IMG-LOGO
Syariah

Kekerasan Seksual dalam Fiqih (2): Definisi Pelecehan Seksual

Rabu 6 Maret 2019 22:0 WIB
Kekerasan Seksual dalam Fiqih (2): Definisi Pelecehan Seksual
Untuk menetapkan status hukum bagi pelaku dan korban kekerasan seksual, penting artinya kita memahami definisi kekerasan itu sendiri. Sebuah tindakan disebut sebagai kekerasan pada dasarnya adalah karena dalam tindakan tersebut menyimpan makna aniaya (dhalim). Jika diksi “kekerasan” ini kita lekatkan pada “seksual” sehingga membentuk frasa “kekerasan seksual”, maka yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah semua tindakan yang mengandung “unsur aniaya” yang berorientasi pada kasus seksual. Tentu definisi ini masih tergolong prematur khususnya bila dikaitkan dengan syariat, sebab memerlukan banyak perincian dan penjelasan. 

Penting memahami frasa “unsur aniaya” untuk membedakannya dengan “kasus perzinaan”, karena dalam setiap kekerasaan seksual terdapat unsur perzinaan. Namun, tidak dengan kasus perzinaan, yang mana kadang tidak masuk dalam bagian definisi kekerasan itu sendiri. Setiap perbuatan aniaya, terlekat substansi makna pemaksaan (ikrah). Kita ambil contoh misalnya kasus pemerkosaan. 

Pemerkosaan merupakan tindakan yang dhalim (aniaya). Kezaliman itu disebabkan adanya unsur pemaksaan (ikrah) untuk melakukan hubungan persenggamaan terhadap orang lain sehingga menyebabkan luka fisik, berupa hilangnya kehormatan. Kasus ini akan sangat berbeda dengan kasus perselingkuhan, meskipun sama-sama berujung pada hubungan persenggamaan antara dua orang. Untuk kasus perselingkuhan, bagi “pelaku” persenggamaan dapat dikategorikan sebagai pelaku zina. Namun, kasusnya berbeda dengan korban selaku penderita, ia tidak bisa dimasukkan sebagai pelaku zina, sebab persenggamaan itu ada disebabkan karena adanya unsur paksaan tersebut. Korban dalam hal ini merupakan orang yang dipaksa (mukrah). 

Demikian juga dengan kasus persenggamaan dengan sesama jenis, yang mana dalam hal ini bisa dikategorikan dalam dua kelompok. Awalnya, ia bisa dikategorikan sebagai kekerasan, namun di sisi lain, tindakan ini juga bisa dikategorikan sebagai bukan kekerasan. Titik beda antara kekerasan dan tidaknya, bergantung pada ada atau tidaknya unsur ikrah (pemaksaan) yang merupakan bagian dari tindakan aniaya (dhalim). Apabila keduanya sama-sama kedapatan unsur “menikmati tindakan” sehingga tidak ada “pelaku” dan “penderita” – karena keduanya sama-sama lebur sebagai pelaku, maka kasus persenggamaan sejenis tidak bisa dikategorikan sebagai kekerasan, melainkan ia masuk kategori perzinaan. 

Jika mencermati pada keberadaan unsur ikrah dan aniaya, maka pada hakikatnya kasus kekerasan seksual dalam syariat ini juga mencakup kasus pelecehan seksual. Hal ini sebagaimana tercermin di dalam Al-Qur’an Surat Al-Isra: 32, Allah SWT berfirman: 

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ  إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra: 32)

Di dalam ayat ini, Allah SWT melarang seorang hamba melakukan perbuatan mendekati zina. Tindakan mendekati zina ini digambarkan sebagai tindakan: 1) fâhisyah (tabu) dan 2) seburuk-buruknya jalan. Contoh dari perbuatan fâkhisyah (tabu) ini misalnya adalah pandangan yang bernuansa menelanjangi terhadap lawan jenis atau sesama jenisnya, baik sendirian atau di depan umum sehingga berujung pada upaya menghilangkan kehormatan seseorang. Itulah sebabnya, syariat memerintahkan menahan pandangan bagi muslimin dan muslimat serta perintah menutup aurat. Allah SWT berfirman di dalam QS. Al-Nûr: 30:

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat". (QS An-Nur ayat 30)

Substansi dari ayat ini adalah perintah menahan pandangan, menjaga farji dan menjaga aurat yang merupakan pintu masuk bagi pelecehan seksual. Hal ini sebagaimana tercermin dari penafsiran yang disampaikan oleh Al-Thabary dalam kitab tafsir Jâmi’u al-Bayân li Ayi al-Qurân: 353: 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد  ﷺم: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ) بالله وبك يا محمد (يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ) يقول: يكفوا من نظرهم إلى ما يشتهون النظر إليه، مما قد نهاهم الله عن النظر إليه ( وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ) أن يراها من لا يحلّ له رؤيتها، بلبس ما يسترها عن أبصارهم (ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ) ـ

Artinya: “Allah SWT mengingatkan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW: (Katakan kepada kaum mukmin), Demi Allah dan Demi Kamu, wahai Muhammad agar (menahan matanya), yakni menahan diri dari memandang sesuatu yang mengundang selera mata namun dilarang oleh Allah SWT dari memandangnya, (dan menjaga farjinya) dari diperlihatkan kepada orang yang tidak halal baginya melihat, menutup anggota tubuh dari pandangan mereka. (Demikian itu merupakan yang paling bersih buat mereka).” (Ibn Jarir al-Thabary, Jâmi’u al-Bayân li Ayi al-Qur’ân, Beirut: Dar al-Ma’rifah, tt.: 353)

Namun, tidak semua pandangan ke lawan jenis juga bisa dikategorikan sebagai bentuk pelecehan seksual. Sebagaimana ini tercermin dari QS. Al-Nûr: 31, Allah SWT berfirman: 

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Dan katakanlah kepada wanita beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara mereka, atau putera-putera saudara laki mereka, atau putera saudara-saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan –pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” (QS An-Nur ayat 31)

Berdasarkan ayat ini, ada beberapa pihak yang diperbolehkan memandang hal-hal yang sejatinya adalah tabu (fâhisyah) bila dilakukan oleh orang lain yang tidak masuk dalam rumpun pihak sebagaimana disebutkan dalam teks ayat. 

