IMG-LOGO
Trending Now:
Ekonomi Syariah

Proses Penetapan Ganti Rugi Menurut Hukum Islam (1)

Selasa 3 September 2019 13:30 WIB
Share:
Proses Penetapan Ganti Rugi Menurut Hukum Islam (1)
Ganti rugi tak selalu sesuai dengan harga asal barang, melainkan juga harga mitsil. Apa itu? (Ilustrasi: NU Online)
Para ulama telah sepakat bahwa menggasab harta orang lain hukumnya adalah haram. Demikian juga keharaman niat menimbulkan kerusakan pada harta dan jiwa orang lain. Semua itu disebabkan karena adanya illat penggunaan yang tidak dibenarkan oleh syariat (i’tida’) atas harta orang lain. Allah ﷻ berfirman:
 
يآأيها الذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل
 
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta di antara kalian dengan jalan bathil” (QS. Al-Nisa [4]: 29).
 
Rasulullah ﷺ, dalam suatu khutbah Idul Adlha pernah bersabda:
 
إن دمآئكم وأموالكم حرام عليكم…. من أخذ شبرا من الأرض طوقه الله من سبع أرضين
 
Artinya: “Sesungguhnya darah dan harta kalian adalah dimulyakan atas kalian (haram dilanggar).... Barangsiapa yang mengambil secuil tanah (secara dlalim), maka kelak Allah ﷻ akan mengalungkan ke lehernya hingga bumi lapis tujuh.” Hadits riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim dari Siti Aisyah radliyallahu ‘anha. Hadits yang senada juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari jalur sanad Sa’id ibn Zaid. Imam Ahmad dan Bukhari juga memiliki riwayat lain dari jalur sanad Ibn Umar. Imam Ahmad menambahkan dukungan riwayat lain dari Abu Hurairah radliyallahu ‘anhu” (Al-Syaukani, Nailu al-Authar, Damaskus: Dar al-Ma’rifah, tt.: 5/317).
 
Nabi ﷺ juga bersabda:
 
لايحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه
 
Artinya: “Tidak halal bagi seseorang harta seorang muslim lainnya melainkan dengan cara yang baik (diridhainya)..” Hadits Riwayat Al-Daruquthny dari jalur sanad Anas. Al-Baihaqi, Ibn Hibban dan al-Hakim meriwayatkan dalam dua kitab shahihnya dengan jalur sanad dari Abu Hamid al-Sa’idi dengan lafadh: 
 
لايحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه
 
Artinya: “Tidak halal bagi seseorang mengambil tongkat saudaranya kecuali dengan jalan yang baik (diridhai)” (Al-Syaukani, Nailu al-Authar, Damaskus: Dar al-Ma’rifah, tt.: 5/316).
 
Hal yang bisa dipahami dari beberapa dalil di atas adalah bahwasanya hukum asal yang ditetapkan oleh syariat dalam kasus pertanggungjawaban risiko kerusakan akibat perbuatan seseorang adalah: 
 
رد الحقوق بأعيانها عند الإمكان فأن ردها كامل الأوصاف بريئ من المسؤولية وإن ردها ناقصة الأوصاف جبر الضامن أوصافها بالقيمة لأن الأوصاف ليست من ذوات الأمثال  ولكن لايضمن أوصافها بسبب انخفاض الأسعار في الأسواق إلا الفقيه أبو ثور فإنه يوجب ضمان القبمة النقص بسبب ذلك وكذلك الشافعية كما سيأتي
 
Artinya: “Mengembalikan “hak yang dimiliki barang” (al-huquq bi a’ayan) bila memungkinkan. Jika mengembalikan dengan spesifikasi barang yang sempurna (sesuai dengan sebelumnya) maka ia bebas dari tanggungjawab risiko itu. Akan tetapi, bila pengembalian ternyata kurang dari spesifikasi awalnya maka layak baginya dimintai pertanggungan risiko atas kekurangan spesifikasi tersebut dengan mengganti rugi berupa nilai (qimah). Hal ini dikarenakan spesifikasi adalah bukan merupakan sesuatu yang memiliki padanan. Risiko kekurangan spesifikasi pengembalian tidak ditanggung dengan menyesuaikan harga pasar, kecuali pendapatnya al-Faqih Abu Tsaur. Beliau berpendapat bahwa pertanggungan nilai risiko berkurangnya spek dapat ditentukan berdasarkan pasar. Pendapat ini juga didukung oleh kalangan ulama Syafiiyah.” (Al-Zuhaili, Nadlariyatu al-Dlamman aw Ahkam al-Mas-uliyah al-Madaniyah wa al-Jinaiyah fi al-Fiqh al-Islamy, Damaskus: Dar al-Fikr, 1998: 85)
 
