IMG-LOGO
Trending Now:
Nikah/Keluarga

Suami Istri Non-Muslim Masuk Islam, Haruskah Mengulang Akad Nikah? (2-Habis)

Jumat 15 Februari 2019 16:0 WIB
Share:
Suami Istri Non-Muslim Masuk Islam, Haruskah Mengulang Akad Nikah? (2-Habis)
Ilustrasi (via Pinterest)
Pada bagian pertama telah dibahas bahwa ketika sepasang suami istri non-Muslim memeluk agama Islam maka para ulama fiqih mengulas dan membedakan hukum pernikahannya dalam dua keadaan, yakni bila pasangan suami istri menjadi mualaf secara bersamaan dan bila pasangan suami istri menjadi mualaf secara tidak bersamaan.

Pada bagian pertama telah dibahas bahwa bila pasangan suami istri non-Muslim itu memeluk Islam bersama-sama maka pernikahannya yang dilangsungkan sebelum memeluk Islam tetap dianggap sah dan berjalan sebagaimana adanya.

Baca: Suami Istri Non-Muslim Masuk Islam, Haruskah Mengulang Akad Nikah? (1)
Pada bagian kedua ini akan dibahas satu kondisi di mana pasangan suami istri yang non-Muslim itu memeluk Islam tidak secara bersamaan, namun satu persatu suaminya lebih dahulu memeluk Islam baru kemudian disusul istrinya atau sebaliknya sang istri lebih dahulu memeluk Islam baru kemudian sang suami menyusul. Para ulama fiqih membahas hal ini dengan terperinci.

Ibnu Rusyd di dalam kitabnya Bidâyatul Mujtahid wa Nihâyatul Muqtashid menuliskan:

فَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ: إِنَّهُ إِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَهُ فَإِنَّهُ إِنْ أَسْلَمَ فِي عِدَّتِهَا كَانَ أَحَقَّ بِهَا، وَإِنْ أَسْلَمَ هُوَ وَهِيَ كتابية فَنِكَاحُهَا ثَابِتٌ

Artinya: “Imam Malik, Abu Hanifah dan Syafi’i berkata, bila istri masuk Islam sebelum suaminya, maka bila sang suami masuk Islam pada masa ‘iddahnya sang istri maka ia berhak atas istrinya. Bila suami masuk Islam sedangkan istrinya seorang ahli kitab maka pernikahannya tetap.”

Pendapat ulama yang demikian berdasarkan pada sebuah hadits yang meriwayatkan bahwa istri Sofwan bin Umayah yakni Atikah binti Al-Walid bin Al-Mughirah telah masuk Islam sebelum Sofwan, baru kemudian Sofwan menyusul masuk Islam. Maka Rasulullah menetapkan pernikahan keduanya, tidak memutuskannya. Para ulama berkata bahwa jarak antara masuk Islamnya sang istri dan masuk Islamnya Sofwan sekitar satu bulanan.

Ibnu Syihab mengatakan bahwa tidak ada riwayat yang datang kepada kami bahwa seorang istri yang hijrah kepada Rasulullah sementara suaminya tetap kafir dan tinggal di negeri kufur kecuali hijrahnya itu telah memisahkan sang suami dan istrinya, kecuali bila sang suami kemudian datang menyusul hijrah sebelum habis masa ‘iddah istrinya (Ibnu Rusyd, Bidâyatul Mujtahid wa Nihâyatul Muqtashid, [Beirut: Darul Fikr, 1995], juz II, hal. 40).

Lebih lanjut Ibnu Rusyd menuturkan:

وَأَمَّا إِذَا أَسْلَمَ الزَّوْجُ قَبْلَ إِسْلَامِ الْمَرْأَةِ فَإِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ، فَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا أَسْلَمَ الزَّوْجُ قَبْلَ الْمَرْأَةِ وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ إِذَا عَرَضَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامَ فَأَبَتْ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: سَوَاءٌ أَسْلَمَ الرَّجُلُ قَبْلَ الْمَرْأَةِ ; أَوِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ الرَّجُلِ إِذَا وَقَعَ الْإِسْلَامُ الْمُتَأَخِّرُ فِي الْعِدَّةِ ثَبَتَ النِّكَاحُ

