IMG-LOGO
Trending Now:
Bahtsul Masail

Hukum Shalat dengan Sisa Tinta Pemilu

Kamis 4 April 2019 16:30 WIB
Share:
Hukum Shalat dengan Sisa Tinta Pemilu
(Foto: @tempo.co)
Assalamu alaikum wr. wb.
Redaksi bahtsul masail NU Online, mereka yang mendatangi TPS untuk mencoblos di hari pemilihan akan diminta oleh petugas KPPS mencelupkan jarinya di bak tinta pemilu yang disediakan. Tinta itu membekas sekian hari dan tidak hilang setelah dicuci. Lalu apakah shalat yang dilakukan dengan tinta pemilu di jari sekian hari itu tetap sah? Terima kasih. (Abdul Qadir/Jakarta Pusat).

Jawaban
Penanya yang budiman, semoga dirahmati Allah SWT. Pertama yang harus dipahami adalah bahwa kesucian di pakaian, badan, dan di tempat shalat merupakan syarat sah shalat atau ibadah lain yang mengharuskan kesucian seperti thawaf sehingga benda najis yang menempel pada ketiganya harus disucikan.

Sebelum sampai pada pertanyaan apakah sah shalat yang dilakukan dengan sisa warna tinta pemilu di jari, pertama yang harus dijawab adalah terkait kesucian tinta pemilu. Apakah tinta pemilu mengandung najis? Hal ini memerlukan kajian laboratorium lebih lanjut.

Jika uji laboratorium menyatakan bahwa tinta pemilu mengandung najis, maka kita diharuskan untuk menyucikannya semampu kita dengan menggunakan sabun, batu, atau zat pembersih lainnya. Jika warna tinta pemilu itu masih membekas di jari kita setelah dicuci, maka status jari kita yang terkena tinta pemilu adalah suci.

قوله (إن بقيت في الثوب أو بدن) أو نحوه (من بعد غسل له فاحكم بطهارته) للمشقة والحت والقرص سنة وقيل شرط فإن توقفت إزالته على أشنان ونحوه وجب كما جزم به القاضي والمتولي ونقله عنه النووي في المجموع وجزم به في تحقيقه وصححه  في تنقيحه

Artinya, “(Jika najis itu tersisa di pakaian, badan,) atau sejenisnya, (setelah dibasuh, maka hukumilah kesuciannya) karena sulit. Sedangkan tindakan menggosok dan mengorek bersifat sunah belaka, tetapi ada yang mengatakan bahwa keduanya syarat. Jika penghilangan najis bergantung pada potas [kalium karbonat atau garam abu] dan sejenisnya [seperti sabun, bensin, atau cairan tajam yang lain], maka wajib sebagaimana diyakini oleh Al-Qadhi dan Al-Mutawalli, serta dikutip oleh An-Nawawi dalam Al-Majemuk dan diyakininya di Tahqiq dan disahihkan olehnya di Tanqih,” (Lihat Syekh Syihabuddin Ar-Ramli, Fathul Jawad bi Syarhi Manzhumati Ibnil Imad, [Singapura-Jeddah-Indonesia, Al-Haramain: tanpa catatan tahun], halaman 64-65).

Sisa warna najis yang tersisa di pakaian atau di badan kita setelah diusahakan pembersihannya tidak menjadi masalah. Sisa najis berupa warna yang idealnya harus dibersihkan secara tuntas dimaafkan karena sulit menghilangkannya sekaligus atau uzur.

Kasus ini serupa dengan masalah sisa noda darah haid yang membekas di pakaian sebagaimana diulas Syekh Hasan Sulaiman An-Nuri dan Syekh Alawi Abbas Al-Maliki dalam Kitab Ibanatul Ahkam, Syarah Bulughul Maram. Keduanya mengatakan bahwa sisa noda darah haid pada pakaian yang telah dicuci ditoleransi secara syariat.

يعفى عما بقي من أثر اللون بعد الاجتهاد في الغسل بدليل (ولا يضرك أثره) الآتي في الحديث الذي بعده

Artinya, “Bekas warna (najis) yang tersisa pada pakaian dimaafkan setelah pakaian dicuci secara serius dengan dalil hadits selanjutnya yang berbunyi, ‘Bekasnya tidak masalah bagimu,’” (Lihat Syekh Hasan Sulaiman An-Nuri dan Syekh Alawi Abbas Al-Maliki, Ibanatul Ahkam, [Beirut, Darul Fikr: 1996 M/1416 H], cetakan pertama, juz I, halaman 54).

