IMG-LOGO
Trending Now:
Ekonomi Syariah

Jual Beli Murabahah dan Cabang-cabangnya (1)

Senin 9 September 2019 21:45 WIB
Share:
Jual Beli Murabahah dan Cabang-cabangnya (1)
(Ilustrasi: NU Online)
Gambaran dari jual beli murabahah adalah jual belinya seseorang dengan harga setara dengan harga pokok barang ketika dibelinya, atau lebih besar, atau bahkan lebih sedikit dari harga dasarnya. Misalnya ada seseorang melakukan transaksi jual beli, dengan menyebutkan: “Harga kulaknya 100 ribu rupiah. Aku jual kepadamu sesuai harga belinya, dengan keuntungan sebesar seribu rupiah untuk tiap-tiap 10 ribunya.” 
 
Hak menjual barang milik dengan harga lebih sedikit, setara atau lebih banyak dari harga beli merupakan hak individu. Untuk itu hukumnya adalah mubah. 
 
Dasar nash dibolehkannya jual beli murabahah ini adalah sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam
 
إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم
 
Artinya: “Jika dua barang (ribawi) itu berbeda jenisnya, maka jualbelikanlah bagaimana saja kalian mau!”
 
Kebetulan hadits yang dicontohkan di atas berkaitan dengan jual beli barang ribawi. Dengan kata lain, jual beli murabahah juga bisa berlaku untuk barang ribawi dan non-ribawi. Dalam hal ini sudah pasti ada banyak catatan. Sekilas untuk penjelasan dari hadits di atas adalah bahwa jika ada barang ribawi yang berbeda jenis, misalnya antara jagung dan beras, maka diperbolehkan menukarkannya dengan jalan bagaimanapun dua orang yang bertransaksi mau melakukannya.
Catatan untuk jual beli model semacam adalah harus saling serah terima dan kontan. Tidak boleh dikredit, namun boleh untuk diserahkan secara tunda salah satunya, akan tetapi harus jelas kapan barang penggantinya itu diserahkan. Hal yang sama tidak berlaku untuk jual barang ribawi yang sejenis, sebagaimana hal ini sudah banyak kita bahas sebelumnya.
 
Mekanisme jual beli murabahah juga berlaku untuk akad yang berlangsung berikut: “Harga kulak barang sebesar 100 ribu rupiah. Tiap 10 ribunya, aku berikan diskon kepadamu sebesar 1000 rupiah.” Jual beli semacam ini disebut jual beli muwadla’ah
 
Namun, umumnya yang dinamakan jual beli murabahah adalah jual beli dengan selisih adanya keuntungan bagi penjual. Misalnya: “Aku jual padamu barang ini seharga 110 ribu rupiah dari harga kulak sebesar 100 ribu rupiah.” Adat yang berlaku, penjual tidak menyebutkan harga kulaknya. Misalnya. Pembeli hanya menyebut harga jadinya saja yang sudah ditambah keuntungan: “Aku jual barang ini kepadamu seharga 110 ribu rupiah.”
 
Semua model jual beli semacam ini hukumnya adalah boleh disebabkan harganya ma’lum (tsaman ma’lum). Untuk model jual beli murabahah yang pertama, yaitu: “Harga kulaknya 100 ribu. Aku jual kepadamu sesuai harga belinya, dengan keuntungan sebesar seribu rupiah untuk tiap-tiap 10 ribunya,” dalam model jual beli seperti ini, masuk di dalamnya ketentuan harga ma‘lum, khususnya untuk akad sebagai berikut: “Harga pokok barang bila cash adalah 100 ribu. Setiap 10 ribunya, aku mengambil untung sebesar 10 persen.” Keuntungan yang diambil dengan jalan seperti ini, masuk kategori ma'lum juga, sebab hitungannya (hishah) adalah jelas, bahwa 10 persen dari 10 ribu adalah sebesar seribu. 
 
Sampai di sini, ada hal yang perlu dicatat, bahwa selain harganya harus ma'lum (diketahui secara jelas), ketentuan lain dari jual beli murabahah adalah hitungannya juga ma'lum. Sekarang, mari kenali untuk akad dengan model sejenis: 
 
1. Harga kontannya 100 ribu. Harga kreditnya sebesar 120 ribu. Untuk harga kredit bisa dicicil selama satu tahun. Per bulannya anda wajib membayar sebesar 10 ribu. 