Artinya: “Adapun apabila suami masuk Islam sebelum islamnya sang istri maka para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Imam Malik berkata, bila suami masuk Islam sebelum istrinya maka terputus pernikahannya apabila sang suami telah menawarkan masuk Islam pada sang istri namun ia menolaknya. Sedangkan Imam Syafi’i berpendapat, sama saja apakah suami masuk Islam sebelum istri atau istri masuk Islam sebelum suami, bila pihak yang terakhir masuk Islam dalam masa ‘iddah maka pernikahannya tetap (tidak putus).” (Ibnu Rusyd, Bidâyatul Mujtahid wa Nihâyatul Muqtashid, [Beirut: Darul Fikr, 1995], juz II, hal. 40)

Sementara di dalam kitab Al-Muhadzdzab Imam As-Syairazi menuliskan:

وإن أسلم أحد الزوجين الوثنيين أو المجوسيين أو أسلمت المرأة والزوج يهودي أو نصراني فإن كان قبل الدخول تعجلت الفرقة وإن كان بعد الدخول وقفت الفرقة على انقضاء العدة فإن أسلم الآخر قبل انقضائها فهما على النكاح وإن لم يسلم حتى انقضت العدة حكم بالفرقة

Artinya: “Apabila salah satu pasangan suami istri penyembah berhala atau majusi masuk Islam atau seorang istri masuk Islam sedangkan suaminya seorang yahudi atau nasrani, maka apabila masuk Islamnya itu sebelum terjadinya persetubuhan maka saat itu putuslah pernikahannya. Namun bila masuk Islamnya setelah terjadi persetubuhan maka putusnya hubungan pernikahannya digantungkan pada masa selesainya idah. Bila pasangan yang lain (yang belum masuk Islam) masuk Islam sebelum selesainya masa ‘iddah maka keduanya tetap dalam pernikahan. Namun bila sampai dengan selesainya masa ‘iddah tidak juga masuk Islam maka (pernikahannya) diputuskan.” (Abu Ishak As-Syairazi, Al-Muhadzdzab, [Beirut: Darul Fikr, 2005] juz. II, hal. 72)

Dari beberapa penjelasan para ulama di atas kiranya dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, apabila pasangan suami istri non-Muslim masuk Islam tidak secara bersamaan dan pada saat pihak yang pertama kali masuk Islam belum pernah terjadi persetubuhan di antara keduanya, maka pada saat itu juga pernikahan mereka menjadi terputus. Keduanya mesti dipisahkan.

Kedua, apabila pasangan suami istri non-Muslim masuk Islam secara tidak bersamaan dan keduanya telah melakukan persetubuhan, maka pernikahannya tidak secara otomatis menjadi putus, namun ditangguhkan dan digantungkan pada masa ‘iddah sang istri.

Adapun masa ‘iddah dalam hal ini adalah sama dengan masa ‘iddahnya istri yang ditalak, yakni 3 kali sucian. Pada saat masa ‘iddah ini sang suami tidak diperbolehkan menyetubuhi sang istri. Demikian dituturkan Imam Syafi’i di dalam kitab Al-Umm (Beirut: Darul Fikr, 2009, juz V, hal. 49).

Ketiga, pada kasus kedua di atas, bila pasangan yang belum masuk Islam kemudian masuk Islam pada saat masa ‘iddah belum selesai maka pernikahan keduanya tetap berjalan, tidak terputus dan karenanya tak perlu mengulang akad nikah. Namun bila sampai dengan selesainya masa ‘iddah pasangan yang belum masuk Islam tetap tidak masuk Islam, atau masuk Islam namun masa ‘iddah telah selesai, maka pernikahannya menjadi terputus, keduanya harus dipisahkan. Wallȃhu a’lam


Ustadz Yazid Muttaqin, santri alumni Pondok Pesantren Al-Muayyad Surakarta, kini aktif sebagai penghulu di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Tegal.

