IMG-LOGO
Ekonomi Syariah

Ekonomi Syariah: Premi Asuransi sebagai Milik Bersama

Selasa 7 Mei 2019 1:0 WIB
Share:
Ekonomi Syariah: Premi Asuransi sebagai Milik Bersama
Premi merupakan kewajiban penyerahan sebuah harta kepada pihak lain. Adakalanya penyerahan ini  berupa pemberian cuma-cuma, dan adakalanya hanya merupakan amanah titipan agar dikelola dan disalurkankan sesuai dengan peruntukan yang telah disepakati. 

Konsep pemberian kepada orang lain dalam Islam dikenal melalui 11 istilah, yaitu wakaf, hibah, zakat, sedekah, nafaqah, 'athiyah, hadiah, ujrah (upah jasa), denda (iwadl bil maal), dan mewakilkan (tawkil). Di dalam jasa asuransi, istilah yang paling tepat dalam hal ini adalah tawkil (perwakilan). 
Melalui konsep tawkil, maka sifat harta yang diserahkan oleh pihak yang mewakilkan (muwakkil) kepada wakil, harus disikapi sebagai berikut:

1. Pihak wakil kedudukannya sama dengan muwakkil dalam pengelolaan harta. 

2. Wakil memiliki tanggung jawab penuh dalam mengelola harta yang diserahkan dan bertanggungjawab terhadap muwakkil (orang yang memberi amanah)

3. Wakil tidak boleh menyalahi amanah dari muwakkil khususnya dalam menyalurkan harta. Tidak boleh bagi wakil menyalurkannya di wilayah di luar bunyi amanah

4. Wakil tidak boleh menyalurkan harta amanah ke wilayah yang rawan dan bisa menyebabkan harta yang diwakilkan menjadi rusak/hangus

5. Hakikatnya adalah harta titipan masih milik muwakkil. Jadi, wakil tidak memiliki hak kepemilikan sama sekali dalam harta yang diamanahkan. 

6. Bentuk pentasharufan (pengelolaan) harta ke wilayah lain yang sudah disepakati, harus sepengetahuan muwakkil

Inilah konsepsi dasar dari akad wakalah. Jadi, garis besarnya adalah bahwa dalam wakâlah, tidak ada perpindahan kepemilikan.

Dalam sebuah asuransi, wakâlah terjadi demi tertanggungnya resiko member yang bersama-sama bersepakat untuk mengadakan perjanjian saling tolong-menolong ini. Kesepakatan menanggung menandakan adanya akad kafâlah. Pengelolanya disebut kafîl yang terdiri dari perusahaan asuransi. 

Pokok masalahnya adalah, bahwa yang dikelola merupakan harta bersama. Oleh karena rumitnya pengelolaan, maka berdasar kesepakatan, Si kafìl mendapatkan gaji dari harta tersebut, implementasi dari wakâlah bi al-ujrah (akad perwakilan berbasis gaji). 

Sebagai pihak yang mendapatkan amanah, maka Kafîl memiliki kewajiban menjaga agar harta yang diamanahkan tidak habis di makan zakat atau habis hanya untuk menggaji dirinya. Untuk itu diperlukan langkah protektif. Satu-satunya langkah yang bisa menyelamatkan adalah apabila harta tersebut diinvestasikan. Investasi ini dalam istilah fiqih, disebut sebagai akad mudlarabah.

Salah satu bentuk sederhana investasi adalah dengan jalan mendepositokan atau mengikutkannya dalam jalur investasi lain yang dirasa aman, seperti mengikutkan harta investasi ke dalam saham. Sudah pasti hasilnya akan dikembalikan kepada member dengan nisbah sebesar nisbah premi yang diserahkan kepada kafîl dibanding dengan total premi member lainnya. Misalnya, total premi yang dimiliki member A sebesar 10 juta, sementara total aset premi member pemegang polis perusahaan asuransi adalah 100 juta, maka nisbah yang diterimakan kepada member A, adalah sebesar 10% dari hasil yang didapat dari akad bagi hasil. 

Sampai di sini, maka harta yang dibawa oleh Kafîl terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Harta yang berasal dari premi

2. Harta yang didapat dari akad bagi hasil dengan perusahaan tempat menanam saham. 

Bila menilik dari dua sifat harta ini, maka efek yang timbul adalah pihak member memiliki jumlah harta yang dilibatkan dalam asuransi menjadi sejumlah premi yang dibayarkan, ditambah dengan hasil nisbah bagi hasil. 