2. Harga barang sebesar 120 ribu dengan masa cicilan 1 tahun. Per bulan anda wajib membayar 10 ribu.

3. Harga kontannya 100 ribu. Besaran cicilan kredit barang adalah 10 ribu per bulan selama satu tahun

4. Harga kontannya 100 ribu. Besaran cicilan kredit barang adalah 10% per bulan selama satu tahun

5. Harga kontannya 100 ribu, Bunga kredit sebesar 10% per bulan selama satu tahun
 
Sebagai catatan tambahan bahwa akad jual beli di atas adalah terjadi pada barang non-ribawi. Jadi, sampai di sini, ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam jual beli murabahah, yaitu: 
 
1. Harganya harus diketahui secara jelas
2. Jelas hitungannya 
3. Untuk barang non-ribawi, boleh memberlakukan akad kredit
 
Mengapa pada barang ribawi, tidak boleh berlaku akad kredit dalam jual beli murabahah? Simak contoh gambaran akad jual beli kredit murabahah barang ribawi berikut ini!
 
1. Saya beri pinjaman kamu sebesar 100 ribu. Kamu wajib mengembalikan sebesar 120 ribu dengan cicilan setiap bulannya sebesar 10 ribu dan tenor 1 tahun

2. Aku utangi kamu 100 ribu. Besaran cicilan utang adalah 10 ribu per bulan selama satu tahun

3. Aku utangi kamu 100 ribu. Besaran cicilan pengembalian adalah 10% dari pokok utang per bulan selama satu tahun

4. Aku pinjami kamu uang sebesar 100 ribu rupiah, dengan bunga sebesar 20% dengan tenor selama satu tahun.
 
Ada beberapa catatan terkait dengan hal di atas, yaitu:
 
1. Meskipun akad di atas menggunakan istilah pinjam, namun sejatinya adalah jual beli melalui jalan barter barang ribawi berupa uang. 

2. Syarat kebolehan yang dilanggar dari akad pertukaran barang ribawi di atas adalah: 

a. Wajibnya hulul (kontan). Tidak boleh menukarkan dua barang ribawi baik sejenis atau tidak sejenis, dengan salah satunya ditunda pembayarannya tanpa kejelasan waktu ditunaikannya. Penundaan waktu penyerahan barang ribawi yang tidak jelas kapan waktu pelunasannya masuk kategori riba nasiah

b. Wajib tamatsul (sama takarannya). Uang sebesar 100 ribu tidak sama kadarnya dengan uang 120 ribu. Untuk itu maka akad di atas dihukumi tidak sama kadar takarannya sehingga masuk kategori riba fadl.

c. Wajib taqabudl (saling serah terima). Tidak boleh menukarkan dua barang ribawi baik sejenis atau tidak sejenis dengan salah satu barang yang dipertukarkan ditunda penyerahannya
 
Terkait dengan jual beli barang ribawi ini, meskipun jelas besaran harga pokok dan harga kreditnya serta hitungan nisbahnya, tetap tidak diperbolehkan mengingat keberadaan barang ribawi tersebut dilarang secara nash (manshush). Adapun untuk barang non-ribawi, maka diperbolehkan dengan catatan sebagaimana yang sudah disampaikan di atas, yaitu: 
 
● Jelas harga pokoknya (harga cash)
● Jelas harga kreditnya
● Jelas hitungannya
 
Wallahu a’lam bish shawab.
 
Bersambung…
 
 
Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur
 
Share:

Baca Juga

Kamis 5 September 2019 20:0 WIB
Hukum Lotre untuk Kemaslahatan Organisasi
Hukum Lotre untuk Kemaslahatan Organisasi
Berorganisasi merupakan hal baik. Maka semestinya ditopang oleh hal-hal baik pula.
Berorganisasi merupakan pengalaman yang baik untuk bersama-sama menjalankan suatu bisnis atau memperjuangkan idealisme. Bahkan di dalam sebuah hadits disebutkan tentang anjuran Rasulullah ﷺ agar umat Islam membangun sebuah organisasi. Di dalam organisasi terdapat sebuah keberkahan, selagi tidak ada satu dari salah satu anggotanya yang berlaku khianat.
 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله : أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه ، فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما. رواه أبو داود
 
Artinya: Dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: “Allah ﷻ berfirman: ‘Aku adalah pihak ketika dari dua orang yang bersekutu selagi tidak saling mengkhianati. Bila salah satunya telah berbuat khianat kepada sahabatnya, maka Aku keluar dari keduanya.” HR. Abu Dawud
 
Khianat merupakan penghilang keberkahan. Allah ﷻ berfirman:
 
 وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِى بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ
 
Artinya: “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini.” (QS Shâd [38]: 24)
 
Ayat ini secara tegas menyiratkan bahwa hukum asal dari berserikat dan berorganisasi adalah boleh. Ketidakbolehan berserikat dan berorganisasi adalah disebabkan karena adanya alasan lain berupa ‘illat keharaman. 
 
