IMG-LOGO
Syariah

Lima Hikmah Anjuran Wakaf

Rabu 21 Agustus 2019 15:0 WIB
Share:
Lima Hikmah Anjuran Wakaf
Islam memberi banyak pintu kebaikan, di antaranya melalui wakaf. (Ilustrasi: NU Online/Mahbib)
Di tulisan sebelumnya tentang dalil pensyariatan dan keutamaan wakaf, penulis telah memaparkan argumentasi tentang anjuran berwakaf, baik dari Al-Quran, al-Hadits, Ijma’ (konsensus ulama), dan teladan para sahabat Nabi. Dapat dipahami dari tulisan tersebut bahwa wakaf merupakan salah satu ibadah yang mendapat perhatian lebih dari agama. Oleh karena besarnya pahala wakaf, maka besar pula hikmah yang terkandung di dalamnya.
 
Syekh Dr. Musthafa al-Khin dkk menerangkan dalam kitab al-Fiqh al-Manhaji ala Madzhab al-Imam al-Syafi’i juz 5, hal. 12, bahwa terdapat lima hikmah pensyariatan wakaf.
 
Pertama, membuka pintu taqarrub (pendekatan diri kepada Allah). 
 
Tidak ada hal yang lebih dicintai seorang mukmin melebihi kedekatannya dengan Allah sang maha pencipta. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits Nabi, saat seorang Muslim dekat dan dicintai Tuhannya, maka ia akan dijaga mata, tangan, kaki, telinga, dan seluruh tubuhnya. Oleh sebab itu, Islam memberi banyak pintu kebaikan yang dapat meningkatkan kecintaan Allah kepada manusia, di antaranya dengan pensyariatan wakaf.
 
Muslim yang rela mendermakan hartanya dengan cara berwakaf berarti telah membuka ruang selebar-lebarnya mendekati Tuhannya. Sepanjang harta wakaf masih dimanfaatkan, pihak pewakaf mendapat kucuran pahala tanpa harus ikut beramal, bahkan pahalanya tidak putus setelah ia mati meninggalkan dunia.
 
Kedua, memastikan komitmen penghambaan Muslim.
 
Seperti yang difirmankan Allah, manusia dan jin tidak diciptakan kecuali untuk beribadah dan menghamba kepada-Nya. Menghamba berarti harus siap menjalankan apa pun yang diperintah Tuhan, seperti pembantu yang harus patuh atas segala kehendak majikannya. Shalat, ibadah, hidup dan mati manusia semuanya hanya untuk Tuhan semesta alam. Tidak cukup menjadi hamba atau pecinta hanya dengan bermodal kata-kata “aku hamba Allah”, “aku mencintai Allah”, tapi harus disertai dengan bukti perilaku yang riil dan nyata. Allah menguji kualitas penghambaan manusia salah satunya dengan perintah berwakaf. Allah menantang umat manusia, tidaklah mereka mendapat kebaikan sampai rela mendermakan sebagian harta yang mereka sukai (QS Ali Imran: 92).
 
Ketiga, menekankan pentingnya investasi pahala. 
 
Siapa yang tidak senang mendapat hasil tanpa ikut bekerja? Misalnya begini. Ada pemodal besar menanam saham di perusahaan tertentu. Betapa beruntungnya sang investor ketika perusahaan itu berkembang pesat menguasai pasar. Tanpa harus memeras keringat ia menerima pundi-pundi rupiah di rekeningnya. Demikianlah logika sederhana sebuah investasi. 
 
Agama mengajarkan kepada manusia bahwa di antara sekian banyaknya jenis investasi, wakaf adalah sebuah investasi yang lebih menguntungkan. Investor yang kaya raya dengan triliunan uang yang dimiliki akan binasa, harta dan asetnya tidak akan dibawa sampai mati, juga tidak bisa dibuat modal yang menyelamatkan di akhirat. Padahal puncak dari perjalanan manusia adalah kehidupan setelah kematian. Berbeda dengan wakaf, pahalanya akan terus mengalir tiada henti sepanjang harta wakaf dimanfaatkan untuk hal yang positif. Kedermawanan sang pewakaf semasa hidupnya menjadi modal yang berharga untuk kehidupan di alam barzakh, alam kubur, dan puncaknya di hari penghakiman massal perbuatan manusia kelak.
 
