IMG-LOGO
Trending Now:
Syariah

Selain Haji, Ibadah Umrah Juga Wajib Seumur Hidup Sekali

Kamis 16 Agustus 2018 6:0 WIB
Selain Haji, Ibadah Umrah Juga Wajib Seumur Hidup Sekali
(Foto: pixabay)
Kita semua sudah memaklumi kewajiban haji sekali sumur hidup. Haji adalah ibadah wajib yang menjadi rukun Islam kelima. Orang yang sudah mampu mengadakan perjalanan ke baitulllahil haram terkena kewajiban menurut syariat.

Pada Surat Ali Imran ayat 97, Allah berfirman sebagai berikut:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya, “Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam,” (Ali Imran ayat 97).

Namun demikian, ibadah umrah juga wajib hukumnya seumur hidup sekali sebagaimana kewajiban haji.

وَلَا يَجِبَانِ بِأَصْلِ الشَّرْعِ غير مَرَّة

Artinya, “Ibadah haji dan umrah menurut dasar syariat tidak wajib kecuali sekali dalam seumur hidup,” (Lihat Syekh Said bin Muhammad Ba’asyin, Buysral Karim, [Beirut, Darul Fikr: 2012 M/1433-1434 H], juz II, halaman 501).

Ibadah umrah wajib ini biasanya dilakukan “berbarengan” dengan ibadah haji wajib. Mereka–yang mampu–yang belum pernah berhaji dan berumrah wajib menunaikan keduanya.

وهما على من لم يؤد نسكه بشرطه فرضان

Artinya, “Hukum ibadah haji dan umrah bagi orang yang belum melaksanan sesuai ketentuannya adalah wajib,” (Lihat Syekh Said bin Muhammad Ba’asyin, Buysral Karim, [Beirut, Darul Fikr: 2012 M/1433-1434 H], juz II, halaman 501).

Ulama Mazhab Syafi’i mendasarkan kewajiban umrah seumur hidup sekali pada hadits shahih riwayat Aisyah RA. Meskipun keduanya hampir serupa, keduanya tidak bisa saling menggantikan. Keduanya tidak bisa disamakan dengan kasus mandi dan wudhu dalam konteks bersuci.

وأما العمرة فِعلى الْأَظْهَرِ لما صَحَّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت هَلْ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ قَالَ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ وَلَا يُغْنِي عَنْهَا الْحَجُّ؛ لِأَنَّ كُلًّا أَصْلٌ برأسه لختلاف ميقاتهما زَمَانًا ومكانا فَلَا يُشْكِلُ بِإِجْزَاءِ الْغُسْلِ عَنْ الْوُضُوءِ لبناء الطهارة على التداخل؛ لِأَنَّ كُلَّ مَا قُصِدَ من الْوُضُوء مَوْجُودٌ فِي الْغُسْلِ

Artinya, “Umrah sendiri menurut pendapat paling kuat adalah wajib sebagaimana riwayat shahih dari Aisyah RA. Ia bertanya kepada Rasulullah, ‘Apakah ada kewajiban jihad bagi perempuan?’ ‘Jihad tanpa peperangan, yaitu haji dan umrah,’ jawab Rasulullah SAW. Haji saja tidak memadai tanpa umrah karena tiap-tiap satu dari keduanya asalnya adalah sama, berbeda miqatnya baik waktu dan tempatnya. Masalah ini tidak musykil karena mandi memadai itu tanpa wudhu karena hal bersuci tumpang tindih karena apa yang menjadi tujuan wudhu terdapat pada mandi,” (Lihat Syekh Said bin Muhammad Ba’asyin, Buysral Karim, [Beirut, Darul Fikr: 2012 M/1433-1434 H], juz II, halaman 501). Wallahu a‘lam. (Alhafiz K)
Tags:
Share:
Rabu 15 Agustus 2018 19:0 WIB
Perbedaan Rukun Haji dan Wajib Haji dalam Mazhab Syafi'i
Perbedaan Rukun Haji dan Wajib Haji dalam Mazhab Syafi'i
(Foto: hd.clarin.com)
Madzhab Syafi’i membedakan rukun haji dan wajib haji. Pembedaan keduanya tidak terdapat pada ibadah lainnya. Rukun haji ini menjadi bagian inti ibadah haji. Rukun ini menentukan keabsahan ibadah haji. Rukun haji ini tidak dapat digantikan dengan denda lainnya.

Syekh Said bin Muhammad Ba’asyin dalam Buysral Karim menyebutkan sebagai berikut:

فصل في أركان الحج أي أجزاء الحج والعمرة وهي التي يتوقف صحتهما عليها ولا تجبر بدم وغيره

Artinya, “Pasal mengenai rukun haji, yaitu bagian dari haji dan umrah. Rukun haji dan umrah adalah sesuatu yang menjadi keabsahan keduanya. Rukun tidak dapat ditutupi dengan dam atau lainnya,” (Lihat Syekh Said bin Muhammad Ba’asyin, Buysral Karim, [Beirut, Darul Fikr: 2012 M/1433-1434 H], juz II, halaman 516).

Abu Syuja dalam Taqrib, karyanya yang terkenal, menyebut secara rinci rukun haji. Menurutnya, rukun haji terdiri atas empat hal. Sementara wajib haji terdiri atas tiga hal.

وأركان الحج أربعة الإحرام مع النية و الوقوف بعرفة والطواف و السعي بين الصفا والمروة...وواجبات الحج غير الأركان ثلاثة أشياء الإحرام من الميقات ورمي الجمار الثلاث والحلق

Artinya, “Rukun haji ada empat: ihram beserta niat, wukuf di Arafah, tawaf, dan sa’i antara Shafa dan Marwa… Wajib haji di luar rukun haji ada tiga: ihram dari miqat, lempar tiga jumrah, dan cukur,” (Lihat Abu Syuja, Taqrib).

Abu Syuja menempatkan cukur ke dalam wajib haji, bukan rukun haji. Syekh Said bin Muhammad Ba’asyin dalam Buysral Karim berbeda dari Abu Syuja. Menurutnya, rukun haji terdiri atas lima hal. Salah satunya adalah cukur.

وأركان الحج خمسة الإحرام و الوقوف بعرفة والطواف والسعي والحلق

Artiny, “Rukun haji ada lima: ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa’i, dan cukur,” (Lihat Syekh Bafadhal Al-Hadhrami, Al-Muqaddimah Al-Hadhramiyyah pada Hamisy Buysral Karim, [Beirut, Darul Fikr: 2012 M/1433-1434 H], juz II, halaman 516).

Perbedaan keduanya dalam penyebutan rukun haji disinggung oleh KH Afifuddin Muhajir dalam karyanya Fathul Mujibil Qarib berikut ini.

ويشترط لصحته ثلاثة أمور الأول كونه سبع مرات والثانى أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة والثالثة أن يكون بعد طواف ركن أو قدوم، وبقي من أركان الحج الحلق والتقصير والمصنف عده من الواجبات لا من الأركان، ويجب أن يكون الإحرام متقدما غلى جميع الأركان السابقة

Artinya, “Syarat keabsahan sa’I ada tiga: pertama, sa’I itu tujuh kali. Kedua, titik mula di bukit Shafa dan titik akhir di bukit Marwah. Ketiga, sa’I dilakukan setelah tawaf rukun atau tawaf qudum. Rukun haji lainnya adalah cukur atau memendekkan rambut. Tetapi penulis Taqrib menganggapnya sebagai wajib haji, bukan rukun haji. Ihram wajib didahulukan dibandingkan rukun-rukun yang lain,” (Lihat KH Afifuddin Muhajir, Fathul Mujibil Qarib, [Situbondo, Al-Maktabah Al-Asadiyyah: 2014 M/1434 H] halaman 89).

Kalau mengikuti kategori yang dibuat oleh Syekh Ba’asyin, maka rukun haji ada lima:
1. Ihram.
2. Wukuf di Arafah.
3. Tawaf.
4. Sa’i.
5. Cukur rambut.

Semua rukun ini harus dikerjakan dalam ibadah haji. Rukun ini menentukan keabsahan haji. Lain halnya dengan wajib haji. Kalau salah satu wajib haji ditinggalkan, orang yang meninggalkannya dapat menggantinya dengan dam. Sementara hajinya tetap sah.

فصل واجبات الحج وهي ما يصح بدونها وكذا الاثم إن لم يعذر

Artinya, “Pasal mengenai wajib haji. Wajib haji adalah sejumlah hal yang mana haji itu tetap sah tanpanya, tetapi dosa bila wajib haji ditinggalkan tanpa uzur,” (Lihat Syekh Said bin Muhammad Ba’asyin, Buysral Karim, [Beirut, Darul Fikr: 2012 M/1433-1434 H], juz II, halaman 539).

Syekh Said Ba’asyin menyebutkan enam wajib haji sebagai berikut:
1. Mabit di Muzdalifah.
2. Lempar jumrah aqabah tujuh kali.
3. Lempar tiga jumrah di hari tasyriq (11, 12, dan 13 Dzulhijjah).
4. Mabit pada malam tasyriq.
5. Ihram dari miqat.
6. Tawaf wada.

Meskipun wajib haji tidak berpengaruh pada keabsahan haji, orang yang meninggalkannya tanpa uzur terkena dosa atas kelalaiannya. Wallahu a‘lam. (Alhafiz K)
Selasa 14 Agustus 2018 18:0 WIB
Hukum Anak Kecil Melaksanakan Ibadah Haji
Hukum Anak Kecil Melaksanakan Ibadah Haji
Ilustrasi (tripulous.com)
Ibadah haji secara istilah adalah bermaksud ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah. Syarat-syarat yang mewajibkan seseorang untuk berhaji ada lima, yaitu Islam, baligh, berakal, merdeka, dan mampu.

Untuk melaksanakan haji, setelah mendaftar kita perlu menungu antrean selama beberapa puluh tahun, meski haji plus. Jamaah haji yang berangkat dari Indonesia umumnya berumur 20 tahun ke atas, bahkan tidak sedikit yang sudah lansia. Jarang, bahkan hampir tidak kita temui seorang anak yang belum baligh berangkat haji, kecuali karena beberapa hal seperti menjuarai suatu lomba yang hadiahnya ibadah haji.

Namun bisa saja di luar sana, di beberapa negara bagian Timur Tengah yang berdekatan dengan Saudi ditemukan anak-anak yang sudah diberangkatkan haji karena jarak negara mereka dari Saudi tidak terlalu jauh dibanding Indonesia, atau warga Saudi sendiri mungkin bisa ditemukan beberapa anak yang sudah diajarkan haji dengan diajak oleh orang tuanya. 

Dalam kitab Jami’ Tirmidzi disebutkan hadits yang membahas tentang ini:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ رَفَعَتِ امْرَأَةٌ صَبِياّ لَهَا إِلَى رَسُوْلِ الِله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَتْ: يَارَسُوْلَ اللهِ أَلِهذَا حَجٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ

Dari Jabir bin Abdillah, ia berkata: “Seorang perempuan mengangkat anaknya kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah anak ini dapat melaksanakan haji? Nabi menjawab, “Ya, dan engkau mendapat ganjaran.” (HR Tirmizi)

Dilihat dari hadits ini, seorang anak kecil bisa saja melaksanakan haji, karena tidak terdapat redaksi yang melarangnya. Namun apakah hajinya ketika belum baligh sudah menggugurkan rukun Islam yang kelima? Perlu bagi kita melihat penjelasan ulama dalam masalah ini. 

Merujuk kepada kitab Tuhfat al-Ahwadzi terdapat keterangan tentang masalah ini:

قال النووي فيه حجة للشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء أن حج الصبي منعقد صحيح يثاب عليه وإن كان لا يجزئه عن حجة الإسلام بل يقع تطوعا 

Imam Nawawi berkata: “Dalam hadits ini terdapat hujjah bagi Imam Syafi’i, Malik, Ahmad dan jumhur (mayoritas) ulama bahwa haji anak kecil sah dan mendapat pahala, meskipun tidak mencukupinya dari haji (rukun) Islam, namun jatuhnya adalah sunnah. (Al-Mubarakfuri, Tuhfat al-Ahwadzi bi Syarh Jami’ at-Tirmidzi, Al-Quds, Kairo, Juz 3, Halaman 110)

 وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يصح حجه

Abu Hanifah RA berkata, “Hajinya tidak sah.”

 قال أصحابه وإنما فعلوه تمرينا له ليعتاده فيفعله إذا بلغ

Ashab Abu Hanifah berkata: “Hanyalah mereka melaksanakannya sebagai latihan supaya terbiasa, kemudian melaksanakan (kembali) apabila telah baligh.” (Al-Mubarakfuri, Tuhfat al-Ahwadzi bi Syarh Jami’ at-Tirmidzi, Kairo, Al-Quds, Juz 3, Halaman 110)

قال بن بطال أجمع أئمة الفتوى على سقوط الفرض عن الصبي حتى يبلغ إلا أنه إذا حج به كان له تطوعا عند الجمهور

Ibnu Batthâl berkata: “Para Imam Fatwa telah menentukan Ijma’ atas gugurnya kewajiban haji bagi anak hingga ia baligh, kecuali ia melaksanakannya maka baginya pahala sunnah menurut Jumhur Ulama. (Al-Mubarakfuri, Tuhfat al-Ahwadzi bi Syarh Jami’ at-Tirmidzi, Kairo, Al-Quds, Juz 3, Halaman 110)

Kesimpulannya haji tidaklah wajib anak kecil yang belum baligh. Jika melihat mazhab Syafi’i, maka haji anak kecil sah, namun belum mencukupinya. Artinya saat sudah baligh, ia mesti melaksanakan haji kembali. 

Selain dari sisi keabsahan secara fiqih, kita juga perlu melihat dalam segi realitas yang ada. Seperti terjadinya kecelakaan pada jamaah haji dewasa maupun lansia, entah karena terinjak-injak atau terdesak-desak di beberapa tempat sampai terjadi kewafatan. Sehingga, pelaksanaan haji oleh anak kecil rasanya terlalu besar risikonya. Mereka terlalu rentan terkena musibah karena pertahanan mereka berbeda dibanding orang dewasa. Walaahu a’lam. (Amien Nurhakim)

 

Ahad 5 Agustus 2018 11:15 WIB
Vaksin Measles Rubella (MR): Halal atau Haram?
Vaksin Measles Rubella (MR): Halal atau Haram?
Ilustrasi (immunizationinfo.com)
Akhir-akhir ini, pro dan kontra terkait hukum menggunakan vaksin Measles Rubella (MR) untuk imunisasi, semakin memanas. Sebab, vaksin ini belum memiliki sertifikasi halal dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Puncaknya adalah adanya imbauan MUI Kepulauan Riau kepada warga agar tidak mengikuti imunisasi MR, sebagaimana tertuang dalam surat edaran nomor Ket-53/DP-P-V/VII/2018 yang ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Riau, tertanggal 30 Juli 2018.

Polemik ini direspons sangat baik oleh Kementerian Kesehatan RI, dengan menggelar silaturahim di kantor MUI pada Jumat 3 Agustus kemarin. Pertemuan yang diinisiasi kedua belah pihak ini menghasilkan beberapa kesepakatan, di antaranya Komisi Fatwa MUI akan segera membahas dan menetapkan fatwa tentang imunisasi menggunakan vaksin MR, dan Menteri Kesehatan RI akan menunda pelaksanaan imunisasi MR bagi masyarakat Muslim sampai ada kejelasan hasil pemeriksaan dari produsen, dan ditetapkan fatwa MUI.

Vaksin MR merupakan vaksin yang diberikan untuk semua anak usia 9 bulan sampai 15 tahun, guna mencegah terjadinya penyakit yang disebabkan oleh virus campak dan rubella (campak Jerman). Campak dan rubella merupakan penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh virus. 

Campak dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh dan menyebabkan demam, ruam, batuk, pilek, dan mata merah serta berair. Campak juga kerap menyebabkan komplikasi serius seperti infeksi telinga, diare, pneumonia, kerusakan otak, dan kematian.

Sementara, rubella atau campak Jerman merupakan infeksi virus yang menyebabkan demam, sakit tenggorokan, ruam, sakit kepala, mata merah dan mata gatal. Rubella kerap terjadi pada anak-anak dan remaja. Kendati ringan, virus ini bisa memberi dampak buruk pada ibu hamil yang tertular, yakni menyebabkan keguguran, bayi terlahir mati, atau bahkan cacat lahir serius pada bayi, seperti kebutaan dan tuli, demikian dilansir Alodokter

Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk menetapkan hukum penggunaan vaksin MR ini: Pertama, hukum asal segala suatu adalah boleh: 

اَلْأَصْلُ فِي اْلأَشْيَاءِ اْلإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Hukum asal dari segala suatu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.” (Muhammad Shidqi Burnu, Mausu’ah al-Qawaid al-Fiqhiyyah, juz 2, halaman 115).

Berdasarkan kaidah di atas, maka hukum asal vaksin MR adalah boleh, sampai ada bukti kuat dan data valid bahwa vaksin dimaksud mengandung unsur haram atau najis. Apalagi, Sekjen Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dr Piprim Basarah, telah menegaskan bahwa Vaksin MR tidak memiliki unsur haram, dan tidak ada zat dari babi.

Dengan demikian, maka menggunakan Vaksin MR untuk keperluan imunisasi hukumnya boleh, dan ketidakadaan sertifikat halal dari MUI tidak otomatis menjadikannya haram.

Kedua, seandainya–sekali lagi, seandainya–terbukti ada unsur haram atau najis dalam pembuatan vaksin MR, maka ada dua kemungkinan, yaitu: (1) proses pembuatan vaksin bersinggungan dengan unsur haram atau najis (biasanya berupa enzim babi), atau (2) unsur haram dan najis dimaksud dijadikan sebagai bahan pembuat vaksin. Jika unsur haram atau najis hanya bersinggungan dengan vaksin tersebut, maka vaksin tidak menjadi najis atau haram, sebab pengertian benda najis adalah:

هُوَ الَّذِيْ حَلَّتْ فِيْهِ نَجَاسَةٌ

“Benda najis adalah benda yang terkena (tercampur) najis.” (Ahmad bin Husein, Matn Ghayah wa al-Taqrib, halaman 4)

Dengan demikian, penggunaan vaksin yang proses pembuatannya bersinggungan dengan benda yang najis atau haram, hukumnya boleh. Sebab vaksin tersebut dihukumi suci karena hanya sebatas bersinggungan dengan benda najis, dan tidak tercampur langsung.

Akan tetapi, jika benda haram dan najis dijadikan sebagai bahan pembuat vaksin maka ada proses yang disebut “istihalah”. Istihalah adalah berubahnya sesuatu menjadi bentuk lain, dengan berubah dzat dan sifatnya, seperti khamr yang berubah menjadi cuka. Di sini, bahan vaksin yang berupa benda najis atau haram berubah secara kimiawi menjadi vaksin. 

Para ulama sepakat bahwa khamr jika berubah dengan sendirinya (tanpa ada campur tangan manusia) menjadi cuka maka hukumnya suci dan halal dikonsumsi. (Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, hal 11). Mereka berbeda pendapat jika perubahan tersebut terjadi karena campur tangan manusia, di mana ulama mazhab Hanafi dan Maliki menghukuminya suci, sedangkan ulama mazhab Syafi’i dan Hanbali menghukuminya najis.

Para ulama juga berbeda pendapat jika benda najis selain khamr berubah dzat dan sifatnya karena usaha manusia. Ulama mazhab Hanafi dan Maliki menghukuminya suci, seperti babi dan bangkai yang jatuh di tempat produksi garam, kemudian menjadi garam, maka hukumnya suci dan halal dikonsumsi (Lihat: Al-Bahr al-Ra’iq Juz I halaman 239, Al-Syarh al-Kabir, halaman 50). Sementara ulama mazhab Hanbali dan imam Abu Yusuf menghukuminya najis. (Lihat Fathul Qadir, juz I halaman 139).

Adapun dalam mazhab Syafi’i, para ulama memberikan rincian; jika benda tersebut najis dzatnya maka tidak dapat menjadi suci, sedangkan jika benda itu menjadi najis karena sesuatu yang lain (mutanajjis), maka bisa menjadi suci, seperti kulit bangkai yang menjadi suci karena disamak. Imam Nawawi berkata:

وَلَا يَطْهُرُ شَيْءٌ مِنَ النَّجَاسَاتِ بِالْاِسْتِحَالَةِ إِلَّا شَيْئَانِ: أَحَدُهُمَا: جِلْدُ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَ، وَالثَّانِيْ: الخَمْرُ

“Dan benda najis tidak dapat menjadi suci dengan berubah bentuk (istihalah) kecuali dua hal, pertama: kulit bangkai jika disamak, dan khamr.” (Yahya bin Syaraf An Nawawi, Al-Muhadzdzab, Juz I, halaman 48). 

Berdasarkan konsep istihalah di atas, dapat disimpulkan bahwa vaksin MR seandainya berasal dari bahan yang najis atau haram, maka menurut ulama mazhab Hanafi dan Maliki, hukumnya suci dan boleh digunakan, sebab bahan najis atau haram itu berubah secara kimiawi menjadi bentuk lain, yaitu vaksin.

Baca juga: Sikap Anti-Vaksin dan Hukum Kandungan Najis dalam Obat
Sedangkan menurut mazhab Syafi’i, dan Hanbali, hukum vaksin MR tetap najis dan tidak boleh digunakan, sebab perubahan yang terjadi bukan karena sendirinya melainkan karena campur tangan manusia, kecuali ada kondisi darurat dan hajat yang memaksa seseorang untuk menggunakan vaksin dimaksud, sebagaimana kaidah fiqih:     

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

"Keadaan darurat membolehkan atau menghalalkan sesuatu yang haram."

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً

"Hajat (kebutuhan) dapat menempati posisi darurat, baik berupa hajat umum maupun hajat khusus."

إِنَّ مَصْلَحَةَ الْعَافِيَةِ وَالسَّلَامَةِ أَكْمَلُ مِنْ مَصْلَحَةِ اجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ

“Sesungguhnya kemaslahatan sehat dan selamat itu lebih sempurna dibanding kemaslahatan menjauhi najis. (Lihat: Izzuddin Ibnu Abdis Salam, Qawaidul Ahkam fi Mashalihil Anam, halaman 142)

Di antara bukti kondisi darurat penggunaan vaksin MR adalah laporan WHO bahwa tahun 2017, rubella di Indonesia mencapai 1.264 kasus. Bahkan, setiap minggu, di salah satu RS terbesar di Jawa Timur saja, hanya satu RS saja, kurang lebih ada 2 kali tindakan operasi pada kasus katarak pada balita yang salah satu penyebabnya adalah infeksi Rubella. 

Di akhir tulisan, penulis ingin memberikan beberapa saran: Pertama, orang Islam yang telah terlanjur melakukan imunisasi MR atau orang Islam yang yakin akan kehalalan vaksin tersebut, boleh mengambil pendapat ulama yang menghukuminya halal. Kedua, orang Islam yang ragu-ragu akan kehalalan vaksin MR, sebaiknya menunggu fatwa MUI tentang halal atau tidaknya vaksin tersebut. Ketiga, mengingat penting dan mendesaknya pemberian label halal atau haram pada vaksin MR ini, maka pihak-pihak terkait, meliputi Kementerian Kesehatan, LPPOM MUI, dan produsen, secepat mungkin melakukan kajian mendalam, lalu mengeluarkan statemen tentang kehalalan atau keharaman vaksin dimaksud, sebab permasalahan ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Wallahu A’lam.   


Husnul Haq, Dosen IAIN Tulungagung dan Pengurus Yayasan Mamba’ul Ma’arif Denanyar Jombang.