Dalam menghidupi sebuah organisasi, kadang dibutuhkan kecakapan dari seorang pemimpin. Salah satu kecakapan itu adalah berusaha menghasilkan dana organisasi. Akhirnya dilakukanlah berbagai upaya agar ada pemasukan, syukur bila dana itu kemudian menjadi dana produktif melalui usaha produktif seperti jual beli. Perlu diketahui bahwa hukum asal muamalah jual beli adalah boleh selagi tidak ditemukan illat (penyebab) keharaman.
 
Ada sebuah praktik jual beli dalam organisasi yang dilakukan melalui jalan arisan. Peserta merupakan seluruh anggota organisasi. Disebut arisan karena pihak yang mendapatkan barang adalah yang namanya keluar dalam undian (qar’un). Mekanisme yang dilakukan adalah dengan jalan semua peserta menyetorkan sejumlah uang ke bendahara, misalnya 5.000 rupiah dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang. Setelah uang terkumpul semua, lalu ketua organisasi mengundinya. Nomor yang keluar berperan selaku pihak yang mendapatkan seluruh uang itu. 
 
Akan tetapi, uang diberikan tidak berupa uang, melainkan jenis barang tertentu yang sudah disepakati oleh peserta sebelumnya. Sebut misalnya minyak goreng. Harga eceran minyak goreng Merk X adalah 10 ribu rupiah per bungkus dan harga kulaknya sebesar 9 ribu rupiah per bungkus. Peserta sepakat bahwa pengurus organisasi yang belanja. Jika pengurus organisasi belanja dengan harga kulak, maka dia untung sebesar seribu rupiah. Selisih ini lalu dimasukkan sebagai kas organisasi. 
 
Sebagai catatan dari kasus di atas adalah bahwa semua peserta akan mendapatkan giliran mendapatkan lotre pada waktunya. Pertanyaan yang sering diajukan adalah: apakah boleh melakukan muamalah dengan model demikian?
 
Yang perlu dicatat dari kasus model demikian ini adalah:
 
1. Arisan hukum asalnya adalah boleh. 

2. Akad arisan adalah akad mudâyanah (akad utang piutang). Pihak yang mendapatkan arisan berperan selaku pihak yang berutang. Sementara anggota lainnya berperan selaku yang memberi utang.

3. Ada dua model akad utang dalam arisan:

a. Utang uang. Untuk arisan yang dianggap akad utang uang, maka disyaratkan bahwa uang yang dibawa harus sama dengan uang yang disetor, tidak lebih dan tidak kurang. Jadi, bila uang yang disetor adalah sejumlah 5 ribu rupiah, sementara jumlah pesertanya adalah 100 orang, maka sudah pasti jumlah yang harus diterima oleh peserta yang mendapatkan lotre adalah sejumlah 500 ribu rupiah. Uang ini—sekali lagi—harus diterima secara utuh tanpa berkurang sepeser pun. 
 
Adapun bila disyaratkan oleh organisasi, bahwa uang itu harus dibelikan suatu barang yang dipesan lewat pengurus, maka dalam hal ini diperlukan akad baru, yaitu akad perwakilan. Pengurus bertindak selaku wakil dari peserta yang mendapatkan lotre. Tanpa adanya akad baru, lalu tiba-tiba pengurus membelanjakannya karena sudah adanya kesepakatan di awal, maka kesepakatan semacam ini, (sejauh timbangan penulis), dapat berujung pada riba qardli, yaitu riba utang piutang. 
 
Menurut Al-Syirbini, dalam utang berupa uang, maka yang wajib dikembalikan adalah padanan nilai uang tersebut, meski uangnya sudah tidak berlaku lagi.
 
