IMG-LOGO
Trending Now:
Ekonomi Syariah

Sejarah Uang sebagai Alat Tukar

Sabtu 31 Maret 2018 20:30 WIB
Sejarah Uang sebagai Alat Tukar
Ilustrasi (IndonesiaExpat.biz)
Manusia lahir dengan bekal anugerah Allah SWT berupa pancaindera (al-khawwash). Dengan pancaindera, ia bisa mengenal lingkungan sekelilingnya, dan dapat menyebut nama-nama benda yang ada (QS Al Baqarah: 31). Dengan berbagai sebutan ini, manusia mulai mengenal kebutuhan. Kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan pokok yang berhubungan dengan menjaga kehidupannya. Agar tetap lestari, ia membutuhkan makanan dan minuman. Untuk mencukupi kebutuhannya ini, Allah mengilhamkan kepada manusia agar berburu dan bercocok tanam. 

Seiring bertambahnya jumlah manusia dan berkurangnya spesies hewan buruan, maka mulailah lahir kebutuhan yang lain. Kebutuhan itu berupa upaya memenuhi kekurangan suplai makanan. Semula manusia memenuhinya dengan jalan merebut makanan yang sudah dimiliki oleh orang lain. Mulailah terjadi adanya penindasan yang kuat terhadap yang lemah. Di sisi yang lain, manusia dengan bekal anugerah akal dan budi, manusia mulai mencoba mengatasi kebutuhannya ini dengan jalan damai. Mereka kemudian membangun ide tukar menukar barang (barter). Sejak saat itu, mulailah dikenal sistem pertukaran barang yang menjadi cikal bakal dari perdagangan modern dewasa ini. 

Selang beberapa waktu setelah mentradisinya sistem barter, mulailah muncul kesulitan-kesulitan menerapkan sistem pertukaran itu. Manusia mulai kesulitan untuk menemukan orang lain yang memiliki barang yang dibutuhkannya. Kadang ia mendapati barang yang diperlukan, namun ternyata barang itu bernilai tukar tinggi. Konsep orang yang butuh selalu harus membayar dengan harga yang mahal untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan ini, akhirnya mendorong orang untuk menciptakan “alat tukar” (mutaqawwam). Dengan demikian, keberadaan alat tukar pertama ini adalah dimaksudkan untuk mengatasi persoalan naik-turunnya harga (inflasi) akibat faktor terdesaknya kebutuhan. Selanjutnya, alat tukar ini dikenal dengan istilah “nilai tukar/nilai takar” (‘iwadl al-mitsli/qîmatu al-mitsli/al-waznu al-mitsli). 

Alat tukar pertama yang diperkenalkan dalam sejarah Romawi, adalah garam (salirium). Begitu lekatnya garam dipergunakan, sampai sekarang dalam kamus bahasa Inggris, penyebutan gaji masih menggunakan istilah salary yang berarti gaji/imbalan. Sejarah kemudian berbicara bahwa penggunaan garam sebagai alat tukar tidak efektif disebabkan ia tidak memiliki pecahan-pecahan kecil. Kendala lain dari penggunaan garam sebagai alat tukar (mutaqawwam) adalah mudahnya garam mengalami penyusutan sehingga tidak bisa disimpan lama. Selain itu, keberadaan garam sebagai alat tukar juga membutuhkan jasa lain yang berupa alat angkutan karena faktor bobot yang ia miliki. Berangkat dari latar belakang ini, dicarilah ide untuk membuat alat tukar lain yang mampu bertahan lama, tidak mudah mengalami kerusakan, dan praktis di bawa ke mana saja serta mudah disimpan/ditabung. 

Setelah ditemukannya logam, pada akhirnya, logam ini kemudian dijadikan sebagai alat tukar pengganti garam. Karena banyak orang yang bisa membuat logam sendiri dengan berbekal kemampuannya, maka ditentukanlah syarat logam yang bisa dijadikan sebagai alat tukar sebagai barang yang harus bernilai tinggi. Logam ini pada akhirnya disepakati berupa emas dan perak. Semenjak itu, mulailah era emas dan perak sebagai alat tukar. Ia diciptakan dalam bentuk koin-koin. Inilah koin pertama atau mata uang pertama kali yang diperkenalkan dalam sejarah manusia. Koin ini, di Al-Qur’an, bisa mudah kita temukan keterangannya pada kisah Ashabul Kahfi. 

