijumpai di beberapa daerah.

Dilihat dari praktik yang ada, upah si pemelihara melalui perjanjian, “Apabila sapi yang dipeliharanya beranak misalnya beranak dua maka satu untuk pemilik sapi, sedang satu yang lain untuk upah pemeliharanya”. Sehingga dengan demikian hasil atau upah yang didapatkannya bukan dari kerja si pemelihara. Karena itu kemudian dapat dikatakan bahwa akad tersebut tidaklah sah.

لَوْ أَعْطَى شَخْصٌ آخَرَ دَابَّةً لِيَعْمَلَ عَلَيْهَا أَوْ يَتَعَهَّدَهَا وَفَوَائِدُهَا بَيْنَهُمَا لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ لِأَنَّهُ فِي الْأُولَى يُمْكِنُهُ إيجَارُ الدَّابَّةِ فَلَا حَاجَةَ إلَى إيرَادِ عَقْدٍ عَلَيْهَا فِيهِ غَرَرٌ وَفِي الثَّانِيَةِ الْفَوَائِدُ لَا تَحْصُلُ بِعَمَلِهِ

Artinya, “Apabila seseorang menyerahkan hewan peliharaan kepada orang lain–dengan akad–agar digunakan bekerja, atau agar dipelihara dan hasilnya dibagi di antara mereka berdua, maka akad tersebut tidak sah. Sebab dalam kasus pertama orang tersebut bisa mengakadi sewa pada hewan tersebut, maka tidak perlu mengakadinya dengan akad yang mengandung ketidakjelasan, dan dalam kasus kedua hasilnya tidak diperolehkan dari kerja si pemelihara,” (Lihat Muhammad Khathib Asy-Syarbini, Al-Iqna` fi Halli Alfazhi Abi Syuja`, [Beirut, Darul Fikr: 1405 H], juz II, halaman 356).

Di samping itu alasan lain yang dapat dikemukan dalam hal ini adalah bahwa upah yang dijanjikan itu tidak jelas pada saat akad. Sebab, faktanya upahnya tidak jelas, yaitu anak sapi yang akan lahir, padahal belum tentu juga sapi tersebut melahirkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa upah yang dijanjikan itu tidak ada atau belum pasti ada.

Demikian jawaban singkat yang dapat kami kemukakan. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kami selalu terbuka untuk menerima saran dan kritik dari para pembaca.

Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,
Wassalamu ’alaikum wr. wb.



(Mahbub Maafi Ramdlan)
Kamis 12 Juli 2018 15:0 WIB
Wafat Sebelum Pergi Haji saat Antre Daftar Tunggu
Wafat Sebelum Pergi Haji saat Antre Daftar Tunggu
(Foto: news.at)
Assalamu ’alaikum wr. wb.
Redaksi NU Online yang saya hormati, ada orang yang mampu secara finansial dan mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor antrean penyelenggaraan ibadah haji dan membayar cicilan BPIH. Pertanyaan saya, bagaimana dengan status kewajiban haji sebagian dari mereka yang wafat beberapa tahun terlebih dahulu sebelum berangkat haji? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamu ’alaikum wr. wb. (Bagus/Semarang)

Jawaban
Assalamu ’alaikum wr. wb.
Penanya yang budiman, semoga selalu diberkati Allah SWT. Haji merupakan salah satu kewajiban yang mendapat tempat istimewa dalam Islam. Haji adalah rukun Islam kelima yang juga tidak boleh ditinggalkan bagi mereka yang mampu melaksanakannya.

Ali Imran ayat 97 menyebutkan bahwa Allah tidak membutuhkan mereka yang mengabaikan kewajiban ibadah haji.

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya, “Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam,” (Ali Imran ayat 97).

Lalu bagaimana dengan mereka yang sedang menunggu daftar panggilan lalu wafat sebelum berangkat dan mengikuti penyelenggaraan ibadah haji di tengah panjangnya antrean pada daftar tunggu? Apakah mereka berdosa?

Masalah ini pernah dibahas dalam Konferensi Besar Ke-1 Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jakarta pada 21-25 Syawal 1379 H/18-22 April 1960 M. Para kiai mencoba menjawab usulan pertanyaan dari PCNU Temanggung perihal orang yang sudah mampu haji, tetapi belum pergi haji karena tidak mendapat kotum dari pemerintah.

Para kiai NU menjawab bahwa orang yang mengalami demikian tidak berdosa karena terbilang belum istitha’ah/mampu pergi haji sebagaimana keterangan Syekh Abdul Wahhab As-Sya’rani:

وَاتَّفَقُوْا عَلَى مَنْ لَزِمَهُ الْحَجُّ فَلَمْ يَحُجَّ وَمَاتَ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ أَدَائِهِ سَقَطَ عَنْهُ الْفَرْضُ

Artinya, “Para ulama sepakat bahwa orang yang sudah berkewajiban haji, lalu belum melakukannya dan mati sebelum berkemungkinan melakukannya, maka kewajiban haji itu gugur darinya,” (Lihat Abdul Wahhab As-Sya’rani, Al-Mizanul Kubra, [Singapura-Jeddah, Al-Haramain: tanpa catatan tahun], juz II, halaman 29).

Dari keterangan ini, kita mendapat kejelasan bahwa mereka yang sedang mengalami masa antrean daftar tunggu lalu wafat sebelum haji tidak berdosa. Kita berdoa semoga Allah menghitung niat mulia mereka yang wafat sebelum melaksanakan haji.

Demikian jawaban singkat yang dapat kami kemukakan. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kami selalu terbuka untuk menerima saran dan kritik dari para pembaca.

Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,
Wassalamu ’alaikum wr. wb.



(Alhafiz Kurniawan)