Adapun pendapat kalangan Hanafiyah, pertanggungan risiko atas barang yang rusak disebabkan karena tindakan ghashab, sebab amanat atau perwakilan, adalah mengembalikan barang apa adanya berupa wujud sifat barang ('ain dan dzatnya). 
 
Jadi, bentuk pertama pertanggungan risiko yang disepakati oleh para ulama’, bilamana ada seseorang yang menggasab barang orang lain, adalah mengembalikan wujud barang itu selagi memungkinkan. Pendapat ini didasarkan pada sabda Nabi ﷺ: 
 
على اليد ما أخذت حتي تؤديه
 
Artinya: “Wajib berlaku atas tangan, berupa barang yang diambil sehingga ia menunaikannya.” 
 
Kondisi kedua, bilamana barang yang dighashab mengalami kerusakan parah, baik sebab penggunaan yang tidak dibenarkan oleh syariat atau sebab keteledoran, atau memang sengaja sebab dirusak, maka berlaku pertanggungan risiko sebagai berikut, yaitu: 
 
1. Bila barang memiliki harga standar di pasaran, maka wajib mengembalikan sesuai standar pasar tersebut. Dasar yang dipergunakan dalam hal ini adalah Firman Allah ﷻ: 
 
فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم
 
Artinya: “Barangsiapa memusuhi kalian, maka musuhilah ia sepadan (standar) dengan bagaimana ia memusuhi kalian.” (QS. Al-Baqarah [2]: 194)
 
Allah ﷻ juga berfirman: 
 
وجزاؤا سيئة سيئة مثلها
 
Artinya: “Balasan atas suatu keburukan adalah keburukan yang sepadan (mitsil).” (QS. Al-Syura [42]: 40)
 
Dua ayat di atas sepintas kilas menyinggung bahwa kewajiban pertanggungan risiko bagi seorang yang telah berbuat kerugian adalah sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan. Bagaimanapun juga, kerusakan yang terjadi pada materi yang dighashab, pasti berhubungan dengan dua hal, yaitu jenis materi dan sekaligus sifat dari materi itu sendiri. Bilamana kedua hal yang menyangkut unsur barang ini harus diikutsertakan dalam pertanggungan risiko, maka sudah barang tentu mengupayakan standarnya adalah merupakan jalan yang paling adil karena mampu mendekati pada asal sifat barang. Jadi, pencarian standar ini seolah merupakan jalan pendekatan. Sifat kurangnya sudah pasti ada karena berganti dengan barang lain, dan hal itu bisa mudah mengundang toleransi oleh kedua pihak. 
 
2. Barang yang tidak memiliki standar harga di pasaran.. 
 
Untuk barang yang tidak memiliki standar harga di pasar disebabkan langkanya barang, atau sulitnya barang ditemui oleh kedua pihak, maka mengganti adalah jalan terbaik. Sebagaimana qaidah:
 
إذا تعذر الأصل يصادر البدل
 
Artinya: “Bila sulit mewujudkan asal, maka bisa diupayakan gantinya.”
 
Kaidah ini seolah memberikan gambaran bahwa bilamana wujud padanan susah untuk ditemui, maka hal yang wajib dilakukan oleh pihak pelaku perusak, adalah menggantinya dengan harga asalnya. 
 
Perlu dicatat bahwa mengganti harga asal itu tidak sama dengan harga mitsil. Harga asal merupakan harga beli barang. Sementara harga mitsil adalah harga standar setelah masa pemakaian tertentu. Jadi, bila pelaku merusakkan mobil hasil modifikasi misalnya, maka kewajiban pelaku adalah mengganti biaya mobil lengkap dengan biaya modifikasinya sehingga wujud barang. Tidak cukup bagi pelaku hanya sekedar menaksir harga standar barang bila dijual.. 
 