 (وَيُرَدُّ) فِي الْقَرْضِ (الْمِثْلُ فِي الْمِثْلِيِّ) لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى حَقِّهِ وَلَوْ فِي نَقْدٍ بَطَلَ التَّعَامُلُ بِهِ
 
Artinya: "Dalam qardlu (utang piutang) yang dikembalikan adalah padanannya ketika yang diutang adalah perkara yang ada padanannya (mitsli), karena hal itu adalah yang lebih mendekati untuk menngembalikan hak orang yang memberi utang, walau berupa uang yang sudah tidak laku digunakan untuk jual beli lagi" (Syamsu al-Dïn Muhammad al-Khathib al-Syirbini, Mughny al-Muhtaj, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, tt.: 2/155)
 
b. Utang barang. Untuk kasus utang barang, maka disyaratkan bahwa barang itu telah ditentukan jenis, ukuran, dan standar harganya. Misalnya: gula 10 kilogram atau minyak goreng merk X 10 bungkus dengan “standar harga eceran” pada toko A. Sifat tertentunya toko ini untuk menghindari terjadinya “standar harga eceran” dari toko yang berbeda. Demikian juga merk dan takaran/berat barang, adalah untuk menghindari terjadinya “merk dan takaran/berat” yang berbeda. Karena minyak goreng merk X kadang harganya berbeda dengan minyak goreng merk Y, meskipun kemasannya adalah sama-sama 1 kilogram. Itulah sebabnya, ketidaksamaan pada salah tolok ukur (merk, takaran dan “standar harga eceran” toko) dapat berakibat pada tercebur akad riba al-fadli
 
Akad yang berlaku untuk model akad arisan berupa utang barang ini, adalah akad bai’ uhdah (jual beli sende). Berdasarkan akad ini, maka diperbolehkan bagi pihak pengurus untuk membelanjakan uang yang terkumpul sesuai dengan yang disepakati. Selisih dari hasil jual beli, boleh dikelola oleh pengurus. 
 
Dasar yang dipergunakan dalam hal ini adalah pendapat al-Syirbini:
 
(وَ) يُرَدُّ (فِي الْمُتَقَوِّمِ الْمِثْلُ صُورَةً) {لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم اقْتَرَضَ بَكْرًا وَرَدَّ رُبَاعِيًّا وَقَالَ : إنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً} رَوَاهُ مُسْلِمٌ
 
Artinya: "Sedangkan kalau yang diutang berupa barang yang bernilai (mutaqawwam) maka yang digunakan membayar adalah sesuatu yang mempunyai bentuk yang sama, karena Nabi Muhammad ﷺ pernah utang seekor unta bikru (unta yang menginjak umur 6 tahun) dan membayarnya dengan seekor unta ruba’i (unta yang menginjak umur 7 tahun), beliau bersabda: sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar utang. Hadits riwayat Imam Muslim." (Syamsu al-Dïn Muhammad al-Khathib al-Syirbini, Mughny al-Muhtaj, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, tt.: 2/156)
 
Bagaimana bila dalam kasus di atas, ada peserta yang tidak mendapatkan lotre?
 
Bilamana terjadi kasus sebagaimana pertanyaan ini, maka tidak diragukan lagi bahwa hal semacam adalah menyerupai judi (qimar) karena tersimpan di dalamnya unsur maisir (spekulatif). Dasar yang dipergunakan dalam hal ini adalah: 
 
يحرم بالإتفاق كل لعب فيه قمار وهو أن يغنم أحدهما ويغرم الآخر لأنه من الميسير أي القمار الذي أمر الله باجتنابه 
 
Artinya: “Para ulama sepakat mengharamkan semua bentuk permainan yang didalamnya ada unsur judi, yaitu: jika salah satu berperan selaku pemenang, sementara yang lain bertindak selaku yang diambil hartanya. Di dalam permainan model demikian ini, terdapat unsur maisir, yaitu judi yang mana Allah ﷻ telah memerintahkan agar menjauhinya.”
 
Semoga tulisan ini berguna bagi semua kader penggerak organisasi di mana pun berada dan dalam rupa apa pun organisasi itu. Sesuatu yang diridhai tidak mungkin dicampur dengan sesuatu yang tidak diridhai. Karena kumpulnya dua hal tersebut adalah yang mustahil bertemu dalam syariat. Wallahu a’lam bish shawab!
 