Ulama Mazhab Syafi’i memberikan catatan kriteria “sulit” dalam konteks penyucian najis dengan praktik pengorekan benda tersebut sebanyak tiga kali disertai dengan penyucian pendahuluan dengan alat pembersih semacam sabun atau pembersih lainnya.

Artinya, penyucian benda yang tercemar najis sebanyak tiga kali dengan tetap menyisakan warna najis merupakan sebuah ikhtiar yang memadai. Kalau pun setelah ikhtiar, warna najis masih tersisa, maka itu tidak masalah.

ضابط العسر قرصه ثلاث مرات مع الاستعانة المتقدمة فلو صبغ شيء بصبغ متنجس ثم غسل المصبوغ حتى صفت الغسالة ولم يبق إلا مجرد اللون حكم بطهارته

Artinya, “Kriteria sulit itu adalah tindakan mengorek sesuatu sebanyak tiga kali disertai dengan bantuan pendahuluan [seperti sabun atau pembersih lainnya]. Bila suatu benda dicelup dengan pewarna yang mengandung najis, lalu benda yang dicelup dengan pewarna tersebut dicuci hingga bersih basuhannya dan yang tersisa hanya warnanya, maka benda itu dihukumi suci,” (Lihat Syekh M Nawawi Banten, Nihayatuz Zein, [Bandung, Al-Maarif: tanpa catatan tahun], halaman 46).

Semua ketentuan ini dapat dilakukan bila tinta pemilu terbukti mengandung unsur najis. Tetapi bila uji laboratorium menyimpulkan bahwa tinta pemilu tidak mengandung najis, maka tentu saja tinta pemilu yang tersisa warnanya di jari tangan tidak mengharuskan kita untuk menyucikannya dengan ikhtiar-ikhitar sebagaimana di atas.

Bila uji laboratorium menyatakan bahwa tinta pemilu tidak mengandung najis, kita dapat langsung shalat yang cukup diawali dengan berwudhu seperti biasa.

Demikian jawaban singkat kami. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kami selalu terbuka dalam menerima kritik dan saran dari para pembaca.

Wallahul muwaffiq ila aqwathih thariq,
Wassalamu ’alaikum wr. wb.


(Alhafiz Kurniawan)
Share:
Senin 1 April 2019 21:15 WIB
Hukum Merusak atau Menghilangkan Atribut Kampanye Lawan Politik
Hukum Merusak atau Menghilangkan Atribut Kampanye Lawan Politik
(Foto: @liputan6.com)
Assalamu alaikum wr. wb.
Redaksi bahtsul masail NU Online, tahun politik seperti ini banyak orang menjadi kalap sehingga menghalalkan segala cara. Sebagian dari mereka mencopot atau merusak atribut kampanye orang lain seperti stiker, spanduk, atau baliho. Pertanyaan saya, apa pandangan Islam terkait pencopotan atau perusakan alat kampanye orang lain yang dipasang di tempat umum? Terima kasih. (Ali Zainal/Jakarta)

Jawaban
Penanya yang budiman, semoga dirahmati Allah SWT. Perusakan, penghilangan, dan cara-cara destruktif terhadap alat kampanye atau biasa disebut alat peraga kampanye (apk) lawan politik dalam kampanye jelas dilarang dari segala jurusan, baik menurut UU pemilu yang berlaku maupun menurut hukum Islam.

Perampasan, penghilangan, atau perusakan barang atau hak yang bukan benda milik orang lain oleh para ulama disebut sebagai ghashab. Larangan ghashab dalam agama  didasarkan pada Surat Al-Baqarah ayat 188 berikut ini:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya, “Jangan kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil,” (Surat Al-Baqarah ayat 188).

Larangan ghashab dalam agama juga didasarkan pada hadits riwayat Bukhari dan Muslim yang disampaikan oleh Rasulullah dalam khotbahnya ketika berhaji di Mina. Pada kesempatan itu Rasulullah mengulang-ulang pesannya agar tidak bersikap aniaya atau zalim terhadap hak orang lain:

وأخبار كقوله صلى الله عليه وسلم في خطبته في منى إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا رواه الشيخان

Artinya, “Sejumlah hadits seperti sabda Rasulullah dalam khutbahnya di Mina, ‘Sungguh darah, harta, kehormatanmu haram bagimu (semua terhormat) seperti kehormatan hari ini (ibadah haji di Mina), bulan ini (Dzulhijjah), dan tanah ini (tanah suci Mekkah),’” (HR Bukhari dan Muslim).