Karena sebelum mengikuti asuransi, niat member adalah saling ta'âwun dalam menanggung resiko member yang tengah mengalami sesuatu yang tidak terpediksi sebelumnya, maka harta premi member tidak bisa diambil melainkan hasil dari nisbah bagi hasilnya saja. Mengapa? Karena premi adalah bagian yang terlibat dalam akad dasar takâful (asuransi). Sementara itu, nisbah bagi hasil adalah bagian dari akad baru sebagai cabang dan bersifat menjaga harta premi yang dilibatkan agar tidak musnah saja. Dengan demikian, kaidah yang berlaku tidak mengikut pada kaidah al tâbi'u tâbi'un (hukum pengikut adalah mengikuti) melainkan harus mengikut pada konsep dasar yaitu: al-ashlu baqâu mâ kâna 'alâ mâ kâna (hukum asal sesuatu adalah tetapnya hukum di atas konsensus asal disepakatinya). Jika konsensus asal yang disepakati adalah berupa 'harta yang boleh dikelola sebagai bagian takâful adalah harta premi, maka nisbah bagi hasil dari hasil investasi tidak masuk dalam bagian dari yang harus diincludekan ke dalam bagian premi. Harta itu adalah milik member murni dan lepas dari akad kafâlah, kecuali bila member meminta agar nisbah bagi hasil yang didapatnya dimasukkan saja sebagai bagian dari premi. 

Sampai di sini, biasanya pihak member asuransi memiliki dua catatan: 

1. Dia memiliki catatan premi berupa polis
2. Dia memiliki catatan nisbah bagi hasil yang dimilikinya. Berarti, dalam hal ini, dia memiliki bagian untuk diambil sebagai bagian dari tabungan. 

Melihat dua catatan ini, umumnya yang dilakukan oleh pihak asuransi adalah mencantumkannya dalam dua model buku. Buku pertama berupa polis wajib bagi member. Isinya berupa catatan setoran premi. Sifat harta hakikatnya adalah milik member, namun tidak bisa diambil mengingat ia sudah dilibatkan dalam bagian akad kafâlah.

Buku kedua adalah berupa rekening investasi. Isi dari rekening investasi ini berupa catatan perkembangan harta hasil dari pembagian nisbah bagi hasil oleh perusahaan. Harta ini murni milik member asuransi. Harta hanya bisa digunakan oleh perusahaan dengan catatan harus seijin member. Sifat dari harta ini boleh diambil oleh member, manakala dia menghendaki untuk mengambilnya. Pengambilan ini bisa sewaktu-waktu, bisa juga ditetapkan dengan masa jatuh tempo. Bila member menghendaki bisa diambil sewaktu-waktu, maka rekening yang dipergunakan adalah rekening tabungan. Akan tetapi bila pengambilannya ditetapkan berdasar jatuh tempo, maka bisa dirupakan rekening investasi seperti deposito.

Ada juga pihak jasa asuransi yang menggabungkannya dalam satu rekening saja, lalu disebutnya sebagai portofolio investasi. Portofolio investasi ini sifatnya sederhana, hanya perlu membagi dua model pembukuan di atas saja, yaitu pembukuan premi asuransi dan pembukuan rekening investasi/tabungan.

Mencermati akan kedua mekanisme pembukuan ini, selanjutnya kita bisa menjawab apabila ada pertanyaan: 

1. Bagaimana bila member asuransi memutuskan berhenti untuk mengikut dalam organisasi takâful

2. Apakah dia boleh menerima harta yang sudah diserahkan sebagai premi ataukah ia hanya berhak menerima dari hasil nisbah bagi hasil?"

Sekali lagi, penulis mengingatkan agar jangan lupakan hal yaitu ketika anda ikut jasa asuransi, maka anda harus menetapkan niat terlebih dahulu. Anda itu sedang ikut asuransi. Anda tidak sedang berinvestasi. 

Yang dinamakan dengan niat itu berarti mencakup juga pengetahuan. Setidaknya, pengetahuan yang wajib diketahui adalah dasar-dassr dari asuransi sebagaimana yang sudah kita singgung dalam dua tulisan terakhir, sistematisasi tolong menolong. Wallâhu a'lam bish shawâb.


Ustadz Muhammad Syamsudin, Pengasuh Pondok Pesantren Hasan Jufri Bawean dan Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jatim. 

Share:
Selasa 7 Mei 2019 15:0 WIB
Sejarah Pergulatan Hukum Lembaga Asuransi Syariah
Sejarah Pergulatan Hukum Lembaga Asuransi Syariah
Pada tulisan yang lalu pernah penulis singgung bahwa berdasarkan UU Perbankan Syariah, “prinsip syariah” hukumnya menjadi wajib diadopsi oleh semua lembaga ekonomi yang melabeli dirinya sebagai syariah. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengkaji bagaimana pergulatan badan/institusi asuransi bisa berprinsip syariah sehingga dilabeli sebagai “asuransi syariah”. Tentu saja tulisan ini hanya berkutat pada pergulatan hukum dan kelembagaan lembaga tersebut di Indonesia.  Untuk negara lain, insyaallah dibahas di lain kesempatan.