 
Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah – Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur
 
Selasa 3 September 2019 22:0 WIB
Proses Penetapan Ganti Rugi Menurut Hukum Islam (2-Habis)
Proses Penetapan Ganti Rugi Menurut Hukum Islam (2-Habis)
(Ilustrasi: NU Online/Mahbib)
Adakalanya barang yang hendak diganti rugi memang tidak ditemui padanannya di pasaran. Sementara itu, perintah nash sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Baqarah [2]: 194 dan QS. Al-Syura [42]: 40 adalah mencari padanan tersebut. Lantas, bagaimana caranya menetapkan ganti rugi sebagai bentuk tanggung jawab pertanggungan risiko kerusakan? 
 
Pada tulisan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa proses penetapannya dapat dilakukan dengan jalan mengganti barang disebabkan karena sulit yang bersifat dlarurat. Kita fokus pada pembahasan makna sulit ini terlebih dahulu. Sulit itu bisa meliputi dua hal, yaitu adakalanya sulit yang bersifat haqiqi (hissi/materiil) dan adakalanya sulit bersifat hukmi (imateriil). 
 
Sulit yang bersifat materiil dalam ganti rugi ini, wujud keberadaan barang yang sulit ditemui di pasaran adalah disebabkan karena produsen sudah tidak memproduksi lagi, meskipun barang itu masih bisa dijumpai di rumahan. Misalnya, handphone Nokia 311. Barangnya masih bisa ditemui di rumahan, namun di pasaran, barang itu sudah tidak dijumpai lagi.
 
Adapun sulit yang berbangsa imateriil (hukmy), adalah merupakan kesulitan yang timbul akibat barang yang ada di pasaran, sebenarnya bisa ditemui. Akan tetapi harga barangnya sangat mahal sekali melebihi harga standar barang tersebut (tsaman al-mitsly). Kadangkala sulit yang berbangsa imateriil ini juga diakibatkan karena barang yang dirusakkan merupakan barang yang dilarang syariat untuk diperjualbelikan di kalangan muslim. Contoh misalnya adalah khamr. Khamr hukumnya haram bagi seorang muslim, akan tetapi tidak bagi kalangan non muslim. Keharaman khamr tidak hanya karena mengonsumsinya, melainkan juga menjualbelikannya. Nash syariat yang kuat adalah melarang muslim membeli khamr. Sementara itu ia butuh mendapatkannya sebagai pertanggungan risiko atas khamr yang dirusaknya dari seorang non muslim. Lantas bagaimana pertanggungjawabannya?  
 
Dalam kesempatan ini, Imam Abu Hanifah menjelaskan, bahwa bentuk pertanggungan kerugian itu diwujudkan dalam rupa nilai (harga jadi/qimah) meskipun ada kemungkinan menemukan barang serupa. 
 
وأما حكمي كأن لم يوجد إلا بأكثر من ثمن المثل أوكان العجز عن المثل شرعا بالنسبة للضامن كالخمر بالنسبة للمسلم يجب عليه للذمي عند الحنفية ضمان القيمة وإن كانت الخمر من المثليات, لأنه يحرم عليه تملكها بالشراء كما هو معروف
 
Artinya: “Sulit yang berbangsa imateriil itu seperti tidak ditemukannya barang kecuali dengan harga yang lebih mahal dibanding dengan harga standar pasarannya, atau sulit mewujudkan padanan barang yang dirusakkan karena syara’, khususnya bila dihubungkan dengan pihak pelaku yang dikenai tempuh risiko. Misalnya khamr bila dikaitkan dengan seorang muslim. Dalam hal ini wajib baginya atas khamr milik seorang dzimmy, menurut ulama’ hanafiyah adalah menunaikannya dalam rupa qimah (harga barang), meskipun dimungkinkan baginya mendapati khamr serupa, karena khamr adalah yang diharamkan bagi muslim untuk memilikinya, meskipun dengan cara membeli, sebagaimana hal ini sudah umum berlaku bagi muslim.” (Al-Zuhaili, Nadlariyatu al-Dlamman aw Ahkam al-Mas-uliyah al-Madaniyah wa al-Jinaiyah fi al-Fiqh al-Islamy, Damaskus: Dar al-Fikr, 1998: 87)
 
Dengan menimbang pada dua model sulitnya mengupayakan barang di atas sebagai bentuk tanggung jawab risiko kerugian, maka para ulama menggariskan ketentuan bahwa risiko berupa penggantian barang dengan merujuk pada “nilai/harga produksi”-barang, dapat berlaku bilamana ditemui tiga syarat berikut pada barang yang dirusakkan, yaitu:
 
3. Bila barang yang rusak merupakan barang yang bukan kategori dapat dijumpai padanannya di pasaran, seperti misalnya hewan, rumah, atau barang tertentu yang dicetak/diproduksi/dimodifikasi. 
 