Bersambung…
 
 
Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah - Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur
 
Share:

Baca Juga

Selasa 3 September 2019 22:0 WIB
Proses Penetapan Ganti Rugi Menurut Hukum Islam (2-Habis)
Proses Penetapan Ganti Rugi Menurut Hukum Islam (2-Habis)
(Ilustrasi: NU Online/Mahbib)
Adakalanya barang yang hendak diganti rugi memang tidak ditemui padanannya di pasaran. Sementara itu, perintah nash sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Baqarah [2]: 194 dan QS. Al-Syura [42]: 40 adalah mencari padanan tersebut. Lantas, bagaimana caranya menetapkan ganti rugi sebagai bentuk tanggung jawab pertanggungan risiko kerusakan? 
 
Pada tulisan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa proses penetapannya dapat dilakukan dengan jalan mengganti barang disebabkan karena sulit yang bersifat dlarurat. Kita fokus pada pembahasan makna sulit ini terlebih dahulu. Sulit itu bisa meliputi dua hal, yaitu adakalanya sulit yang bersifat haqiqi (hissi/materiil) dan adakalanya sulit bersifat hukmi (imateriil). 
 
Sulit yang bersifat materiil dalam ganti rugi ini, wujud keberadaan barang yang sulit ditemui di pasaran adalah disebabkan karena produsen sudah tidak memproduksi lagi, meskipun barang itu masih bisa dijumpai di rumahan. Misalnya, handphone Nokia 311. Barangnya masih bisa ditemui di rumahan, namun di pasaran, barang itu sudah tidak dijumpai lagi.
 
Adapun sulit yang berbangsa imateriil (hukmy), adalah merupakan kesulitan yang timbul akibat barang yang ada di pasaran, sebenarnya bisa ditemui. Akan tetapi harga barangnya sangat mahal sekali melebihi harga standar barang tersebut (tsaman al-mitsly). Kadangkala sulit yang berbangsa imateriil ini juga diakibatkan karena barang yang dirusakkan merupakan barang yang dilarang syariat untuk diperjualbelikan di kalangan muslim. Contoh misalnya adalah khamr. Khamr hukumnya haram bagi seorang muslim, akan tetapi tidak bagi kalangan non muslim. Keharaman khamr tidak hanya karena mengonsumsinya, melainkan juga menjualbelikannya. Nash syariat yang kuat adalah melarang muslim membeli khamr. Sementara itu ia butuh mendapatkannya sebagai pertanggungan risiko atas khamr yang dirusaknya dari seorang non muslim. Lantas bagaimana pertanggungjawabannya?  
 
Dalam kesempatan ini, Imam Abu Hanifah menjelaskan, bahwa bentuk pertanggungan kerugian itu diwujudkan dalam rupa nilai (harga jadi/qimah) meskipun ada kemungkinan menemukan barang serupa. 
 
وأما حكمي كأن لم يوجد إلا بأكثر من ثمن المثل أوكان العجز عن المثل شرعا بالنسبة للضامن كالخمر بالنسبة للمسلم يجب عليه للذمي عند الحنفية ضمان القيمة وإن كانت الخمر من المثليات, لأنه يحرم عليه تملكها بالشراء كما هو معروف
 
Artinya: “Sulit yang berbangsa imateriil itu seperti tidak ditemukannya barang kecuali dengan harga yang lebih mahal dibanding dengan harga standar pasarannya, atau sulit mewujudkan padanan barang yang dirusakkan karena syara’, khususnya bila dihubungkan dengan pihak pelaku yang dikenai tempuh risiko. Misalnya khamr bila dikaitkan dengan seorang muslim. Dalam hal ini wajib baginya atas khamr milik seorang dzimmy, menurut ulama’ hanafiyah adalah menunaikannya dalam rupa qimah (harga barang), meskipun dimungkinkan baginya mendapati khamr serupa, karena khamr adalah yang diharamkan bagi muslim untuk memilikinya, meskipun dengan cara membeli, sebagaimana hal ini sudah umum berlaku bagi muslim.” (Al-Zuhaili, Nadlariyatu al-Dlamman aw Ahkam al-Mas-uliyah al-Madaniyah wa al-Jinaiyah fi al-Fiqh al-Islamy, Damaskus: Dar al-Fikr, 1998: 87)
 