Namun, karena juga tidak menutup kemungkinan adanya pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya dalam kondisi normal adalah boleh memandangnya, maka diperlukan batasan syar’i dalam hal ini. Contoh kasus ini misalnya adalah pandangan ayah terhadap anak perempuannya yang sudah dewasa, meraba atau mencium bagian organ vital dan sejenisnya. Sampai di sini, maka batasan syar’i itu diperlukan terkait dengan pelecehan dan kekerasan seksual. 

Untuk mengetahui batasan syar’i suatu kasus disebut sebagai telah melakukan pelecehan dan kekerasan seksual atau tidak, maka kita cermati firman Allah SWT dalam QS. Al-Mukminun: 5-7.

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىَٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فمن ابتغي ورآء ذلك فأولئك هم العادون

Artinya: “Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari dibalik itu, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas.”

Di dalam Tafsir Al-Qurthuby, halaman 342 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan ابتغي di dalam ayat ini adalah:

ـ (ابتغى) أي من طلب سوى الأزواج والولائد المملوكة له 

Artinya: “Ibtagha adalah orang yang mencari pelampiasan hajat seksual pada selain istri dan budak perempuan yang dimilikinya.” (Ibn Jarir al-Thabary, Jâmi’u al-Bayân li Ayi al-Qur’ân, Beirut: Dar al-Ma’rifah, tt.: 342)

Sementara itu yang dimaksud dengan العادون adalah:

 فأولئك هم العادون أي المجاوزون الحد ؛ من عدا أي جاوز الحد وجازه 

Artinya: “Mereka adalah orang-orang yang al-âdûn, yaitu orang yang melampaui batas yang diperbolehkan.” (Ibn Jarir al-Thabary, Jâmi’u al-Bayân li Ayi al-Qur’ân, Beirut: Dar al-Ma’rifah, tt.: 342)

Sebagai kesimpulan dari bahasan ini, adalah bahwa pada dasarnya yang dimaksud kekerasan seksual adalah karena keberadaan substansi ikrah (pemaksaan) dan berlaku aniaya (dhalim) terhadap korban kekerasan. Pelaku kekerasan disebut sebagai orang yang memaksa (mukrih), sementara korban yang dipaksa disebut sebagai mukrah. Karena keberadaan unsur aniayanya, maka korban kekerasan juga bisa disebut sebagai madhlûm (orang yang dianiaya). Untuk orang yang memaksa, dia bisa masuk ke dalam kategori pezina (zâni) namun tidak bagi korbannya. 

Dengan tidak menutup kemungkinan bahwa pelaku pemaksa adalah dari kalangan orang yang sebenarnya halal bagi korban, maka kita tarik makna dari pada pelecehan dan kekerasan seksual dalam syariat adalah “segala tindakan yang melampaui batas syariat yang dilakukan terhadap: (1) orang yang menjadi hak dan tanggung dari pelaku, atau tindakan perzinaan dengan orang lain yang disertai adanya ancaman, atau persetubuhan yang dilakukan tidak pada Miss V-nya dengan dasar paksaan. Wallâhu a’lam.


Ustadz Muhammad Syamsudin, Ketua Tim Perumus BM Qanuniyah Munas NU 2019 dan Pengasuh PP Hasan Jufri Putri, P. Bawean, Jatim

Tags:
Rabu 6 Maret 2019 21:0 WIB
Kekerasan Seksual dalam Fiqih (1): Apa itu Kekerasan?
Kekerasan Seksual dalam Fiqih (1): Apa itu Kekerasan?
Ilustrasi (via Pinterest)
Kekerasan yang disertai fisik dalam kamus bahasa Inggris sering diterjemahkan sebagai violence. Kekerasan yang berbasis sosial sering memakai istilah social harrashment. Kadang kekerasan sering juga diawali dengan sebuah tindakan pelecehan. Pelecehan ini sering disematkan dalam istilah abusement. Itulah sebabnya, maka kekerasan yang berbasis seksual, sering diperkenalkan dalam literatur Inggis sebagai sexual abusement. Namun, tidak jarang pula bahwa yang dinamakan kekerasan adalah senantiasa diawali oleh tindakan pemaksaan (ikrah).

Yang menjadi pokok persoalan adalah ketika tindakan ini dihadapkan pada sejumlah teks nash syariat. Misalnya, keberadaan wali mujbir, yaitu wali yang bisa memaksa seorang anak perempuan untuk menikah dengan calon yang sudah ditentukan oleh kedua orang tuanya. Apakah tindakan wali mujbir ini masuk kategori kekerasan? Belum lagi tindakan suami yang memaksa istri untuk melakukan persetubuhan di kala istri sedang payah. Apakah tindakan suami juga bisa masuk dalam kategori kekerasan? Bagaimanapun juga, konsep wali mujbir adalah diakui dalam teks fiqih empat mazhab. Demikian pula dengan hak suami terhadap istrinya, keduanya juga diakui dalam teks nash syariat. 

Jadi, yang diperlukan di sini sekarang adalah mencari definisi dari kekerasan itu sendiri sehingga tidak bertentangan dengan agama dan sekaligus bisa diterima secara universal dan diberlakukan sebagai bentuk legislasi bagi Indonesia. Apalagi, Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila khususnya Sila Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa dan UUD Republik Indonesia 1945, Pasal 29 ayat 1 dan 2 bahwa negara menjamin pelaksanaan ajaran agama bagi masyarakat pemeluknya, mau tidak mau harus terikat pada perlindungan hak beragama dan pengamalan ajaran agama bagi warganya. 