Bagaimanapun juga, hewan, rumah atau barang modifikasi, merupakan barang yang tidak dapat ditemui di pasaran. Oleh karena itu, teknik pertanggungan risikonya adalah mengganti bea produksinya. 
 
4. Bila barang yang rusak merupakan barang hasil percampuran dua atau lebih dengan barang lainnya yang tidak sejenis. Misalnya campuran dari beras, jagung dan bekatul untuk makanan hewan. Kerusakan yang terjadi padanya hendaknya diperkirakan menurut kadar harga barang campuran tersebut. 
 
5. Bila barang yang rusak merupakan barang yang sulit diwujudkan karena mewujudkannya dapat melanggar syara’ bagi pihak penanggung, sebagaimana telah disampaikan dalam kasus khamr di atas. Dalam kondisi seperti ini, maka pihak penanggung risiko dibolehkan untuk mempertanggungjawabkannya menurut kadar nilai produksinya
 
Dengan demikian, kesimpulan yang bisa diambil dari penjelasan materi ini adalah bahwa ketetapan dasar bagi berlakunya pertanggungan risiko sehingga wajib berlaku atas pihak yang telah merusakkan barang dengan cara (1) mengganti barang atau  (2) mengganti rugi nilai produksi barang, dapat ditentukan menurut hierarki pertanggungan risiko sebagai berikut: 
 
1. mengupayakan hilangnya kerugian berupa materi, seperti memperbaiki tembok yang rusak, mengembalikan khamr yang digasab selagi masih ada, khususnya bagi seorang muslim. Khusus untuk khamr, illat wajib mengembalikan berupa barang selagi barang masih ada ini, menurut kalangan Hanafiyah adalah sebab kadangkala khamr bisa dirubah menjadi cuka
 
2. Memaksa pihak yang merusakkan untuk mengembalikan barang dalam kondisi utuh. Hal ini berlaku bila barang tersebut rusak akibat pecah dan semacamnya. 
 
3. Bila ditemui adanya kesulitan untuk mengembalikan barang yang dirusakkan, atau yang dighashab, maka wajib atas pihak yang merusakkan untuk mengganti rugi barang dalam bentuk uang yang disesuaikan menurut: a) bisa senilai harga standar barang di pasaran (ta’widl nuqudy) atau b) bisa senilai harga produksi  barang (ta’widl mitsly). Kedua bentuk ganti rugi ini dikenakan dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan jenis barang yang dirusakkan. 
 
Kedua model penetapan ganti rugi terakhir ini nampaknya memiliki kesesuaian dengan hukum positif. Kerugian di dalam hukum positif, biasanya diberlakukan ganti ruginya berdasar dua hal, yaitu: 1) ganti rugi materiil (ta’widl ‘ainy) dan 2) ganti rugi yang disesuaikan (imateriil). 
 
Ganti rugi materiil umumnya diberlakukan atas kerusakan yang timbul terhadap barang yang sulit ditemukan di pasaran atau langka ditemui padanannya, atau juga pada barang yang mudah ditemui di pasaran akibat keteledoran (taqshiriyah) tertentu dalam penggunaan. Barang dengan mudah dapat ditetapkan besaran ganti ruginya. Kadang bentuk pertanggungjawaban dengan hanya mengembalikan barang pada kondisi semula. Contoh: memperbaiki mobil yang rusak. Bea memperbaiki dapat dengan mudah ditetapkan besaran nilainya. Bila barang rusak total, maka dapat dicarikan ganti nilainya baik berupa barang atau uang kontan. 
 
Ganti rugi yang disesuaikan/imateriil (ta’widl muqabil), umumnya diberlakukan atas kerugian yang timbul pada sesuatu yang tidak bisa dihitung dengan nilai. Seperti misalnya meracuni sumur, atau menuduh zina sehingga berakibat pada terisolasinya tertuduh dari pertemanan atau tempat kerja. Bentuk macam ganti rugi terhadap kejadian-kejadian yang berlangsung sebagaimana gambaran terakhir umumnya dilakukan menurut perkiraan materi (muqabil). Wallahu a’lam bish shawab.
 