Dengan menimbang pada dua model sulitnya mengupayakan barang di atas sebagai bentuk tanggung jawab risiko kerugian, maka para ulama menggariskan ketentuan bahwa risiko berupa penggantian barang dengan merujuk pada “nilai/harga produksi”-barang, dapat berlaku bilamana ditemui tiga syarat berikut pada barang yang dirusakkan, yaitu:
 
3. Bila barang yang rusak merupakan barang yang bukan kategori dapat dijumpai padanannya di pasaran, seperti misalnya hewan, rumah, atau barang tertentu yang dicetak/diproduksi/dimodifikasi. 
 
Bagaimanapun juga, hewan, rumah atau barang modifikasi, merupakan barang yang tidak dapat ditemui di pasaran. Oleh karena itu, teknik pertanggungan risikonya adalah mengganti bea produksinya. 
 
4. Bila barang yang rusak merupakan barang hasil percampuran dua atau lebih dengan barang lainnya yang tidak sejenis. Misalnya campuran dari beras, jagung dan bekatul untuk makanan hewan. Kerusakan yang terjadi padanya hendaknya diperkirakan menurut kadar harga barang campuran tersebut. 
 
5. Bila barang yang rusak merupakan barang yang sulit diwujudkan karena mewujudkannya dapat melanggar syara’ bagi pihak penanggung, sebagaimana telah disampaikan dalam kasus khamr di atas. Dalam kondisi seperti ini, maka pihak penanggung risiko dibolehkan untuk mempertanggungjawabkannya menurut kadar nilai produksinya
 
Dengan demikian, kesimpulan yang bisa diambil dari penjelasan materi ini adalah bahwa ketetapan dasar bagi berlakunya pertanggungan risiko sehingga wajib berlaku atas pihak yang telah merusakkan barang dengan cara (1) mengganti barang atau  (2) mengganti rugi nilai produksi barang, dapat ditentukan menurut hierarki pertanggungan risiko sebagai berikut: 
 
1. mengupayakan hilangnya kerugian berupa materi, seperti memperbaiki tembok yang rusak, mengembalikan khamr yang digasab selagi masih ada, khususnya bagi seorang muslim. Khusus untuk khamr, illat wajib mengembalikan berupa barang selagi barang masih ada ini, menurut kalangan Hanafiyah adalah sebab kadangkala khamr bisa dirubah menjadi cuka
 
2. Memaksa pihak yang merusakkan untuk mengembalikan barang dalam kondisi utuh. Hal ini berlaku bila barang tersebut rusak akibat pecah dan semacamnya. 
 
3. Bila ditemui adanya kesulitan untuk mengembalikan barang yang dirusakkan, atau yang dighashab, maka wajib atas pihak yang merusakkan untuk mengganti rugi barang dalam bentuk uang yang disesuaikan menurut: a) bisa senilai harga standar barang di pasaran (ta’widl nuqudy) atau b) bisa senilai harga produksi  barang (ta’widl mitsly). Kedua bentuk ganti rugi ini dikenakan dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan jenis barang yang dirusakkan. 
 
Kedua model penetapan ganti rugi terakhir ini nampaknya memiliki kesesuaian dengan hukum positif. Kerugian di dalam hukum positif, biasanya diberlakukan ganti ruginya berdasar dua hal, yaitu: 1) ganti rugi materiil (ta’widl ‘ainy) dan 2) ganti rugi yang disesuaikan (imateriil). 
 
Ganti rugi materiil umumnya diberlakukan atas kerusakan yang timbul terhadap barang yang sulit ditemukan di pasaran atau langka ditemui padanannya, atau juga pada barang yang mudah ditemui di pasaran akibat keteledoran (taqshiriyah) tertentu dalam penggunaan. Barang dengan mudah dapat ditetapkan besaran ganti ruginya. Kadang bentuk pertanggungjawaban dengan hanya mengembalikan barang pada kondisi semula. Contoh: memperbaiki mobil yang rusak. Bea memperbaiki dapat dengan mudah ditetapkan besaran nilainya. Bila barang rusak total, maka dapat dicarikan ganti nilainya baik berupa barang atau uang kontan. 
 