Istilah asuransi syariah (al-takâful) pada dasarnya telah dikenal oleh warga masyarakat Indonesia sejak tahun 1994. Kilas balik sejarah, pada tahun itu berdirilah sebuah lembaga asuransi yang dinamakan PT Asuransi Takâful Keluarga. Di awal berdirinya, kondisi hukum di Indonesia tidak memiliki aturan khusus yang bisa menaungi kegiatan perasuransian dengan prinsip syariah tersebut. Saat itu, Undang-Undang yang berlaku untuk payung hukum institusi perasuransian adalah UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan Peraturan-Peraturan Turunannya. Ketiadaan hukum tidak menghalangi lembaga tersebut untuk terus berjalan, dengan beban tidak tunduk sepenuhnya terhadap peraturan yang berlaku. Pola yang sama diikuti oleh lembaga perasuransian syariah yang lain, yang kemudian bermunculan setelahnya. 

Baca juga:
•  Ekonomi Syariah: Premi Asuransi sebagai Milik Bersama
Alasan Beda Pendapat yang Mengharamkan dan Membolehkan Asuransi
Sebagai lembaga yang berdiri di Indonesia, ada kewajiban untuk masuk di pasar keuangan dan industri perasuransian. Sudah barang tentu, lembaga yang baru seumur jagung ini harus berhadapan dengan pialang-pialang kawakan yang sebelumnya telah lebih dulu berjaya dengan lembaga perasuransiannya. Para pialang ini menerapkan sistem asuransi konvensional. Sudah barang tentu produk yang ditawarkan juga produk dan jasa perasuransian konvensional. Tekanan demi tekanan dihadapi oleh lembaga baru ini. Ketiadaan payung hukum, belum ada fatwa ulama’, bahkan MUI saat itu sama sekali belum kepikiran sama sekali ke arah memberi payung hukum produk asuransi syariah. Namun NU, sebagai salah satu ormas terbesar di Indonesia, sudah memberi secercah harapan amanat payung hukum pengembangan produk syariah lewat keputusan Munas tahun 1992. 

Seiring berjalannya waktu dan bergantinya tahun, tujuh tahun kemudian, keluarlah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Arti penting dari Fatwa ini adalah setidaknya dapat dijadikan dasar pijakan secara de facto Lembaga Asuransi Syariah, meski payung hukum berupa Undang-Undang atau peraturan pemerintah belum juga ada. Arti penting lainnya dari fatwa ini adalah sebagai dasar acuan dan pedoman menghindari aktivitas-aktivitas ekonomi yang mengandung unsur riba, gharar dan maysîr yang sudah barang tentu diharamkan secara hukum oleh syara’. 

Namun demikian, terbitnya fatwa tersebut masih belum bisa menghilangkan beban lain yang juga tidak mudah dan ringan. Bagaimanapun juga, lembaga asuransi syariah harus berjuang guna mendapatkan tempat dan pangsa pasar dalam bidang perasuransian di dalam negeri di tengah kecondongan masyarakat yang sudah terbiasa bermuamalah dengan lembaga asuransi konvensional. Banyak masyarakat yang saat itu meragukan dengan kesyariahan asuransi syariah. Demi menjawab keraguan masyarakat tersebut, MUI menerbitkan beberapa fatwa lain berkaitan dengan pedoman asuransi syariah. Beberapa fatwa tersebut antara lain sebagai berikut: 

1. Fatwa Nomor 39 Tahun 2002 tentang Asuransi Haji
2. Fatwa Nomor 51 Tahun 2006 tentang Mudlârabah Musytarakah pada Asuransi Syariah
3. Fatwa Nomor 52 Tahun 2006 tentang Wakâlah bi al-ujrah pada Asuransi Syariah
4. Fatwa Nomor 53 Taun 2006 tentang Akad Tabarru’ pada Asuransi Syari’ah. 

Beberapa fatwa ini setidaknya menjawab permasalahan masyarakat saat itu di tengah ikhtilaf para ahli fiqih menyangkut halal haramnya asuransi. 

Namun, apakah terbitnya fatwa-fatwa ini sudah menjawab beban perusahaan asuransi syariah? Ternyata belum. Sekali lagi masalahnya adalah terletak pada payung hukum yang mengikat dan memberi perlindungan keabsahan bagi perjalanan Asuransi Syariah. Untuk itulah diperlukan upaya positifisasi keputusan fatwa. Upaya menjadikan fatwa sebagai hukum positif ini diperlukan perjuangan di tingkat legislatif. Ketiadaan payung hukum ini berlangsung sampai kurang lebih 20 tahun lamanya. Hingga pada akhirnya tahun 2014, yaitu saat UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian disahkan, barulah lembaga Asuransi Syariah ini mendapatkan tempat dan diakui secara legal formal. Hal ini tentu saja memberi pengaruh atmosfer iklim usaha asuransi syariah yang bertambah baik di Indonesia. Karena tidak saja diakui secara legal formal, akan tetapi legalitas syariat juga sudah dipunyai oleh lembaga perasuransian ini. 