Keempat, memajukan peradaban umat Islam.
 
Harta-harta wakaf bila dikelola dengan baik dapat memberi dampak positif yang besar untuk kemaslahatan umat Islam. Masjid, pondok pesantren, majelis ilmu, sekolahan, dan sebagainya tidak akan mati, kendala finansial untuk kemajuan dan perkembangannya bisa teratasi. Pesantren-pesantren akan mencetak kader ulama yang alim dan saleh, kampus-kampus akan memproduk para ilmuwan dan pakar kelas dunia, masjid tidak hanya makmur secara fisik, namun juga ramai kegiatan, dan lain sebagainya. Asalkan tidak dikorupsi dan dikelola dengan Quality Management (manajemen berkualitas), semua mimpi-mimpi itu akan menjadi nyata.
 
Kelima, mensejahterakan kaum dhuafa.
 
Wakaf bisa menjadi salah satu solusi untuk mengentaskan kemiskinan. Sebagian saudara kita yang lemah secara ekonomi dapat dibantu dengan memberi mereka modal, misalnya dengan memberi sebagian hasil pengembangan harta wakaf produktif. Demikian pula para anak yatim, kaum dhuafa, janda-janda, setidaknya dapat diringankan beban hidup mereka dengan kontribusi harta wakaf.
 
Dapat dipahami dari uraian di atas, bahwa keutamaan wakaf tidak hanya berhubungan dengan pahala besar yang diterima pewakaf, tapi juga berkaitan dengan kemajuan dan kepedulian untuk kemaslahatan bersama. 
 
 
Ustadz M. Mubasysyarum Bih, Dewan Pembina Pondok Pesantren Raudlatul Quran, Geyongan, Arjawinangun, Cirebon, Jawa Barat.
 
Share:

Baca Juga

Senin 19 Agustus 2019 19:45 WIB
Dalil Pensyariatan dan Keutamaan Wakaf
Dalil Pensyariatan dan Keutamaan Wakaf
Pemanfaatan harta wakaf memiliki aturan khusus yang berbeda dari jenis pemberian lain seperti hibah dan zakat
Para ahli fiqih mendefinisikan wakaf sebagai praktik sedekah harta secara permanen dengan membekukan pemanfaatannya (tasaruf) untuk hal-hal yang diperbolehkan syariat. Semisal mewakafkan tanah untuk yayasan tertentu—status wakaf ini menjadikan tanah tersebut tidak diperbolehkan untuk dijual atau dihibahkan, pengelolanya hanya diperkenankan mengatur pemanfaatan tanah tersebut untuk kemaslahatan yayasan. 
 
Ulama sepakat bahwa wakaf merupakan ibadah yang dianjurkan syariat. Sebelum ijma’ (konsensus ulama), terdapat banyak dalil yang menjelaskan pensyariatan dan keutamaan wakaf.
 
Di antaranya firman Allah:
 
لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ  فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ.
 
“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya” (QS Ali Imran: 92).
 
Sahabat Abu Thalhah saat mendengar ayat tersebut bergegas mewakafkan kebun “Bairuha”, kebun kurma miliknya yang paling ia sukai. Nabi pun sangat mengapresiasi apa yang dilakukan Abu Thalhah, hingga beliau bersabda “Bagus sekali. Itu adalah investasi yang menguntungkan (di akhirat)” (HR al-Bukhari).
 
Baca juga:
 
Nabi bersabda:
 
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه  أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ  صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ  
 
“Ketika anak Adam mati, terputuslah amalnya kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya” (HR Muslim).
 
Anak saleh yang dimaksud dalam hadits tersebut minimal adalah seorang Muslim yang mendoakan kedua orang tuanya. Lebih sempurna lagi bila ia juga merupakan pribadi yang memenuhi hak-hak Allah dan hamba-hamba-Nya, saleh secara spiritual dan saleh secara sosial. 
 