Ganti rugi yang disesuaikan/imateriil (ta’widl muqabil), umumnya diberlakukan atas kerugian yang timbul pada sesuatu yang tidak bisa dihitung dengan nilai. Seperti misalnya meracuni sumur, atau menuduh zina sehingga berakibat pada terisolasinya tertuduh dari pertemanan atau tempat kerja. Bentuk macam ganti rugi terhadap kejadian-kejadian yang berlangsung sebagaimana gambaran terakhir umumnya dilakukan menurut perkiraan materi (muqabil). Wallahu a’lam bish shawab.
 
 
Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah - Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur
Sabtu 31 Agustus 2019 14:30 WIB
Keabsahan Jual Beli Barang Inden
Keabsahan Jual Beli Barang Inden
Inden sejatinya adalah jual beli dengan akad salam ("order" atau pesan).
Inden menurut arti leksikalnya adalah pembelian barang dengan cara memesan dan membayar terlebih dahulu. Jika dilihat dari rumpun akadnya, maka inden ini masuk rumpun akad jual beli barang yang "belum ada." Istilah "belum ada" ini bukan berarti "tidak ada." Perbedaannya di mana?
 
Barang belum ada, menyimpan makna bahwa barang itu tengah dalam proses pencetakan, atau tengah dalam proses pengiriman, atau tengah dalam proses diadakan. Ciri dan spesifikasi barangnya sudah diketahui karena sampelnya sudah diuji coba atau ada contoh gambarannya. Dengan berbekal pengetahuan terhadap ciri dan spesifikasi barang itu, pembeli bisa melakukan pesan rakit barang (istishna') ke produsen. 
 
Adapun yang dimaksud 'barang tidak ada' adalah barangnya memang benar-benar tidak ada karena tidak diadakan atau tidak berusaha mengadakan. Karena tidak berusaha diadakan, maka ciri dan spesifikasi barang secara jelas tidak bisa ditentukan. Jika spesifikasi barang tidak bisa ditentukan, bagaimana ia bisa dihargai? Sudah pasti tidak bisa dihargai. Karena harga barang terbentuk disebabkan oleh karena adanya gambaran kualitas barang. 
 
Baik barang "belum ada" ataupun barang "tidak ada" keduanya adalah sama-sama ghaib (belum nampak) saat akad sedang dilangsungkan. Yang menjadi persoalan adalah, benarkah bahwa jual beli barang yang belum ada ini hukumnya terlarang secara ijma' (kesepakatan ulama)? Berikut penjelasan dari para ulama. 
 
Jual Beli Pesan (Salam)
Inden itu hakikatnya adalah jual beli dengan sistem pesan. Para ulama sering menyebutnya sebagai akad jual beli barang yang bisa disifati dan ada dalam tanggungan (bai' maushuf fi al dzimmah). 
 
Syarat dari jual beli seperti ini mengharuskan:
 
Pertama, barang harus sudah diketahui ciri dan spesifikasinya oleh pembeli. Berdasarkan sifat keharusan pembeli mengetahui barang yang akan dibeli ini, jual beli pesan dikelompokkan menjadi 2, yaitu:
 
a. Jual beli barang yang pernah dilihat oleh pembeli
b. Jual beli barang yang belum pernah dilihat oleh pembeli, namun pembeli familiar dengan tipe barang sejenis sebelumnya
c. Jual beli barang yang belum pernah dilihat oleh pembeli dan pembeli belum familiar dengan tipe barang sebelumnya
d. Jual beli barang yang tidak ada sama sekali
 
Untuk kategori jual beli barang (a, b, dan c), para fuqaha' empat mazhab justru membolehkannya, dengan catatan wajib adanya khiyar syarat, yaitu bila barang tidak banyak menyimpang dari ketentuan yang tertuang di dalam spesifikasi, maka akad yang terjadi adalah boleh dilangsungkan. Pembeli bisa melakukan opsi pembatalan, jika ditemui spesifikasi barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang yang ditawarkan. 
 