Bagaimana dengan perkembangan kelembagaan asuransi syariah di Indonesia ini? 

Tahun 2010-2014, terdata bahwa jumlah perusahaan asuransi syariah yang ada di Indonesia bertambah sebanyak 45 perusahaan, dari sebelumnya hanya 4 perusahaan. Jadi total lembaga asuransi ini, hingga tahun 2014, adalah sebanyak 49 perusahaan. Tahun 2014-2017, jumlah perusahaan asuransi meningkat sebanyak 18 perusahaan, dengan total general sebanyak 63 perusahaan. Proporsi ini sebenarnya masih kalah jauh dari lembaga asuransi konvensional karena hanya 40,4 persennya saja untuk tahun 2017. Namun, angka pertumbuhannya jauh lebih tinggi dibanding lembaga asuransi konvensional yaitu rata-rata sebanyak 4,9% per tahunnya. Sementara itu, angka pertumbuhan lembaga asuransi konvensional hanya tumbuh berkisar 0,2% rata-rata per tahun. Jauh sekali, bukan? Bukan tidak menutup kemungkinan, usaha asuransi syariah ini akan menyusul lembaga asuransi konvensional, apabila pertumbuhannya tetap bisa istiqamah demikian. 

Perkembangan yang menggembirakan lagi dari sisi kelembagaan adalah angka pertambahan jumlah perusahaan yang beroperasi secara murni syariah (full pledge). Bila pada kisaran periode  2010-2014 hanya terdiri atas 5 perusahaan yang mengoperasikannya, namun pada periode 2014-2017, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, angka perusahaan bertambah sebanyak 9 perusahaan (tahun 2015) dan 13 perusahaan (tahun 2017). Ini artinya, beberapa perusahaan asuransi syariah yang tergabung dalam Unit Usaha Syariah (UUS) itu, ada yang belum sepenuhnya menggunakan sistem dengan prinsip murni syariah. Dengan kata lain, ada yang masih “gado-gado” (bercampur). 

Bila ditilik dari sisi jenis usaha perasuransian, jumlah perusahaan asuransi jiwa syariah mengalami pertambahan sebanyak 3 perusahaan pada periode 2010-2014. Dan tahun 2017, terjadi pertambahan kembali sebanyak 7 perusahaan. Angka pertambahan ini juga diikuti oleh pertambahan UUS asuransi jiwa, yang asalnya 17 unit pada tahun 2010, menjadi 18 unit pada tahun 2014 dan kemudian bertambah lagi menjadi 23 unit pada tahun 2017. Untuk jasa perusahaan asuransi syariah yang bergerak dalam asuransi umum/kerugian syariah, sebelumnya hanya terdiri atas 2 perusahaan pada periode 2010-2014, menjadi 5 perusahaan pada akhir tahun 2017, sementara UUS-nya bertambah dari 20 unit tahun 2010 menjadi 23 unit tahun 2014 dan 25 unit pada tahun 2017. 

Sebenarnya, angka-angka yang menggembirakan ini tidak hanya berhenti sampai di sini. Ada perkembangan aset perusahaan juga yang berdasarkan data dari OJK sebagai menunjukkan trend positif. Selain itu tingkat trend positif juga ditunjukkan pada kontribusi dan klaim bruto, premi bruto, nilai dan hasil investasi, yang tentunya akan menjadi sangat panjang bila disampaikan dalam forum singkat ini. Namun, apa yang penulis sampaikan di atas, setidaknya memuat gambaran, bahwa trend perkembangan usaha jasa syariah di Indonesia adalah meningkat dari tahun ke tahun. Tentu, alangkah baiknya trend ini disikapi dengan penerimaan dan kontribusi nyata dalam percaturan dan pergulatan hukumnya. Sudah barang tentu, karena Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya terdiri atas muslim. Partisipasi aktif menyuarakan adalah bagian dari upaya internalisasi nilai-nilai keislaman dalam muamalah pada lingkup warganya. Katanya mau Indonesia bersyariah? Mari sumbang pemikiran! Jangan hanya berdebat tanpa berkesudahan! Wallâhu a’lam bish shawâb.