Untuk mengetahui definisi kekerasan dalam syariat, mari kita tinjau beberapa nash berikut! Pertama, Rasulullah SAW bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Abû Tsa’labah:

عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه، عن النبي  ﷺم قال: (إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدوداً فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها) حديث حسن رواه الدارقطني وغيره 

Artinya: “Sesungguhnya Allah telah menetapkan faraidl (kewajiban-kewajiban), maka jangan sia-siakan! Allah juga telah menetapkan batasan-batasan, maka jangan melampauinya! Allah telah haramkan suatu perkara, maka jangan melanggarnya! Dan Allah telah mendiamkan perkara lainnya sebagai rahmat bagi kalian dan bukan karena lupa, maka jangan mengorek-ngoreknya!” (HR Al-Dâraquthny dan lainnya) 

Secara umum, berdasar hadits di atas, Nabi SAW mengecam tindakan yang melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh syariat. Bunyi pesan ini sesuai dengan firman Allah SWT yang menyatakan bahwa : 

قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله مالا تعلمون

Artinya: “Katakan (Muhammad), sesungguhnya Tuhanku mengharamkan perbuatan fâhisyah baik lahir maupun batin, serta tindakan yang berada diluar batas tanpa hak, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan hujjah atasnya, serta berbicara sesuatu yang tidak kamu ketahui dengan mengatasnamakan Allah.” (QS. Al-A’raf: 33)

Inti dari kedua teks nash di atas adalah bahwa umat Islam dilarang melakukan perkara yang melampaui batas kewenangan yang diperbolehkan oleh syara’. Dengan demikian berlaku qaidah bahwa: 

الأصل في المعاملة الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمها

Artinya: “Dalil asal muamalah adalah menunjukkan makna kebolehan kecuali disertai adanya dalil yang menunjukkan makna keharamannya”

Di dalam hadits yang lain, Rasûlullah SAW menjelaskan bahwa setiap individu muslim memiliki hak dan tanggung jawab yang harus dijaga. Hal ini sebagaimana tertuang dalam sebuah hadits: 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله  ﷺم يقول كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته والأمام راع ومسئول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسئول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعيته فكلكم راع ومسئول عن رعيته. متفق عليه

Artinya: “Dari Ibn ‘Umar ra. Dia berkata: saya mendengar Rasûlullâh saw. Bersabda: setiap diri kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggunganjawaban tentang kepemimpinannya, seoarang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang rakyatnya, seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya, seorang perempuan adalah penjaga dalam rumah tangga suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas penjagaannya, dan seorang pembantu adalah penjaga terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepenjagaannya itu. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya itu.” (HR. Bukhari-Muslim)

Dalam hadits di atas, dijelaskan mengenai pembagian tugas individu yang diakui oleh syariat. Tugas ini merupakan amanah yang harus dilaksanakan. Seorang yang menjalankan amanah, berhak atas sarana mewujudkan amanah tersebut. Misalnya, amanah dalam melakukan pendidikan. Dalam hal ini sebagaimana tertuang dalam hadits Rasulullah SAW, bahwa:

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله  ﷺم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع حديث حسن رواه أبو داود بإسناد حسن

Artinya: Dari ‘Amr ibn syua’ib dari bapaknya dari kakekknya, beliau bersabda: Bersabda Rasûlullâh saw. Perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan shalât ketika sudah berumur tujuh tahun dan pukullah mereka apabila meninggalkan shalât ketika sudah berumur sepuluh tahun. Dan pisahkanlah tempat tidur mereka (yang laki-laki dan perempuan). (HR. Abû Dâwud dengan sanad yang baik)

Pemukulan terukur yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak untuk perkara yang baik dan dalam rangka mendidik (ta’dib) tidak masuk kategori melampaui batas, karena ada syariat yang menggariskannya. Untuk itu tindakan pemukulan ini tidak masuk kategori kekerasan.

Dalam lingkup rumah tangga, ketika ditemui adanya tindakan nusyuz (durhaka) dari istri, ternyata juga ada sebuah nash yang membenarkan tindakan pemukulan yang dilakukan oleh suami kepada suaminya dalam rangka mendidik. Sebagaimana hal ini disampaikan dalam sabda Rasulullah SAW:

عن عمرو ابن الاحوص انه سمع رسول الله  ﷺم يقول : ... الى ان قال : فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن اطعنكم فلا تجعلوا عليهن سبيلا ..... رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح 

Dari ‘Amr ibn al- Ahwash, ia mendengar Rasûlullâh saw., bersabda…: Apabila ia (istri) tersebut nusyûz maka tinggalkanlah di tempat tidur dan pukullah dengan pukulan yang tidak melukai, apabila ia sudah taat kepada kalian, maka janganlah kalian mencari jalan untuk aniaya kepadanya. (HR.al-Turmudzî)

Menurut hadits di atas, bentuk ta’dib (pendidikan) suami terhadap istri tidak serta merta dilakukan melalui pemukulan. Ada jenjang-jenjang yang harus dilakukan, antara lain pisah ranjang selama selang beberapa waktu, dan apabila masih ada tindakan pembangkangan maka diperbolehkan untuk memukul namun dengan pemukulan yang tidak melukai. 

Sampai di sini dapat disimpulkan bahwa, sebenarnya syariat Islam mengajarkan beberapa hal terkait dengan tugas pokok dan fungsi individu mukallaf, sebagai berikut: 

1. Syariat mengajarkan bahwa dalam perjalanan hidup, antara individu satu dengan individu yang lain saling membutuhkan. Untuk itu setiap individu mukallaf dibebani oleh sebuah amanah dan tanggung jawab

2. Adanya amanah dan tanggung jawab itu mendorong pada adanya batasan-batasan yang diperbolehkan untuk melakukan tindakan demi keterlaksanaan amanah

3. Selama tindakan yang diambil dalam rangka menjalankan amanah tidak keluar dari batas-batas yang diperbolehkan oleh syariat, maka tindakan tersebut masih dalam batas kewajaran. 

4. Syariat mencela tindakan yang berada di luar batas kewajaran (melampaui batas kewenangan syariat)

Berdasarkan beberapa batasan di atas, jika kita tarik dalam upaya mendefinisikan kekerasan, maka yang dimaksud dengan “kekerasan” dalam Islam adalah suatu unsur tindakan yang bersifat melukai baik secara fisik, psikis maupun mental, yang dilakukan oleh pihak/pelaku (dhâlim) yang tidak memiliki hak dan kewajiban serta tanggung jawab terhadap korban (al-madhlûm) sehingga berujung pada perbuatan dhâlim/aniaya dan melanggar batas ketentuan syariat.


Ustadz Muhammad Syamsudin, Ketua Tim Perumus BM Qanuniyah Munas NU 2019 dan Pengasuh PP Hasan Jufri Putri, P. Bawean, Jatim

Sabtu 2 Maret 2019 20:0 WIB
Hukum Makan Bekicot
Hukum Makan Bekicot
Ilustrasi (via grami.me)
Bekicot merupakan salah satu hewan yang biasa ditemukan di tempat-tempat yang lembab dengan ciri khas memiliki tempurung yang berfungsi untuk melindungi dirinya. Tempurung bekicot ini selalu menyertainya di mana pun hewan ini berjalan, seperti halnya yang juga terjadi pada siput dan kura-kura.

Akhir-akhir ini ramai terjadi di masyarakat penjualan daging bekicot. Umumnya hewan ini dimasak dalam bentuk sate, sehingga lebih dikenal dengan nama “sate bekicot”. Masyarakat awam merespon fenomena tersebut dengan sikap yang beda-beda. Ada yang membeli dan mengonsumsinya, tanpa peduli apakah hewan bekicot ini halal atau tidak, ada pula yang memilih untuk tidak membeli karena belum tahu status kehalalan hewan bekicot, bahkan ada pula yang menganggap bahwa “sate bekicot” merupakan salah satu objek mata pencaharian tersendiri yang dapat mencukupi keberlangsungan hidupnya dan keluarganya.

Sebenarnya, halal atau haramkah mengonsumsi bekicot menurut hukum Islam?

Bekicot dalam istilah Arab biasa dikenal dengan nama halzun. Hewan ini oleh para ulama dikategorikan sebagai hewan yang menjijikkan (mustakhbas), sehingga termasuk hewan yang tidak halal alias haram. Hal demikian seperti yang dijelaskan dalam kitab Hayat al-Hayawan al-Kubra:

الحلزون: عود في جوف أنبوبة حجرية يوجد في سواحل البحار وشطوط الأنهار. وهذه الدودة تخرج بنصف بدنها من جوف تلك الأنبوبة الصدفية، وتمشي يمنة ويسرة تطلب مادة تغتذي بها فإذا أحست بلين ورطوبة انبسطت إليها، وإذا أحست بخشونة أو صلابة انقبضت وغاصت في جوف الأنبوبة الصدفية، حذراً من المؤذي لجسمها، وإذا انسابت جرت بيتها معها.
وحكمه: التحريم لاستخباثه. وقد قال الرافعي في السرطان أنه يحرم لما فيه من الضرر لأنه داخل في عموم تحريم الصدف. وسيأتي الكلام عليه في باب السين المهملة

Halzun membiasakan hidup di dalam tempurung yang keras. Hewan ini dapat ditemukan di pinggir lautan dan di tepi sungai. Hewan ini mengeluarkan sebagian badannya dari dalam tempurung kerangnya, lalu berjalan ke kanan dan kiri untuk mencari benda yang dapat ia makan. Ketika dia merasa berada di tempat yang lembut dan basah maka ia akan membeberkan diri pada tempat itu. Dan ketika dia merasa berada di tempat kasar dan kering maka dia akan mengurung dan masuk kedalam tempurung kerang tersebut karena khawatir dari sesuatu yang menyakiti tubuhnya. Ketika dia berjalan maka rumahnya juga bersamanya. 

Hukum mengonsumsi hewan ini adalah haram, karena hewan ini dianggap hewan yang menjijikkan (menurut orang Arab).” (Syekh Kamaluddin ad-Damiri, Hayat al-Hayawan al-Kubra, juz 1, hal. 234)

Berdasarkan referensi di atas, maka mengonsumsi hewan bekicot adalah hal yang diharamkan sebab bekicot tergolong hewan yang menjijikkan menurut pandangan orang Arab. Sehingga meskipun sebagian orang ada yang menganggap bekicot sebagai hewan yang normal untuk dikonsumsi dan dianggap tidak menjijikkan, maka penilaiannya sama sekali tidak mempengaruhi terhadap keharaman mengonsumsi hewan bekicot secara umum.

Ketika hewan tersebut diharamkan, maka hukum menjual sate bekicot, seperti halnya yang biasa terjadi di masyarakat juga merupakan hal yang diharamkan, sebab akan mengantarkan orang lain untuk melakukan keharaman (i’anah alal maksiat), berupa mengonsumsi hewan yang haram dimakan.

Pendapat di atas merupakan pandangan dalam mazhab Syafi’i, seperti halnya yang dianut oleh mayoritas Muslim di Indonesia. Sedangkan ketika menelisik status daging bekicot dengan berpijak pada mazhab lain, rupanya masih terdapat ulama yang berpandangan bahwa bekicot bukanlah hal yang diharamkan, misalnya seperti dalam pendapat Imam Malik seperti yang dikutip dalam kitab al-Mudawwanah al-Kubra:

ولقد سئل مالك عن شئ يكون في المغرب يقال له الحلزون يكون في الصحارى يتعلق بالشجر أيؤكل قال أراه مثل الجراد ما أخذ منه حيا فسلق أو شوي فلا أرى باكله بأسا وما وجد منه ميتا فلا يؤكل

“Imam Malik pernah ditanya tentang hewan yang ditemukan di tanah Maghrib (Maroko) biasa disebut dengan halzun. Hewan ini biasa berada di hutan belantara dan bergantungan pada pepohonan. Apakah hewan ini dapat dimakan? Beliau menjawab, ‘Aku berpandangan hewan tersebut seperti jarad (belalang) jika diambil dalam keadaan hidup lalu diseduh atau dimasak, sehingga menurutku mengonsumsi hewan tersebut tidak masalah. Sedangkan ketika ditemukan dalam keadaan mati, maka tidak boleh di makan’.” (Imam Sahnun bin Said at-Tanukhi, al-Mudawwanah al-Kubra, juz 3, hal. 111)

Namun meski begitu, baiknya bagi kita agar tetap berpijak pada pendapat mazhab Syafi’i seperti yang dianut oleh umumnya Muslim di Indonesia. Sebab dengan tidak mengonsumsi bekicot berarti seseorang konsisten dalam mengamalkan ajaran mazhabnya (mazhab Syafi’i) sekaligus sudah menjalankan husnul khuluq, yaitu adaptif terhadap masyarakat sekitar yang juga berpandangan bahwa bekicot itu haram—sehingga masyarakat tidak memberikan nilai buruk pada dirinya.

Pendapat ulama yang memperbolehkan mengonsumsi bekicot baiknya ditempatkan dalam tataran yang sesuai, misalnya ketika dalam keadaan terpaksa seperti tidak ada makanan lain selain hewan bekicot. Dalam keadaan mendesak tersebut ia dapat berpijak pada pendapat dalam mazhab Maliki seperti yang dijelaskan di atas. Wallahu a’lam.


Ustadz Ali Zainal Abidin, pengajar di Pondok Pesantren Kaliwining Rambipuji Jember 

Selasa 19 Februari 2019 17:45 WIB
Hasil Lengkap Munas NU soal Distribusi Lahan (2)
Hasil Lengkap Munas NU soal Distribusi Lahan (2)
Ilustrasi (via economist.com)
Nahdlatul Ulama memiliki perhatian besar soal keadilan dalam kepemilikan dan pengelolaan lahan. Hal tersebut di antaranya ditunjukkan dalam diskusinya yang serius tentang masalah ini dalam Musyawarah Alim Ulama dan Konferensi Nahdlatul Ulama di Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada 23-25 November 2017. Secara khusus, isu distribusi lahan diangkat dalam dua forum utama, Komisi Bahtsul Masail Qanuniyah dan Komisi Bahtsul Masail Maudluiyah Maudluiyah.

Sebelumnya, telah diunggah hasil lengkap keputusan Bahtsul Masail Qanuniyah tentang “Distribusi Lahan untuk Kesejahteraan Rakyat”. Berikut ini adalah hasil lengkap keputusan Bahtsul Masail Maudluiyah yang fokus pada isu tematik dan penjelasan konseptual.

Baca: 
• Hasil Lengkap Munas NU soal Distribusi Lahan (1)
Penguasaan Lahan dan Bagi-bagi Sertifikat Tanah di Masa Abu Yusuf al-Kufi
======

Dalam sejarah peradaban manusia tanah atau lahan mempunyai arti strategis bagi kehidupan manusia di muka bumi ini, dan hampir seluruh sektor kehidupan manusia tergantung dan bersumber pada tanah baik sebagai lahan pertanian, tempat pemukiman, tempat usaha, tempat peribadatan, sarana perhubungan maupun lain sebagainya. Pasalnya tanah itu merupakan wasilah untuk pemenuhan hak-hak asasi manusia. 

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى

“(Tuhan) yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan menjadikan jalan-jalan di atas bagimu, dan yang menurunkan air (hujan) dari langit. Kemudian Kami tumbuhkan dengan (air hujan itu) berjenis-jenis aneka macam tumbuhan”. (QS. Thaha [20]: 20)

اَلْبَحْثُ الثَّالِثُ : اَلْمُرَادُ مِنْ كَوْنِ الْأَرْضِ مَهْداً أَنَّهُ تَعَالَى جَعَلَهَا بِحَيْثُ يَتَصَرَّفُ الْعِبَادُ وَغَيْرُهُمْ عَلَيْهَا بِالْقُعُودِ وَالْقِيَامِ وَالنَّوْمِ وَالزِّرَاعَةِ وَجَمِيعِ وُجُوهِ الْمَنَافِعِ 

“Pembahasan Ketiga: ‘Bahwa yang dimaksud dengan keberadan bumi sebagai hamparan yang telah Allah ciptakan adalah sekiranya manusia dan makhluk lainya dapat beraktifitas dengan duduk, berdiri, tidur, bercocok tanam, dan melakukan semua hal yang bermanfaat” (Fakhruddin ar-Razi, Mafatih al-Ghaib, Bairut-Dar al-Fikr, cet ke-1, 1401 H/1980 M, juz, XXII, h. 68)

Di samping itu lahan juga merupakan bagian integral suatu negara karenanya sudah sepatutnya jika negara menguasainya. Penguasaan dalam konteks ini salah satunya adalah pemberian kewenangan kepada negara untuk menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persedian dan pemeliharaan lahan, secara adil demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Inilah salah amanat suci yang harus diwujudkan oleh negara sebagai representasi perwakilan rakyat. 

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan imam (negara) kepada rakyatnya mesti mengacu kepada kemaslahatan” (Jalaluddin as-Suyuthi, al-Asybah wa an-Nazha`ir, Bairut-Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1403, h. 121)

وَوَلِىُّ الْأَمْرِ مَأْمُورٌ بِمُرَاعَاتِ الْمَصْلَحَةِ

“Penguasa (negara) diperintahkan untuk membuat kebijakan yang selalu mengacu kepada kemaslahatan.” (Jalaluddin as-Suyuthi, al-Asybah wa an-Nazha`ir, Bairut-Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1403, h. 121)

Sejarah juga telah menunjukkan kepada kita bahwa kebutuhan masyarakat terhadap lahan dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan pesatnya pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi, usaha untuk mengingkatkan kehidupan, dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang meniscayakan penggunaan lahan untuk memenuhi kebutuhan dan sarana-sarananya.

Untuk mengatasi kebutuhan lahan yang semakin meningkat dan beragam itu negara bisa mengambil kebijakan untuk mengalokasikan penggunaan lahan sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat atau mendistribusikan lahan-lahan milik negara kepada masyarakat sesuai dengan prinsip keadilan.

Distribusi lahan oleh negara  dalam khazanah fiqih Islam dikenal dengan istilah iqtha’, yaitu kebijakan negara untuk memberikan sesuatu dari harta Allah kepada pihak yang memang layak untuk menerimanya, dan umumnya adalah pemberian lahan (iqtha’ al-ardl).

وَهُوَ تَسْوِيغُ الْإِمَامِ شَيْئًا مِنْ مَالِ اللهِ لِمَنْ يَرَاهُ أَهْلًا لِذَلِكَ وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ فِي إِقْطَاعِ الْأَرْضِ وَهُوَ أَنْ يُخْرِجَ مِنْهَا شَيْئًا لَهُ يَحُوزُهُ

“Iqtha` adalah pemberian sesuatu dari harta Allah oleh imam (negara) kepada orang yang dianggap layak untuk menerimanya, dan umumnya diberlakukan dalam konteks distribusi lahan yaitu mengeluarkan sebagian tanah yang dikuasainya dan (memberikannya, pent) kepada pihak yang dianggap layak ” (Badruddin al-‘Aini, ‘Umdah al-Qari, Bairut-Dar al-Fikr, cet ke-1, 1421 H/2001, juz, XV, h. 119)

Dalam konteks iqtha’ al-ardl atau distribusi lahan ada dua pendekatan yang bisa ditempuh oleh negara. Pertama memberikan hak kepemilikan sebagian lahan yang kuasai negara kepada pihak yang dianggap layak kemudian ia mengelolalnya. Kedua, dengan memberikan hak kelola lahan saja selama jangka waktu tertentu. Dengan demikian secara umum bisa dikatakan bahwa distribusi lahan itu bisa berbentuk hak kepemilikan (iqtha’ tamlik) dan hak guna (iqtha’ ghairu tamlik).

إِمَّا أَنْ يُمَلِّكَهُ إِيَّاهُ فَيَعْمُرُهُ أَوْ يَجْعَلَ لَهُ عَلَيْهِ مُدَّةً وَالْإِقْطَاعُ قَدْ يَكُونُ تَمْلِيكًا وَغَيْرَ تَمْلِيكٍ

“Caranya adalah bisa dengan memberikan hak kepemilikan kepadanya (pihak yang dianggap layak menerimanya) kemudia ia mengelola lahan tersebut atau bisa juga menetapkan hak kelola lahan tersebut kepadanya selama jangka waktu tertentu. Dan iqtha’ itu bisa berbentuk hak kepemilikan (iqtha’ tamlik) dan bisa juga hak guna (iqtha’ ghairi tamlik).” (Badruddin al-‘Aini, ‘Umdah al-Qari, Bairut-Dar al-Fikr, cet ke-1, 1421 H/2001, juz, XV, h. 119)

Pemberian luas lahan diberikan dengan mempertimbangakan kemampuan pengelola, dan rasa keadilan. Sebab, jika diberikan melebihi dari batas kemampuannya maka akan berakibat mengurangi apa semestinya menjadi hak pihak lain atau ketimpangan ekonomi sehingga akan menimbulkan mudarat.

 وَلَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُقْطِعَ مِنَ الْمَوَاتِ إِلَّا مَا قَدَرَ الْمُقْطَعُ عَلَى إِحْيَائِهِ؛ لِأَنَّ فِي إِقْطَاعِهِ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا الْقَدْرِ تَضْيِيقاً عَلَى النَّاسِ فِي حَقٍّ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمْ ، مِمَّا لَا فَائِدَةَ فِيهِ،فَيَدْخُل بِهِ الضَّرَرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ

“Wajib bagi imam untuk mendistribusikan tanah terlantar sesuai dengan kemampuan pihak penerima dalam mengelolanya. Sebab, pemberian lahan yang melebihi batas kemampuannya yang dapat berakibat mempersempit pihak lain untuk memperoleh apa yang menjadi hak bersama di antara mereka termasuk hal yang tak berguna sehingga menyebabkan mudarat bagi kaum muslimin.” (Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Bairut-Dar al-Fikr, cet ke-12, juz, VI, h. 430) 

Padahal Islam adalah agama yang anti ketimpangan termasuk di dalamnya adalah ketimpangan ekonomi. Sikap anti ketimpangan ini merupakan cerminan dari hifzh an-nafs dan hifzh al-mal yang merupakan bagian dari maqashid asy-syari’ah. Sebab, salah satu bagian dari hifzh an-nafs adalah hidup yang layak, sedangkan salah satu bagian dari pada hifzh al-mal adalah keseimbangan ekonomi (at-tawazun al-iqtishadi). 