Menurut para ulama sedekah jariyah (yang mengalir pahalanya) dalam konteks hadits di atas, diarahkan kepada makna wakaf, karena wakaf adalah satu-satunya bentuk sedekah yang dapat dimanfaatkan secara permanen oleh pihak penerimanya, sebab syariat memberi aturan agar benda yang diwakafkan dibekukan tasarufnya; murni untuk dimanfaatkan oleh pihak yang diberi wakaf. Semisal mewakafkan tanah menjadi masjid, pahalanya akan terus mengalir untuk pewakaf seiring dengan kelestarian pemanfaatan masjid oleh orang-orang Islam selaku pihak yang berhak memanfaatkan masjid tersebut.
 
Hal ini berbeda dengan sedekah atau hibah biasa, misalnya menghibahkan tanah kepada pihak tertentu, pahalanya tidak dapat dijamin bisa lestari, sebab bisa saja pihak penerima hibah menjualnya. Di sisi lain, kepemilikan tanah tersebut menjadi hak penerima hibah, berbeda dengan harta wakafan yang status kepemilikannya kembali kepada Allah.
 
Syekh Khathib al-Syarbini menjelaskan:
 
والولد الصالح هو القائم بحقوق الله تعالى وحقوق العباد ، ولعل هذا محمول على كمال القبول . وأما أصله فيكفي فيه أن يكون مسلما ، والصدقة الجارية محمولة عند العلماء على الوقف كما قاله الرافعي فإن غيره من الصدقات ليست جارية، بل يملك المتصدق عليه أعيانها ومنافعها ناجزا. وأما الوصية بالمنافع وإن شملها الحديث فهي نادرة فحمل الصدقة في الحديث على الوقف أولى.
 
“Anak saleh adalah orang yang memenuhi hak-hak Allah dan hamba-hamba-Nya. Mungkin saja ini diarahkan kepada kesempurnaan diterimanya doa. Adapun inti diterimanya doa, maka cukup anak yang muslim. Sedekah jariyah diarahkan kepada wakaf menurut para ulama seperti yang dikatakan imam al-Rafi’i, sesungguhnya selain wakaf dari beberapa sedekah tidak mengalir pahalanya, bahkan pihak yang diberi sedekah memiliki benda dan manfaatnya secara langsung. Adapun wasiat dengan beberapa manfaat meski tercakup oleh hadits, akan tetapi jarang diterapkan. Maka mengarahkan sedekah dalam hadits atas arti wakaf lebih utama” (Syekh Khathib al-Syarbini, Mughni al-Muhtaj, juz 2 hal. 485).
 
Setelah anjuran wakaf disabdakan Nabi, para sahabat sangat gemar mewakafkan hartanya. Bahkan menurut catatan sejarah, wakaf menjadi ibadah yang nge-trend dan sangat populer di kalangan mereka. Hingga sahabat Jabir menuturkan tiada sahabat yang memiliki kemampuan finansial kecuali mewakafkan hartanya. Imam al-Syafi’i menegaskan ada 80 sahabat Anshar yang bersedekah wakaf.
 
Disebutkan dalam kitab al-Fiqh al-Manhaji keterangan sebagai berikut:
 
وقد اشتهر الوقف بين الصحابة وانتشر، حتى قال جابر رضي الله عنه: ما بقى أحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - له مقدرة إلا وقف. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: بلغني أن ثمانين صحابياً من الأنصار تصدّقوا بصدقات محرمات. والشافعي رحمه الله يطلق هذا التعبير (صدقات محرمات) على الوقف.
 
“Dan telah masyhur berwakaf di antara sahabat dan menyeluruh, sehingga sahabat Jabir berkata; tidaklah tersisa dari para sahabat Nabi yang memiliki kemampuan (finansial) kecuali mewakafkan hartanya. Al-Imam al-Syafi’i berkata; telah sampai kepadaku bahwa 80 sahabat dari Anshar bersedekah dengan sedekah yang diharamkan (dijual dan dihibahkan). Al-Syafi’i mengucapkan redaksi ‘sedekah yang diharamkan’ ini untuk arti wakaf” (Syekh Dr. Mushtafa al-Khin dkk., al-Fiqh al-Manhaji, juz 5, hal. 11).
 
Wakaf pertama kali dalam sejarah Islam adalah wakaf yang dilakukan Sahabat Umar atas sebidang tanah Khaibar yang dimilikinya. Hal itu beliau lakukan atas perintah Nabi. Sahabat Umar memberi beberapa syarat atas pewakafan tanah tersebut, di antaranya tidak boleh dijual, diwariskan dan dihibahkan. Sahabat Umar juga memberi syarat agar pengelolanya diperkenankan memakan atau memberi makan kerabatnya dari hasil bumi tanah tersebut dengan sewajarnya, tidak berlebihan dan bebas layaknya orang yang memiliki hak kepemilikan secara pribadi. Riwayat lain menyebutkan wakaf pertama kali dalam Islam adalah wakafnya Nabi atas harta yang beliau terima dari Mukhairiq, seorang alim dari Bani Nadlir. Nabi menerima pemberian harta wasiat dari Mukhairiq di tahun ketiga Hijriyyah, kemudian selang beberapa waktu Nabi mewakafkannya (lihat: Syekh Ibnu Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj, juz 6, hal. 236).
 
Sangat terang dari uraian di atas bagaimana agama memberi anjuran berwakaf dan memberinya keutamaan yang besar untuk investasi pahala di akhirat. 

 
Ustadz M. Mubasysyarum Bih, Dewan Pembina Pondok Pesantren Raudlatul Quran, Geyongan, Arjawinangun, Cirebon, Jawa Barat.
 
 
Jumat 26 Juli 2019 20:0 WIB
‘La Yunkar al-Mukhtalaf’, Kaidah Fiqih yang Mengakomodasi Tiap Perbedaan
‘La Yunkar al-Mukhtalaf’, Kaidah Fiqih yang Mengakomodasi Tiap Perbedaan
Ilustrasi

Kaidah Fiqih:

 

لَا يُنْكَرُ الْمُخْتَلَفُ فِيْهِ، وَإِنَّمَا يُنْكَرُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ

 

“Masalah yang masih diperselisihkan (keharamannya) tidak boleh diingkari, tapi harus mengingkari masalah yang (keharamannya) telah disepakati.” (Imam Jalâluddîn al-Suyûthî, al-Asybâh wa al-Nadhâ’ir, Beirut: Darul Kutub al-‘Ilmiyah, 1990, hlm 158)

 

****

 

Kaidah fiqih di atas mengakomodir semua perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan ulama dalam bingkai kesepakatan bahwa “tidak boleh menolak masalah yang keharamannya masih diperdebatkan, penolakan hanya berlaku pada masalah yang keharamannya telah disepakati.” Contohnya berjudi, minum khamr, zina, mencuri, meninggalkan shalat dan lain sebagainya. Semua itu adalah masalah yang keharamannya telah disepakati.

 

Berbeda dengan kasus—salah satu contohnya—mengirim bacaan Al-Qur’an dan doa untuk orang mati. Para ulama berbeda pendapat tentang hal itu. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh, bahkan ada pula yang mengatakan termasuk ibadah. Setiap ulama memiliki dalilnya sendiri-sendiri sehingga dapat mengeluarkan produk hukum yang berbeda. Bagi yang mengikuti pendapat boleh, silahkan mengamalkannya. Bagi yang tidak sependapat, silahkan, tapi jangan menuduh bid’ah, dan tetap harus berpegang teguh pada kaidah di atas.

 

Syekh Dr. Muhammad Mustafa al-Zuhaili dalam bukunya, al-Qawâ’id al-Fiqhiyyah wa Tathbîqatuhâ fî al-Madzâhib al-Arba’ah menjelaskan tentang kaidah di atas:

 

فلا يجب إنكار المختلف فيه، لأنه يقوم على دليل، وإنما يجب إنكار فعل يخالف المجمع عليه، لأنه لا دليل عليه

 

“Tidak diharuskan menolak masalah-masalah yang masih diperselisihkan keharamannya, karena masih berdasarkan pada dalil. Penolakan harus diterapkan pada perbuatan yang menyalahi kesepakatan ulama (atas keharamannya), karena tidak berdasarkan dalil.” (Dr. Muhammad Mustafa al-Zuhaili, al-Qawâ’id al-Fiqhiyyah wa Tathbîqatuhâ fî al-Madzâhib al-Arba’ah, Damaskus: Darul Fikr, 2006, juz 2, hlm 757)

 

Dengan kata lain, kaidah fiqih “lâ yunkar al-mukhtalaf.....” merupakan atap yang mengayomi berbagai perbedaan pendapat dalam hukum Islam. Selama pendapat yang dikeluarkan memiliki dasar argumentasi yang jelas (dalil dan nalar fiqih), kita tidak boleh mengatakannya sebagai sesuatu yang haram, bid’ah dan musyrik. Lagipula perbedaan pendapat para ulama itu nikmat yang besar. Imam al-Suyûthî (1445-1505 M) mengatakan dalam salah satu risalah kecilnya:

 

اعلم أن اختلاف المذاهب في الـملة نعمة كبيرة وفضيلة عظيمة، وله سر لطيف أدركه العالـمون وعمي عنه الجاهلون، حتى سـمعت بعض الجهال يقول: النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بشرع واحد، فمن أين مذاهب أربعة؟

 

“Ketahuilah, sesungguhnya perbedaan pandangan antar madzhab dalam agama adalah nikmat yang besar dan keutamaan yang agung. Di dalamnya terdapat rahasia yang halus, yang diketahui oleh orang-orang berilmu tapi tidak oleh orang-orang bodoh. Hingga saya mendengar sebagian mereka, orang-orang bodoh mengatakan: “Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, datang membawa syariat yang satu, lalu dari mana datangnya madzhab empat?” (Imam Jalâluddîn al-Suyûtî, Jazîl al-Mawâhib fî Ihtilâf al-Madzâhib)

 

Perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah dalam tradisi Islam, dari mulai zaman sahabat Nabi sampai zaman now. Contohnya Sayyidina Abdullah bin Mas’ud yang berpendapat bahwa seorang musafir lebih utama melakukan shalat qashar daripada menyempurnakan shalat. Jika musafir tersebut memilih menyempurnakan shalatnya ketika berpergian, dia menyelisihi amal yang lebih utama, mukhâlafatul ûlâ. Tapi, Sayyidina Abdullah bin Mas’ud menyempurnakan shalatnya (4 rakaat) ketika berpergian dan menjadi makmum Sayyidina Usman bin Affan. Ketika ditanya orang kenapa dia meninggalkan pendapatnya, Ibnu Mas’ud menjawab: “al-khilâf syarrun—perselisihan itu jelek.” Di riwayat lain (Imam Baihaqi), Ibnu Mas’ud menjawab: “innî la-akrahu al-khilâf—sungguh aku benci berselisih.” (Imam Ibnu Hajar al-‘Asqalâni, Fath al-Bâri Syarh Shahîh al-Bukhârî, Beirut: Darul Ma’rifah, tt, juz 2, hlm 564)

 

Bukan berarti setelah itu Ibnu Mas’ud mengganti pandangannya, tidak. Dia tetap dengan pendapatnya sendiri, tapi tidak membuatnya menyalahkan pendapat orang lain yang juga berdasarkan al-Qur’an dan Hadits. Kata “syarr—jelek” yang dikatakan Ibnu Mas’ud mengandung makna saling menghargai yang tinggi. Jika saat itu dia bersikukuh menolak pendapat Sayyidina Utsman dan memisahkan diri, itu artinya dia menganggap pendapatnya sendiri yang paling benar dan pendapat Utsman adalah salah. Itulah kejelekan (syarr) yang ditakutkan olehnya, klaim kebenaran tunggal. Hal ini dilakukan olehnya karena dia tahu bahwa apa yang dilakukan Sayyidina Utsman berdasarkan dalil dan argumentasi yang jelas.

 

Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah mengeluarkan pandangannya tentang perbedaan pendapat di antara para sahabat. Dia mengatakan:

 

ما سرني لو أن أصحاب محمد لم يختلفوا لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة

 

“Tidak menyenangkanku jika para sahabat Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam, tidak berbeda pendapat, karena jika mereka tidak berbeda pendapat tidak akan ada rukhsah (kemudahan bagi kita).” (Imam Jalâluddîn al-Suyûtî, Nawâhid al-Abkâr wa Syawârid al-Afkâr: Hâsyiyyah al-Suyûthî ‘alâ Tafsîr al-Baidlâwî, Mekkah: Jami’ah Ummul Qura, 2005, juz 2, 572)

 

Perbedaan pendapat adalah rahmat. Salah satu nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Karena itu, kita harus siap dengan berbagai perbedaan pendapat para ulama dalam hukum fiqih. Jangankan lintas madzhab, yang se-madzhab saja kaya akan perbedaan pendapat. Kita harus benar-benar tahu dan siap akan hal itu. Jangan terburu-buru memvonis bid’ah, kafir dan musyrik.