Tags:
Share:
Rabu 13 Februari 2019 12:30 WIB
Suami Istri Non-Muslim Masuk Islam, Haruskah Mengulang Akad Nikah? (1)
Suami Istri Non-Muslim Masuk Islam, Haruskah Mengulang Akad Nikah? (1)
Ilustrasi (via fwords.gr)
Setiap agama memiliki aturan tersendiri di dalam ajaran-ajarannya yang mesti diikuti oleh para pemeluknya. Pun di dalam hal pernikahan setiap agama memiliki aturan yang menentukan keabsahan pernikahan yang dilakukan oleh masing-masing pemeluknya. Aturan pernikahan di dalam Islam sudah barang tentu berbeda dengan aturan pernikahan di dalam agama Kristen, Hindu, Budha dan agama lainnya.

Salah satu permasalahan yang terjadi dan menjadi problem di masyarakat adalah ketika sepasang suami istri non-Muslim menikah dengan aturan agamanya dan di kemudian hari pasangan suami istri ini memeluk agam Islam (menjadi mualaf) apakah pernikahan yang telah dilakukan dengan aturan non-Islam dianggap tidak sah dan batal sehingga keduanya harus mengulangi lagi akad nikah secara Islam?
Dalam hal ini para ulama fiqih mengulasnya dan membedakan hukumnya dalam dua keadaan, yakni bila pasangan suami istri menjadi mualaf secara bersamaan dan bila pasangan suami istri menjadi mualaf secara tidak bersamaan. Dalam tulisan ini kedua hal tersebut akan dibahas dalam dua bagian terpisah, insya Allah.

Suami-Istri Mualaf secara Bersamaan

Di dalam berbagai literatur fiqih bisa kita dapati banyak keterangan yang menyatakan bahwa pernikahan yang terjadi di antara sesama orang non-Muslim adalah dianggap sebagai pernikahan yang sah di dalam Islam. Karenanya, sepasang suami istri non-Muslim yang menikah dengan tata cara agama mereka bila di kemudian hari keduanya sama-sama memeluk agama Islam maka pernikahan yang dilakukan oleh keduanya pada saat sebelum memeluk Islam tetap dianggap sah dan tidak diperlukan melakukan pernikahan ulang setelah memeluk Islam.

Imam Ibnu Rusyd di dalam kitabnya Bidâyatul Mujtahid wa Nihâyatul Muqtashid menuliskan:

وَأَمَّا الْأَنْكِحَةُ الَّتِي انْعَقَدَتْ قَبْلَ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ، فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْإِسْلَامَ إِذَا كَانَ مِنْهُمَا مَعًا - أَعْنِي: مِنَ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ -، وَقَدْ كَانَ عَقْدُ النِّكَاحِ عَلَى مَنْ يَصِحُّ ابْتِدَاءً الْعَقْدُ عَلَيْهَا فِي الْإِسْلَامِ أَنَّ الْإِسْلَامَ يُصَحِّحُ ذَلِكَ

Artinya: “Adapun pernikahan yang terjadi sebelum Islam, kemudian Islam datang pada pernikahan tersebut, para ulama bersepakat bahwa apabila Islam ada pada keduanya, yakni suami istri (masuk Islam) secara bersamaan, sedangkan akad nikah yang terjadi dahulu terjadi pada orang yang sah akadnya menurut Islam, maka Islam membenarkan pernikahan yang demikian.” (Ibnu Rusyd, Bidâyatul Mujtahid wa Nihâyatul Muqtashid, [Beirut: Darul Fikr, 1995], juz II, hal. 39)

Sementara di dalam kitab Al-Mausû’ah Al-Fiqhiyyah disebutkan:

فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى الصَّحِيحِ وَالْحَنَابِلَةُ وَقَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ - إِلَى أَنَّ نِكَاحَ الْكُفَّارِ غَيْرِ الْمُرْتَدِّينَ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ صَحِيحٌ

Artinya: “Jumhur fuqaha—ulama Hanafiyah, ulama Syafi’iyah menurut pendapat yang sahih, ulama Hanabilah, dan sebuah pendapat dalam kalangan ulama Malikiyah—berpendapat bahwa pernikahan orang-orang kafir selain orang-orang yang murtad adalah sah.” (Al-Mausû’ah Al-Fiqhiyyah, [Kuwait: Kementerian Wakaf dan Islam, 1983], juz XXXXI, hal. 319)

Ditetapkannya pernikahan sebelum Islam sebagai pernikahan yang sah didasarkan kepada berbagai dalil di antaranya firman Allah:

وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ

Artinya: “dan istri Fir’aun berkata.” (QS. Al-Qashash:9)

وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ

Artinya: “dan istri Abu Lahab, pembawa kayu bakar.” (QS. Al-Lahab: 4)

Di dalam kedua ayat tersebut Allah menyebut istri Fir’aun dan Abu Lahab sebagai “istri”. Bila pernikahan kedua pasangan tersebut dianggap tidak sah maka tentunya kedua perempuan itu tidak disebut sebagai “istri” dalam dua ayat tersebut. Ini juga menunjukkan bahwa pernikahan yang dilakukan sebelum Islam dianggap sah oleh Islam.

Juga bisa mengambil dalil dari sahabat Ghailan dan lainnya yang ketika masuk Islam mereka memiliki istri lebih dari empat orang. Maka kemudian Rasulullah memerintahkan untuk tetap memegang empat orang istri dan menceraikan lainnya. Pada saat bersamaan Rasulullah juga tidak menanyakan perihal persyaratan nikah yang dahulu dilakukan sebelum masuk Islam (Muhammad Khathib As-Syarbini, Mughnil Muhtâj, [Beirut: Darul Fikr, 2009], juz III, hal. 247-248). Ini semua menunjukkan bahwa Rasulullah mengakui keabsahan pernikahan yang telah terjadi sbeelum masuk Islam.

Hanya saja yang dianggap sah oleh Islam adalah apabila pernikahan tersebut dilakukan oleh orang (suami istri) yang oleh Islam dianggap sah melakukan pernikahan itu. Umpamanya, sepasang pengantin non-Muslim menikah dan di antara keduanya tidak ada hubungan mahram sebagaimana diatur di dalam Islam, maka ketika keduanya masuk Islam pernikahannya itu dianggap sah oleh Islam. Sebaliknya, bila seorang laki-laki non-Muslim menikah dengan seorang perempuan non-Muslim yang notabene perempuan itu adalah keponakan atau anak dari saudara kandungnya sendiri. Di dalam Islam hal ini dilarang dan pernikahannya tidak sah. Maka apabila pasangan suami istri ini masuk Islam pernikahannya yang telah lalu itu tetap dianggap tidak sah.

Kiranya inilah yang dimaksud Ibnu Rusyd dengan kalimat “akad nikah yang terjadi dahulu terjadi pada orang yang sah akadnya menurut Islam” sebagaimana kutipan di atas.

Maka jelaslah bahwa sepasang suami istri non-Muslim yang masuk Islam secara bersamaan tidak perlu mengulang lagi pernikahannya, karena Islam menganggap pernikahan yang telah dilakukan pada saat sebelum masuk Islam sebagai pernikahan yang sah. Wallâhu a’alm.


Ustadz Yazid Muttaqin, santri alumni Pondok Pesantren Al-Muayyad Surakarta, kini aktif sebagai penghulu di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Tegal

Sabtu 12 Januari 2019 13:0 WIB
Larangan Menyandarkan Nasab Anak kepada Orang Tua Angkatnya
Larangan Menyandarkan Nasab Anak kepada Orang Tua Angkatnya
Ilustrasi (via daytalk.com)
Salah satu praktik sosial yang lumrah terjadi di masyarakat adalah mengangkat anak orang lain sebagai anak sendiri atau sering dikenal dengan istilah adopsi. Ada berbagai alasan seseorang mengangkat anak; tidak memiliki keturunan, menolong karena lemahnya kondisi ekonomi keluarga anak yang diadopsi, dan lain sebagainya.

Pada kenyataannya tidak jarang praktik adopsi ini diikuti dengan praktik menisbatkan nasab sang anak kepada orang tua angkatnya, sehingga nasab anak kepada orang tua kandungnya seakan terputus. Tak hanya nasab yang terputus, praktik adopsi tak jarang juga mengakibatkan hubungan si anak dengan orang tuanya benar-benar hilang hingga sang anak sama sekali tak mengenali orang tua kandung dan keluarga asalnya. Pada gilirannya banyak kepentingan anak yang semestinya melibatkan orang tua kandung digantikan oleh orang tua angkat meski hal itu acapkali melanggar aturan syariat.

Lalu bagaimana syariat Islam mengatur praktik adopsi anak ini?

Praktik mengadopsi anak merupakan salah satu praktik sosial yang berlaku pada bangsa Arab. Budaya pada masyarakat Arab kala itu orang yang mengangkat seseorang sebagai anaknya akan memperlakukan anak tersebut sebagaimana ia memperlakukan anak kandung sendiri. Bahkan mereka menasabkan anak angkat tersebut kepada orang tua angkatnya.

Hal itu pula yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap Zaid bin Haritsah, seorang budak yang dihadiahkan oleh istri pertama beliau, Khadijah, yang kemudian oleh Rasulullah Zaid dimerdekakan dan diangkat sebagai anak. Rasulullah menasabkan Zaid kepada dirinya sehingga orang-orang pada saat itu tidak memanggilnya sebagai Zaid bin Haritsah tapi Zaid bin Muhammad. Bahkan Rasulullah sempat mewartakan hal itu kepada masyarakat dengan mengatakan, “Wahai bangsa Quraisy, saksikanlah bahwa sesungguhnya Zaid adalah anakku. Ia mewarisiku dan aku pun mewarisinya.” Keterangan ini bisa ditemukan dalam kitab karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi,  Marâh Labîd (Beirut: Darul Fikr, 2007, II:196).

Dengan demikian maka pada masa-masa awal Islam menasabkan anak angkat kepada orang tua angkatnya adalah sesuatu yang diperbolehkan. Akan tetapi di kemudian hari kebolehan ini dihapus dan menjadi terlarang dengan turunnya ayat 5 surat Al-Ahzab. 

Allah subhânahû wa ta’âlâ berfirman:

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan menasabkan kepada bapak-napak mereka. Hal itu lebih adil di sisi Allah. Maka apabila kalian tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka panggillah mereka sebagai saudaramu dalam agama dan maula-maula kalian. Tidak ada dosa atas kalian di dalam apa yang tak kalian sengaja, akan tetapi berdosa apa yang disengaja oleh hati kalian. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Baca juga:
Hukum Menikahi Anak Angkat
Hukum Menikahi Saudari Tiri
Para ulama ahli tafsir menuturkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Zaid bin Haritsah sebagai anak angkat Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa sallam sebagaimana dijelaskan di atas. Dengan ayat ini Allah memerintahkan untuk mengembalikan nasab para anak angkat kepada bapak mereka yang sesungguhnya. Adalah sebuah dosa bila dengan sengaja menisbatkan nasab anak angkat kepada orang tua angkatnya.

Namun demikian menurut Imam Ibnu Kasir dalam Tafsîrul Qur’ânil ‘Adhîm (Semarang: Toha Putra, tt., III:466) bahwa memanggil orang lain dengan sebutan “anakku” tidak menjadi masalah bila itu dilakukan dalam rangka memuliakan dan menunjukkan rasa cinta. Ibnu Kasir menyandarkan pendapatnya ini pada hadits—salah satunya riwayat Imam Muslim—yang meriwayatkan bahwa sahabat Anas bin Malik berkata, bahwa Rasulullah pernah berkata kepadanya dengan memanggil “wahai anakku”.

Apa yang diatur syariat Islam di atas semestinya menjadi pedoman bagi masyarakat muslim ketika ia mengadopsi seorang anak sebagai anak angkatnya. Islam tidak melarang umatnya untuk mengasuh, mendidik, dan mengadopsi seorang anak. Bahkan hal ini merupakan sebuah kebaikan sebagaimana yang dianjurkan oleh Islam wa ta’âwanû ‘alal birri wat taqwâ, saling tolong-menolonglah kalian di dalam kebaikan dan ketakwaan.

Hanya saja Islam melarang bila praktik adopsi itu diikuti dengan penisbatan nasab anak angkat kepada orang tua yang mengadopsinya. Bagi Islam anak angkat tetaplah anak bagi orang tua yang melahirkannya dan selamanya tidak akan pernah berubah menjadi anak bagi orang yang mengadopsinya. Tidak mungkin seorang anak memiliki dua orang bapak.

Di dalam surat Al-Ahzab ayat 4 Allah berfirman:

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ

Artinya: “Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak-anakmu.”

Baca juga:
Bolehkah Ayah Tiri Menjadi Wali Nikah?
Larangan Memutus Hubungan Kekeluargaan dalam Islam
Ini perlu diperhatikan mengingat tidak sedikit praktik adopsi di masyarakat yang diikuti dengan menisbatkan nasab anak tersebut kepada orang tua yang mengadopsinya. Perilaku ini dibuktikan dengan pencantuman nama orang tua yang mengadopsi pada akta lahir dan kartu keluarga si anak, bukan nama orang tua yang sesungguhnya.

Hal ini kelak pada gilirannya akan menimbulkan berbagai permasalahan khususnya yang berkaitan dengan syariat Islam. Sebagai contoh, saat seorang anak perempuan angkat hendak melangsungkan pernikahan maka pihak KUA akan menetapkan dan menuliskan nama ayah dan walinya berdasarkan nama yang tercantum di akta lahir. Padahal nama ayah yang tercantum itu adalah nama orang tua angkat, bukan orang tua yang semestinya. Bila hal ini terus ditutupi oleh semua pihak yang mengetahuinya maka pernikahan yang dilangsungkan—yang secara kasat mata dianggap sah—menjadi batal menurut syariat, karena wali nikahnya bukan orang yang semestinya.

Pun seorang anak angkat yang secara nyata dituliskan nama orang tua angkatnya di akta lahir maka ia bisa menuntut hak mewarisi dari kedua orang tua angkatnya dengan berdasarkan pada bukti hitam di atas putih akta lahir tersebut. Padahal hal ini jelas-jelas tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Wallâhu a’lam.

(Ustadz Yazid Muttaqin)

Rabu 9 Januari 2019 14:0 WIB
Hukum Menikahi Anak Angkat
Hukum Menikahi Anak Angkat
Ilustrasi (Pinterest)
Salah satu permasalahan di bidang perkawinan yang acap kali timbul di masyarakat adalah perihal seorang yang berkeinginan menikahi seorang gadis yang notabene ia adalah anak angkatnya sendiri. Hukum tentang masalah ini masih belum banyak diketahui oleh masyarakat.

Untuk membahasnya perlu dilihat terlebih dahulu bagaimana Islam mengatur hukum perkawinan khususnya dalam hal siapa saja perempuan yang boleh dinikahi dan yang tak boleh dinikahi. Secara garis besar para ulama fiqih menyimpulkan bahwa ada 3 (tiga) sebab yang menjadikan seorang perempuan haram dinikahi. Ketiga sebab itu adalah:

Pertama, adanya hubungan kekerabatan atau nasab antara si perempuan dengan calon suaminya. Sebagai contoh seorang laki-laki yang diharamkan menikah dengan adik atau kakak perempuannya. Ia juga diharamkan menikah dengan keponakan perempuannya yang merupakan anak dari adik atau kakaknya.

Perempuan yang haram dinikahi dalam kategori ini adalah ibu, anak perempuan kandung, saudara perempuan, bibi dari pihak ayah, bibi dari pihak ibu, keponakan perempuan dari saudara laki-laki, dan keponakan perempuan dari saudara perempuan.

Kedua, adanya hubungan sepersusuan antara si perempuan dengan calon suaminya. Seperti seorang laki-laki diharamkan menikahi seorang perempuan yang sebetulnya tidak memiliki hubungan kekerabatan dengannya namun keduanya pernah menyusu pada seorang ibu yang sama.

Termasuk kaum perempuan dalam kategori ini adalah ibu yang menyusui dan saudara perempuan sepersusuan.

Ketiga, adanya hubungan mushâharah (hubungan kekeluargaan yang terjadi karena adanya perkawinan) antara si perempuan dengan calon suaminya. Misal sorang laki-laki diharamkan menikah dengan ibu mertuanya atau kakak perempuan ipar dari istrinya sedangkan sang istri masih hidup.

Perempuan yang masuk dalam kategori ini adalah ibu mertua, anak perempuan tiri yang ibunya telah disetubuhi, menantu perempuan, dan istrinya ayah.

Baca juga:
Siapa Saja Mahram, Orang yang Haram Dinikahi itu?
Status Hubungan Mahram Persusuan via Bank ASI
Hukum Menikahi Saudari Tiri
Tentang tiga kategori perempuan yang haram dinikahi ini bisa dilihat dalam berbagai kitab fiqih di antaranya dalam kitab Kifâyatul Akhyâr karangan Syekh Abu Bakar Al-Hishni (Damaskus: Darul Basyair, 2001, juz I, hal. 431 – 433).

Adapun dasar penentuan para perempuan mahram (yang haram dinikahi) ini didasarkan pada firman Allah di dalam Surat An-Nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Diharamkan bagi kalian (menikahi) ibu kalian, anak perempuan kalian, saudara perempuan kalian, bibi kalian dari ayah, bibi kalian dari ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan, ibu yang menyusui kalian, saudara perempuan sepersusuan, ibu dari istri kalian, dan anak perempuan tiri dari istri kalian yang telah disetubuhi. Bila kalian belum mengumpuli para istri itu maka tak mengapa kalian menikahi anak tiri itu. Juga haram bagi kalian menikahi istri dari anak laki-laki kandung kalian dan mengumpulkan dua saudara perempuan kecuali apa yang telah lewat. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” 

Sementara pada ayat sebelumnya dalam surat yang sama Allah berfirman:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

Artinya: “Dan janganlah kalian menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi bapak-bapak kalian kecuali apa yang telah lewat.”

Sampai di sini kiranya cukup jelas siapa saja perempuan yang telah ditetapkan oleh syariat sebagai orang yang haram dinikahi. Maka bisa dipahami bahwa selain yang disebutkan di atas adalah perempuan yang halal untuk dinikah.

Bagaimana dengan anak angkat, apakah ia masuk dalam kategori orang yang boleh dinikah atau tidak?

Sebelum membahasnya ada baiknya kita menilik firman Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5:

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ

Artinya: “Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak-anakmu.”

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ

Artinya: “Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka.”

Kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah tidak menjadikan anak-anak angkat sebagai anak-anak kandung yang memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkatnya. Allah juga memerintahkan agar anak-anak angkat itu dinasabkan kepada bapak-bapak kandung mereka (lihat: Muhammad Nawawi Al-Jawi, Marâh Labîd, [Beirut: Darul Fikr, 2007], juz II, hal. 196 – 197).

Dari sini kiranya bisa disimpulkan bahwa anak angkat tetaplah sebagai anaknya orang yang melahirkan (bapak biologisnya) dan bukan anaknya orang yang mengangkatnya sebagai anak.

Lalu bagaimana hubungannya dengan hukum menikahi anak angkat?

Meski anak angkat tidak menjadi anak dari orang tua angkatnya namun dalam menentukan hukum menikahinya mesti dijelaskan lebih dahulu dari mana asal usul anak tersebut mengingat bisa jadi anak angkat itu memiliki hubungan mahram dengan orang tua angkatnya dan bisa jadi sama sekali tidak memiliki hubungan apapun dengannya.

Pertama, bila anak angkat itu adalah anak yang memiliki hubungan mahram dengan orang tua angkatnya maka diharamkan menikahinya karena hubungan mahram tersebut. Sebagai contoh, seorang laki-laki yang mengambil keponakan perempuannya (anak perempuan dari adik atau kakaknya) sebagai anak angkat. Antara laki-laki dan keponakan perempuannya itu jelas memiliki hubungan nasab yang menjadikan si keponakan sebagai mahramnya si laki-laki. Dalam hal ini maka keponakan perempuan haram dinikahi oleh laki-laki yang menjadi orang tua angkatnya itu. Keharaman ini bukan dari status si perempuan sebagai anak angkat namun karena sebagai mahram. 

Kedua, bila anak angkat itu tidak memiliki hubungan mahram dengan orang tua angkatnya maka diperbolehkan bagi keduanya untuk menikah. Sebagai contoh, seorang laki-laki yang mengambil seorang anak perempuan sebagai anak angkat dimana di antara keduanya sama sekali tidak ada hubungan mahram, maka bila di kemudian hari laki-laki itu berkehendak menikahi anak angkatnya tidak ada halangan bagi keduanya untuk menikah.

Hanya saja pada kasus yang kedua meskipun secara hukum keduanya boleh dan sah untuk menikah namun bisa jadi ini akan menjadi bahan perbincangan di masyarakat karena dianggap sebagai sesuatu yang tak lumrah. Wallâhu a’lam

(Ustadz Yazid Muttaqin)