Dari sejumlah keterangan itu, orang yang melakukan ghashab atau pihak perampas wajib mengembalikan hak milik orang lain tersebut. Jika hak orang lain tersebut rusak, maka ia wajib menggantinya sebagaimana keterangan Syekh M Nawawi Banten dalam hasyiyahnya atas Fathul Qarib:

قوله (فإن تلف المغصوب) المتمول عند الغاصب بآفة أو إتلاف (ضمنه الغاصب بمثله) في أي مكان حل به المثلي

Artinya, “Perkataan (Jika benda rampasan) yang bernilai (rusak) di tangan perampasnya karena rusak atau dirusak, (maka perampas menanggungnya dengan barang sejenis) di mana pun barang sejenis itu ada,” (Lihat Syekh M Nawawi Al-Bantani, Qutul Habibil Gharib, Tausyih ala Fathil Qaribil Mujib, [Beirut, Darul Fikr: 1996 M/1417 H], cetakan pertama, halaman 161-162).

Syekh Abu Bakar Al-Hishni memberikan rincian bahwa barang rampasan yang rusak entah karena sengaja dirusak atau karena sebab lain yang menyebabkan barang itu menjadi cacat tetap menjadi tanggung jawab perampasnya.

اذا تلف المغصوب سواء كان بفعله أو بآفة سماوية بأن وقع عليه شيء أو احترق أو غرق أو أخذه أحد وتحقق تلفه فإن كان مثليا ضمنه بمثله لقوله تعالى {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} ولأنه أقرب إلى حقه

Artinya, “Bila barang rampasan rusak sama saja apakah dirusak sendiri olehnya atau rusak karena kejatuhan suatu benda, atau terbakar, tenggelam, hilang karena dicuri orang lain yang jelas nyata rusaknya, bila barang itu barang pasaran yang dapat diukur, maka ia harus menanggung kerusakannya dengan barang sejenis berdasarkan firman Allah SWT, ‘Siapa saja yang berbuat melampaui batas terhadapmu, maka balaslah ia sebesar perbuatan melampaui batasnya terhadapmu,’ (Al-Baqarah ayat 194) karena itu lebih dekat pada pemenuhan haknya,” (Lihat Abu Bakar Al-Hishni, Kifayatul Akhyar, [Beirut, Darul Fikr: 1994 M/1414 H], juz I, halaman 239). 

Dengan demikian, mereka yang melakukan pencopotan, perusakan, atau penghilangan alat kampanye orang lain wajib mengganti kerusakan barang rampasan yang dirusak atau dihilangkannya.

Tindakan-tindakan demikian jelas mengandung mafsadat karena dapat memicu pertengkaran antarpendukung dan juga dapat menjerumuskan pelakunya ke dalam tahanan. Tindakan semacam ini jelas mencederai pemilu damai dan tertib sebagaimana diatur dalam UU tentang pemilu.

Dalam masa politik di mana masa kampanye diatur oleh pemerintah melalui KPU, tindakan pencopotan, perusakan, atau penghilangan alat kampanye lawan politik bukan hanya merugikan pemiliknya secara material tetapi juga secara nonmaterial, yaitu momentum kampanye yang jadwalnya diatur sebelum memasuki masa tenang beberapa hari sebelum hari pencoblosan.

Oleh karena itu, ulama Madzhab Syafi’i menyatakan kewajiban segera pengembalian alat kampanye rampasan kepada pemiliknya sebagaimana disebutkan oleh Syekh M Nawawi Banten dalam Nihayatuz Zein. Sifat kesegeraan ini menjadi penting karena alat kampanye itu tidak lagi bernilai setelah masa kampanye usai.

قوله (وعلى الغاصب رد) فورا عند التمكن للمنقول بنفسه أو فعل أجنبي وإن عظمت المؤنة في رده

Artinya, “Perkataan (Perampas wajib mengembalikan) segera ketika memungkinkan untuk benda rampasan yang dipindahkannya sendiri atau orang lain, sekalipun menghabiskan biaya tinggi untuk mengembalikannya,” (Lihat Syekh M Nawawi Banten, Nihayatuz Zein, [Bandung, Al-Maarif: tanpa catatan tahun], halaman 264).

Dari sini kita dapat menarik simpulan bahwa perusakan, pencopotan, atau penghilangan terhadap alat kampanye pihak politik tertentu merupakan tindakan pelanggaran hukum yang berlaku di Indonesia dan pelanggaran atas larangan dalam Islam.