Jadi, dalam hal ini, sama dengan ketentuan jual beli barang inden. Wajib berlaku adanya khiyar syarat yang membolehkan pembeli membatalkan akad jual beli, jika ditemui ketidaksesuaian barang dengan spesifikasi yang ditawarkan.
 
Kedua, barang adakalanya sudah ada di dalam tempat penyimpanan penjual, dan ada kalanya belum ada namun tengah diadakan oleh penjual. 
 
Untuk kategori barang yang sudah ada di tempat penyimpanan penjual, tidak ada khilaf dari para ulama akan kebolehannya, karena jual beli yang terjadi adalah masuk rumpun akad yang masyhur, yaitu akad salam.
 
Adapun untuk barang yang belum ada di gudang penjual, ada satu kemungkinan, yaitu: barang masih berada di tangan orang lain. Dalam situasi seperti ini, boleh hukumnya bagi penjual untuk menjual barang tersebut, dengan catatan ada ijin dari pihak yang memiliki barang secara langsung. Peran dari penjual dalam hal ini adalah menyerupai peran dropshipper, wakil, atau bahkan samsarah (makelar).
 
Ketiga, harga pokok barang sudah diketahui oleh pembeli.
Keempat, ada masa penyerahan barang yang disepakati, baik antara penjual maupun pembeli.
 
Istishna'
Istishna' adalah akad pesan perakitan barang. Akad ini termasuk akad pengembangan dari jual beli salam. Ruang masuk bagi sahnya akad ini adalah:
 
1. Sifat barang diketahui (maushuf)
 
2. Penjual menjamin kehadiran barang sesuai dengan yang dipesan (fi al dzimmah)
 
Akad ini kerap dipergunakan dalam pesan perakitan pesawat terbang, kapal selam, proyek tol, pendirian gedung, bahkan untuk barang kecil semisal buku atau komputer. Sistem pemesanan semacam ini disebut inden, karena ada antri tunggu. Syarat yang harus dipenuhi sama dengan syarat jual beli salam, dengan keharusan adanya khiyar bagi pembeli.
 
Walhasil, tidak benar bahwa akad inden barang tidak diperbolehkan dalam syariat, atau bahkan diharamkan secara ijma'sebagaimana penulis temui di sejumlah sebaran di media sosial. Sejumlah dalil syar'i dengan rujukan dari keterangan ini sudah pernah disampaikan oleh penulis dalam beberapa tulisan sebelumnya. Wallahu a'lam bish shawab.
 
 
Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur
 
Rabu 28 Agustus 2019 15:0 WIB
'Bunga' Harga Kredit 20 Persen dari Harga Cash, Apakah Riba?
'Bunga' Harga Kredit 20 Persen dari Harga Cash, Apakah Riba?
Istilah 'bunga' yang digunakan sama sekali tidak berpengaruh pada keabsahan transaksi selama maksudnya adalah sesuatu yang dibenarkan syariat. (Ilustrasi: NU Online)
Pak Anton (A) seorang pengusaha dealer sepeda motor. Hari ini, ia kedatangan teman lamanya bernama Pak Bahar (B). Pak Bahar mengagumi pesatnya laju usaha kawannya yang satu ini. 
 
Di tengah obrolan penuh keakraban, Pak Bahar tertegun dengan sebuah spanduk yang dipasang di salah satu sudut ruangan. Tertulis di sana, beberapa ketentuan jual beli. Dia tertegun dengan kata-kata Bunga 20% dengan tenor 1 tahun.
 
Tak lupa ia juga mengamati spanduk itu sambil mengklasifikasikannya. Kira-kira seperti ini klasifikasinya:
 
● Harga cash-nya sudah pasti. 
● Harga cicilannya sudah pasti. 
● Harga jadi kreditnya sudah pasti. 
● Tapi ada catatan, kok ada kata-kata "bunga 20%”. 
 
Apakah sahabatnya ini telah terjebak dalam riba? Terjadilah dialog.
 
B: Berapa harga cash masing-masing sepeda motor 1, 2, 3 dan 4 ini?

A: Sepeda motor 1 harga Rp10 juta, sepeda motor 2 harga Rp12 juta, sepeda motor 3 harga Rp14 juta, dan sepeda motor 4 Rp16 juta.
 
B: Berapa persen kau mau ambil keuntungan dengan jual kreditnya?
 
A: Masing-masing saya ambil keuntungan sebesar 20% dari harga kontannya, dengan jangka waktu pelunasan 1 tahun.
 
B: Jadi sepeda 1, harga kreditnya menjadi berapa?
 
A: Keuntungan saya 20% dari Rp10 juta itu sama dengan Rp2 juta. Jadi, harga kreditnya Rp12 juta dengan tenggat waktu pelunasan 1 tahun. 
 
B: O… jadi kau tulis bunga 20% itu untuk maksud bahwa setiap unit sepeda yang kau jual ini, bila dibeli oleh konsumen dengan cara kredit, keuntungan itu sebesar 20% dari harga cash?
 
A: Iya. Apakah dengan mencantumkan kata-kata bunga itu, saya terjebak dalam riba?
 
B: Jika "bunga" bermakna sebagai margin pengambilan keuntungan, maka ia tidak disebut sebagai riba. Karena ada kaidah yang mengatakan: 
 
العبرة في العقود بالمقاصد والمباني لابالألفاظ والمعاني
 
Artinya: "Ungkapan akad itu bergantung pada maksud dan bangunannya, bukan tergantung pada lafal dan maknanya."
 
A: Oke. Makasih.
 
***

Dari contoh gambaran dialog di atas, ada dua hal yang patut kita cermati, yaitu:
 
1. Pak Anton (A), melakukan strategi penjualan produknya dengan dua jalan, yaitu pembelian secara kontan dan secara kredit. 
 
2. Pak Anton menginginkan selisih penjualan antara kontan dengan kredit adalah sebesar 20%. Selisih ini ia namakan sebagai bunga. Bunga ini digunakan untuk mempermudah hitungan bahwa setiap produk yang ada di dealernya, ia jual secara kredit dengan ketentuan keuntungan untuk kredit dalam satu tahunnya sebesar 20% berlaku untuk tiap unit merk kendaraan.
 
Penjualan Barang secara Kredit dan Kontan
Strategi penjualan kontan dan kredit yang dikenakan pada satu objek materi jual, hukumnya adalah boleh secara syariat. Ada catatan bagi kebolehan pelaksanaan strategi ini, yaitu antara penjual dan pembeli harus sudah terjadi kesepakatan bahwa barang yang dibeli pembeli, diambil dengan melalui kontrak jual beli kontan, atau kontrak jual beli kredit. 
 
 
Yang dilarang dalam strategi penjualan seperti ini adalah, ketika pembeli membawa barang lalu berpisah majelis dengan penjual, pembeli tidak menetapkan akad kontrak yang diambilnya. Jika hal ini terjadi, maka telah berlaku jual beli jahalah (ketidaktahuan harga), sehingga memungkinkan terjadinya kecurangan (ghabn) dan merugikan salah satu pihak (dlarar). 
 
Bunga 
Bunga yang dimaksudkan dalam dialog di atas adalah bunga yang berlaku sebagai rumus penentuan keuntungan jual beli kredit untuk semua merk kendaraan. Jadi, sama sekali berbeda dengan bunga yang berasal dari akan pinjaman (utang-piutang). Istilah atau lafal yang digunakan sama sekali tidak berpengaruh pada keabsahan transaksi selama maksudnya adalah sesuatu yang dibenarkan syariat.
 
Jika ada bunga yang diperoleh dari utang piutang uang, maka bunga semacam ini sepakat hukumnya adalah haram. Mengapa? Karena mengutangkan uang dengan kembalian lebih, tanpa ada wasilah barang, utang piutang semacam ini termasuk riba qardli. Kita biasa menyebutnya sebagai rentenir.
 
Adapun mengutangkan barang secara kredit, dengan wasilah berupa harga, dengan besaran harga yang sudah diketahui di akhir masa pelunasan, maka utang piutang seperti ini adalah masuk kategori jual beli dengan harga tunda/harga kredit. Hukumnya boleh, selagi tidak ditemui adanya tambahan akibat penundaan. Wallahu a'lam bish shawab.
 
 
Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur