IMG-LOGO
Bahtsul Masail

Perbedaan Ulama perihal Jumlah Minimal Jamaah Shalat Jumat

Jumat 26 Oktober 2018 4:30 WIB
Share:
Perbedaan Ulama perihal Jumlah Minimal Jamaah Shalat Jumat
(Foto: iihojp.org)
Assalamu alaikum wr. wb.
Pak ustadz, sejak kecil kami mendapat pelajaran bahwa empat puluh jamaah laki-laki setempat menjadi syarat sah shalat Jumat. Setahu kami kemudian pelajaran itu merupakan pandangan Mazhab Syafi‘i. Pertanyaan kami, dari mana angka empat puluh tersebut? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamu alaikum wr. wb. (M Nawawi/Palembang)

Jawaban
Penanya yang budiman, semoga dirahmati Allah SWT. Shalat Jumat adalah salah satu shalat wajib yang dikerjakan secara berjamaah. Tetapi para ulama berbeda pendapat perihal jumlah minimal jamaah shalat Jumat.

Sebagian ulama menyatakan ibadah Jumat dinilai sah ketika dilakukan minmal oleh tiga orang termasuk imam. Sementara ulama lainnya menyatakan bahwa ibadah Jumat memadai oleh dua belas orang jamaah. Sementara ulama lain menyatakan ibadah Jumat memadai oleh minimal empat puluh orang jamaah.

Perbedaan pendapat para ulama perihal jumlah minimal jamaah ibadah Jumat ini cukup wajar mengingat tidak ada ketentuan definitif dari Al-Quran dan hadits perihal jumlah jamaah Jumat. Karenanya, ketiadaan ketentuan ini membuka ruang ijtihad para ulama.

ليس في العدد الذي تنعقد به الجمعة تحديد شرعي صريح ولهاذا كانت المسألة مجالا للاجتهاد فعند أبي حنيفة بثلاثة مع الإمام وعند الإمام مالك وهو القديم عند الشافعي تنعقد باثني عشر رجلا وعند الشافعي في الجديد وأحمد تنعقد بأربعين رجلا

Artinya, “Tiada batasan syar’i yang eksplisit perihal jumlah minimal yang menjadi syarat sah Jumat. Oleh karena itu, masalah ini membuka ruang bagi ijtihad. Bagi Imam Hanafi, tiga orang termasuk imam dianggap cukup. Bagi Imam Malik dan juga qaul qadim Imam Syafi’i, ibadah Jumat memadai dengan dua belas orang. Bagi qaul qadim Imam Syafi’i dan Imam Ahmad, ibadah Jumat memadai dengan empat puluh orang,” (Lihat Syekh Hasan Sulaiman Nuri dan Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram, [Beirut, Darul Fikr: 1996 M/1416 H], cetakan pertama, juz II, halaman 55).

Meski bersifat ijtihad, para ulama tetap berpijak pada nash syariah. Jumlah yang disebutkan ulama itu berlandaskan hadits riwayat Imam Muslim berikut ini.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَجَاءَتْ عِيرٌ مِنْ الشَّامِ فَانْفَتَلَ النَّاسُ إِلَيْهَا حَتَّى لَمْ يَبْقَ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا

Artinya, “ Dari Jabir bin Abdillah RA bahwa Nabi Muhammad SAW berkhutbah dalam posisi berdiri pada hari Jumat, lalu datang rombongan saudagar berkendaraan unta dari Syam, lalu sebagian besar jamaah Jumat berpaling menyongsongnya hingga tidak ada yang tersisa kecuali dua belas jamaah laki-laki,” (HR Muslim).

Dari hadits riwayat Imam Muslim ini, ulama melakukan ijtihad dengan buah pemikiran yang beragam perihal jumlah jamaah shalat Jumat. Sebagian ulama saling menanggapi perihal pandangan yang lain sebagaimana terjadi antara ulama Maliki dan ulama Syafi‘i.

عدم اشتراط عدد معين لانعقاد الجمعة وقد أخذ بهذا مالك وقال يشترط أن يكون العدد اثني عشر رجلا سوى الإمام وأجاب أصحاب الشافعي وغيرهم ممن يشترط أربعين بأنه محمول على أنهم رجعوا أو رجع منهم تمام الاربعين فأتم الرسول بهم الجمعة

Artinya, “Tidak ada syarat jumlah tertentu untuk keabsahan ibadah Jumat. Pandangan ini dipegang oleh Iam Malik. Ia mensyaratkan dua belas jamaah laki-laki, tidak termasuk imam. Ulama Mazhab Syafi‘i dan ulama lain yang mensyaratkan jumlah jamaah empat puluh orang menanggapi bahwa mereka yang meninggalkan khutbah Rasulullah itu kemungkinan kembali lagi ke dalam shaf atau sebagian dari mereka kembali hingga genap empat puluh orang, lalu Rasulullah SAW menyelesaikan ibadah Jumat bersama mereka,” (Lihat Syekh Hasan Sulaiman Nuri dan Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram, [Beirut, Darul Fikr: 1996 M/1416 H], cetakan pertama, juz II, halaman 56).

Sementara Imam Abu Hanifah membangun argumentasinya perihal angka jamaah shalat Jumat dengan pijakan ilmu nahwu dalam memahami seruan Al-Quran pada Surat Al-Jumuah ayat 9. Meminjam khazanah ilmu nahwu mengenai konsep jamak, Imam Abu Hanifah menemukan angka tiga untuk bilangan minimal jamaah shalat Jumat.

وقال أبو حنيفة إن الجمعة تنعقد بثلاثة مع الإمام وهو أقل عدد تنعقد به واستدل بقوله تعالى فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ والخطاب لجماعة بعد النداء للجمعة وأقل الجمع ثلاثة 

Artinya, “Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa ibadah Jumat memadai dengan tiga orang termasuk imam. Tiga adalah angka minimal sah Jumat. Ia berargumen dengan firman Allah, ‘Segeralah menuju zikrullah,’ (Surat Al-Jumuah ayat 9). Seruan ini ditujukan bagi jamaah Jumat setelah azan. Bilangan terkecil lafal jamak jatuh pada angka tiga,” (Lihat Syekh Hasan Sulaiman Nuri dan Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram, [Beirut, Darul Fikr: 1996 M/1416 H], cetakan pertama, juz II, halaman 56).

Dari sini kita menemukan keterangan bahwa perbedaan pandangan ulama mengenai jumlah minimal jamaah shalat Jumat didasarkan perbedaan mereka dalam memahami hadits riwayat Imam Muslim dan memahami konsep aqallul jam‘i (jumlah minimal jamak) pada Surat Al-Jumuah ayat 9.

Meski para ulama berbeda pendapat perihal ini, ibadah shalat Jumat umumnya di Indonesia yang masyarakatnya secara umum bermazhab Syafi‘i dilaksanakan dalam jumlah bahkan lebih dari empat puluh orang.

Demikian jawaban singkat kami. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kami selalu terbuka dalam menerima kritik dan saran dari para pembaca.

Wallahul muwaffiq ila aqwathih thariq,
Wassalamu ’alaikum wr. wb.


(Alhafiz Kurniawan)
Tags:
Share:
Selasa 16 Oktober 2018 16:45 WIB
Hukum Sedekah Laut
Hukum Sedekah Laut
(Foto: Sindonews)
Assalamu alaikum wr. wb.
Redaksi Bahtsul Masail NU Online, belakangan ini muncul kasus perusakan terhadap properti yang rencananya dimaksudkan untuk upacara sedekah laut atau melarung. Pro kontra timbul di masyarakat atas tradisi yang sudah berlangsung sejak lama. Mohon keterangan agama Islam perihal ini. Terima kasih. Wassalamu alaikum wr. wb. (Suryani/Bekasi Utara)

Jawaban
Penanya yang budiman, semoga dirahmati Allah SWT. Fenomena sedekah laut tidak dapat dipandang secara sederhana menjadi persoalan hitam dan putih, syirik/kufur dan iman. Di dalamnya banyak masalah yang dapat dikaji. Dan masalah ini cukup kompleks sehingga kita perlu hati-hati memahami persoalan ini.

Pertama sekali bahwa kami berasumsi bahwa fenomena sedekah laut ini mengandung dua persoalan. Pertama, persoalan aqidah atau keimanan. Kedua, masalah fiqhiyyah.

Perihal persoalan aqidah atau keimanan tidak dapat dilihat secara sederhana menjadi hitam/syirik/kufur dan putih/tauhid/imam. Masalah ini dapat ditafsil (dirinci) berdasarkan situasi di lapangan.

Fenomena ini bisa jadi dihukumi haram bila mengandung unsur kemusyrikan atau syirik sebagaimana pernah diputuskan dalam Mukatamar NU Ke-5 pada 1930 M/1349 H di Pekalongan perihal peringatan sedekah bumi atau jin penjaga desa. Para kiai ketika itu mengutip Syarah Tafsir Jalalain karya Syekh Sulaiman Al-Jamal dan Ihya Ulumiddin karya Imam Al-Ghazali.

قَالَ مُقَاتِلُ كَانَ أَوَّلُ مَنْ تَعَوَّذَ بِالْجِنِّ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ بَنِي حَنِيْفَةَ ثُمَّ فَشَا ذَلِكَ فِي الْعَرَبِ فَلَمَّا جَاءَ اْلإِسْلاَمُ صَارَ التَّعَوُّذُ بِاللهِ تَعَالَى لاَ بِالْجِنِّ

Artinya, “Orang yang pertama meminta perlindungan kepada jin adalah kaum dari Bani Hanifah di Yaman, kemudian hal tersebut menyebar di Arab. Setelah Islam datang, maka berlindung kepada Allah menggantikan berlindung kepada jin,” (Lihat Syekh Sulaiman Al-Jamal, Al-Futuhatul Ilahiyyah).

Tetapi fenomena ini bisa jadi dihukumi mubah bila upacara dengan melakukan penyembelihan hewan tertentu ini dimaknai atau diniatkan sebagai taqarrub kepada Allah untuk mengusir jin jahat atau makhluk penguasa laut. Namun, ketika penyembelihan hewan ini diniatkan untuk menyenangkan jin penguasa laut, maka hal ini dihukumi haram sebagaimana keterangan Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam Fathul Mu’in sebagai berikut.

من ذبح تقربا لله تعالى لدفع شر الجن عنه لم يحرم، أو بقصدهم حرم

Artinya, “Siapa saja yang memotong (hewan) karena taqarrub kepada Allah dengan maksud menolak gangguan jin, maka dagingnya halal dimakan. Tetapi kalau jin-jin itu yang ditaqarrubkan, maka daging sembelihannya haram.”

Keterangan Syekh Zainuddin Al-Malibari di atas ini kemudian diulas lebih lanjut Oleh Syekh Sayid Bakri bin Sayid M Syatha Ad-Dimyathi dalam I‘anatut Thalibin berikut ini.

من ذبح) أي شيأ من الإبل أو البقر أو الغنم (تقربا لله تعالى) أي بقصد التقرب والعبادة لله تعالى وحده (لدفع شر الجن عنه) علة الذبح أي الذبح تقربا لأجل أن الله سبحانه وتعالى يكفي الذابح شر الجن عنه (لم يحرم) أي ذبحه، وصارت ذبيحته مذكاة، لأن ذبحه لله لا لغيره (أو بقصدهم حرم) أي أو ذبح بقصد الجن لا تقربا إلى الله، حرم ذبحه، وصارت ذبيحته ميتة. بل إن قصد التقرب والعبادة للجن كفرـ كما مر فيما يذبح عند لقاء السلطان أو زيارة نحو ولي ـ.

Artinya, “(Siapa saja yang memotong [hewan]) seperti unta, sapi, atau kambing (karena taqarrub kepada Allah) yang diniatkan taqarrub dan ibadah kepada-Nya semata (dengan maksud menolak gangguan jin) sebagai dasar tindakan pemotongan hewan. Taqarrub dengan yakin bahwa Allah dapat melindungi pemotongnya dari gangguan jin, (maka daging) hewan sembelihan-(nya halal dimakan) hewan sembelihannya menjadi hewan qurban karena ditujukan kepada Allah, bukan selain-Nya.

(Tetapi kalau jin-jin itu) bukan Allah (yang ditaqarrubkan, maka daging sembelihannya haram) karena tergolong daging bangkai. Bahkan, jika seseorang berniat taqarrub dan mengabdi pada jin, maka tindakannya terbilang kufur. Persis seperti yang sudah dibahas perihal penyembelihan hewan ketika berjumpa dengan penguasa atau berziarah menuju makam wali,” (Lihat Sayyid Muhammad Syatha Ad-Dimyathi, I’anatut Thalibin, [tanpa catatan kota, Daru Ihyail Kutubil Arabiyyah: tanpa catatan tahun], juz II, halaman 349).

Adapun persoalan fiqih, fenomena ini juga tidak dapat dilihat secara sederhana hitam-putih. Fenomena atau kegiatan apa pun boleh jadi dilarang karena mengandung i‘dha‘atul mal (menyi-nyiakan harta) atau unsur tabzir.

Tetapi ulama memberikan catatan bahwa tindakan i‘dha‘atul mal atau tabzir dengan menyia-nyiakan sedikit harta dihukumi makruh sebagaimana masalah ukuran sedikit-banyak ini dapat ditarik (diilhaq-kan) dari masalah penaburan bunga di makam.

فإن كان يسيراً كان مباحاً وإن كان كثيراً كره تنزيهاً

Artinya, “Jika itu hanya sedikit, maka mubah. Tetapi jika itu banyak, maka makruh tanzih (yang baiknya ditinggalkan),” (Lihat Al-Bujairimi, Tuhfatul Habib alal Khatib, [Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyyah: 1996 M/1417 H], cetakan pertama, juz II, halaman 570).

Dari sini, kita dapat menarik simpulan bahwa fenomena sedekah laut atau sedekah bumi bisa dilihat dari niat mereka yang melakukannya karena ini berurusan dengan masalah keyakinan, aqidah, tauhid, keimanan, dan seberapa sering upacara ini (misalnya sebulan sekali) dilakukan karena berkaitan dengan dana dalam pengertian idh‘atul mal atau tindakan tabdzir yaitu menyia-nyiakan harta yang dimakruh dalam agama.

Lain soal ketika barang-barang yang dilarung itu seperti ayam, sayur-sayuran segar, buah-buahan, dimanfaatkan oleh masyarakat nelayan dan sebagian masyarakat yang hadir, maka itu bernilai ibadah. Jadi upacara sedekah laut ini mengandung banyak kemungkinan seseuai dengan praktiknya di lapangan (tahqiqul manath).

Demikian jawaban singkat kami. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kami selalu terbuka dalam menerima kritik dan saran dari para pembaca.

Wallahul muwaffiq ila aqwathih thariq,
Wassalamu ’alaikum wr. wb.


(Alhafiz Kurniawan)
Sabtu 13 Oktober 2018 23:30 WIB
Hukum Jabat Tangan Seorang Muslim dan Non-Muslim
Hukum Jabat Tangan Seorang Muslim dan Non-Muslim
(Foto: bbc)
Assalamu alaikum wr. wb.
Redaksi Bahtsul Masail NU Online, masyarakat semakin cair. Kita dalam urusan dunia kerap berhubungan dengan orang lain dari pelbagai lintas suku, agama, warna kulit, dan golongan lain. Pertanyaan saya, bagaimana kalau kita sebagai Muslim “harus” berjabat tangan dengan mereka yang berbeda keimanan atau non-Muslim? Dan ini tampaknya sudah sering kali terjadi di masyarakat. Mohon penjelasannya. (M Farid/Cianjur)

Jawaban
Penanya yang budiman, semoga dirahmati Allah SWT. Masalah jabat tangan dengan non-Muslim dapat ditemukan setidaknya pada dua riwayat. Dalam riwayat At-Thabarani Rasulullah SAW melarang sahabatnya berjabat tangan dengan Yahudi dan Nasrani.

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تصافحوا اليهود والنصارى

Artinya, “Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, ‘Janganlah kalian berjabat tangan dengan Yahudi dan Nasrani,’” (HR At-Thabarani).

Hadits dengan konten serupa dapat ditemukan pada riwayat Al-Baihaqi. Pada riwayat ini, kata “dzimmi” menggantikan kata “Yahudi dan Nasrani.”

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تصافحوا أهل الذمة

Artinya, “Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, ‘Janganlah kalian berjabat tangan dengan ahlud dzimmah,’” (HR Al-Baihaqi).

Dari sini ulama berbeda pendapat. Mazhab Hanafi dan Hanbali menyatakan kemakruhan jabat tangan seorang Muslim dan non-Muslim. Meski demikian, Mazhab Hanafi memberikan catatan pengecualian dalam beberapa kondisi tertentu.

ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى الْقَوْل بِكَرَاهَةِ مُصَافَحَةِ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِرِ إِلاَّ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ اسْتَثْنَوْا مُصَافَحَةَ الْمُسْلِمِ جَارَهُ النَّصْرَانِيَّ إِذَا رَجَعَ بَعْدَ الْغَيْبَةِ وَكَانَ يَتَأَذَّى بِتَرْكِ الْمُصَافَحَةِ،

Artinya, “Mazhab Hanafi dan Hanbali memakruhkan jabat tangan seorang Muslim dengan orang kafir. Tetapi Mazhab Hanafi mengecualikan jabat tangan seorang Muslim dan tetangganya yang beragama Nasrani ketika kembali dari perjalanan jauh dan ia akan ‘tersakiti’ ketika tidak jabat tangan,” (Lihat Wizaratul Awqaf was Syu’unul Islamiyyah, Al-Mausuatul Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah, [Kuwait, Darus Shafwah: 1997 M/1418 H], cetakan pertama, juz XXXVII, halaman 361).

Sementara Mazhab Hanbali memutlakkan kemakruhan itu dalam situasi apa pun. Dengan kata lain, Mazhab Hanbali menyatakan kemakruhan jabat tangan Muslim dan non-Muslim dalam kondisi apa pun tanpa kecuali.

وَأَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَقَدْ أَطْلَقُوا الْقَوْل بِالْكَرَاهَةِ ، بِنَاءً عَلَى مَا رُوِيَ أَنَّ الإمَامَ أَحْمَدَ سُئِل عَنْ مُصَافَحَةِ أَهْل الذِّمَّةِ فَقَال لاَ يُعْجِبُنِي

Artinya, “Adapun Mazhab Hanbali memutlakkan kemakruhan jabat tangan dengan non-Muslim dengan dasar bahwa Imam Ahmad ketika ditanya perihal jabat tangan dengan ahlud dzimmah menjawab, ‘Itu tidak membuatku senang,’” (Lihat Wizaratul Awqaf was Syu’unul Islamiyyah, Al-Mausuatul Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah, [Kuwait, Darus Shafwah: 1997 M/1418 H], cetakan pertama, juz XXXVII, halaman 361).

Mazhab Maliki sendiri menyebutkan larangan jabat tangan Muslim dan non-Muslim serta jabat tangan Muslim dan ahli bid‘ah. Mazhab ini mendasarkan pandangannya pada hilangnya maksud dari perintah Allah untuk menjauhi keduanya dengan praktik jabat tangan.

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ مُصَافَحَةِ الْمُسْلِمِ الْكَافِرَ وَلاَ الْمُبْتَدِعَ، لأنَّ الشَّارِعَ طَلَبَ هَجْرَهُمَا وَمُجَانَبَتَهُمَا، وَفِي الْمُصَافَحَةِ وَصْلٌ مُنَافٍ لِمَا طَلَبَهُ الشَّارِعُ

Artinya, “Mazhab Maliki berpendapat bahwa agama melarang seorang Muslim berjabat tangan dengan orang kafir dan juga ahi bid‘ah karena pembuat syariat (Allah) memerintahkan kita untuk meninggalkan dan menjauhi keduanya. Sedangkan jabat tangan itu menyambung yang dapat menafikan perintah Allah,” (Lihat Wizaratul Awqaf was Syu’unul Islamiyyah, Al-Mausuatul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyyah, [Kuwait, Darus Shafwah: 1997 M/1418 H], cetakan pertama, juz XXXVII, halaman 361).

Demikian jawaban singkat kami. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kami selalu terbuka dalam menerima kritik dan saran dari para pembaca.

Wallahul muwaffiq ila aqwathih thariq,
Wassalamu ’alaikum wr. wb.


(Alhafiz Kurniawan)
Rabu 10 Oktober 2018 9:0 WIB
Hukum Menikah yang Menjadi Tradisi di Bulan Ramadhan
Hukum Menikah yang Menjadi Tradisi di Bulan Ramadhan
(Foto: youtube3)
Assalamu alaikum wr. wb.
Redaksi Bahtsul Masail NU Online. Saya mau bertanya terkait tradisi atau bahkan sudah menjadi hal yang biasa di kalangan masyarakat. Terkait tentang pelaksanaan akad nikah di bulan Ramadhan, baik itu di awal atau di akhir bulan. Apa yang menyebabkan hal semacam ini sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat? (Afifatul Masruroh)

Jawaban
Saudari penanya, semoga diberikan pemahaman agama yang baik. Pada dasarnya tidak ada petunjuk yang jelas dalam Al-Qur’an dan hadits yang memerintahkan dalam kategori wajib atau sunnah (anjuran yang sangat jelas) untuk melangsungkan pernikahan pada waktu atau bulan tertentu. Juga tidak ada larangan melangsungkan pernikahan pada waktu dan bulan tertentu, kecuali saat ihram (haji/umrah).

Sungguh demikian, para ulama Mazhab Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah menganjurkan akad nikah dilangsungkan di bulan Syawal berdasarkan hadits shahih riwayat Muslim, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan An-Nasa’i:

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: تَزَوَّجَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيْ شَوَّالٍ، وَبَنَى بِيْ فِيْ شَوَّالٍ، فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّيْ، قَالَ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِيْ شَوَّالٍ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

Artinya, ”Dari ‘Aisyah r.a. berkata: Rasulullah SAW menikahi saya pada bulan Syawal, dan membangun rumah tangga (berhubungan badan) dengan saya pada bulan Syawal, maka siapakah isteri-isteri Rasulullah SAW yang lebih mendapatkan tempat di sisi beliau daripada saya? Perawi berkata, ‘Aisyah RA senang bila berhubungan badan suami istri dilakukan di bulan Syawal,’” (HR Muslim dari Aisyah RA)

Imam Nawawi menjelaskan hadits ini:

فِيْهِ اسْتِحْبَابُ التَّزْوِيْجِ وَالتَّزَوُّجِ وَالدُّخُوْلِ فِيْ شَوَّالٍ، وَقَدْ نَصَّ أَصْحَابُنَا عَلَى اسْتِحْبَابِهِ، وَاسْتَدَلُّوْا بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَقَصَدَتْ عَائِشَةُ بِهَذَا الْكَلَامِ رَدَّ مَا كَانَتِ الْجَاهِلِيَّةُ عَلَيْهِ، وَمَا يَتَخَيَّلُهُ بَعْضُ الْعَوَامِّ الْيَوْمَ مِنْ كَرَاهَةِ التَّزَوُّجِ وَالتَّزْوِيْجِ وَالدُّخُوْلِ فِيْ شَوَّالٍ، وَهَذَا بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ، وَهُوَ مِنْ آثَارِ الْجَاهِلِيَّةِ، كَانُوْا يَتَطَيَّرُوْنَ بِذَلِكَ لِمَا فِي اسْمِ شَوَّالٍ مِنَ الْإِشَالَةِ وَالرَّفْعِ 

Artinya,”Dalam hadits ini terdapat anjuran (istihbâb) menikah, dan menikahkan serta berhubungan badan suami istri di bulan Syawal. Bahkan para ulama kami (mazhab Syafiiyah) telah menetapkan anjuran/kesunahan tersebut, dan mereka menggunakan dalil hadits ini. ‘Aisyah dengan perkataannya ini bermaksud menolak tradisi Jahiliyah, dan anggapan sebagian orang awam mengenai kemakruhan nikah, menikahkan dan berhubungan badan di bulan Syawal. Padahal hal ini salah, tidak ada dasarnya, tetapi merupakan tradisi Jahiliyah. Sebabnya mereka (orang-orang Jahiliyah) meramalkan keburukan dengan menghindari nikah, menikahkan dan berhubungan badan di bulan Syawal, karena di dalam nama Syawal terjadi kematian, sial atau keburukan,” (Lihat An-Nawawi, Shahîh Muslim bi-Syarhin Nawawi [Al-Azhar, Al-Mathba’ah Al-Mishriyah: 1929], juz 9, halaman 209).

Selain ketentuan bulan tersebut, yang penting diperhatikan adalah hari yang disunnahkan untuk akad nikah, yaitu hari Jumat, waktu sore harinya atau malam Jumat. Alasannya, hari Jumat adalah hari mulia, ”hari raya” umat Islam, dan penuh keberkahan, merupakan waktu istijâbah (terkabulkan doa), serta diamalkan para ulama salaf, dan pernikahan memang dimaksudkan untuk keberkahan, berdasarkan hadits:

أَمْسُوْا بِالْأَمْلَاكِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ (رَوَاهُ أَبُوْ حَفْصٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه

Artinya, ”Laksanakan pernikahan di sore/malam hari, yakni hari Jumat, karena itu merupakan waktu yang paling besar berkahnya,” (HR Abu Hafsh dari Abu Hurairah r.a.) (Lihat Abû Ishâq Ibn Muflih Al-Hanbalî, Al-Mubdi‘ Syarhul Muqni‘ [Beirut, Dârul Fikr: 1997], juz 6, halaman 92-93).

Atas dasar itu, kebiasaan masyarakat melangsungkan pernikahan pada bulan Ramadhan, misalnya di daerah Bojonegoro Jawa Timur dan sekitarnya, yang dikenal ”Malam Songo” (pernikahan pada malam ke-29 Ramadhan) tidaklah bertentangan dengan ajaran dan ketentuan Islam.

Tidak adanya perintah atau larangan mengenai bulan tertentu untuk melangsungkan pernikahan ini bisa menjadi faktor atau alasan adanya kebiasaan atau tradisi melangsungkan pernikahan di bulan Ramadhan, yang dimaksudkan untuk memperoleh keberkahan.

Selain itu, kebiasaan tersebut terkait pula dengan tradisi di tanah air, Lebaran Hari Raya Idul Fitri umumnya diperingati lebih meriah dibandingkan Hari Raya Idul Adha (Bulan Haji), sehingga dimaksudkan pula agar pasangan suami istri bisa leluasa merayakan lebaran dengan silaturahim, halal bihalal, rekreasi, dan sebagainya.

Kebiasaan tersebut masuk ke dalam kategori kaidah fikih al-‘Âdatu muhakkamah, yakni adat atau kebiasaan dalam masyarakat bisa dijadikan hukum, selama tidak bertentangan dengan ajaran atau ketentuan dalam Islam. Menjadi lebih istimewa, bila pernikahan yang dilangsungkan pada bulan Ramadhan itu pun bertepatan dengan hari Jumat, hari mulia dan penuh berkah.

Demikian penjelasan ini, semoga dapat dipahami dengan baik. Kami terbuka menerima masukan dari pembaca yang budiman.

Wallâhul Muwaffiq Ilâ Aqwamith Tharîq. 
Wassalamu ’alaikum wr.wb.


(Ahmad Ali MD)