Melihat sejarah bagaimana munculnya mata uang ini, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya di dalam sebuah mata uang, tersimpan dua unsur: fungsi dan nilai. Keduanya secara bersama-sama berdiri sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kedua fungsi dan nilai mata uang (koin) tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebagai alat tukar (mutaqawwam) yang berguna untuk menukarkan barang. 
- Sebagai nilai tukar (al-‘iwadl al-mitsli, al-qîmatu al-mitsli, atau al-tsamanu al-mitsli). 

Uang sebagai “nilai tukar” memiliki dua unsur penyusun, yaitu:

- Nilai bahan yang terdiri atas logam berharga yakni berupa emas
- Nilai tertera yang terdiri atas angka atau satuan yang tertulis di atasnya. 

Antara kedua nilai bahan dan nilai tertera ini terkadang bisa dipisahkan. Pernahkah saudara pembaca menemukan keping uang 500 rupiah dengan bahan yang berbeda? Karena bahannya berbeda, sejatinya ia memiliki nilai tukar yang berbeda. Namun, perbedaan nilai tukar berdasar bahan ini dijembatani oleh satuan angka yang tertuang di atas koin. Kelak insyaallah akan dijelaskan lebih lanjut, fungsinya. Wallahu a’lam.


Muhammad Syamsudin, Pegiat Kajian Fiqih Terapan dan Pengasuh Pondok Pesantren Hasan Jufri Putri, P. Bawean, Jatim

Tags:
Share:
Sabtu 31 Maret 2018 13:45 WIB
Bentuk-bentuk Cara Transaksi Jual Beli dalam Perspektif Fiqih
Bentuk-bentuk Cara Transaksi Jual Beli dalam Perspektif Fiqih
Ada banyak macam jenis sistem jual beli yang berlaku umum di masyarakat kita, mulai dari masyarakat “primitif” sampai dengan masyarakat modern. Jual beli klasik umumnya dilaksanakan melalui metode barter. Di masa awal risalah kenabian, tradisi ini sudah sangat berkembang dan umum berlaku di kalangan masyarakat jahiliyah kala itu. Itulah sebabnya ada istilah dzahaban bi dzahabin, yadan bi yadin di dalam seri pelajaran fiqih muamalah terapan pada umumnya.

Istilah yadan bi yadin sering dimaknai dengan unsur saling serah-terima barang antara penjual dan pembeli. Sementara itu, unsur dzahaban bi dzahabin sering dimaknai dengan unsur tukar-menukar yang sama jenis, misalnya emas dengan emas, gandum dengan gandum, beras dengan beras dan lain sebagainya. Kunci utama kebolehan bermuamalah tukar-menukar (barter) ini adalah apabila wujud dzat keduanya – antara yang diserahkan dan yang diterima – adalah sama. Rasulullah SAW bersabda:

عن أبي سعيد الخدري -رضي الله تعالى عنه- وهو حديث متفق عليه، يقول – صلى الله عليه وسلم-: )لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثلٍ ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض) يعني لا تزيدوا (ولا تبيعوا الوَرِق) الذي هو الفضة (بالورق، إلا مثلاً بمثلٍ، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز) يعني لابد من التقابض، وفي لفظ مسلم بعد أن ذكر الأصناف الربوية: (مثلاً بمثلٍ يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء) يعني من زاد في قضية التبادل، تبادل الجنس بجنسه، أو استزاد طلب الزيادة فقد وقع في الربا (الآخذ والمعطي سواء) رواه أحمد والبخاري

Artinya: “Sebuah hadits yang telah disepakati keshahihannya, dari Abi Sa’id Al-Khudri radliyallahu ‘anhu, Nabi SAW bersabda : (“Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali semisal, dan jangan kalian melebihkan sebagian atas sebagian yang lain!), artinya jangan kalian menambahkan .. (“dan janganlah kalian menjual dirham (al-wariq)”), yaitu perak (al-fidh-dhah), (“dengan dirham”) kecuali semisal, dan janganlah kalian melebihkan sebagian atas sebagian lainnya, dan janganlah kalian menjual sesuatu yang tidak ada (ghaib) dengan sesuatu yang ada di tempat (al-nâjiz)”), artinya harus ada serah-terima (al-taqâbudh).” Dalam lafadz hadits yang diriwayatkan Imam Muslim, setelah menjelaskan barang-barang ribawi : (“semisal serta tunai, barangsiapa menambah atau meminta tambahan maka ia telah melakukan riba, baik yang mengambil dan memberi adalah sama saja”), artinya barangsiapa menambah dalam konteks tukar – menukar (at-tabâdul), tukar – menukar dengan jenisnya, atau meminta tambahan maka telah melakukan riba, (“yang mengambil dan menerima adalah sama”. HR. Imam Ahmad dan Al-Bukhari (Muhammad bin Ali Al-Syaukani, Nailul Authâr, Daru al-Hadits, 1993, Juz. 3, hal. 225)

Beberapa kandungan penting dari hadits di atas dapat diringkas sebagai berikut:

1. Jual beli barter adalah boleh namun harus berupa barang yang semisal (sama)
2. Salah satu dari dua pihak penjual dan pembeli, tidak boleh ada yang melebihkan takaran atau menguranginya. 
3. Tidak boleh barter antara dua barang yang berbeda jenis. Misalnya antara emas dengan perak, atau antara gandum dengan beras kecuali dilakukan secara yadan bi yadin. 
4. Tidak boleh tukar-menukar antara barang yang berbeda timbangan atau takaran. Misalnya, antara beras dengan berat dengan jenis bagus seberat 1 kilogram, ditukar dengan beras kualitas rendah seberat 1,5 kilogram.
5. Tidak boleh jual beli barang yang tidak ada atau belum ada.

Semua bentuk perbedaan ukuran, jenis, takaran, timbangan dan perbedaan kualitas sehingga menyebabkan salah satu dari kedua barang mendapatkan tambahan takaran, atau ukuran, maka semua kelebihan tersebut adalah riba. Di dalam hadits di atas, disebutkan: 

فمن زاد أو استزاد فقد أربى

Artinya: “Barangsiapa menambah atau meminta tambah, maka betul-betul telah melakukan riba.”

Dr. Amar Abdullah dalam kitab Fiqh al-Mu’amalat, memberikan definisi atas riiba sebagai berikut:

أن الربا: الزيادة عند مبادلة الأصناف الربوية بعضها ببعض، الزيادة عند مبادلة الأصناف الربوية ببعضها إذا كانت من جنس واحد، وتأجيل القبض في العوضين أو في أحدهما في هذه الأصناف

Artinya: “Sesungguhnya riba itu adalah tambahan yang terjadi saat tukar-menukar (mubâdalah) barang ribawi (al-ashnaf ar-ribawiyah) dengan sebagian lainnya, yang berasal dari satu jenis. Riba juga terjadi akibat penundaan penyerahan (al-qabdh) kedua barang yang saling dipertukarkan nilainya (al-iwadhain), atau penundaan salah satu dari keduanya yang saling dipertukarkan ini.” (Dr. Amar Abdullah, Fikih al-Muamalat, Al-Dars al-Khamîs, Maktabah Akademiyah, tt, hal. 7-10!)

Walhasil, berdasar definisi Dr Amar Abdullah di atas, maka riba merupakan suatu tambahan yang terjadi akibat jual beli secara “barter antar barang ribawi” baik dengan sesama jenisnya (misal: emas dengan emas)—yang disertai dengan tambahan takaran salah satu di antara keduanya - atau tukar-menukar berbeda jenisnya (misal, emas dengan perak) akan tetapi yang dilakukan dengan jalan penangguhan (tempo, kredit). 

Menggarisbawahi dari larangan jual beli emas dengan jalan “tangguh/tempo/kredit” dari definisi di atas, sepertinya Dr. Amar Abdillah ini condong pada pendapat kalangan ulama Hanabilah. Oleh karena itu, tidak heran bila mereka melarang jual beli emas secara kredit. 