Ustadz Muhammad Syamsudin, Pengasuh Pesantren Hasan Jufri Putri P. Bawean dan Tim Peneliti Bidang Ekonomi Syariah di Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur

Sumber: 
1. Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Asuransi (beberapa tahun terbitan), Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2018a.
2. OJK., Roadmap IKNB Syariah 2015 - 2019. Jakarta : Otoritas Jasa Keuangan, 2015
3. Nizar, M.A. Hubungan antara Asuransi dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia dalam Basuki Purwadi,Syaifullah & Nizar, M.A. Akselerasi dan Inklusivitas Sektor Keuangan: Jalan Menuju Kesejahteraan Rakyat. Jakarta : PT Nagakusuma Media Kreatif, 2016: hal. 265–299

Ahad 5 Mei 2019 22:45 WIB
Alasan Beda Pendapat yang Mengharamkan dan Membolehkan Asuransi
Alasan Beda Pendapat yang Mengharamkan dan Membolehkan Asuransi
Pada tulisan terdahulu kita sudah membahas bahwa pada dasarnya, asuransi diadakan untuk maksud sistematisasi ta'âwun (saling tolong menolong) dan tabarru' (dalam rangka berbuat kebaikan semata karena Allah subhanahu wata’ala. Iurannya (premi) dibayarkan secara rutin kepada pihak yang diamanahi mengumpulkan. Sebagai pihak yang diamanahi, maka pihak yang mengadministrasikan ini berhak mendapatkan upah dari pihak yang memberi amanah. 

Sampai di sini, ditinjau dari segi fiqih, maka kedudukan masing-masing pihak yang terlibat dalam asuransi dapat diperinici sebagai berikut:

1. Kedudukan peserta anggota asuransi adalah selaku orang yang mewakilkan (muwakkil). 

2. Pihak yang mendapatkan amanah mengadministrasikan, kedudukannya adalah selaku wâkil dari anggota. 

3. Sebagai wâkil, ia berhak mendapatkan upah. Upah yang lahir akibat akad perwakilan disebut sebagai wakâlah bi al-ujrah. 

Melihat dari rangkaian akad yang terjadi di atas, maka selanjutnya yang menjadi permasalahan adalah harta yang diserahkan oleh member (anggota) ini milik siapa? Di sini ada dua jawaban, yaitu: pertama, ada yang menyebut bahwa harta itu milik pihak yang mengadministrasikan (lembaga asuransi); dan kedua, harta itu milik bersama. 

Kita bahas satu per satu dari dua model kepemilikan ini.

Harta yang Diserahkan adalah Milik Lembaga Asuransi

Jika harta yang diserahkan adalah milik perusahaan asuransi, maka terjadi perubahan hukum pada status penyerahan hartanya, yaitu:

1. Harta yang diserahkan oleh anggota kepada perusahaan pada hakikatnya adalah 'iwadl. 'Iwadl ini seolah sama dengan harta yang dipertaruhkan dalam suatu ajang meja judi. Ciri dari sebuah harta bisa disebut sebagai 'iwadl (taruhan) adalah manakala harta tersebut: 

a. Tidak ada kejelasan mengenai peruntukan hartanya
b. Harta tersebut tidak bisa kembali ke member selain lewat jalur terpenuhinya risiko yang dipersyaratkan
c. Bilamana anggota tidak bisa melakukan sesuatu hal yang dipersyaratkan, maka harta tersebut diambil oleh pihak yang bisa melakukan. 
d. Ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah. Pihak yang menang mendapatkan semua harta. Sementara pihak yang kalah tidak mendapat apa-apa.

2. Harta yang diserahkan merupakan al-maksi (pungutan liar). Ciri dari harta ini adalah:

a. Tak adanya kejelasan untuk peruntukan harta itu
b. Tidak ada alasan mengapa harta tersebut harus diberikan kepada jasa asuransi
c. Ada sifat keterpaksaan dari anggota saat memberikan harta tersebut ke perusahaan
d. Ketiadaan kulfah (beban kerja) yang jelas dari pihak yang diberi harta dan bermanfaat terhadap yang memberi. Bila ada kulfah, maka harta tersebut adalah ujrah.

Permasalahan yang sering dihadirkan oleh fuqaha' ketika harta yang dibayarkan oleh member dianggap milik perusahaan adalah:

1. Apa beban kerja dari perusahaan asuransi sehingga bisa bermanfaat terhadap member?
2. Apa status uang santunan yang diberikan oleh pihak jasa asuransi kepada member ketika terjadi apa yang dipersyaratkan?

Terkait dengan beban kerja (kulfah) perusahaan asuransi, sebenarnya hal ini sudah jelas, yaitu melakukan pengelolaan terhadap harta yang dikumpulkan member. Namun, bagaimanapun juga, hal ini ada titik lemahnya, yaitu sudah pasti yang dinamakan "memberi manfaat sehingga berhak memiliki sebuah harta" adalah manakala "kerja memberi manfaatnya" itu sudah dilakukan duluan. Namun, dalam hal ini kerja dari perusahaan belum ada. Oleh karenanya, fuqaha' mendudukkan premi ini dalam timbangan fiqih sebagai utang (dain) yang diberikan member kepada jasa asuransi dan harus dikembalikan. Tentu saja pengembaliannya harus sesuai dengan jumlah yang pernah disetorkan. Bila tidak sesuai, misalnya dengan bertambah dari nomimal premi yang pernah dibayarkan, maka kelebihan atau kekurangan tersebut dipandang sebagai riba. Dan bila ternyata jumlahnya lebih sedikit, maka dianggap perusahaan telah memakan harta secara bathil
Selanjutnya, sebagai catatan bahwa apa yang dipersyaratkan oleh jasa asuransi agar peserta mendapat santunan adalah bisa terdiri atas bermacam-macam bentuk. Namun dari kesekian bentuk itu bisa diringkas sebagai "telah terjadi risiko yang dialami oleh member dan risiko ini sesuai dengan risiko yang digariskan oleh jasa asuransi." 

Sebagai contoh, misalnya, asuransi kecelakaan, maka risiko ini adalah terjadinya kecelakaan. Asuransi pendidikan, maka risiko yang diterima sebagai claim adalah usia sekolah. Asuransi jiwa, maka risiko yang diterima jasa asuransi adalah meninggalnya member, atau kondisi ketidaknormalan akibat kecelakaan. 

Tak pelak dengan memandang berbagai risiko ini para fuqaha berbeda pendapat dalam memandang hukum asuransi. Sebagian fuqaha' menyuarakan haramnya asuransi. Namun sebagian yang lain ada yang membolehkan. 

Fuqaha yang Memandang Haramnya Asuransi

Sebelum masuk ke mengetahui alasan fuqaha yang mengharamkan asuransi, perlu dicatat bahwa pandangan ini berlaku pada premi yang berubah status kepemilikannya sebagai milik perusahaan. Beberapa alasan fuqaha' yang mengharamkan adalah:

1. Transaksi penyerahan premi adalah transaksi judi (maisir)

2. Ada keterlibatan unsur memberi utang dengan kembalian yang melebihi pokok harta yang diutangkan (riba)

3. Ketidakjelasan akad antara transaksi penyerahan premi dan mengutangi, ditambah ketidakjelasan bisa kembali atau tidaknya premi yang pernah dibayarkan, telah menyisakan timbulnya unsur gharar. 

4. Harta tidak bisa kembali kecuali bila terpenuhinya risiko

Fuqaha yang Membolehkan Asuransi

Adapun fuqaha yang memandang bolehnya asuransi - dengan premi yang menjadi hak milik perusahaan - sebagaimana digambarkan di atas, adalah dilatarbelakangi oleh beberapa alasan:

1. Ada Undang-Undang yang menjamin dan bersifat mengikat terhadap asuransi. 

2. Penyerahan terjadi karena adanya unsur saling ridla antara member dan perusahaan

3. Asuransi dianalogikan (qiyas) sebagai akad bagi hasil

4. Keikutsertaan anggota dalam asuransi sudah diniatkan untuk kemungkinan terjadinya pertanggungan yang diakibatkan oleh hal-hal di luar prediksi. Keberadaan kâfil yang merupakan pihak asuransi, adalah ditugaskan menjadi pihak penjamin semua tanggungan yang mungkin tidak bisa diselesaikan akibat terjadinya kemungkinan tersebut. Misalnya, meninggal dengan meninggalkan utang. Maka tanggungan melunasi utang tersebut menjadi beban dari kâfil yang terdiri dari perusahaan asuransi tersebut. Demikian juga terhadap biaya pendidikan anak-anak member selama terjadi hal yang tidak diinginkan tersebut. 

Dengan mencermati kedua model pandangan hukum di atas, maka status uang yang diberikan kepada member yang terpenuhi risiko juga terbagi menjadi dua pandangan. 

1. Bagi pihak yang memandang bahwa asuransi sebagaimana tersebut di atas sebagai haram, maka uang yang diberikan ibarat uang hasil dari taghlib (mengalahkan) peserta lain. Adakalanya uang tersebut dipandang sebagai harta yang dibeli dengan jangka panjang (sharf). Kelebihan harta yang dibeli dan melebihi nominal premi yang pernah dibayar dihukumi sebagai riba qardl.

2. Bagi pihak yang memandang bolehnya asuransi, maka uang yang didapat dapat dianggap sebagai dana hibah akibat dari kewajiban kafâlah yang wajib dilakukan oleh perusahaan jasa.

Akhirnya, apa yang kita sampaikan dan uraikan di atas adalah kaidah asuransi dengan premi yang berstatus milik perusahaan jasa. Ciri perusahaannya bagaimana? Kelak akan kita sampaikan dalam banyak kesempatan tulisan-tulisan mendatang, insyaallah. 


Ustadz Muhammad Syamsudin, Pengasuh Pesantren Hasan Jufri Putri, P. Bawean dan Wakil Sekretaris Bidang Maudluiyah LBMNU PWNU Jatim.

