IMG-LOGO
Nikah/Keluarga

Kedudukan dan Urgensi Pencatatan Nikah

Jumat 9 Februari 2018 16:5 WIB
Share:
Kedudukan dan Urgensi Pencatatan Nikah
(via wordpress.com)
Sesuai waktu yang telah disepakati pada saat pemeriksaan calon pengantin di KUA sang penghulu datang tepat waktu untuk mengawasi jalannya proses pernikahan. Pengantin pria telah hadir dan siap di rumah pengantin wanita. Beberapa orang anggota keluarga dari kedua belah pihak juga telah berkumpul untuk menyaksikan.

Penghulu sekali lagi memeriksa kebenaran data pokok kedua pengantin berikut wali dan dua saksinya. Saat semuanya dirasa cukup, proses ijab kabul pun dimulai. Wali yang katanya ayah kandung pengantin wanita mewakilkan kepada penghulu untuk menikahkan anak perempuannya. Doa keberkahan pun dipanjatkan bersama dengan harapan mahligai rumah tangga yang dibangun kedua mempelai dilimpahi keberkahan oleh Allah SWT. penghulu pun undur diri.

Tak jauh dari tempat proses ijab kabul itu seseorang menghentikan laju kendaraan penghulu. Kepadanya orang itu memberitahukan bahwa ijab kabul pernikahan yang baru saja dilaksanakan tidak sah menurut agama. Lho? Penghulu terheran. Pasalnya orang tua yang menjadi wali dari pengantin wanita sesungguhnya bukanlah orang tua kandung, tapi orang tua angkat.

Muncul keraguan dalam hati penghulu. Segera ia kembali lagi ke tempat acara. Klarifikasi dilakukan. Dengan sedikit desakan akhirnya wali mengakui bahwa dirinya adalah orang tua angkat pengantin wanita. Sedangkan orang tua kandungnya masih hidup di desa sebelah. Dengan tegas penghulu itu menyatakan pernikahan yang baru saja dilaksanakan tidak sah, rusak, batal demi hukum.

Kalau saja tak ada orang yang menginformasikan keadaan yang sebenarnya maka jelas pernikahan yang dilaksanakan di atas meski secara lahir terlihat sah namun sesungguhnya adalah pernikahan yang rusak karena tidak terpenuhinya salah satu rukun, yakni wali. Permasalahan tidak saja berhenti pada ketidakabsahan pernikahan tersebut, namun juga akan berakibat tidak bisa dibenarkannya hubungan suami istri kedua mempelai yang juga kelak akan berakibat pada status anak yang dilahirkan beserta sederet masalah-masalah hukum lainnya.

Kisah di atas adalah satu dari sekian banyak kasus yang terjadi di masyarakat dalam hal pernikahan. Sering kali orang yang hendak melaksanakan pernikahan dengan mencatatkannya di Kantor Urusan Agama dalam pemeriksaan menutupi dan menyembuknyikan data yang sesungguhnya demi menghindar dari aturan-aturan yang dianggapnya menyulitkan.

Di Indonesia setiap peristiwa pernikahan diatur oleh undang-undang untuk dicatatkan di KUA bagi warga negara pemeluk agama Islam dan di catatan sipil bagi selain pemeluk Islam. Aturan pencatatan nikah ini bukanlah ditujukan untuk menentukan sah atau tidaknya pernikahan yang dilakukan. Setidaknya hal ini bisa dilihat dari apa yang dimuat dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Dari itu dapat dipahami bahwa undang-undang tetap mengakui bahwa keabsahan sebuah perkawinan ditentukan oleh hukum yang berlaku dalam agama masing-masing pelakunya, tidak ditentukan oleh negara. Bila menurut hukum agamanya perkawinan itu sah maka negara juga akan menganggapnya sebagai perkawinan yang sah.

Adapun aturan agar setiap perkawinan dicatat hanyalah satu upaya untuk tertib administrasi dalam kehidupan bernegara di samping juga untuk menjaga kemaslahatan kehidupan warga negara secara umum.

Bila ditilik lebih lanjut, sesungguhnya pencatatan nikah yang dilakukan oleh KUA bisa merupakan upaya untuk mengawal sebuah pernikahan agar benar-benar dilakukan sesuai hukum agama yang ada. Melalui proses pendaftaran, pemeriksaan data, hingga pelaksanaan ijab kabul dapat dipastikan bahwa pernikahan tersebut terlaksana dan sah menurut hukum agama.

Dengan berkas dan data yang ada, dapat dipastikan bahwa kedua calon pengantin tidak ada halangan untuk menikah karena masih terikat hubungan perkawinan dengan orang lain atau calon pengantin wanita masih dalam masa iddah misalnya. Dengannya pula orang yang akan menjadi wali bisa dipastikan keabsahannya untuk menjadi wali nikah setelah ditelusuri asal usulnya.

Dengan demikian maka pencatatan nikah sesungguhnya bukan untuk mempersulit seseorang untuk melaksanakan pernikahan, tetapi sebaliknya justru memastikan bahwa pernikahan yang akan dilakukan benar-benar telah sesuai dan sah menurut agama.

Kiranya hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh para ulama di antaranya Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Iqtishâd fil I’tiqâd yang menuturkan:

الدين والسلطان توأمان، ولهذا قيل: الدين أس والسلطان حارس وما لا أس له فمهدوم وما لا حارس له فضائع

Artinya, “Agama dan pemerintah adalah dua saudara kembar. Karenanya dikatakan, agama adalah dasar dan pemerintah adalah penjaga. Apa yang tidak memiliki dasar akan roboh. Apa yang tidak memiliki penjaga akan sirna.”

Lalu dengan tidak diaturnya pencatatan nikah di dalam fikih Islam, bagaimana semestinya umat Islam Indonesia menyikapi aturan pencatatan nikah ini?

KH Afifudin Muhajir dalam karyanya, Kitab Fathul Mujîbil Qarîb, menyatakan:

واعلم أن ما أمر به الامام ان كان واجبا تأكد وجوبه بالأمر وان كان مسنونا وجب وكذا ان كان مباحا فيه مصلحة عامة

Artinya, “Ketahuilah, sesungguhnya perintah seorang imam atau pemimpin, jika hal itu wajib maka menjadi semakin wajib. Jika itu sunah maka menjadi wajib. Apabila hal itu mubah, maka juga menjadi wajib selama mengandung kemaslahatan.”

Merujuk pernyataan di atas, pecatatan nikah dalam melaksanakan pernikahan bagi umat Islam Indonesia adalah suatu kewajiban, di samping sebagai upaya untuk mewujudkan kemaslahatan rumah tangganya juga demi menaati pemerintah yang juga diperintahkan oleh agama.

Masih menurut Kiai Afif, pada mulanya pencatatan nikah hukumnya adalah mubah, boleh dilakukan dan boleh pula ditinggalkan. Namun setelah undang-undang mengatur agar setiap pernikahan dicatat di KUA, maka kini hukum pencatatan tersebut berubah menjadi wajib. Peraturan ini tidak hanya menegaskan bahwa pernikahan adalah mîtsâqan ghalîzhâ tetapi juga demi menjaga hak-hak pasangan suami istri, terutama hak istri yang sering kali ditelantrakan.

Regulasi pencatatan nikah adalah upaya dalam rangka menjaga dan mengawal keabsahan sebuah pernikahan menurut aturan yang ditetapkan agama, juga untuk kemaslahatan keluarga yang didirikan. Kasus di atas bisa menjadi contoh dan bukti bahwa pencatatan nikah diperlukan. Bila dengan adanya pencatatan nikah berikut berbagai tahapan prosesnya saja masih bisa kecolongan, lalu bagaimana bila pernikahan hanya dilakukan secara sirri, tanpa dicatatkan, di mana dalam prosesnya tak ada pemeriksaan data? Tanpa pencatatan nikah setiap orang bisa mengaku masih perawan atau perjaka, sudah duda atau janda. Tanpa pencatatan nikah setiap orang bisa meminta pihak lain untuk mengaku sebagai wali pengantin wanita agar pernikahan sirinya bisa dilakukan sesuai kemauan. Wallâhu a’lam. (Yazid Muttaqin)
Tags:
Share:
Senin 29 Januari 2018 19:30 WIB
Bolehkah Ayah Tiri Menjadi Wali Nikah?
Bolehkah Ayah Tiri Menjadi Wali Nikah?
Ilustrasi (via pikiran-rakyat.com)
Pembaca yang budiman, sebagaimana kta ketahui, sebuah pernikahan tidak mungkin sah dilaksanakan tanpa keberadaan wali. Syariat Islam telah menentukan siapa saja yang berhak menjadi wali berikut urutannya. Secara garis besar, wali yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah yang memiliki garis hubungan darah dengan perempuan tersebut.

Urutan prioritas wali yang berhak menikahkan seorang perempuan, dijelaskan oleh Imam Abu Suja’ dalam Matan al-Ghâyah wa Taqrîb (Surabaya: Al-Hidayah, 2000), hal. 31, sebagai berikut:

وأولى الولاة الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم ثم ابنه على هذا الترتيب فإذا عدمت العصبات ف…الحاكم

Artinya: “Wali paling utama ialah ayah, kakek (ayahnya ayah), saudara lelaki seayah seibu (kandung), saudara lelaki seayah, anak lelaki saudara lelaki seayah seibu (kandung), anak lelaki saudara lelaki seayah, paman dari pihak ayah, dan anak lelaki paman dari pihak ayah. Demikianlah urutannya. Apabila tidak ada waris ‘ashabah, maka…hakim.”

(Baca: Syarat dan Urutan yang Berhak Jadi Wali Nikah)
Namun demikian, dalam realitas kehidupan kerap kita temui kasus ketika seorang anak perempuan yang hidup bersama dengan ayah tirinya semisal karena ibunya telah bercerai dengan ayah kandungnya. Ayah tiri ini terkadang merasa lebih berhak menjadi wali dari anak perempuan tersebut, terkadang dengan alasan bahwa dia lah yang merawatnya selama ini sedari kecil hingga dewasa.

Sebenarnya, di dalam syariat, keberadaan ayah tiri ini sama sekali  tidak dipertimbangkan untuk menjadi wali nikah, karena ia tidak disebutkan dalam daftar urutan prioritas wali menurut syariat Islam.

Meskipun demikian, tetap ada peluang seorang ayah tiri menjadi wali nikah, yakni dengan cara mewakilan (tawkil), artinya wali asli dari perempuan tersebut mewakilkan perwalian pernikahan kepadanya.

Referensi dari hal tersebut bisa kita simak pada penjelasan Abu Hasan Ali al-Mawardi dalam kitab al-Hawi al-Kabir (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999), juz IX, hal. 113:

فَأَمَّا تَوْكِيلُ الْوَلِيِّ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُوَكِّلَ فِيهِ إِلَّا مَنْ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ وَلِيًّا فِيهِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ ذَكَرًا بالغاً حراً مسلماً رشيداً فإذا اجتمعت هَذِهِ الْأَوْصَافُ … صَحَّ تَوْكِيلُهُ

Artinya: “Adapun mewakilkan perwalian, hal tersebut tidak diperbolehkan kecuali seseorang yang memenuhi persyaratan yakni: lelaki, baligh, merdeka, muslim, dan pintar. Jika syarat tersebut terkumpul…maka sah mewakilannya.”

Dari keterangan di atas, dapat dipahami bahwa jika ayah tiri tersebut memenuhi persyaratan, maka ia bisa menerima tawkil wali nikah. Tentunya tawkil ini harus dilakukan dengan kalimat serah terima yang sah menurut syariat.

(Baca juga: Wali Telah Mewakilkan, Bolehkah Hadir di Majelis Akad Nikah?)
Hal demikian juga berlaku bagi selain ayah tiri, seperti misalkan ayah angkat ataupun lainnya. Namun, perlu benar-benar diingat bahwa tawkil ini dilakukan atas dasar serah terima, sehingga keberadaan pihak yang menyerahkan, dalam hal ini adalah wali asli, haruslah benar-benar ada.

Sedangkan apabila tidak ditemukan wali asli, entah karena sudah meninggal atau sebab lainnya, maka yang berhak menjadi wali adalah hakim. Jika di suatu wilayah tidak ditemukan adanya hakim, maka yang menempati posisi hakim ini ialah muhakkam, yakni seseorang yang diposisikan sebagai hakim dengan persyaratan tertentu. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Zainuddin Ahmad bin Abdulaziz al-Malibari dalam Fathul Mu’in (Surabaya: Kharisma, 1998), hal. 472:

ثم إن لم يوجد ولي ممن مر فيزوجها محكم عدل حر

Artinya: “Kemudian jika tidak ditemukan wali dari orang-orang yang telah tersebut di atas, maka yang menikahkan perempuan tersebut adalah muhakkam yang adil dan merdeka”.

Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a’lam bish shawab.

(Muhammad Ibnu Sahroji)
Rabu 17 Januari 2018 9:32 WIB
Khuluk dalam Islam, Ketika Istri Minta Cerai dengan Tebusan
Khuluk dalam Islam, Ketika Istri Minta Cerai dengan Tebusan
Ilustrasi (via Pixabay)
Islam ialah agama rahmatan lil alamin yang memberikan hak suara bagi semua pihak. Jika sebelumnya di zaman jahiliyyah, wanita sama sekali tidak memiliki hak bicara bahkan di dalam ranah domestik keluarga, maka sesudah turunnya syariat Islam, perempuan diberikan hak bicara. Salah satu kewenangan perempuan untuk menyuarakan suaranya di dalam bab nikah ialah ia berhak mengajukan khuluk atau biasa kita sebut sebagai tebus talak.

Khuluk ini memiliki legalitas hukum dalam Al-Qur’an sebagaimana yang disebutkan dalam Surat al-Baqarah ayat 229:

 فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

Artinya: “Maka apabila kalian khawatir bahwa keduanya tidak dapat menegakkan aturan-aturan hukum Allah, maka tidaklah mereka berdosa mengambil bayaran (tebus talak) yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya (dan mengenai pengambilan suami akan bayaran itu).”

Secara definitif, menurut syariat, khuluk ialah pengajuan talak oleh istri, sebagaimana diungkapkan oleh Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam al-Fiqh al-Manhaji ‘ala Madzhab al-Imam al-Syâfi’i (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), juz IV, hal. 127:

الخلع: وهو الطلاق الذي يقع برغبة من الزوجة وإصرار منها على ذلك، وقد شرع لذلك سبيل الخلع، وهو أن تفتدي نفسها من زوجها بشئ يتفقان عليه من مهرها تعطيه إياه

Artinya: “Khuluk ialah talak yang dijatuhkan sebab keinginan dan desakan dari pihak istri, hal semacam itu disyariatkan dengan jalan khuluk, yakni pihak istri menyanggupi membayar seharga kesepakatan antara dirinya dengan suami, dengan (standar) mengikuti mahar yang telah diberikan.”

Dari pemaparan tersebut bisa kita pahami bahwa khuluk secara syariat hukumnya boleh diajukan jika memenuhi persyaratan. Selain itu, dalam khuluk harus terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, suami maupun istri tentang nominal tebusan. Kesepakatan ini sekaligus menunjukkan bahwa dalam akad khuluk, harus ada kerelaaan dari pihak suami untuk menerima tebusan, dan kesanggupan dari pihak istri untuk membayar tebusan tersebut. Namun dengan catatan, nominal harga tebusan tidak boleh melebihi nominal maskawin pada saat pernikahan.

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa hukum asal khuluk ini ialah mubah jika memenuhi persyaratan. Persyaratan tersebut di antaranya telah disebutkan oleh Imam Abu Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Fairuzzabadi al-Syairazi dalam al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi’i (Damaskus: Dar al-Qalam, 1992), juz II, hal. 489:

إذا كرهت المرأة زوجها لقبح منظر أو سوء عشرة وخافت أن لا تؤدي حقه جاز أن تخالعه على عوض

Artinya: “Apabila seorang perempuan benci terhadap suaminya karena penampilannya yang jelek, atau perlakuannya yang kurang baik, sementara ia takut tidak akan bisa memenuhi hak-hak suaminya, maka boleh baginya untuk mengajukan khuluk dengan membayar ganti rugi atau tebusan.”

Selain faktor di atas, ada juga motif lain dari khuluk yang bisa mengubah hukumnya, seperti jika suami melalaikan hukum Allah, semisal meninggalkan shalat, atau lainnya, maka hukum khuluk menjadi wajib. Sebaliknya, jika tidak ada motif atau alasan apa pun yang mendasarinya, maka khuluk hukumnya haram.

Sedikit berbeda dari talak, tidak ada rujuk dalam khuluk. Perbedaannya lagi adalah, jika talak haram dijatuhkan ketika istri sedang haid, maka dalam khuluk tetap sah dilangsungkan entah dalam keadaan suci ataupun haid. Wallahu a’lam bi-shawab.

(Muhammad Ibnu Sahroji)
Rabu 10 Januari 2018 11:0 WIB
Istri Dianggap ‘Nusyuz’ bila Melakukan Hal Ini
Istri Dianggap ‘Nusyuz’ bila Melakukan Hal Ini
Ilustrasi (Pinterest)
Dalam bahtera pernikahan, persoalan pasti akan selalu ada. Perselisihan pendapat dalam sebuah masalah hampir dipastikan terjadi antara suami dan istri. Tidak jarang, muara dari perselisihan tersebut adalah sikap nusyuz yang ditampakkan oleh sang istri. Dalam pemaparan kali ini, akan dibahas apa sebenarnya arti dari nusyuz, apa saja yang bisa menyebabkan seorang perempuan dianggap nusyuz, apa yang harus dilakukan oleh suami, dan bagaimana konsekuensi hukumnya menurut syariat.

(Baca: Masak dan Mencuci Bukan Kewajiban Istri)
Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam al-Fiqh al-Manhaji ‘ala Madzhab al-Imam al-Syâfi’i (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), juz IV, halaman 106, mendefinisikan nusyuz dengan redaksi berikut:

ونشوز المرأة: عصيانها زوجها، وتعاليها عمّا أوجب الله عليها من طاعته…ونشوز المرأة حرام، وهو كبيرة من الكبائر

Artinya: “Nusyuz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami… nusyuz-nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar.”

Selain haram, nusyuz juga mengakibatkan konsekuensi hukum berupa terputusnya nafkah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Qasim dalam Fathul Qarib (Surabaya: Kharisma, 2000), halaman 239: 

ويسقط بالنشوز قسمُها ونفقتها

Artinya: “Ada dua hal yang bisa gugur akibat nusyuz, yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah”. 

Lebih lanjut, dalam lanjutan teks di kitab al-Fiqh al-Manhaji dijelaskan bahwa seorang perempuan akan dianggap nusyuz apabila ia keluar rumah dan bepergian tanpa seizin suami, tidak membukakan pintu bagi suami yang hendak masuk, dan menolak ajakan suami untuk berhubungan suami-istri padahal ia tidak sedang uzur seperti sakit atau lainnya, atau saat suami menginginkannya namun ia sibuk dengan hajatnya sendiri, dan lainnya.

Lantas apakah berarti setiap akan keluar atau bepergian, seorang istri harus meminta izin lagi dan lagi kepada suaminya? Tidak juga. Izin dari suami ini bisa diberikan secara umum, artinya jika diyakini bahwa suami pasti rela, maka itu bisa dianggap sebagai izin.

(Baca: Hukum Istri Ambil Uang Suami Tanpa Izin
(Baca: Suami Larang Isteri Kunjungi Orang Tuanya)
Tidak semua tindakan kasar yang dilakukan oleh istri dianggap sebagai nusyuz. Sebagaimana dijelaskan dalam lanjutan teks kitab Fathul Qarib:

وليس الشتم للزوج من النشوز، بل تستحق به التأديب من الزوج في الأصح، ولا يرفعها إلى القاضي

Artinya: “Menurut pendapat yang lebih sahih, berkata kasar kepada suami bukan termasuk nusyuz, tetapi dia berhak (harus) diajari oleh suami jika melakukan hal tersebut. Jika hal ini terjadi, suami tidak perlu melapor pada qadli (hakim).”

Jika sudah terbukti bahwa istri melakukan nusyuz dengan cara keluar rumah atau bepergian semaunya tanpa seizin suami atau menolak ajakan suami untuk berhubungan, maka tindakan yang perlu dilakukan oleh suami, sudah dijelaskan dalam Al-Qur’an, yakni:

وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً

Artinya: “Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuz-nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (QS an-Nisa: 34)

(Baca: Inilah Hukum Suami yang Lakukan KDRT kepada Istrinya)
Cara pertama ialah suami menasihati istrinya bahwa apa yang dilakukan tersebut adalah haram dan bisa mengakibatkan terhentinya pemberian nafkah lahir. Jika masih nusyuz, maka langkah kedua ialah tidak memberikan nafkah batin kepadanya. Langkah terakhir jika masih tetap nusyuz ialah dengan memukulnya, namun memukul di sini tidak boleh sembarangan, pukulan yang dilakukan hanyalah pukulan yang sifatnya ancaman belaka, dan tidak boleh melukai.

Wallahu a’lam bish-shawab.

(Muhammad Ibnu Sahroji)