Tindakan itu hanya dapat dilakukan oleh petugas yang berwajib seperti panwaslu yang kemudian dieksekusi oleh satpol pp yang bersifat penertiban atas alat kampanye karena tempat dan waktu pemasangan yang menyalahi tata tertib yang berlaku.

Demikian jawaban singkat kami. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kami selalu terbuka dalam menerima kritik dan saran dari para pembaca.

Wallahul muwaffiq ila aqwathih thariq,
Wassalamu ’alaikum wr. wb.


(Alhafiz Kurniawan)
Senin 18 Maret 2019 16:15 WIB
Hukum Noda Bekas Darah Haid pada Pakaian
Hukum Noda Bekas Darah Haid pada Pakaian
Assalamu alaikum wr. wb.
Redaksi bahtsul masail NU Online, saya sering mendapati bercak (noda) darah haid yang tersisa pada pakaian setelah dicuci. Bagaimana kedudukan pakaian tersebut, apakah sudah terbilang suci atau belum? Pasalnya, pakaian ini biasanya celana dalam dan pakaian luar yang sempat tembus juga dipakai untuk shalat. Mohon penjelasannya. Wassalamu alaikum wr. wb. (Nurhayati)

Jawaban
Penanya yang budiman, semoga dirahmati Allah SWT. Darah termasuk darah haid adalah salah satu zat najis yang harus dibersihkan secara tuntas dari pakaian dan benda lain dalam rangka menjaga kesucian, terlebih untuk ibadah shalat.

Rasulullah SAW pada hadits riwayat Asma binti Abu Bakar RA menyatakan keharusan penyucian tuntas pakaian yang terkena najis sebelum dipakai shalat. 

وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ -فِي دَمِ اَلْحَيْضِ يُصِيبُ اَلثَّوْبَ-: - "تَحُتُّهُ, ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ, ثُمَّ تَنْضَحُهُ, ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ" - مُتَّفَقٌ عَلَيْه

Artinya, “Dari Asma binti Abu Bakar RA, Rasulullah SAW bersabda, ‘Pada darah haid yang mengenai pakaian, kau mengoreknya, menggosoknya dengan air, membasuhnya, dan melakukan shalat dengannya,’” (HR Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan hadits ini, pakaian yang terkena najis darah haid harus dicuci secara sungguhan. Dengan demikian, noda tersebut dapat dihilangkan secara total hingga hilang rasa, warna, dan baunya.

Lalu bagaimana dengan noda bekas darah haid yang tersisa di pakaian meski telah dicuci? Apakah pakaian dengan noda darah haid ini masih terbilang mengandung najis yang tidak bisa digunakan untuk shalat?

Syekh Hasan Sulaiman An-Nuri dan Syekh Alawi Abbas Al-Maliki dalam Kitab Ibanatul Ahkam, Syarah Bulughul Maram, mengatakan bahwa sisa noda darah haid pada pakaian yang telah dicuci ditoleransi secara syariat.

يعفى عما بقي من أثر اللون بعد الاجتهاد في الغسل بدليل (ولا يضرك أثره) الآتي في الحديث الذي بعده

Artinya, “Bekas warna (najis) yang tersisa pada pakaian dimaafkan setelah pakaian dicuci secara serius dengan dalil hadits selanjutnya yang berbunyi, ‘Bekasnya tidak masalah bagimu,’” (Lihat Syekh Hasan Sulaiman An-Nuri dan Syekh Alawi Abbas Al-Maliki, Ibanatul Ahkam, [Beirut, Darul Fikr: 1996 M/1416 H], cetakan pertama, juz I, halaman 54).

Adapun hadits yang dimaksud oleh Syekh Hasan Sulaiman An-Nuri dan Syekh Alawi Abbas Al-Maliki adalah hadits Abu Hurairah RA yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَتْ خَوْلَةُ: - يَا رَسُولَ اَللَّهِ, فَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ اَلدَّمُ? قَالَ: "يَكْفِيكِ اَلْمَاءُ, وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ" - أَخْرَجَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَسَنَدُهُ ضَعِيف

Artinya, “Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, Khawlah RA berkata, ‘Wahai Rasulullah, bagaimana jika darah itu tidak hilang?’ ‘Cukup bagimu (mencuci dengan) air itu. Bekasnya tidak masalah bagimu,’” (HR At-Tirmidzi).

Hadits yang dimasukkan dalam Kitab Bulughul Maram, kumpulan hadits-hadits hukum ini menunjukkan ketiadaan masalah dalam mengenakan pakaian yang masih mengandung noda sisa darah haid setelah dicuci secara sungguhan.

يقف الإنسان أمام ربه طاهر البدن فيجب عليه أن يكون كذالك طاهر الملبس إذا سقطت على ملبوساته إحدى النجاسات كالدم أن يزيل ذلك بكل ما في وسعه ممن مجهود، فإذا تعسرت عليه إزالة لون النجاسة  في الثوب فيغتفر له ذلك (ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه) وهذا من سماحة الإسلام وتيسير أحكامه... لا يضر بقاء ريح النجاسة أو لونها إذا تعسرت إزالة ذلك

Artinya, “Seseorang berdiri di hadapan Tuhannya dalam kondisi suci secara fisik sehingga ia juga wajib berdiri dalam kondisi suci di pakaian. Bila salah satu jenis najis seperti darah mengenai pakaiannya, maka ia wajib menyucikan najis tersebut secara sungguhan. Bila penghilangan warna najis di pakaian secara total itu sulit, maka itu dimaafkan sebagaimana hadits ‘Tidak ada seorang pun yang mempersulit agama, kecuali agama itu yang menyulitkannya.’ Ini menjadi bagian dari toleransi Islam dan kemudahan hukum Islam… Sisa bau dan sisa warna najis tidak masalah bila sulit dihilangkan,” (Lihat Syekh Hasan Sulaiman An-Nuri dan Syekh Alawi Abbas Al-Maliki, Ibanatul Ahkam, [Beirut, Darul Fikr: 1996 M/1416 H], cetakan pertama, juz I, halaman 55).

Dari penjelasan ini, kita dapat menarik simpulan bahwa pakaian yang masih tersisa noda darah haid tidak masalah digunakan untuk shalat dan kepentingan ibadah lainnya yang mengharuskan kesucian pada badan, pakaian, dan tempat ibadah.

Demikian jawaban singkat kami. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kami selalu terbuka dalam menerima kritik dan saran dari para pembaca.

Wallahul muwaffiq ila aqwathih thariq,
Wassalamu ’alaikum wr. wb.


(Alhafiz Kurniawan)
Kamis 14 Maret 2019 15:15 WIB
Hukum Bermakmum kepada Imam yang Beristri Non-Muslim
Hukum Bermakmum kepada Imam yang Beristri Non-Muslim
(Foto: @pixabay)
Assalamu alaikum wr. wb.
Redaksi bahtsul masail NU Online, di kampung teman saya ada seorang Muslim yang saleh tapi menikah dengan wanita non-Muslim. Karena kesalehannya akhirnya laki-laki itu sering menjadi imam di mushalla. Tapi sebagian jamaah kurang yakin jika ia yang menjadi imam karena istrinya non-Muslim. Bagaimana hukum bermakmum shalat kepada laki-laki tersebut? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamu alaikum wr. wb. (M Najikun/Sidoarjo)

Jawaban
Penanya yang budiman, semoga dirahmati Allah SWT. Shalat berjamaah merupakan ibadah penting yang mendapat kemuliaan dari Allah bagi mereka yang mengerjakannya. Begitu penting shalat ini, imam memiliki kedudukan yang sangat terhormat. Oleh karenanya posisi imam memiliki kriteria sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Muslim.

عن أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ قَالَ الْأَشَجُّ فِي رِوَايَتِهِ مَكَانَ سِلْمًا سِنًّا 

Artinya, “Dari Abu Masud Al-Anshari, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, ‘Yang menjadi imam suatu kaum adalah ia yang paling mahir membaca Al-Qur’an. Jika kemahiran beberapa orang umumnya berdekatan, maka imamnya adalah ia yang paling mengerti sunnah. Jika kemampuan mereka berdekatan, maka imamnya adalah ia yang lebih dahulu hijrah, dan yang lebih dahulu memeluk Islam. Seseorang tidak mengimami orang lain dalam kekuasaannya. Ia juga tidak menduduki sebuah tempat tertentu yang terhormat di mata tuan rumah tanpa seizinnya.’ Al-Asyaj dalam riwayatnya mengatakan, ‘yang lebih tua’ sebagai pengganti ‘yang lebih dahulu memeluk Islam,’” (HR Muslim).