Sabtu 4 Mei 2019 20:30 WIB
Perangkat Hukum Penerapan Prinsip Syariah pada Lembaga Ekonomi Indonesia
Perangkat Hukum Penerapan Prinsip Syariah pada Lembaga Ekonomi Indonesia
Ilustrasi (via due.com)
Indonesia ini dihuni oleh mayoritas umat Islam. Data statistik BPS (Badan Pusat Statistik) yang dirilis tahun 2017 menyebutkan bahwa penduduk Muslim Indonesia mencakup 82% dari penduduk yang tinggal di Indonesia. Kaitannya dengan bahasan ekonomi, berdasarkan konstitusi, penerapan hukum ekonomi syariah di Indonesia adalah wajib dengan dasar mengacu pada Ketentuan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang dengan tegas menyatakan bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.” Melalui pentakwilan terhadap pasal ini, selanjutnya dalam wilayah ekonomi, penerapan prinsip ekonomi syariah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara hukumnya adalah wajib diupayakan.

Setidaknya ada tiga pemaknaan terhadap Pasal 29 ayat (1) Batang Tubuh UUD 1945 oleh para ekonom syariah di Indonesia, yaitu: 

1. Negara tidak boleh membuat peraturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan dasar keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa 

2. Negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan-kebijakan bagi pelaksanaan wujud rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dari segolongan pemeluk agama yang memerlukannya

3. Negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan yang melarang siapa pun melakukan pelecehan terhadap ajaran agama.

Kritik Islam terhadap perbankan konvensional di Indonesia bukan terletak dalam hal fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan, melainkan karena di dalam operasional perbankan tersebut ada unsur yang dianggap sebagai yang dilarang oleh syara’, yaitu bunga. Di samping itu, dimungkinkan adanya unsur lain berupa unsur maisir (spekulatif), gharar (ketidakpastian) dan bathil. Dan ini tidak hanya berlaku pada perbankan konvensional, melainkan juga semua lembaga ekonomi yang ada di Indonesia.

Sekali lagi ini berangkat dari penakwilan di atas. Sudah barang tentu, setiap kritik selalu ada solusinya. Islam menawarkan akad-akad sebagai solusi menggantikan unsur-unsur sebagaimana dimaksud sebagai dasar dalam operasional perbankan dan lembaga ekonomi menurut prinsip syariah (Abdul Ghofur Anshori, “Perkembangan Hukum, Kelembagaan, dan Operasional Perbankan Syariah di Indonesia”, Makalah Kuliah Tamu Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan FH UGM, Yogyakarta, 14 Juni 2017, h. 1)

Pengertian Bank Islam (Islamic Bank) secara umum adalah bank yang pengoperasiannya mendasarkan pada prinsip syariah Islam. Bank Islam sendiri sering disebut dengan istilah bank syariah atau bank dengan sistem tanpa bunga (free-interest based system). Sebagian pihak ada yang mengistilahkan dengan bank tanpa riba (lariba bank). Secara yuridis, Indonesia mengistilahkan bank Islam ini sebagai Bank Syariah, atau secara lengkap disebut “bank berdasarkan prinsip syariah.” (Syamsudin, "Sejarah Hukum Perbankan Syariah Indonesia", Makalah seminar Ekonomi Syariah, STAIHA Bawean, 04 Maret 2018).

Prinsip utama perbankan syariah terdiri dari larangan atas riba pada semua jenis trasaksi. Aktivitas bisnis perbankan diterapkan dengan berpedoman pada kesetaraan (equality), keadilan (fairness) dan keterbukaan (transparency); pembentukan kemitraan yang saling menguntungkan (perseroan); serta keharusan memperoleh keuntungan usaha secara halal. Bank syariah juga dituntut harus mengeluarkan dan mengadministrasikan zakat guna membantu mengembangkan lingkungan masyarakatnya.

Dalam UU Perbankan Syariah, telah ditegaskan bahwa bank-bank syariah di Indonesia yang terdiri atas bank yang sepenuhnya melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan bank konvensional yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah melalui Unit Usaha Syariah (UUS) yang dimilikinya, tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang melanggar prinsip syariah. prinsip syariah yang harus dipatuhi oleh bank-bank syariah menurut UU Perbankan Syariah adalah prinsip Syariah yang difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan selanjutnya telah dituangkan dalam Peraturan Bank Indoneisa (PBI). (Anonim, Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Tahun 2013, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, 2014, hlm. 103)

Lebih lanjut lagi bahwa Prinsip Syariah Perbankan - yang mana dalam kedudukannya telah berubah menjadi hukum positif karena adanya penunjukan oleh UU Perbankan Syariah - merupakan aturan yang wajib dilaksanakan oleh bank syariah maupun Unit Usaha Syariah. Pelanggaran terhadap Prinsip Syariah Perbankan akan mengakibatkan akad-akad yang dibuat antara Bank Syariah dan nasabah menjadi batal demi hukum (null and void) (Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-Aspek Hukumnya, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014: 2-3).