 

Berbeda pendapat itu boleh, ada etika dan aturan mainnya. Yang tidak boleh itu menyalahkan pendapat lainnya dengan memberi label bid’ah, kafir dan musyrik. Imam Qatadah mengatakan:

 

من لم يعرف الإختلاف لم يشمّ أنفه الفقه

 

“Orang yang tidak mengetahui perbedaan pendapat (ulama), maka hidungnya tidak bisa mencium (baunya) fiqih.” (Imam Ibrâhîm bin Mûsâ al-Syâthibî, al-Muwâfaqât, Kairo: Dar Ibnu ‘Affan, 1997, juz 5, hlm 122)

 

Lagipula Allah Swt., berfirman (Q.S. al-Maidah: 48):

 

وَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَـكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُم فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ

 

“Jika Allah menghendaki, kalian dijadikan-Nya satu umat (saja), tapi Allah hendak menguji kalian atas karunia yang telah diberikan-Nya kepada kalian, maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan.”

 

Jadi, mari berlomba-lomba menebarkan manfaat dengan cara yang santun dan ma’rûf. Wallahu a’lam..

 

 

Muhammad Afiq Zahara, alumni PP. Darussa’adah, Bulus, Kritig, Petanahan, Kebumen

 

 

Kamis 25 Juli 2019 16:0 WIB
Wajibkah Berutang untuk Melunasi Utang Lain yang Jatuh Tempo?
Wajibkah Berutang untuk Melunasi Utang Lain yang Jatuh Tempo?
null

Salah satu indikator besarnya rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh seseorang adalah bentuk perhatiannya terhadap tanggungan-tanggungan utang yang dimilikinya dan komitmen untuk melunasi utang tersebut sesuai perjanjian yang disepakati.

 

Dalam salah satu hadits, Rasulullah menjelaskan:

 

 

فَإِنَّ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً

 

“Sesungguhnya sebagian dari orang yang paling baik adalah orang yang paling baik dalam membayar (utang),” (HR Bukhari).

 

Lantas bagaimana jadinya, jika pada saat jatuh tempo waktu pembayaran, ternyata seseorang belum memiliki uang yang cukup untuk melunasi tanggungan utangnya? Apakah wajib baginya untuk mengupayakan tersedianya dana dengan cara berutang pada orang lain, guna menutupi tanggungan utangnya yang awal (gali lobang tutup lobang)?

 

Dalam menjawab persoalan di atas, kiranya perlu ditinjau dari dua sudut pandang. Pertama, berkaitan dengan hukum berutang pada orang lain guna melunasi utang yang awal. Kedua, berkaitan dengan hukum melunasi utang pada saat jatuh tempo.

 

Para ulama fiqih berpandangan bahwa tidak wajib bagi seseorang untuk mengupayakan terwujudnya keadaan yang mewajibkan seseorang untuk melakukan suatu hal (tahshîlu sabab al-wujûb lâ yajib) (lihat: Syekh Ibnu Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj ala Syarh al-Minhaj, juz 9, hal. 479).

 

Hal ini misalnya seperti dalam permasalahan melunasi utang, para ulama’ berpandangan bahwa tidak wajib bagi seseorang untuk bergegas bekerja agar dapat menghasilkan uang, sehingga ketika ia telah memiliki uang maka ia terkena tuntutan kewajiban melunasi utangnya.

 

Ia dapat bekerja kapanpun, tanpa adanya tuntutan kewajiban dari syariat secara khusus, sebab dalam hal ini, “bekerja” merupakan bentuk tahshilu sabab al-wujub. Selama tidak dianggap sebagai orang yang teledor (taqshir) dalam pembayaran utang, maka ia dapat bekerja kapanpun untuk menghasilkan uang yang digunakan untuk melunasi utangnya.

 

Hal ini seperti halnya dijelaskan dalam kitab al-Majmu’ ala Syarh al-Muhadzab:

 

فإن كان الذى عليه الدين يحسن صنعة لم يجبر على الاكتساب بها ليحصل ما يقضى به دينه. وهذا من أعظم مقاصد الشريعة الغراء في أن الحرية الشخصية أثمن من كل شئ فلا يعدلها مال ولا دين، ولا يقيدها غريم ولا سلطان، بل ان اكتسب وحصل معه مال يفضل عن نفقته ونفقة من تلزمه نفقته قضى به الدين.

 

“Jika orang yang memiliki tanggungan utang dapat bekerja dengan baik, maka ia tidak boleh dipaksa untuk bekerja supaya dapat melunasi utangnya. Ketentuan demikian merupakan salah satu keagungan Syariat Islam, kemerdekaan seseorang lebih berharga dari segala hal, tidak ada harta dan tanggungan yang dapat menandinginya, kemerdekaan ini tidak terikat dengan orang yang memberi utang ataupun seorang raja sekalipun. Tetapi jika ia bekerja dan menghasilkan harta yang lebih untuk menafkahi dirinya dan keluarganya, maka pada saat itulah ia menggunakan uang tersebut untuk membayar utangnya” (Syekh Yahya bin Syaraf an-Nawawi, al-Majmu’ ala Syarh al-Muhadzab, Juz 13, Hal. 272)

 

Ketentuan di atas juga berlaku dalam menstatuskan tidak wajibnya berutang pada orang lain guna melunasi tanggungan utang yang awal. Sebab dalam hal ini, berutang pada orang lain merupakan bentuk tahshilu sabab al-wujub yang mana syariat secara tegas tidak mewajibkannya.

 

Sedangkan berkaitan dengan hukum melunasi utang pada saat jatuh tempo, para ulama’ syafi’iyah sejak awal sebenarnya tidak menjadikan standar waktu kewajiban pembayaran utang (qard) bertumpu pada waktu tempo yang telah ditentukan oleh pihak yang memberi utang, tapi waktu wajibnya membayar utang ditumpukan pada saat seseorang telah memiliki harta yang cukup untuk membayar utangnya. Sehingga ketika pada saat jatuh tempo, ternyata seseorang dalam keadaan tidak mampu (Mu’sir) maka tidak berhak bagi orang yang memberi utang untuk menagih utang tersebut. Berkaitan dengan hal ini, dapat dipahami lebih lanjut dalam pembahasan Aturan Menagih Utang dalam Islam.

 

Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mengupayakan terwujudnya uang untuk melunasi sebuah tanggungan utang dengan cara berutang pada orang lain adalah hal yang tidak diwajibkan, sebab tergolong dalam kaedah tahshilu sabab al-wujub laa yajib (mengupayakan terwujudnya keadaan yang mewajibkan seseorang untuk melakukan suatu hal adalah hal yang tidak wajib).

 

Meski hal tersebut tidak diwajibkan dalam tinjauan hukum syara’, namun bukan berarti hukum demikian kita jadikan celah untuk teledor dalam membayar tanggungan utang yang kita miliki. Sebab dalam prakteknya, terkadang mengutang pada orang lain merupakan solusi terakhir dalam melunasi utang yang sudah tertunggak dalam jangka waktu yang lama, tak heran jika terkadang dengan tertunggaknya utang akan mengakibatkan berbagai mudarat yang terjadi pada orang yang berutang, seperti hubungan yang tidak harmonis dengan pengutang, disitanya barang berharga milik orang yang berutang. Sehingga dalam keadaan demikian, ketika mengutang dipandang sebagai hal yang lebih maslahat untuk melunasi utang yang awal dan dapat menangkal berbagai mudarat yang terjadi ketika utang yang awal tertunggak, maka sebaiknya hal tersebut dilakukan. Wallahu a’lam.

 

 

Ustadz M. Ali Zainal Abidin, Pengajar di Pondok Pesantren Annuriyah, Kaliwining, Rambipuji, Jember