 
Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah - Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur
Selasa 3 September 2019 13:30 WIB
Proses Penetapan Ganti Rugi Menurut Hukum Islam (1)
Proses Penetapan Ganti Rugi Menurut Hukum Islam (1)
Ganti rugi tak selalu sesuai dengan harga asal barang, melainkan juga harga mitsil. Apa itu? (Ilustrasi: NU Online)
Para ulama telah sepakat bahwa menggasab harta orang lain hukumnya adalah haram. Demikian juga keharaman niat menimbulkan kerusakan pada harta dan jiwa orang lain. Semua itu disebabkan karena adanya illat penggunaan yang tidak dibenarkan oleh syariat (i’tida’) atas harta orang lain. Allah ﷻ berfirman:
 
يآأيها الذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل
 
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta di antara kalian dengan jalan bathil” (QS. Al-Nisa [4]: 29).
 
Rasulullah ﷺ, dalam suatu khutbah Idul Adlha pernah bersabda:
 
إن دمآئكم وأموالكم حرام عليكم…. من أخذ شبرا من الأرض طوقه الله من سبع أرضين
 
Artinya: “Sesungguhnya darah dan harta kalian adalah dimulyakan atas kalian (haram dilanggar).... Barangsiapa yang mengambil secuil tanah (secara dlalim), maka kelak Allah ﷻ akan mengalungkan ke lehernya hingga bumi lapis tujuh.” Hadits riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim dari Siti Aisyah radliyallahu ‘anha. Hadits yang senada juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari jalur sanad Sa’id ibn Zaid. Imam Ahmad dan Bukhari juga memiliki riwayat lain dari jalur sanad Ibn Umar. Imam Ahmad menambahkan dukungan riwayat lain dari Abu Hurairah radliyallahu ‘anhu” (Al-Syaukani, Nailu al-Authar, Damaskus: Dar al-Ma’rifah, tt.: 5/317).
 
Nabi ﷺ juga bersabda:
 
لايحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه
 
Artinya: “Tidak halal bagi seseorang harta seorang muslim lainnya melainkan dengan cara yang baik (diridhainya)..” Hadits Riwayat Al-Daruquthny dari jalur sanad Anas. Al-Baihaqi, Ibn Hibban dan al-Hakim meriwayatkan dalam dua kitab shahihnya dengan jalur sanad dari Abu Hamid al-Sa’idi dengan lafadh: 
 
لايحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه
 
Artinya: “Tidak halal bagi seseorang mengambil tongkat saudaranya kecuali dengan jalan yang baik (diridhai)” (Al-Syaukani, Nailu al-Authar, Damaskus: Dar al-Ma’rifah, tt.: 5/316).
 
Hal yang bisa dipahami dari beberapa dalil di atas adalah bahwasanya hukum asal yang ditetapkan oleh syariat dalam kasus pertanggungjawaban risiko kerusakan akibat perbuatan seseorang adalah: 
 
رد الحقوق بأعيانها عند الإمكان فأن ردها كامل الأوصاف بريئ من المسؤولية وإن ردها ناقصة الأوصاف جبر الضامن أوصافها بالقيمة لأن الأوصاف ليست من ذوات الأمثال  ولكن لايضمن أوصافها بسبب انخفاض الأسعار في الأسواق إلا الفقيه أبو ثور فإنه يوجب ضمان القبمة النقص بسبب ذلك وكذلك الشافعية كما سيأتي
 
Artinya: “Mengembalikan “hak yang dimiliki barang” (al-huquq bi a’ayan) bila memungkinkan. Jika mengembalikan dengan spesifikasi barang yang sempurna (sesuai dengan sebelumnya) maka ia bebas dari tanggungjawab risiko itu. Akan tetapi, bila pengembalian ternyata kurang dari spesifikasi awalnya maka layak baginya dimintai pertanggungan risiko atas kekurangan spesifikasi tersebut dengan mengganti rugi berupa nilai (qimah). Hal ini dikarenakan spesifikasi adalah bukan merupakan sesuatu yang memiliki padanan. Risiko kekurangan spesifikasi pengembalian tidak ditanggung dengan menyesuaikan harga pasar, kecuali pendapatnya al-Faqih Abu Tsaur. Beliau berpendapat bahwa pertanggungan nilai risiko berkurangnya spek dapat ditentukan berdasarkan pasar. Pendapat ini juga didukung oleh kalangan ulama Syafiiyah.” (Al-Zuhaili, Nadlariyatu al-Dlamman aw Ahkam al-Mas-uliyah al-Madaniyah wa al-Jinaiyah fi al-Fiqh al-Islamy, Damaskus: Dar al-Fikr, 1998: 85)
 
Adapun pendapat kalangan Hanafiyah, pertanggungan risiko atas barang yang rusak disebabkan karena tindakan ghashab, sebab amanat atau perwakilan, adalah mengembalikan barang apa adanya berupa wujud sifat barang ('ain dan dzatnya). 
 
Jadi, bentuk pertama pertanggungan risiko yang disepakati oleh para ulama’, bilamana ada seseorang yang menggasab barang orang lain, adalah mengembalikan wujud barang itu selagi memungkinkan. Pendapat ini didasarkan pada sabda Nabi ﷺ: 
 
على اليد ما أخذت حتي تؤديه
 
Artinya: “Wajib berlaku atas tangan, berupa barang yang diambil sehingga ia menunaikannya.” 
 
Kondisi kedua, bilamana barang yang dighashab mengalami kerusakan parah, baik sebab penggunaan yang tidak dibenarkan oleh syariat atau sebab keteledoran, atau memang sengaja sebab dirusak, maka berlaku pertanggungan risiko sebagai berikut, yaitu: 
 
1. Bila barang memiliki harga standar di pasaran, maka wajib mengembalikan sesuai standar pasar tersebut. Dasar yang dipergunakan dalam hal ini adalah Firman Allah ﷻ: 
 
فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم
 
Artinya: “Barangsiapa memusuhi kalian, maka musuhilah ia sepadan (standar) dengan bagaimana ia memusuhi kalian.” (QS. Al-Baqarah [2]: 194)
 
Allah ﷻ juga berfirman: 
 
وجزاؤا سيئة سيئة مثلها
 
Artinya: “Balasan atas suatu keburukan adalah keburukan yang sepadan (mitsil).” (QS. Al-Syura [42]: 40)
 
Dua ayat di atas sepintas kilas menyinggung bahwa kewajiban pertanggungan risiko bagi seorang yang telah berbuat kerugian adalah sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan. Bagaimanapun juga, kerusakan yang terjadi pada materi yang dighashab, pasti berhubungan dengan dua hal, yaitu jenis materi dan sekaligus sifat dari materi itu sendiri. Bilamana kedua hal yang menyangkut unsur barang ini harus diikutsertakan dalam pertanggungan risiko, maka sudah barang tentu mengupayakan standarnya adalah merupakan jalan yang paling adil karena mampu mendekati pada asal sifat barang. Jadi, pencarian standar ini seolah merupakan jalan pendekatan. Sifat kurangnya sudah pasti ada karena berganti dengan barang lain, dan hal itu bisa mudah mengundang toleransi oleh kedua pihak. 
 
2. Barang yang tidak memiliki standar harga di pasaran.. 
 
Untuk barang yang tidak memiliki standar harga di pasar disebabkan langkanya barang, atau sulitnya barang ditemui oleh kedua pihak, maka mengganti adalah jalan terbaik. Sebagaimana qaidah:
 
إذا تعذر الأصل يصادر البدل
 
Artinya: “Bila sulit mewujudkan asal, maka bisa diupayakan gantinya.”
 
Kaidah ini seolah memberikan gambaran bahwa bilamana wujud padanan susah untuk ditemui, maka hal yang wajib dilakukan oleh pihak pelaku perusak, adalah menggantinya dengan harga asalnya. 
 
Perlu dicatat bahwa mengganti harga asal itu tidak sama dengan harga mitsil. Harga asal merupakan harga beli barang. Sementara harga mitsil adalah harga standar setelah masa pemakaian tertentu. Jadi, bila pelaku merusakkan mobil hasil modifikasi misalnya, maka kewajiban pelaku adalah mengganti biaya mobil lengkap dengan biaya modifikasinya sehingga wujud barang. Tidak cukup bagi pelaku hanya sekedar menaksir harga standar barang bila dijual.. 
 
Bersambung…
 
 
Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah - Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur