IMG-LOGO
Trending Now:
Fiqih Perbandingan

Beda Pendapat Ulama soal 'Mendekati' Istri Sebelum Mandi Besar

Ahad 27 Januari 2019 14:30 WIB
Share:
Beda Pendapat Ulama soal 'Mendekati' Istri Sebelum Mandi Besar
Ilustrasi (bsnscb.com)
Bagi banyak orang, berhubungan seksual merupakan hiburan yang sangat menyenangkan. Akan tetapi, aktivitas itu kadang terhenti karena istri menstruasi. Saat menstruasi datang, suami-istri dituntut bersabar untuk tidak berhubungan seksual, sampai datang masa suci, sebagaimana firman Allah subhanahu wata’ala:

وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artiya: “Janganlah kalian mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka (istri-istri) telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.” (QS al-Baqarah: 222)

Hanya saja, mereka berbeda pendapat tentang makna suci dalam ayat tersebut. Pertama, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa maksud suci adalah berhentinya darah menstruasi. Artinya, jika darah menstruasi telah berhenti maka diperbolehkan melakukan hubungan seksual, sekalipun sang istri belum mandi besar.

Imam Abu Hanifah memaknai kata “Yathurna” dan “Tatahharna” pada ayat di atas dengan “berhentinya darah menstruasi”. Dengan demikian, larangan menyetubuhi istri hanya sampai batas waktu berhentinya darah menstruasi. Setelah darah berhenti, diperbolehkan menyetubuhinya.

Kedua, mayoritas ulama meliputi Imam Malik, Imam Syafi’i,dan Imam Ahmad bin Hambal menyebutkan, makna suci adalah bersuci dengan air atau mandi besar. Artinya, agar diperbolehkan melakukan hubungan seksual, ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu: berhentinya darah, dan sudah mandi besar.

Mereka memahami kata “Yathurna” dan “Tatahharna” pada ayat tersebut dengan “mandi besar”. Dengan demikian, larangan menyetubuhi istri bukan hanya sampai berhentinya darah menstruasi, melainkan sampai dia telah mandi. Setelah dia mandi, baru diperbolehkan menyetubuhinya.

Pendapat kedua ini diperkuat oleh qira’ah Imam Hamzah dan Imam Al-Kisa’i “Hatta Yattahharna”; menggunakan harakat tasydid, yang berarti mandi. Di samping itu, Allah subhanahu wata’ala mensyaratkan dua hal agar istri boleh digauli, yaitu berhentinya darah dan mandi, maka kedua syarat itu harus dipenuhi.

Ketiga, Imam Thawus dan Imam Mujahid menyatakan, istri boleh disetubuhi setelah ia membasuh kemaluannya dan berwudhu.

Dari ketiga pendapat di atas, pendapat kedua yang menegaskan kewajiban mandi besar sebagai syarat diperbolehkannya berhubungan seksual, tampaknya merupakan pendapat yang kuat. Karena Allah subhanahu wata’ala menutup ayat tersebut dengan firman-Nya:

  إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.”

Potongan ayat ini menjelaskan bahwa Allah menyukai orang-orang yang menyucikan diri, termasuk orang yang menyucikan diri dari kotoran darah menstruasi dengan cara mandi. Selain itu, fitrah manusia membenci kotoran dan menyukai kebersihan. (Lihat: Muhammad Ali As-Shabuni, Rawa’iul Bayan Tafsiru Ayatil Ahkam Minal Qur’an, halaman 301-302). Wallahu a’lam.


Ustadz Husnul Haq, Dosen IAIN Tulungagung dan Pengurus LDNU Jombang.

Share:
Rabu 23 Januari 2019 20:0 WIB
Ragam Pendapat Ulama tentang Kotoran Hewan yang Halal Dimakan
Ragam Pendapat Ulama tentang Kotoran Hewan yang Halal Dimakan
Ilustrasi (via spunfish.com)
Kotoran yang dikeluarkan dari pencernaan hewan, selain dianggap menjijikkan (mustaqdzar) juga dikategorikan sebagai salah satu perkara yang najis. Sehingga ketika kotoran ini menempel pada badan atau pakaian orang yang sedang shalat, dapat berakibat pada batalnya shalat yang dilakukan.

Status hukum kotoran hewan adalah najis secara mutlak, baik berasal dari hewan yang halal dimakan dagingnya seperti kambing, sapi, ayam, dan lainnya; atau hewan yang haram dimakan dagingnya, seperti anjing, babi, tikus, dan lainnya.

Pendapat tersebut merupakan pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi’i serta dijadikan sebagai pengamalan dan ketetapan oleh mayoritas umat Islam di Indonesia. 

Namun jika kita menelusuri lebih mendalam tentang persoalan status kotoran hewan ini, rupanya terdapat ulama yang berpendapat lain. Salah satu ulama mazhab Syafi’I, Imam Abu Said Al-Ustukhri dan Imam Ar-Rawyani, berpandangan bahwa kotoran hewan bukan merupakan barang najis. Pendapat serupa juga dimiliki mazhab Maliki dan Hanbali. Berikut referensi yang menjelaskan tentang hal ini:

فرع في المنفصل عن باطن الحيوان هو قسمان: أحدهما ليس له اجتماع واستحالة في الباطن وإنما يرشح رشحا .والثاني يستحيل ويجتمع في الباطن ثم يخرج فالأول كاللعاب والدمع والعرق والمخاط فله حكم الحيوان المترشح منه إن كان نجسا فنجس وإلا فطاهر 

“Cabang permasalahan tentang sesuatu yang terpisah dari bagian dalam hewan. Sesuatu yang terpisah dari bagian dalam hewan terbagi menjadi dua. Pertama, cairan yang tidak terdapat proses pengumpulan dan perubahan dari organ dalam hewan, hanya sebatas meresap saja. Kedua, cairan yang terdapat proses perubahan dan berkumpul di organ dalam hewan lalu cairan tersebut keluar. Contoh cairan jenis pertama adalah air liur, air mata, keringat, dan ingus, maka hukum dari cairan jenis ini tergantung dengan status hewan yang mengeluarkan cairan tersebut. Jika hewan dihukumi najis, maka cairan tersebut najis. Jika keluar dari hewan yang tidak najis, maka cairannya dihukumi suci.”

والثاني كالدم والبول والعذرة والروث والقيء وهذه كلها نجسة من جميع الحيوانات مأكول اللحم وغيره ولنا وجه أن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهران وهو أحد قولي أبي سعيد الأصطخري من أصحابنا واختاره الروياني وهو مذهب مالك وأحمد والمعروف من المذهب النجاسة

Contoh sesuatu yang keluar dari hewan jenis kedua adalah darah, urin, tinja, dan muntahan, maka seluruhnya dihukumi najis ketika keluar dari seluruh jenis hewan, baik itu hewan yang dapat dikonsumsi dagingya ataupun tidak dapat dikonsumsi. Dalam mazhab Syafi’i terdapat pendapat bahwa urin dan tinja dari hewan yang dapat dimakan dagingnya di hukumi suci. Pendapat ini merupakan salah satu pandangan Syekh Abi Sa’id al-Ustukhri yang berasal dari Ashab (murid) Imam Syafi’i. Pendapat ini dipilih oleh imam Ar-Rawyani dan merupakan pendapat dalam mazhab Maliki dan Ahmad. Sedangkan pendapat yang lebih dikenal dalam Mazhab Syafi’i adalah najis” (Syekh Khatib asy-Syirbini, al-Iqna’ fi Hilli Alfadz al-Minhaj, juz 1, hal. 5)

Baca juga:
Hukum Mengonsumsi Ikan Beserta Kotorannya
Menyantap Ikan Bakar Pemakan Tinja
Mengenal Barang-barang Najis Menurut Fiqih
Salah satu dalil yang dijadikan pijakan oleh para ulama yang berpendapat bahwa kotoran hewan yang halal dimakan bukanlah perkara najis adalah beberapa hadits yang mengindikasikan bahwa kotoran tersebut suci. Seperti dalam hadits berikut:

كَانَ يُحِبُّ أَنْ يُصَلِّيَ حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ وَيُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ

“Rasulullah senang Shalat di mana pun waktu shalat tiba. Dan Rasulullah pernah melaksanakan shalat di kandang kambing.” (HR. Bukhari)

Berdasarkan hadits tersebut, para ulama yang berpendapat kotoran hewan yang halal dimakan adalah suci menjelaskan bahwa melaksanakan shalat di kandang kambing tentunya pasti akan terkena kotoran kambing, maka menghukumi bahwa kotoran kambing sebagai hal yang najis justru akan menganggap shalat Rasulullah tidak sah karena terkena najis. Begitu juga disamakan dengan hewan kambing, yaitu hewan-hewan lain yang halal dimakan.” (Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, juz 40, hal. 92)

Selain hadits di atas, juga terdapat hadits lain yang mengindikasikan bahwa kotoran hewan yang halal dimakan adalah suci, misalnya seperti hadits yang menjelaskan anjuran meminum kencing unta. 

Meski dalil yang diusung oleh para ulama yang menghukumi sucinya kotoran hewan yang halal dimakan selintas dianggap kuat, namun menurut para ulama yang berpandangan bahwa kotoran tersebut adalah najis, dalil-dalil yang diusung di atas telah mendapat pentakwilan (pengarahan makna hadits) sebab jika dalil di atas tidak ditakwil, maka akan bertentangan dengan beberapa dalil lain. (Imam Ar-Rafi’I, al-Aziz Syarh al-Wajiz, juz 1, hal. 178)

Misalnya pada hadits yang menjelaskan tentang meminum air kencing unta, diarahkan bahwa kasus tersebut hanya diperbolehkan dalam konteks pengobatan, itu pun ketika tidak ditemukan obat lain yang suci dan dapat menyembuhkan. Sebab hadits yang menjelaskan halalnya kecing unta dijelaskan dalam  konteks pengobatan, sehingga tidak dapat dimaknai secara umum. 

Sedangkan dalam menanggapi hadits Rasulullah melaksanakan shalat di kandang kambing, para ulama yang berpendapat najisnya kotoran hewan yang halal dimakan menakwil bahwa Rasulullah melaksanakan shalat di kandang kambing dengan keadaan tidak mengenai kotoran kambing yang terdapat di kandang tersebut. Sebab jika tidak diarahkan dalam konteks demikian mestinya tidak ada perbedaan antara melaksanakan shalat di kandang kambing dengan kandang unta karena sama-sama menganggap bahwa kotoran keduanya adalah suci. Padahal dalam kesempatan lain, Rasulullah justru membedakan di antara keduanya:

صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل

“Shalatlah kalian di kandang kambing, janganlah kalian shalat di kandang unta.” (HR. Tirmidzi)

Hal lain yang patut dipahami bahwa Rasulullah melaksanakan shalat di kandang kambing sama sekali tidak merendahkan terhadap martabat Rasulullah yang agung, sebab melaksanakan shalat di kandang kambing pada masa itu tidak sama dengan gambaran shalat di kandang kambing pada masa sekarang. Sehingga dalil anjuran shalat di kandang kambing harus diarahkan pada pemahaman yang tepat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam menetapkan status hukum kotoran hewan yang halal dimakan memang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Namun dalam konteks pengamalan, langkah yang paling bijak adalah mengikuti pendapat yang kuat dalam mazhab mazhab Syafi’i: status hukum kotoran adalah najis. Hal demikian selain dalam rangka kehati-hatian (ihtiyath) dalam mengamalkan hukum syariat, juga untuk menyesuaikan dengan pandangan umum masyarakat sekitar (muwafaqah an-nas) yang secara umum langsung memahami bahwa kotoran hewan yang halal dimakan adalah menjijikkan dan najis. Wallahu a’lam.


(Ustadz Ali Zainal Abidin)

Ahad 20 Januari 2019 17:0 WIB
Perbedaan Pendapat Ulama seputar Qadha Shalat
Perbedaan Pendapat Ulama seputar Qadha Shalat
Ilustrasi (via Pinterest)
Shalat adalah kewajiban umat Muslim. Perintah shalat disebutkan berkali-kali dalam Al-Quran, hadits, serta dapat kita simak kalam ulama tentang keutamaan shalat dan hal-hal buruk yang bisa terjadi jika shalat ditinggalkan.

Jika shalat terlewat atau bahkan ditinggalkan secara sengaja, kita mengenal bahwa shalat yang terlewat mesti diganti, atau lebih kita kenal dengan qadha shalat.

Secara umum, ulama bersepakat bahwa mengganti shalat, lebih-lebih shalat fardhu yang terlewatkan, hukumnya wajib. Kesepakatan ini ada dalam masalah shalat yang tertinggal akibat ketiduran atau terlupa–semisal, karena saking sibuknya.

Dalam sebuah riwayat hadits yang dinilai shahih:

إِذَا نَامَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا

Artinya: “Jika kalian tertidur atau terlupa dari suatu shalat maka hendaknya shalat jika telah teringat/terbangun.” (HR. Abu Dawud)

Begitu pula dalam riwayat hadits lain, Nabi menyebutkan bahwa amal manusia dicatat saat tiga hal ini: jika seorang anak telah balig; orang tidur telah terbangun; dan orang lupa yang teringat.

Rupanya, ada persoalan yang menarik: apakah meninggalkan shalat secara sengaja, juga meninggalkan shalat akibat kondisi pingsan atau gangguan kesadaran lainnya, juga diwajibkan mengqadha shalat? Mengingat keduanya tidak terjelaskan secara gamblang dalam teks-teks sumber hukum.

Jumhur (mayoritas) ulama, sebagaimana dicatat oleh Imam Ibnu Rusyd dalam Bidayatul Mujtahid, menyebutkan bahwa orang yang meninggalkan shalat itu “berdosa”. Bahkan dalam pendapat mazhab lain, hukum meninggalkan shalat secara sengaja itu bisa sampai berstatus kafir.

Meninggalkan shalat jelas kudu menggantinya. Satu kaul menarik dari mazhab Zhahiri, dalam hal ini Imam Muhammad bin Hazm – yang kini mungkin mazhabnya sudah tidak eksis – menyatakan bahwa orang yang meninggalkan shalat secara sengaja tidak wajib mengqadhanya.

Imam Ibnu Hazm ini, sebagaimana cara ijtihad ulama mazhab Zhahiri lain, tidak menggunakan qiyas dalam usaha menggali hukum. Karena tidak ditemukan keterangan yang sharih (eksplisit) seputar bagaimana hukum meninggalkan shalat, kecuali untuk orang yang tertidur atau terlupa, maka qadha untuk orang yang meninggalkan shalat secara sengaja ini tidak wajib.

Jawaban itu mungkin asing bagi kita, tapi demikianlah keragaman pendapat ulama. Sebagai argumen seputar qadha shalat, ulama menggunakan analogi ini: jika syariat sudah memberi aturan qadha shalat untuk orang lupa, apalagi untuk yang sengaja jelas lebih wajib mengganti shalat. Hal ini dikenal dengan qiyas aulawi –menganalogikan dengan hal-hal yang lebih berat atau tinggi kedudukannya. 

Kemudian soal pelaksanaannya, bagaiamana qadha shalat itu dilaksanakan? Secara prinsip, “sesuatu yang mengganti” jelas berbeda dengan “yang digantikan”. Shalat qadha, karena merupakan shalat wajib yang menggantikan yang shalat yang terlewat, masuk waktu shalat sebagai salah satu syarat sah menjadi tidak terpenuhi. Karena itulah qadha baiknya mesti segera dilakukan dan tidak berbatas waktu.

Sebagian ulama ada yang mensyaratkan tartib dalam qadha shalat. Tertib di sini maksudnya adalah melakukan sesuai urutan shalat yang tertinggal, atau mendahulukannya sebelum shalat fardlu di waktu tersebut. 

Mazhab Maliki mensyaratkan shalat yang ditinggal untuk dilakukan secara tartib. Seperti semisal dalam sehari ketinggalan shalat Subuh, Zhuhur dan Ashar, maka meng-qadhanya pun mesti berurutan sesuai waktunya. Namun ulama lainnya, seperti Imam Asy-Syafi’i, tidak mewajibkan berurutan dalam pelaksanaan shalat qadha ini.

Selain itu, ada perbedaan pula soal cara mengqadhanya. Imam Syafi’i berpendapat bahwa meski dalam perjalanan yang membolehkan untuk qashar atau jama’, shalat mesti diganti sebagaimana asalnya. Berbeda dengan Imam Malik, yang dalam hal ini qadha shalat boleh menyesuaikan kondisi yang ada – maka shalat boleh di-qadha secara qashar atau jama’ jika syarat kebolehannya terpenuhi.

Perbedaan ini disebabkan pandangan yang berbeda seputar status shalat yang ditinggalkan: apakah ia sama dengan shalat yang dikerjakan secara ada’ di waktu normal sehingga bisa menyesuaikan kondisi, ataukah berstatus sebagaimana utang yang mesti dibayar serupa dengan kondisi awal ia ditinggalkan. Sikap lebih hati-hati (ihtiyath) yang diambil adalah shalat yang tertinggal itu, diganti sebagaimana asalnya.

Demikian beberapa hal seputar ragam pendapat ulama mengenai qadha shalat, khususnya shalat fardlu. Shalat menjadi sarana wajib untuk mendekatkan diri dengan Allah. Mengganti yang telah terlewat, tentu dapat menjadi bentuk instropeksi diri akan kewajiban-kewajiban kita sebagai muslim. Semoga Allah selalu menjaga shalat kita. Wallahu a’lam.

(Ustadz Muhammad Iqbal Syauqi)

Rabu 26 Desember 2018 15:0 WIB
Beda Pendapat Ulama soal Tertib dalam Wudhu
Beda Pendapat Ulama soal Tertib dalam Wudhu
Ilustrasi (via imqrum.org)
Beberapa waktu lalu, jagat dunia maya dihebohkan oleh video berisi seorang calon presiden yang dinilai salah dalam urutan wudhu. Video itu menjadi viral, dan saling caci maki pun semakin liar antara pendukung calon presiden tersebut, dengan pendukung calon presiden yang lain. Untuk mendinginkan situasi dan menjernihkan persoalan, perlu kiranya kita mengetahui pendapat ulama tentang tertib dalam wudhu.

Tertib berarti melaksanakan wudhu sesuai dengan urutan yang dijelaskan oleh Al-Qur’an, Surat Al-Maidah ayat 6:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan usaplah kepalamu serta (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki.”

Para ulama berbeda pendapat soal hukum tertib dalam wudhu. Pertama, menurut Imam Abu Hanifah, Imam Daud Adz-Dzahiri, Imam Malik, dan sebagian ulama mazhab Syafi’i, tertib hukumnya sunnah. Artinya, jika seseorang berwudhu tidak sesuai dengan urutan wudhu pada umumnya, maka wudhunya tetap sah. 

Mereka berpedoman pada Surat Al-Ma’idah ayat 6 di atas. Pada ayat tersebut, Allah subhanahu wata’ala menyambungkan (meng-athaf-kan) antara satu anggota wudhu dengan anggota wudhu yang lain menggunakan huruf “wawu”. Sementara huruf wawu tidak berfaedah at-tartib (urutan). Karenanya, dengan cara apa pun seseorang berwudhu; tertib atau tidak, wudhunya tetap sah.

Selain itu, mereka berpegangan pada hadits riwayat Utsman bin Affan radhiyallahu ‘anhu:

أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ

Bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam membasuh kedua kakinya tiga kali, lalu mengusap kepalanya. (Imam Daruquthni, Sunan Ad-Daruquthni, juz I, halaman 85).

Pada hadits di atas, nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam membasuh kedua kakinya terlebih dahulu, baru kemudian mengusap kepalanya. Ini menunjukkan bahwa tertib bukan merupakan kewajiban ataupun rukun wudhu, melainkan hanya sebatas kesunnahan saja.

Kedua, menurut Imam Syafi’i, Imam Ibnu Hazm Adz-Dzahiri, dan Imam Ahmad bin Hambal, tertib merupakan rukun wudhu. Artinya, seseorang yang berwudhu tidak sesuai dengan urutannya, wudhunya tidak sah. 

Mereka juga berpedoman pada Surat Al-Ma’idah ayat 6 di atas. Pada ayat dimaksud, Allah subhanahu wata’ala menyebut anggota wudhu yang diusap (kepala) berada di antara anggota-anggota wudhu yang dibasuh (muka, tangan, dan kaki). Sedangkan dalam tradisi bahasa Arab, hal-hal yang sejenis selalu disebutkan berbarengan. Tradisi ini tidak akan diubah kecuali karena ada maksud tertentu, yaitu melaksanakan wudhu sesuai dengan urutan tersebut. 

Di samping itu, mereka juga berpegangan pada kebiasaan Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam, para sahabat, dan para tabi’in, bahwa mereka selalu berwudhu sesuai dengan urutan wudhu pada umumnya. Ini merupakan penjelasan akan kewajiban tertib dalam wudhu. (Imam Nawawi, Al-Majmu’, juz I, halaman 484).

Dari kedua pendapat tersebut, tampaknya pendapat kedua yang menyatakan kewajiban tertib merupakan pendapat yang kuat. Sebab, setiap orang yang menceritakan sifat wudhu Rasul shallallahu ‘alaihi wasallam, selalu menyebutkan bahwa wudhunya tertib, tidak sekalipun Rasul berwudhu secara tidak tertib. Sehingga disimpulkan bahwa wudhu secara tertib inilah wudhu yang diajarkan Rasul kepada umatnya.

Adapun hadits riwayat Utsman bin Affan radhiyallahu ‘anhu di atas, yang menyebutkan bahwa Nabi  shallallahu ‘alaihi wasallam membasuh kedua kakinya terlebih dahulu, baru kemudian mengusap kepalanya, hadits ini bertentangan dengan hadits yang lebih kuat, yaitu hadits riwayat Imam Daruquthni dari jalur Imam Ahmad, yang menyatakan bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam mengusap kepala terlebih dahulu, baru membasuh kedua kakinya. Dengan demikian, hadits Utsman tidak layak dijadikan sebagai dalil.  

Kemudian, permasalahan lain yang muncul adalah hukum mendahulukan anggota tubuh yang kanan atas anggota tubuh yang kiri. Menurut ulama Dzahiriyyah, hukumnya wajib. Sedangkan menurut ulama mazhab empat, hukumnya sunnah. Artinya, seseorang yang membasuh anggota tubuh sebelah kiri dahulu, baru anggota tubuh sebelah kanan, menurut mazhab Dzahiri, wudhunya tidak sah. Sedangkan menurut mazhab empat, wudhunya tetap sah, tetapi kurang afdhal, karena tidak mengikuti kebiasaan Rasul shallallahu ‘alaihi wasallam

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ، فِي تَنَعُّلِهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ.

“Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam suka mendahulukan bagian yang kanan ketika mengenakan sandal, menyisir rambut, bersuci dan dalam segala urusannya.” (Lihat: Hasyim Jamil, Masa’il Minal Fiqhil Muqaran, Damaskus: Darus Salam, 2007, halaman 123-128).    
      

Ustadz Husnul Haq, Dosen IAIN Tulungagung dan Wakil Ketua Forum Kandidat Doktor NU Malaysia.