Bagaimana pandangan ulama Syafi’iyah terhadap aqad emas secara kredit ini? Kita simak pendapat al-Darimi berikut ini:

قال الدارمي في جمع الجوامع و من خطه نقلت : إذا كان المبيع غير الذهب و الفضة بواحد منهما فالنقد ثمن و غيره مثمن و يسمى هذا العقد : بيعا و إذا كان غير نقد سمى هذا العقد : معاوضة و مقايضة و منافلة و مبادلة لان كان نقدا سمي : صرفا و مصارفة و إن كان الثمن مؤخرا سمي : نسيئة وإن كان المثمن مؤخرا سمي : سلما أو سلفا و إن كان المبيع منفعة : سمي : إجارة أو رقبة العبد له سمي : كتابة أو بضعا سمي : صداقا أو خلعا انتهى

Artinya: “Berkata Imam al-Darami dalam kitab Jam’u Aljawaami’:

- Bila yang dijual tidak berupa emas dan perak sedang (alat pembayaran) dengan alat pembayaran emas dan perak (uang), maka alat pembayaran dinamakan “harga” sedang barangnya dinamakan “yang dihargai”, dan transaksinya namanya “jual beli”

- Bila alat pembayaran tidak berupa emas dan perak (uang, misalnya barang dengan barang) nama transaksinya mu’âwadhah, muqâyadhah, munâfalah, mubâdalah (barter)

- Namun jika alat pembayaran berupa emas dan perak (nuqud/uang), maka transaksinya disebut krus (sharf) dan perbelanjaan (mushârafah).

- Bila harga (uang) diberikan secara penundaan, maka nama transaksinya kredit.

- Bila barangnya yang diberikan di belakang, maka nama transaksinya adalah pesan (salam)

- Bila barang berupa jasa,maka nama transaksinya adalah sewa

- Bila barang berupa pembebasan hamba, maka nama transaksinya adalah kitâbah, dan 

- Bila barang berupa bidla’an (farji),maka nama transaksinya adalah shidaq (mahar), khulu’ (tebusan). (Tajuddin al-Subky, Al-Asybah wa al-Nadhâir, Maktabah al-Arabiyah Al-Kubra, Juz 1, halaman 463)

Melihat dari definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli berbeda jenis antara emas dan perak dengan transaksi pembayaran adalah berupa uang, maka jual beli yang demikian ini diperbolehkan. Termasuk yang juga diperbolehkan adalah jual beli dengan harga ditunda penyerahannya, yakni kredit dan tempo. Dengan demikian, maka menurut kalangan Syafi’iyah, jual beli emas dengan jalan kredit adalah diperbolehkan, sehingga pendapat kalangan Hanabilah di atas ditolak di kalangan Syafi’iyah. Namun, ada catatan yang harus diperhatikan oleh kalangan Syafiiyah adaah: harga sudah ditentukan di awal transaksi muamalah terjadi, selama belum berpisah majelis. Wallahu a’lam.


Muhammad Syamsudin, Pegiat Kajian Fiqih Terapan dan Pengasuh Pondok Pesantren Hasan Jufri Putri, P. Bawean, Jawa Timur 

Selasa 27 Maret 2018 16:20 WIB
Penjelasan tentang Wakaf Tunai dalam Islam (3-Habis)
Penjelasan tentang Wakaf Tunai dalam Islam (3-Habis)
Ilustrasi (Reuters)
Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian pertama dari tema tulisan tentang wakaf tunai, bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah sebuah upaya menahan suatu aset manfaat bersama tetapnya wujud barang yang disertai hilangnya hak kepemilikan pewakaf  ke suatu bidang jalur wakaf yang mubah karena niat ibadah. Yang menjadi titik tekan dari definisi ini adalah bahwa wakaf itu, adalah:

1. Ada habsu, yaitu tindakan mencegah pewakaf pewakaf atas barang yang diwakafkan
2. Aset wakaf adalah berupa aset manfaat atau aset yang bisa dimanfaatkan
3. Ada wujud barang yang mana wujud barang ini tidak boleh rusak akibat pemanfaatan. Apabila dirusak, baik dengan sengaja atau tidak sengaja, maka bagi pihak yang merusak dikenai dlamman (menangggung dan mengganti barang)
4. Pewakaf hilang status kepemilikannya terhadap aset selamanya dan berpindah kepada Allah
5. Niat wakaf adalah li al-tabarru’, yaitu semata karena Allah subhânahu wata‘âlâ

Baca: Penjelasan tentang Wakaf Tunai dalam Islam (1)
Baca: Penjelasan tentang Wakaf Tunai dalam Islam (2)
Titik persoalan dari wakaf tunai ini adalah pada status ibqâu ‘ainil mauquf , yaitu tetapnya wujud aset serta tidak mengalami kerusakan setelah dimanfaatkan. Ini yang mendasari tidak boleh wakaf dilakukan dengan dinar atau dirham sebagaimana disampaikan oleh Syeikh Abu Bakar bin Muhammad Shatha’ di dalam kitabnya yang terkenal, yaitu I’ânatuth Thâlibîn. Untuk mengurai masalah ini, mari kita buat analogi-analogi!

Pertama, di dalam masyarakat kita, ada perbedaan cara pandang terhadap uang, dan hal itu sudah umum berlaku. Sebagai gambarannya adalah ketika nuqud ditasharufkan dalam akad wadi'ah (penitipan) dunia perbankan. Pada saat seseorang menitipkan uangnya ke bank, akad penitipan adalah menggunakan akad wadi’ah. Lazimnya penitipan (wadi’ah) adalah kembalinya barang sesuai dengan saat ketika ia menitipkan. Ketika Pak Udin menitipkan sepeda motor ke sebuah jasa penitipan, maka pada hakikatnya, ia harus menerima barang yang sama dengan saat di mana barang tersebut dititipkan pertama kalinya oleh Pak Udin. Tidak boleh bagi Pak Udin mengambil kembalian berupa sepeda motor dengan merk dan jenis lain. 

Sekarang, bandingkan dengan dasar penerapan wadiah ini pada lembaga keuangan. Hal yang seharusnya berjalan, adalah ketika Pak Udin melakukan penarikan saldo tabungannya, ia seharusnya mengambil uang yang sama saat ia pertama menitipkannya. Konsep wadiah ini semakin menunjukkan makna perluasan, apabila Pak Udin melakukan penarikan uangnya dari mesin ATM bank yang berada di mana saja. Uang yang diambil oleh Pak Udin, menjadi uang yang benar-benar baru, bukan wujud “uang yang pertama” saat ia memutuskan melakukan setoran tabungan ke bank, meskipun nilai uangnya sama. 

Ada sebuah gambaran dialog menarik antara dua orang yang berteman. Pak Udin punya saudara di Jombang, bernama Pak Nashir. Pak Nashir hendak mengambil mantu. Tanggal sudah ditetapkan dan ia berharap agar Pak Udin mau hadir ke pesta pernikahan ngunduh mantu ini. Seiring jadwal harian Pak Udin yang padat, ia berhalangan untuk hadir ke acara saudaranya tersebut. Lalu ia meminta bantuan ke Pak Hafidz, temannya yang sekarang menjadi tetangganya Pak Nashir. Ia bilang bahwasanya ia hendak “menitipkan” uang ke Pak Hafidh untuk disampaikan ke Pak Nashir dan agar disampaikan permohonan maafnya karena tidak bisa hadir dalam hajatan Pak Nasshir. Kemudian ia bertanya, nomor rekening Pak Hafidh. Akhirnya, dilakukanlah transfer uang dari Pak Udin ke Pak Hafidh. 

Selang beberapa hari menjelang hari H acara hajatan, Pak Hafidh kebetulan lewat depan rumah Pak Nashir. Karena kebetulan lewat dan ia membawa uang, lalu ia bilang bahwa Pak Udin telah menitipkan uang kepadanya untuk disampaikan ke Pak Nashir dan tidak lupa menyampaikan permohonan maafnya Pak Udin karena tidak bisa hadir di acara hajatan pak Nashir. Lalu Pak Hafidh mengeluarkan dompet dan diberikanlah sejumlah uang dengan nilai yang sama dengan yang dititipkan Pak Udin. Pak Nashir menyampaikan terima kasih. 

Jika akad titipan Pak Udin ke Pak Hafidh diputus dengan akad wadi’ah, maka sudah ada beberapa hal ketentuan pelanggaran di dalamnya:

- Pak Udin tidak menentukan “uang yang mana” yang telah dititipkan ke Pak Hafidh. Pak Hafidh sendiri ketika melakukan qabdlu (penerimaan), juga tidak mengetahui, uang mana yang telah dititipkan kepadanya. 

- Ketika Pak Hafidh menyerahkan uang kepada Pak Nashir yang berasal dari dompet, maka itu menandakan bahwa Pak Hafidh benar-benar tidak mengambil uang dari mesin ATM, yang berarti menambah jauh dari kedekatan uang mana yang telah dititipkan oleh Pak Udin kepada Pak Hafidh. 

- Dengan demikian, antara uang yang dititipkan dengan uang saat diterimakan adalah bukan “ain” uang saat Pak Udin menyampaikan. Hanya saja, nilai uangnya besarnya sama. Namun, Pak Nashir ridla dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hafidh.

Kesimpulan dari dialog ini adalah, dalam konsep “uang” terdapat perbedaan dalam praktik wadi’ah.  Orang menilai bahwa sebuah barang titipan, mengalami pergeseran makna, ketika barang tersebut adalah uang, karena kecondongan masyarakat adalah asal nilainya menunjukkan kesamaan. Oleh karena itu, “wujud uang” mengalami pergeseran menjadi “nilai uang”. 

Bila dikaitkan dengan salah satu syarat pelaksanaan wakaf, dinar dan dirham merupakan nuqûd, yaitu “keping mata uang” atau bisa disebut juga sebagai wujud uang (ainu al-nuqud). Ketika wakaf dilaksanakan dengan mewakafkan ainu al-nuqûd, maka benar bahwa ainu al-nuqud ini tidak masuk di dalam bagian yang boleh diwakafkan, karena bisa menyebabkan itlaf (hilang/rusaknya) ain disebabkan karena tasharuf. Uang mewakafkan “lembaran uang 100 ribu”, adalah tidak boleh, disebabkan karena “lembaran uang” tersebut dapat hilang, ketika ia dibelanjakan, sehingga tidak memenuhi prasyarat ibqau al-‘ain (tetapnya wujud uang). Hukum akan berbeda bila yang diwakafkan adalah “nilai uang” sebesar 100 ribu. Karena “nilai uang” tidak akan pernah menemui adanya “hilang ‘ain nilai” manakala ia ditasharufkan. 

Hal yang memungkinkan hilangnya “nilai uang” hanya apabila ia dibelanjakan sehingga menyebabkan “berkurangnya” nilai. Dengan demikian, apabila “nilai uang” ini diwakafkan, maka tanggung jawab “nâdhir al-waqfi” - petugas pengelola wakaf – adalah hanya sebatas menjaga “tetapnya wujud ‘ain nilai” uang tersebut agar tidak mengalami pengurangan. Caranya bagaimana? Jawabnya adalah bila ia dirupakan ra’su al-maal (pokok harta) sebagai modal usaha. Dengan dirupakan sebagai modal usaha, maka tugas nadhir adalah menjaga agar modal tersebut kembali. Adapun orang yang dimodali, harus menjamin kembalian modal tersebut karena ia merupakan harta wakaf yang tidak boleh dimiliki oleh perorangan dan sudah menjadi milik Allah subhânahu wata‘âlâ. 

Semoga tulisan ini bisa menjadi dasar bagi keabsahan “Wakaf Tunai” sebagaimana hal yang sama tengah dipromosikan oleh Rais ‘Aam PBNU lewat Bank Wakaf Mikro yang baru didirikan dengan sasaran tasharuf wakaf adalah masyarakat kecil dan usaha kecil masyarakat! Wakaf tunai tidak sama dengan wakaf uang. Wakaf tunai harus dirupakan modal. Wallahu a’lam.


Muhammad Syamsudin, Pegiat Kajian Fiqih Terapan dan Pengasuh Pondok Pesantren Hasan Jufri Putri, P. Bawean, Jatim
Selasa 27 Maret 2018 8:30 WIB
Penjelasan tentang Wakaf Tunai dalam Islam (2)
Penjelasan tentang Wakaf Tunai dalam Islam (2)
Allah subhânahu wata‘âlâ berfirman di dalam kitab suci Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 261-262:

مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 

Artinya: “Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta mereka di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih bijian yang menumbuhkan tujuh bulir, yang pada tiap-tiap tandannya berbuah 100 biji-bijian. Allah akan melipat gandakan (pahala) bagi orang yang dikehendaki. Dan Allah Maha Luas karunia-Nyalagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 262).

Baca: Penjelasan tentang Wakaf Tunai dalam Islam (1)
Di dalam ayat selanjutnya Allah subhânahu wata‘âlâ berfirman:

الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى ۙ لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah kemudian tidak mengiringi nafkahnya itu dengan mengundat-ngundat dan tidak pula menyakiti, maka bagi mereka adalah pahala di sisi Tuhan-nya. Tiada ketakutan bagi mereka serta tiada merasa sedih.” (QS. Al-Baqarah: 263)

Kedua ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah subhânahu wata‘âlâ adalah ibarat menanam kebajikan, yang kelak kebajikan itu pasti berbuah dengan kebajikan lainnya. Buah kebajikan yang paling diharapkan adalah pahala dari Allah. Kedua ayat ini setidaknya dapat dijadikan dasar, bahwa apa yang diinfaqkan oleh seorang hamba, baik itu berupa wakaf, zakat, shadaqah, nafaqah, sumbangan suka rela dan lain sebagainya, asal diniatkan di jalan Allah subhânahu wata‘âlâ, maka tiada kesia-siasaan atas infaqnya tersebut. Infaq bisa batal dari sisi kajian fiqih, namun ia tidak akan pernah batal di sisi pahala jariyahnya. 

Di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Thabrany, disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

نية المؤمن خير من عمله وعمل المنافق خير من نيته

Artinya: “Niat seorang mukmin adalah lebih baik dari amalnya. Sementara niatnya orang munafik adalah lebih baik dibanding niatnya.” (Yahya bin Hamzah al-Yamany, kitab Tashfiyatul Qulûb min Idrânil Auzâr wadz Dzunûb, Al-Muassisah al-Kutub al-Tsaqâfiyyah, tt., halaman 338)

Hadits ini mendapatkan syarah dari Imam Yahya bin Hamzah al-Yamany di dalam kitab yang sama, beliau menyebutkan bahwasanya:

1) Sebuah amal tidak akan ada nilai dan pengaruhnya sama sekali bila tidak disertai dengan niat

2) Niat seorang mukmin sudah dihitung kebaikan setimbang dengan amalnya. Niat orang fasiq (rusak agama dan aqidahnya) juga demikian halnya, dihitung sebagai keburukan setimbang dengan amalnya. Oleh karenanya, tidak ada yang lebih utama antara amal ataukah niat. Keduanya menduduki posisi kebaikan bagi mukmin dan menduduki keburukan bagi seorang fasiq.

3) Niat seorang mukmin akan selalu dinilai sebagai kebaikan meskipun amalnya rusak (batal, red). Amal rusak bisa disebabkan karena ada unsur riya’ atau kurang memenuhi syaratnya amal.

Berangkat dari statemen yang disampaikan oleh Imam Yahya bin Hamzah al-Yamany di atas, maka melanjutkan dari kajian sebelumnya, bahwa andaikan wakaf tunai dianggap sebagai tidak sah secara fiqih, pahala amal dari pewakaf tidak akan pernah sia-sia di hadapan Allah subhânahu wata‘âlâ, disebabkan niat awal pewakaf akan senantiasa dicatat sebagai kebaikan oleh Allah subhânahu wata‘âlâ. Dengan demikian, dari sisi adab tasawuf, tidak ada wujud batalnya pahala disebabkan tidak sahnya amal dari sisi fiqih, kecuali bila menyangkut rukun terpisah dan saling bergantungan antara satu sama lain. Misalnya seperti wudlu dengan shalat. Bila tidak sah wudlu, maka tidak sah shalatnya seorang muslim. Namun, tidak sahnya salat tidak menghilangkan pahala dari qiraah di dalamnya, selagi orang yang membaca tidak sedang hadats besar.

Bagaimanakah agar fiqih tetap memandang sahnya wujud wakaf tunai dari sisi syariat? Adakah kemungkinan untuk melakukan hilah secara fiqih? Simak ulasan berikutnya!


Muhammad Syamsudin, Pegiat Kajian Fiqih Terapan dan Pengasuh Pondok Pesantren Hasan Jufri Putri, P. Bawean, Jawa Timur