Sikap anti ketimpangan juga ditunjukan oleh Islam melalui beberapa ajaran ditawarkan, di antaranya zakat, infak dan sedekah. Di samping itu juga diperlukan intrevensi yang kuat dari dari negara untuk menciptakan keseimbangan ekonomi melalui pendekatan preventif dan kuratif. 

Perhatian terhadap lingkungan sekitar juga tak kalah pentingnya. Dalam pandangan Nahdlatul Ulama sebagaimana ditetapkan dalam Muktamar NU Ke-29 di Cipasung 1994, lingkungan hidup merupakan karunia Allah SWT. dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan umat manusia. Kondisi lingkungan hidup bisa memberi pengaruh terhadap kondisi kehidupan umat manusia.

Kualitas lingkungan hidup juga sangat berpengaruh terhadap kualitas kehidupan umat manusia. Karena itu, tanggung jawab menjaga dan melestarikan lingkungan hidup menyatu dengan tanggung jawab manusia sebagai makhluk Allah yang bertugas memakmurkan bumi. Lingkungan hidup diciptakan Allah sebagai karunia bagi umat manusia dan mengandung maksud baik yang sangat besar. Sebagaimana firman Allah SWT:

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا 

“Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau jadikan semua (alam) ini” (QS. Ali Imran [3]: 191)

Oleh karenanya lahan yang telah diberikan negara kepada pihak penerimanya tidak boleh ditelantarakan oleh penerimananya. Batas penelantaran tersebut tergantung kebijakan negara. Jika kemudian lahan tersebut ditelantarakan maka negara bisa menarik kembali lahan tersebut dan diberikan kepada pihak lain yang membutuhkan (kelompok masyarakat lemah). Hal ini sebagaimana dikemukakan para ulama dari kalangan Madzhab Hanafi yang memberikan batasan toleransi penelantaran selama tiga tahun terhadap lahan yang dipagari (tahjir).

قَالَ أَصْحَابُنَا إِنَّهُ إِذَا حَجَّرَ أَرْضًا وَلَمْ يَعْمُرْهَا ثَلَاثَ سِنِينَ أَخَذَهَا الْإِمَامُ وَدَفَعَهَا إِلَى غَيْرِهِ لِأَنَّ التَّحْجِيرَ لَيْسَ بِإِحْيَاءٍ لِيَتَمَّلَكَهَا بِهِ لِأَنَّ الْإِحْيَاءَ هُوَ اَلْعِمَارَةُ وَالتَّحْجِيرُ لِلْإِعْلَامِ

“Para ulama dari kalangan Madzhab kami (Madzhab Hanafi) berpendapat bahwa sesungguhnya ketika seseorang memberikan garis batas (tahjir) lahan dan ia tidak mengelolanya selama tiga tahun maka imam bisa mengambilnya dan memberikannya kepada pihak lain. Sebab, tahjir (pengkaplingan lahan) bukanlan masuk kategori mengidupkan lahan agar dapat memilikinya. Karena menghidupkan lahan adalah mengelolanya, sedang pemagaran lahan adalah untuk sekedar pemberitahuan (i’lam)” (Badruddin al-‘Aini, ‘Umdah al-Qari, Bairut-Dar al-Fikr, cet ke-1, 1421 H/2001, juz, XV)

Demikian juga negara berkewajiban untuk mengevaluasi kebijakan distribusi lahan. Apabila ada pihak yang menerima distribusi lahan tersebut secara berlebihan sehingga mengakibatkan adanya penelantaran sebagian lahan maka negara harus meminta pihak tersebut untuk mengembalikan lahan yang ditelantrakan. Hal ini sebagaimana kebijakan yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khathab RA terhadap lahan Bilal Al-Muzani.

عَنِ الْحَارِثِ بْنِ بِلَالِ اَلْمُزَنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَقْطَعَهُ اَلْعَقِيقَ أَجْمَعَ ، قَالَ : فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ قَالَ لِبِلَالٍ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُقْطِعْكَ لِتَحْجُرَهُ عَنِ النَّاسِ ، إِنَّمَا أَقْطَعَكَ لِتَعْمَلَ ، فَخُذْ مِنْهَا مَا قَدَرْتَ عَلَى عِمَارَتِهِ وَرُدَّ الْبَاقِي

“Dari al-Harits bin Bilal bin al-Harits al-Muzani dari bapaknya, bahwa Rasulullah saw pernah memberikan lembah (al-‘aqiq/dekat kota Madinah) seluruhnya. Dan ketika pada masa Sayyidina Umar RA ia berkata kepada Bilal RA: ‘Sesungguhnya Rasulullah saw tidak memberikan lembah tersebut untuk kamu pagari, tetapi beliau memberikannya kepadamu agar kamu mengelolanya. Karenanya, ambilah dari lembah tersebut sesuai kemampuanmu dalam mengelolalnya dan kembalikan sisanya.” (Ibnu ‘Asakir, Tarikhu Madinati Dimasyq, Bairut-Dar al-Fikr, 1995 M, juz, X, h. 426)

Demikian juga negara boleh menganulir kebijakan pemerintah sebelumnya yang telah memberikan lahan kepada para konglomerat dengan pertimbangan kemaslahatan, yaitu adanya ketimpangan dalam kepemilikan lahan.

Di satu sisi ada pihak-pihak tertentu (konglomerat dan pengusaha) yang memiliki jutaan hektar lahan, tetapi di sisi lain ada rakyat yang tidak memiliki lahan. Dalam realitasnya hal ini sudah terjadi sehingga dalam konteks ini negara boleh meminta kembali lahan-lahan dari mereka untuk diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan yaitu fuqara dan masakin.

أَلثَّالِثُ اُسْتُثْنَى مِنَ الْقَاعِدَةِ صُوَرٌ  اَلْأُولَى لِلْإِمَامِ اَلْحِمَي وَلَوْ أَرَادَ مَنْ بَعْدَهُ نَقْضَهُ فَلَهُ ذَلِكَ فِي الْأَصَحِّ لِأَنَّهُ لِلْمَصْلَحَةِ

“Yang ketiga, dikecualikan dari kaidah al-ijtihad la yunqadlu bi al-ijtihad (ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad lain) beberapa bentuk. Pertama, diperbolehkan bagi imam (negara) mengeluarkan kebijakan penetapan hima (kawasan lindung), dan apabila generasi setelahnya bermaksud membatalkan kebijakan tersebut maka boleh menurut pendapat yang lebih sahih (al-ashshah) dengan pertimbangan kemaslahatan.” (Jalaluddin as-Suyuthi, al-Asybah wa an-Nazha`ir, Bairut-Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1403, h. 104)

Namun tak bisa dipungkiri acapkali negara dalam menetapkan kebijakan pertanahan dipengaruhi kepentingan sekelompok masyarakat tertentu (para konglomerat dan pengusaha kelas kakap, asing-aseng) sehingga mengesampingkan kepentingan dan hak kelompok masyarakat ekonomi lemah dan miskin.

Untuk menghindari hal tersebut maka  masyarakat menjadi wajib diikutsertakan sebelum pengambilan keputusan. Di samping itu juga wajib seluruh komponen masyarakat bahu-membahu termasuk di dalamnya Jamh’iyyah Nadhlatul Ulama untuk melakukan kontrol dan pengawasan kepada negara agar tidak melenceng dari garis kebijakan yang ditetapkan.

وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ بَذْلُ النَّصِيحَةِ لْلْمُسْلِمِينَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: اَلدِّينُ اَلنَّصِيحَةِ قَالُوا لَهُ: لِمَنْ قَالَ: لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ. قَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِى شَرْحِ الْأَرْبَعِينَ: اَيْ بِإِرْشَادِهِمْ لِمَصَالِحِهِمْ فِى أَمْرٍ اُخْرَتِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ وِإِعَانَتِهِمْ عَلَيْهَا بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ وَسَتْرِ عَوْرَاتِهِمْ وَسَدِّ خَلَاتِهِمْ وَدْفْعِ الْمَضَارِ عَنْهُمْ وَجَلْبِ الْمَنَافِعِ لَهُمْ.

“Setiap orang mukallaf wajib memberikan nasihat kepada orang-orang muslim. Rasulullah SAW. Bersabda: ‘Agama adalah nasihat, para sahabat bertanya kepada Nabi, untuk siapa? Nabi menjawab: untuk Allah, Rasulnya, dan para imam orang muslimin dan awamnya’. Ibnu Hajar berkata dalam Syarh al-Arba`in: Yakni dengan menunjukkan mereka kepada kemaslahatan dunia dan akhira, membantu dengan perkataan, perbuatan, menututup aib mereka, menutupi pelbagai kekurangan, menghindarkan mudarat dan mendatangkan manfaat bagi mereka.” (Muhammad Salim bin Sa`id Babashil, Is`ad ar-Rafiq, Surabaya-Maktabah al-Hidayah, h. 6)

Berangkat dari penjelasan di atas di mana ketimpangan lahan itu sudah nyata dan terjadi, maka setidaknya ada empat jalan keluar yang bisa ditempuh oleh negara: 

a. Menarik kembali tanah yang didistribusikan oleh pemerintah secara berlebihan.

b. Menarik kembali tanah Hak Guna Usaha yang tidak manfaat atau dimanfaatkan tetapi tidak sebagaimana semestinya. 

c. Membatasi Hak Guna Usaha untuk pengusaha baik jumlah lahan maupun waktu pengelolaan dengan prinsip keadilan

d. Mendistribusikan tanah yang dikuasai negara untuk fuqara` dan I, baik dalam bentuk tamlik atau ghairu tamli dengan prinsip keadilan. 

Solusi

1. Salah satu dari maqashid syariah adalah hifdz an-nafs dan hifzh al-mal. salah satu bagian dari hifzh an-nafs adalah hidup yang layak, dan salah satu bagian dari pada hifzh al-mal adalah keseimbangan ekonomi (at-tawazun al-iqtishadi). Hal ini menunjukkan bahwa Islam itu adalah anti ketimpangan termasuk di dalamnya ketimpangan ekonomi. 

2. Ada beberapa hal yang ditawarkan oleh Islam untuk menangani ketimpangan, di antaranya zakat, infak dan sedekah. Negara memiliki tanggung jawab yang besar untuk menciptakan keseimbangan ekonomi melalui pendekatan preventif dan kuratif

3. Namun sekarang ketimpangan itu sudah nyata dan terjadi. Maka setidaknya ada empat jalan keluar yang bisa ditempuh: 

a. Menarik kembali tanah yang didistribusikan oleh pemerintah secara berlebihan.

b. Menarik kembali tanah Hak Guna Usaha yang tidak manfaatkan atau dimanfaat tetapi tidak sebagaimana semestinya. 

c. Membatasi Hak Guna Usaha untuk pengusaha baik jumlah lahan maupun waktu pengelolaan dengan prinsip keadilan

d. Mendistribusikan tanah yang dikuasi negara untuk fuqara` dan masakin, baik dalam bentuk tamlik atau ghairu tamlik dengan prinsip keadilan. 

Tim Perumus Bahtul Masail ad-Diniyyah al-Maudluiyyah

KH. Afifuddin Muhajir (Ketua)
KH. Abdul Moqsith Ghazali (Sekretaris)
KH. Subhan Ma’mun (Anggota)
KH. Abdul Ghafur Maimun (Anggota)
KH. Najib Bukhari (Anggota)
KH. Mahbub Ma’afi (Anggota)
KH. Mubibbul Aman (Anggota)
KH. Sofiyullah (Anggota)



(Red: Mahbib Khoiron)