Secara umum dapat dipahami bahwa posisi imam merupakan kedudukan yang seharusnya diisi oleh orang yang memiliki kriteria tertentu, minimal adalah pelafalan Al-Qur’an yang baik. Lalu bagaimana kalau orang yang memiliki kriteria tersebut juga bukan orang yang dikenal baik di masyarakat, orang yang jahat, zalim, atau tidak menjaga diri dari dosa besar atau kecil. Apakah sah bermakmum kepada orang seperti ini?

Mayoritas ulama berpendapat bahwa shalat berjamaah dengan seorang imam yang dikenal tidak baik di masyarakat tetap sah karena para sahabat juga menjadi makmum shalat berjamaah atas imam yang zalim. Mayoritas ulama tidak mensyaratkan keadilan (kesalehan atau integritas) sebagai syarat keimaman.

قال الجمهور بصحة الصلاة خلف الفاسق مع الكراهة لأن العدالة عندهم غير شرط في الإمامة ويقويه حديث صلوا خلف من قال لا إله إلا الله

Artinya, “Mayoritas ulama menyatakan keabsahan shalat berjamaah dengan imam yang fasik meski makruh karena keadilan (integritas) seseorang bagi mereka bukan syarat keimaman. Pandangan ini diperkuat oleh hadits, ‘Shalatlah kalian di belakang orang yang berkata ‘La ilaha illallah,’’” (Lihat Syekh Hasan Sulaiman An-Nuri dan Syekh Alawi Abbas Al-Maliki, Ibanatul Ahkam, [Beirut, Darul Fikr: 1996 M/1416 H], cetakan pertama, juz II, halaman 21).

Di luar pandangan mayoritas ulama, kalangan ulama dari mazhab Hanbali mensyaratkan mensyaratkan keadilan (kesalehan atau integritas) sebagai syarat keimaman. Dengan demikian, shalat berjamaah dengan imam yang fasiq–bagi kalangan mereka–tidak sah.

Lalu bagaimana status shalat berjamaah dengan imam yang beristrikan seorang non-Muslim seperti pertanyaan di atas? Apakah shalat berjamaahnya tetap sah, tidak sah, makruh, atau khilaful aula (sekadar menyalahi yang utama)?

Pertama sekali, kita perlu hati-hati mendudukkan seorang Muslim yang beristrikan seorang perempuan non-Muslim. Hal ini menurut kami perlu kajian lebih lanjut. Tetapi terkait shalat berjamaah ini, kami perlu mengutip pandangan Syekh Wahbah Az-Zuhayli yang menyebut imam yang berbeda pandangan dalam soal furuiyah (partikular) dalam agama sebagai berikut.

وتجوز إمامة بعض الأشخاص مع كونها خلاف الأولى في كل ما يأتي: فتجوز كما بينا إمامة الأعمى، وإمامة مخالف في الفروع، وإمامة ألكن: وهو من لايكاد يخرج بعض الحروف من مخارجها لعجمة أو غيرها، مثل أن يقلب الحاء هاء، أو الراء لاماً، أو الضاد دالاً

Artinya, “(Kita) Boleh bermakmum kepada individu tertentu meski menyalahi yang utama sebagai berikuti: (kita) sebagaimana telah kami jelaskan boleh bermakmum kepada seorang disabilitas netra, seseorang yang berbeda pandangan dalam soal furuiyah (partikular) dalam agama, atau seseorang yang ‘kurang fasih’, yaitu orang yang hampir-hampir tidak dapat menyebutkan makhraj secara tepat karena faktor keajaman (non-Arab), atau faktor lain seperti orang yang mengubah pelafalan ‘ha’ kecil menjadi ‘ha’ besar, ‘ra’ menjadi ‘lam’, atau ‘dhad’ menjadi ‘dal’,” (Lihat Syekh Wahbah Az-Zuhayli, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, [Beirut, Darul Fikr: 1985 M/1305], cetakan kedua, juz II, halaman 193-194).

Dari keterangan Syekh Wahbah ini, kita dapat menarik simpulan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir dan gelisah atas status shalat berjamaah dengan imam ini. Shalat berjamaah dengan imam ini tetap sah tanpa makruh, terlebih lagi imam ini dikenal masyarakat sebagai orang saleh dalam kesehariannya.

Demikian jawaban singkat kami. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kami selalu terbuka dalam menerima kritik dan saran dari para pembaca.

Wallahul muwaffiq ila aqwathih thariq,
Wassalamu ’alaikum wr. wb.


(Alhafiz Kurniawan)