Prinsip syariah ini diterapkan guna mencapai tujuan sesuai jalur syariah. Pasal 2 UU Perbankan Syariah mmenegaskan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya wajib berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan kehati-hatian, yang mana hal tersebut dielaborasi dalam Penjelasan Pasal 2 UU sebagai berikut:

(1) Prinsip syariah adalah kegiatan usaha yang berasaskan Prinsip Syariah, antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur: 

a. riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mensyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi’ah);

b. maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan; 

c. gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah; 

d. haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah atau zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

(2) Demokrasi ekonomi adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan. 

(3) Prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Lihat Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867)

Lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan Atas PBI Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, ditegaskan bahwa pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) PBI a quo dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok hukum Islam, antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan (‘adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah) dan universalisme (alamiyah) serta tidak mengandung gharar, maysir, riba,  dhalim, dan objek haram. (Lihat Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan Atas PBI Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, Di sini disebutkan bahwa Dalam melaksanakan jasa perbankan melalui kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa bank, “Bank wajib memenuhi Prinsip Syariah.”)

Selanjutnya dalam rangka implementasi dan harmonisasi fatwa DSN-MUI berdasarkan amanah Pasal 26 UU Perbankan Syariah telah dibentuk Komite Perbankan Syariah (KPS) melalui keputusan PBI Nomor 10/32/PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syariah. Pasal 1 angka 1 PBI a quo menyebutkan bahwa Komite Perbankan Syariah adalah forum yang beranggotakan para ahli di bidang syariah muamalah dan/atau ahli ekonomi, ahli keuangan dan ahli perbankan yang bertugas membantu Bank Indonesia dalam mengimplementasikan Fatwa Majelis Ulama Indonesia menjadi ketentuan yang akan dituangkan ke dalam Peraturan Bank Indonesia.

Berdasarkan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah 2013 yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disebutkan bahwa dengan terbentuknya OJK selaku otoritas pengawasan jasa keuangan, maka fungsi dan tugas Komite Perbankan Syariah termasuk bagian yang diamanahkan untuk dialihkan kepada OJK yang mana sesuai dengan lingkup kewenangannya mencakup keseluruhan industri keuangan konvensional dan syariah yang tidak hanya meliputi sektor perbankan namun juga Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) dan Pasar Modal, sehingga di OJK, KPS diformulasikan dalam bentuk Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah (KPJKS) OJK. Pembentukan KPJKS melalui Keputusan Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK Nomor 120/MS1/2013, tanggal 18 Desember 2013. Realisasi dari RDK adalah dengan diterbitkannya Peraturan Dewan Komisioner (PDK) Nomor 47/PDK.02/2013 tentang Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah (KPJKS) di OJK, tanggal 30 Desember 2013. Dalam PDK tersebut diatur bahwa KPJKS bertanggung jawab kepada Dewan Komisioner OJK. Keanggotaan KPJKS terdiri dari unsur OJK, Kementerian Agama, MUI, dan unsur masyarakat lainnya dengan komposisi berimbang.

Tujuan pembentukan KPJKS adalah membantu OJK dalam mengimplementasikan fatwa MUI dan mengembangkan jasa keuangan syariah. Sampai di sini tugas KPJKS adalah membantu pihak OJK dalam:

a. Menafsirkan fatwa MUI yang terkait dengan keuangan syariah

b. Memberikan masukan dalam rangka implementasi fatwa ke dalam POJK, dan

c. Melakukan pengembangan industri jasa keuangan syariah (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Tahun 2013, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2014: 104)

Hasil pelaksanaan tugas KPJKS disampaikan kepada OJK dalam bentuk rekomendasi KPJKS. Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugasnya, KPJKS dibantu oleh Tim Kerja KPJKS yang terdiri dari internal OJK dan eksternal OJK dan berbagai keahlian dan kepakaran terkait. Harapan dengan terbentuknya KPJKS adalah akan memberikan kemudahan bagi regulator (OJK) dalam mengimplementasikan fatwa yang dikeluarkan DSN – MUI. Keanggotaan KPJKS yang terdiri dari berbagai elemen keahlian, diharapkan akan lebih mampu menghadirkan prinsip syariah Islam di bidang ekonomi yang abstrak menjadi sesuatu yang konkrit dan implementatif.

Demikian sekilas pengetahuan tentang perangkat hukum penerapan ekonomi syariah di Indonesia. Pengetahuan ini penting demi menumbuhkan rasa cinta kita kepada pemerintah negara Indonesia, yang telah mengadopsi kepentingan umat Islam untuk terhindar dari segala praktik muamalah yang tidak dibenarkan oleh syariat. Selebihnya kita dukung, demi restorasi dan reservasi sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa dan negara.


Ustadz Muhammad Syamsudin, Pengasuh Pesantren Hasan Jufri Putri P. Bawean; Tim Peneliti Bidang Ekonomi Syariah di Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur