IMG-LOGO
Syariah

Hasil Lengkap Munas NU soal Distribusi Lahan (2)

Selasa 19 Februari 2019 17:45 WIB
Share:
Hasil Lengkap Munas NU soal Distribusi Lahan (2)
Ilustrasi (via economist.com)
Nahdlatul Ulama memiliki perhatian besar soal keadilan dalam kepemilikan dan pengelolaan lahan. Hal tersebut di antaranya ditunjukkan dalam diskusinya yang serius tentang masalah ini dalam Musyawarah Alim Ulama dan Konferensi Nahdlatul Ulama di Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada 23-25 November 2017. Secara khusus, isu distribusi lahan diangkat dalam dua forum utama, Komisi Bahtsul Masail Qanuniyah dan Komisi Bahtsul Masail Maudluiyah Maudluiyah.

Sebelumnya, telah diunggah hasil lengkap keputusan Bahtsul Masail Qanuniyah tentang “Distribusi Lahan untuk Kesejahteraan Rakyat”. Berikut ini adalah hasil lengkap keputusan Bahtsul Masail Maudluiyah yang fokus pada isu tematik dan penjelasan konseptual.

Baca: 
• Hasil Lengkap Munas NU soal Distribusi Lahan (1)
Penguasaan Lahan dan Bagi-bagi Sertifikat Tanah di Masa Abu Yusuf al-Kufi
======

Dalam sejarah peradaban manusia tanah atau lahan mempunyai arti strategis bagi kehidupan manusia di muka bumi ini, dan hampir seluruh sektor kehidupan manusia tergantung dan bersumber pada tanah baik sebagai lahan pertanian, tempat pemukiman, tempat usaha, tempat peribadatan, sarana perhubungan maupun lain sebagainya. Pasalnya tanah itu merupakan wasilah untuk pemenuhan hak-hak asasi manusia. 

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى

“(Tuhan) yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan menjadikan jalan-jalan di atas bagimu, dan yang menurunkan air (hujan) dari langit. Kemudian Kami tumbuhkan dengan (air hujan itu) berjenis-jenis aneka macam tumbuhan”. (QS. Thaha [20]: 20)

اَلْبَحْثُ الثَّالِثُ : اَلْمُرَادُ مِنْ كَوْنِ الْأَرْضِ مَهْداً أَنَّهُ تَعَالَى جَعَلَهَا بِحَيْثُ يَتَصَرَّفُ الْعِبَادُ وَغَيْرُهُمْ عَلَيْهَا بِالْقُعُودِ وَالْقِيَامِ وَالنَّوْمِ وَالزِّرَاعَةِ وَجَمِيعِ وُجُوهِ الْمَنَافِعِ 

“Pembahasan Ketiga: ‘Bahwa yang dimaksud dengan keberadan bumi sebagai hamparan yang telah Allah ciptakan adalah sekiranya manusia dan makhluk lainya dapat beraktifitas dengan duduk, berdiri, tidur, bercocok tanam, dan melakukan semua hal yang bermanfaat” (Fakhruddin ar-Razi, Mafatih al-Ghaib, Bairut-Dar al-Fikr, cet ke-1, 1401 H/1980 M, juz, XXII, h. 68)

Di samping itu lahan juga merupakan bagian integral suatu negara karenanya sudah sepatutnya jika negara menguasainya. Penguasaan dalam konteks ini salah satunya adalah pemberian kewenangan kepada negara untuk menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persedian dan pemeliharaan lahan, secara adil demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Inilah salah amanat suci yang harus diwujudkan oleh negara sebagai representasi perwakilan rakyat. 

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan imam (negara) kepada rakyatnya mesti mengacu kepada kemaslahatan” (Jalaluddin as-Suyuthi, al-Asybah wa an-Nazha`ir, Bairut-Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1403, h. 121)

وَوَلِىُّ الْأَمْرِ مَأْمُورٌ بِمُرَاعَاتِ الْمَصْلَحَةِ

“Penguasa (negara) diperintahkan untuk membuat kebijakan yang selalu mengacu kepada kemaslahatan.” (Jalaluddin as-Suyuthi, al-Asybah wa an-Nazha`ir, Bairut-Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1403, h. 121)

Sejarah juga telah menunjukkan kepada kita bahwa kebutuhan masyarakat terhadap lahan dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan pesatnya pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi, usaha untuk mengingkatkan kehidupan, dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang meniscayakan penggunaan lahan untuk memenuhi kebutuhan dan sarana-sarananya.

Untuk mengatasi kebutuhan lahan yang semakin meningkat dan beragam itu negara bisa mengambil kebijakan untuk mengalokasikan penggunaan lahan sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat atau mendistribusikan lahan-lahan milik negara kepada masyarakat sesuai dengan prinsip keadilan.

Distribusi lahan oleh negara  dalam khazanah fiqih Islam dikenal dengan istilah iqtha’, yaitu kebijakan negara untuk memberikan sesuatu dari harta Allah kepada pihak yang memang layak untuk menerimanya, dan umumnya adalah pemberian lahan (iqtha’ al-ardl).

وَهُوَ تَسْوِيغُ الْإِمَامِ شَيْئًا مِنْ مَالِ اللهِ لِمَنْ يَرَاهُ أَهْلًا لِذَلِكَ وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ فِي إِقْطَاعِ الْأَرْضِ وَهُوَ أَنْ يُخْرِجَ مِنْهَا شَيْئًا لَهُ يَحُوزُهُ

“Iqtha` adalah pemberian sesuatu dari harta Allah oleh imam (negara) kepada orang yang dianggap layak untuk menerimanya, dan umumnya diberlakukan dalam konteks distribusi lahan yaitu mengeluarkan sebagian tanah yang dikuasainya dan (memberikannya, pent) kepada pihak yang dianggap layak ” (Badruddin al-‘Aini, ‘Umdah al-Qari, Bairut-Dar al-Fikr, cet ke-1, 1421 H/2001, juz, XV, h. 119)

Dalam konteks iqtha’ al-ardl atau distribusi lahan ada dua pendekatan yang bisa ditempuh oleh negara. Pertama memberikan hak kepemilikan sebagian lahan yang kuasai negara kepada pihak yang dianggap layak kemudian ia mengelolalnya. Kedua, dengan memberikan hak kelola lahan saja selama jangka waktu tertentu. Dengan demikian secara umum bisa dikatakan bahwa distribusi lahan itu bisa berbentuk hak kepemilikan (iqtha’ tamlik) dan hak guna (iqtha’ ghairu tamlik).

إِمَّا أَنْ يُمَلِّكَهُ إِيَّاهُ فَيَعْمُرُهُ أَوْ يَجْعَلَ لَهُ عَلَيْهِ مُدَّةً وَالْإِقْطَاعُ قَدْ يَكُونُ تَمْلِيكًا وَغَيْرَ تَمْلِيكٍ

“Caranya adalah bisa dengan memberikan hak kepemilikan kepadanya (pihak yang dianggap layak menerimanya) kemudia ia mengelola lahan tersebut atau bisa juga menetapkan hak kelola lahan tersebut kepadanya selama jangka waktu tertentu. Dan iqtha’ itu bisa berbentuk hak kepemilikan (iqtha’ tamlik) dan bisa juga hak guna (iqtha’ ghairi tamlik).” (Badruddin al-‘Aini, ‘Umdah al-Qari, Bairut-Dar al-Fikr, cet ke-1, 1421 H/2001, juz, XV, h. 119)

Pemberian luas lahan diberikan dengan mempertimbangakan kemampuan pengelola, dan rasa keadilan. Sebab, jika diberikan melebihi dari batas kemampuannya maka akan berakibat mengurangi apa semestinya menjadi hak pihak lain atau ketimpangan ekonomi sehingga akan menimbulkan mudarat.

 وَلَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُقْطِعَ مِنَ الْمَوَاتِ إِلَّا مَا قَدَرَ الْمُقْطَعُ عَلَى إِحْيَائِهِ؛ لِأَنَّ فِي إِقْطَاعِهِ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا الْقَدْرِ تَضْيِيقاً عَلَى النَّاسِ فِي حَقٍّ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمْ ، مِمَّا لَا فَائِدَةَ فِيهِ،فَيَدْخُل بِهِ الضَّرَرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ

“Wajib bagi imam untuk mendistribusikan tanah terlantar sesuai dengan kemampuan pihak penerima dalam mengelolanya. Sebab, pemberian lahan yang melebihi batas kemampuannya yang dapat berakibat mempersempit pihak lain untuk memperoleh apa yang menjadi hak bersama di antara mereka termasuk hal yang tak berguna sehingga menyebabkan mudarat bagi kaum muslimin.” (Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Bairut-Dar al-Fikr, cet ke-12, juz, VI, h. 430) 

Padahal Islam adalah agama yang anti ketimpangan termasuk di dalamnya adalah ketimpangan ekonomi. Sikap anti ketimpangan ini merupakan cerminan dari hifzh an-nafs dan hifzh al-mal yang merupakan bagian dari maqashid asy-syari’ah. Sebab, salah satu bagian dari hifzh an-nafs adalah hidup yang layak, sedangkan salah satu bagian dari pada hifzh al-mal adalah keseimbangan ekonomi (at-tawazun al-iqtishadi). 

Sikap anti ketimpangan juga ditunjukan oleh Islam melalui beberapa ajaran ditawarkan, di antaranya zakat, infak dan sedekah. Di samping itu juga diperlukan intrevensi yang kuat dari dari negara untuk menciptakan keseimbangan ekonomi melalui pendekatan preventif dan kuratif. 

Perhatian terhadap lingkungan sekitar juga tak kalah pentingnya. Dalam pandangan Nahdlatul Ulama sebagaimana ditetapkan dalam Muktamar NU Ke-29 di Cipasung 1994, lingkungan hidup merupakan karunia Allah SWT. dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan umat manusia. Kondisi lingkungan hidup bisa memberi pengaruh terhadap kondisi kehidupan umat manusia.

Kualitas lingkungan hidup juga sangat berpengaruh terhadap kualitas kehidupan umat manusia. Karena itu, tanggung jawab menjaga dan melestarikan lingkungan hidup menyatu dengan tanggung jawab manusia sebagai makhluk Allah yang bertugas memakmurkan bumi. Lingkungan hidup diciptakan Allah sebagai karunia bagi umat manusia dan mengandung maksud baik yang sangat besar. Sebagaimana firman Allah SWT:

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا 

“Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau jadikan semua (alam) ini” (QS. Ali Imran [3]: 191)

Oleh karenanya lahan yang telah diberikan negara kepada pihak penerimanya tidak boleh ditelantarakan oleh penerimananya. Batas penelantaran tersebut tergantung kebijakan negara. Jika kemudian lahan tersebut ditelantarakan maka negara bisa menarik kembali lahan tersebut dan diberikan kepada pihak lain yang membutuhkan (kelompok masyarakat lemah). Hal ini sebagaimana dikemukakan para ulama dari kalangan Madzhab Hanafi yang memberikan batasan toleransi penelantaran selama tiga tahun terhadap lahan yang dipagari (tahjir).

قَالَ أَصْحَابُنَا إِنَّهُ إِذَا حَجَّرَ أَرْضًا وَلَمْ يَعْمُرْهَا ثَلَاثَ سِنِينَ أَخَذَهَا الْإِمَامُ وَدَفَعَهَا إِلَى غَيْرِهِ لِأَنَّ التَّحْجِيرَ لَيْسَ بِإِحْيَاءٍ لِيَتَمَّلَكَهَا بِهِ لِأَنَّ الْإِحْيَاءَ هُوَ اَلْعِمَارَةُ وَالتَّحْجِيرُ لِلْإِعْلَامِ

“Para ulama dari kalangan Madzhab kami (Madzhab Hanafi) berpendapat bahwa sesungguhnya ketika seseorang memberikan garis batas (tahjir) lahan dan ia tidak mengelolanya selama tiga tahun maka imam bisa mengambilnya dan memberikannya kepada pihak lain. Sebab, tahjir (pengkaplingan lahan) bukanlan masuk kategori mengidupkan lahan agar dapat memilikinya. Karena menghidupkan lahan adalah mengelolanya, sedang pemagaran lahan adalah untuk sekedar pemberitahuan (i’lam)” (Badruddin al-‘Aini, ‘Umdah al-Qari, Bairut-Dar al-Fikr, cet ke-1, 1421 H/2001, juz, XV)

Demikian juga negara berkewajiban untuk mengevaluasi kebijakan distribusi lahan. Apabila ada pihak yang menerima distribusi lahan tersebut secara berlebihan sehingga mengakibatkan adanya penelantaran sebagian lahan maka negara harus meminta pihak tersebut untuk mengembalikan lahan yang ditelantrakan. Hal ini sebagaimana kebijakan yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khathab RA terhadap lahan Bilal Al-Muzani.

عَنِ الْحَارِثِ بْنِ بِلَالِ اَلْمُزَنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَقْطَعَهُ اَلْعَقِيقَ أَجْمَعَ ، قَالَ : فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ قَالَ لِبِلَالٍ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُقْطِعْكَ لِتَحْجُرَهُ عَنِ النَّاسِ ، إِنَّمَا أَقْطَعَكَ لِتَعْمَلَ ، فَخُذْ مِنْهَا مَا قَدَرْتَ عَلَى عِمَارَتِهِ وَرُدَّ الْبَاقِي

“Dari al-Harits bin Bilal bin al-Harits al-Muzani dari bapaknya, bahwa Rasulullah saw pernah memberikan lembah (al-‘aqiq/dekat kota Madinah) seluruhnya. Dan ketika pada masa Sayyidina Umar RA ia berkata kepada Bilal RA: ‘Sesungguhnya Rasulullah saw tidak memberikan lembah tersebut untuk kamu pagari, tetapi beliau memberikannya kepadamu agar kamu mengelolanya. Karenanya, ambilah dari lembah tersebut sesuai kemampuanmu dalam mengelolalnya dan kembalikan sisanya.” (Ibnu ‘Asakir, Tarikhu Madinati Dimasyq, Bairut-Dar al-Fikr, 1995 M, juz, X, h. 426)

Demikian juga negara boleh menganulir kebijakan pemerintah sebelumnya yang telah memberikan lahan kepada para konglomerat dengan pertimbangan kemaslahatan, yaitu adanya ketimpangan dalam kepemilikan lahan.

Di satu sisi ada pihak-pihak tertentu (konglomerat dan pengusaha) yang memiliki jutaan hektar lahan, tetapi di sisi lain ada rakyat yang tidak memiliki lahan. Dalam realitasnya hal ini sudah terjadi sehingga dalam konteks ini negara boleh meminta kembali lahan-lahan dari mereka untuk diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan yaitu fuqara dan masakin.

أَلثَّالِثُ اُسْتُثْنَى مِنَ الْقَاعِدَةِ صُوَرٌ  اَلْأُولَى لِلْإِمَامِ اَلْحِمَي وَلَوْ أَرَادَ مَنْ بَعْدَهُ نَقْضَهُ فَلَهُ ذَلِكَ فِي الْأَصَحِّ لِأَنَّهُ لِلْمَصْلَحَةِ

“Yang ketiga, dikecualikan dari kaidah al-ijtihad la yunqadlu bi al-ijtihad (ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad lain) beberapa bentuk. Pertama, diperbolehkan bagi imam (negara) mengeluarkan kebijakan penetapan hima (kawasan lindung), dan apabila generasi setelahnya bermaksud membatalkan kebijakan tersebut maka boleh menurut pendapat yang lebih sahih (al-ashshah) dengan pertimbangan kemaslahatan.” (Jalaluddin as-Suyuthi, al-Asybah wa an-Nazha`ir, Bairut-Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1403, h. 104)

Namun tak bisa dipungkiri acapkali negara dalam menetapkan kebijakan pertanahan dipengaruhi kepentingan sekelompok masyarakat tertentu (para konglomerat dan pengusaha kelas kakap, asing-aseng) sehingga mengesampingkan kepentingan dan hak kelompok masyarakat ekonomi lemah dan miskin.

Untuk menghindari hal tersebut maka  masyarakat menjadi wajib diikutsertakan sebelum pengambilan keputusan. Di samping itu juga wajib seluruh komponen masyarakat bahu-membahu termasuk di dalamnya Jamh’iyyah Nadhlatul Ulama untuk melakukan kontrol dan pengawasan kepada negara agar tidak melenceng dari garis kebijakan yang ditetapkan.

وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ بَذْلُ النَّصِيحَةِ لْلْمُسْلِمِينَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: اَلدِّينُ اَلنَّصِيحَةِ قَالُوا لَهُ: لِمَنْ قَالَ: لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ. قَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِى شَرْحِ الْأَرْبَعِينَ: اَيْ بِإِرْشَادِهِمْ لِمَصَالِحِهِمْ فِى أَمْرٍ اُخْرَتِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ وِإِعَانَتِهِمْ عَلَيْهَا بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ وَسَتْرِ عَوْرَاتِهِمْ وَسَدِّ خَلَاتِهِمْ وَدْفْعِ الْمَضَارِ عَنْهُمْ وَجَلْبِ الْمَنَافِعِ لَهُمْ.

“Setiap orang mukallaf wajib memberikan nasihat kepada orang-orang muslim. Rasulullah SAW. Bersabda: ‘Agama adalah nasihat, para sahabat bertanya kepada Nabi, untuk siapa? Nabi menjawab: untuk Allah, Rasulnya, dan para imam orang muslimin dan awamnya’. Ibnu Hajar berkata dalam Syarh al-Arba`in: Yakni dengan menunjukkan mereka kepada kemaslahatan dunia dan akhira, membantu dengan perkataan, perbuatan, menututup aib mereka, menutupi pelbagai kekurangan, menghindarkan mudarat dan mendatangkan manfaat bagi mereka.” (Muhammad Salim bin Sa`id Babashil, Is`ad ar-Rafiq, Surabaya-Maktabah al-Hidayah, h. 6)

Berangkat dari penjelasan di atas di mana ketimpangan lahan itu sudah nyata dan terjadi, maka setidaknya ada empat jalan keluar yang bisa ditempuh oleh negara: 

a. Menarik kembali tanah yang didistribusikan oleh pemerintah secara berlebihan.

b. Menarik kembali tanah Hak Guna Usaha yang tidak manfaat atau dimanfaatkan tetapi tidak sebagaimana semestinya. 

c. Membatasi Hak Guna Usaha untuk pengusaha baik jumlah lahan maupun waktu pengelolaan dengan prinsip keadilan

d. Mendistribusikan tanah yang dikuasai negara untuk fuqara` dan I, baik dalam bentuk tamlik atau ghairu tamli dengan prinsip keadilan. 

Solusi

1. Salah satu dari maqashid syariah adalah hifdz an-nafs dan hifzh al-mal. salah satu bagian dari hifzh an-nafs adalah hidup yang layak, dan salah satu bagian dari pada hifzh al-mal adalah keseimbangan ekonomi (at-tawazun al-iqtishadi). Hal ini menunjukkan bahwa Islam itu adalah anti ketimpangan termasuk di dalamnya ketimpangan ekonomi. 

2. Ada beberapa hal yang ditawarkan oleh Islam untuk menangani ketimpangan, di antaranya zakat, infak dan sedekah. Negara memiliki tanggung jawab yang besar untuk menciptakan keseimbangan ekonomi melalui pendekatan preventif dan kuratif

3. Namun sekarang ketimpangan itu sudah nyata dan terjadi. Maka setidaknya ada empat jalan keluar yang bisa ditempuh: 

a. Menarik kembali tanah yang didistribusikan oleh pemerintah secara berlebihan.

b. Menarik kembali tanah Hak Guna Usaha yang tidak manfaatkan atau dimanfaat tetapi tidak sebagaimana semestinya. 

c. Membatasi Hak Guna Usaha untuk pengusaha baik jumlah lahan maupun waktu pengelolaan dengan prinsip keadilan

d. Mendistribusikan tanah yang dikuasi negara untuk fuqara` dan masakin, baik dalam bentuk tamlik atau ghairu tamlik dengan prinsip keadilan. 

Tim Perumus Bahtul Masail ad-Diniyyah al-Maudluiyyah

KH. Afifuddin Muhajir (Ketua)
KH. Abdul Moqsith Ghazali (Sekretaris)
KH. Subhan Ma’mun (Anggota)
KH. Abdul Ghafur Maimun (Anggota)
KH. Najib Bukhari (Anggota)
KH. Mahbub Ma’afi (Anggota)
KH. Mubibbul Aman (Anggota)
KH. Sofiyullah (Anggota)



(Red: Mahbib Khoiron)
Tags:
Share:
Senin 18 Februari 2019 20:15 WIB
Hasil Lengkap Munas NU soal Distribusi Lahan (1)
Hasil Lengkap Munas NU soal Distribusi Lahan (1)
Ilustrasi (via Ujyaalo Online)
Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama yang digelar di Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada 23-25 November 2017 membahas sejumlah persoalan strategis negara, di antaranya mengenai distribusi lahan. Topik ini setidaknya dibahas dalam dua forum utama, yakni Komisi Bahtsul Masail Maudluiyah dan Komisi Bahtsul Masail Qanuniyah. 

Bahtsul Masail Maudluiyah yang fokus pada isu tematik dan penjelasan konseptual (bukan semata halal-haram) menyoroti ketimpangan dalam kepemilikan lahan dan apa saja jalan keluar yang bisa ditempuh oleh negara; sedangkan Bahtsul Masail Qanuniyah yang fokus pada masalah perundang-undangan mengulas landasan yuridis konstitusional dan keagamaan terkait pentingnya distribusi lahan untuk kemakmuran bersama.

Dalam kesempatan ini, Redaksi NU Online memuat dua hasil Munas-Konbes NU 2017 tentang distribusi lahan itu dalam dua tahap. Berikut ini adalah hasil lengkap Bahtsul Masail Qanuniyah yang bertajuk “Distribusi Lahan untuk Kesejahteraan Rakyat”.

======

Latar Belakang

Belakangan ini muncul isu redistribusi lahan dalam rangka kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Isu ini ramai diperbincangkan bersamaan dengan rencana Presiden Jokowi Widodo membuat kebijakan redistribusi lahan untuk mengatasi kesenjangan antarwilayah dan antarkelas sosial. Bahkan Presiden Jokowi sudah memerintahkan tiga kementerian yakni Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan (KLHK), dan Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk melakukan reformasi agraria. 

Masalah utamanya sebenarnya bukan sekadar soal kebijakan redistribusi, melainkan tentang konsep dasar, filosofis dan menyeluruh tentang distribusi lahan untuk kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat. Dalam konteks ini, negara harus hadir dan berperan sentral untuk membangun kebijakan yang berpihak pada rakyat banyak, termasuk agar tanah berperan dan berfungsi sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT sebagai Pencipta alam semesta. Sungguhnya, yang diharapkan adalah reformasi agraria secara fundamental agar sejalan dengan tujuan bernegara dan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat Indonesia. 

Inti dari distribusi lahan adalah terwujudnya keadilan bagi masyarakat dalam penguasaan, kepemilikan, dan pemanfaatan tanah serta sumber daya alam yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, program reformasi agraria yang dicanangkan oleh pemerintah adalah bagaimana mengembalikan orientasi reformasi agraria supaya tidak sekadar bagi-bagi lahan bagi rakyat, tetapi tidak menyentuh akar dari ketimpangan struktur sosial dan ekonomi masyarakat sendiri. Orientasi paling dasar dari reformasi agraria ialah perombakan struktur yang timpang, terutama dalam hal kepemilikan dan penguasaan sumber daya alam. Seluruh aspek, mulai dari tanah, air, hingga udara harus ditata ulang sesuai dengan semangat kemerdekaan bangsa ini. Jika hal itu dapat dilaksanakan, maka adanya jaminan kepastian hukum kepemilikan tanah, penyelesaian sengketa-sengketa tanah yang berasaskan prinsip keadilan, tiadanya kriminalisasi penuntutan kembali hak tanah masyarakat, bukan lagi sekadar sebuah pernyataan di atas kertas.

Kerangka Konseptual 

Terdapat tiga persoalan pokok yang harus diatasi untuk melakukan reformasi agraria dalam konteks distribusi lahan untuk kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat; Pertama adalah ketimpangan penguasaan tanah negara. Ketimpangan ini terjadi karena proses historis di masa lalu, di mana pelaku kekuatan ekonomi raksasa mendapatkan hak pengelolaan lahan dalam skala besar, sementara rakyat di kelas bawah makin kehilangan lahan mereka. Kedua adalah timbulnya konflik-konflik agraria, yang dipicu oleh tumpang tindihnya kebijakan distribusi lahan pada masa lalu, di mana lahan-lahan negara yang diberi izin untuk dikelola ternyata tidak seluruhnya merupakan lahan negara yang bebas kepemilikan. Ketiga adalah timbulnya krisis sosial dan ekologi di pedesaan. Krisis ini diindikasikan dengan makin terdegradasinya kualitas lahan pertanian di pedesaan, makin menyempitnya lahan untuk pertanian yang dimiliki oleh para petani, dan makin berkurangnya jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor produksi pertanian.

Reformasi agraria dapat dilaksanakan melalui dua jalan; pertama adalah melalui penataan pada sistem politik dan sistem hukum pertanahan dan keagrariaan. Jalan ini tidak sepenuhnya menjadi tugas dan kewenangan fungsi BPN-RI, tetapi mengharuskan kita untuk dari waktu ke waktu mengembangkan, berinteraksi, dan berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan ini, baik lembaga-lembaga negara maupun masyarakat agar terjadi check and balances dan sistem pengawasan yang ketat dan terkendali. Jalan yang kedua adalah dapat melalui apa yang disebut “land reform plus”, yaitu land reform yang di dalamnya menampung ciri terpenting berupa distribusi dan redistribusi atas aset tanah pada masyarakat yang berhak yang kemudian disertai pula dengan mekanisme bagi negara untuk memberikan jalan bagi masyarakat yang ikut dalam program distribusi dan redistribusi ini untuk bisa memanfaatkan tanahnya secara baik dan produktif. Dalam konteks ini, pemerintah harus mau berinvestasi maksimal untuk memfasilitasi masyarakat dalam penggarapan atau pemanfaatan hasil dari distribusi dan redistribusi tanah tersebut.

Cara di atas pada gilirannya akan berdampak positif bagi upaya peningkatan produksi di bidang pertanian secara tetap dan terus menerus, dengan cara mengakhiri sistem penguasaan tanah secara tidak terbatas dan besar-besaran oleh beberapa orang yang tidak mengerjakan tanahnya secara intensif atau bahkan menelantarkan tanahnya serta mempekerjakan buruh tani secara kurang wajar. Kebijakan redistribusi tanah dalam rangka land reform juga merupakan sarana yang dapat mempengaruhi lingkaran kemiskinan, kebodohan dan stagnasi, serta merupakan suatu permulaan pembaharuan yang pengaruhnya dapat meratakan jalan ke arah perkembangan di bidang pertanian.

Di berbagai negara di dunia, reformasi agraria merupakan jawaban yang muncul terhadap masalah ketimpangan struktur agraria, kemiskinan, ketahanan pangan, dan pembangunan perdesaan. Berbagai negara secara beragam mengimplikasikan program pembaruannya sesuai dengan struktur dan sistem sosial, politik, dan ekonomi yang dianutnya. Namun demikian, terdapat kesamaan cara pandang dalam meletakkan konsep dasar pembaruannya, yaitu keadilan dan kesejahteraan rakyat. Reformasi agraria sebagai strategi dan langkah pembangunan telah terbukti dalam sejarah dan dalam pengalaman negara-negara lain mampu mengatasi persoalan-persoalan mendasar dan sekaligus mampu mewujudkan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan.

Secara garis besar, langkah-langkah konkret yang harus dilakukan dalam kebijakan distribusi tanah dalam konteks reformasi agraria harus menjawab beberapa persoalan di berbagai aspek yang sangat luas, yang meliputi aspek sosial-ekonomi, sosial-politik, dan mental-psikologis, yakni: 1) Penguatan kerangka regulasi dan pembaharuan hukum pertanahan. 2) Penataan penguasaan dan pemilikan tanah obyek reformasi agraria yang disertai dengan adanya legalisasi dan kepastian hukum. 3) Mengakhiri pengisapan feodal secara menyeluruh dan bertahap. 4) Pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan, dan produksi atas lahan. 5) Penguatan kelembagaan pelaksana reformasi agraria di pusat dan daerah. 6) Perencanaan persediaan dan peruntukan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya secara berencana sesuai dengan daya kesanggupan dan kemampuannya.

Landasan Yuridis Konstitusional

Dalam pasal 33 UUD 1945 secara tersirat ditegaskan bahwa seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam konteks pertanahan, negaralah yang menentukan bagaimana dan siapa saja yang dapat memiliki, menguasai, dan menggunakan tanah yang tersebar diseluruh wilayah negeri ini melalui mekanisme dan aturan yang berlaku. Inilah yang menjadi landasan yuridis konstitusional tentang perlunya reformasi agraria dan distribusi tanah untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Sebenarnya, kebijakan reformasi agraria yang termasuk di dalamnya redistribusi lahan sudah dirancang sejak lama. Hanya saja dalam perjalanan waktu keinginan itu tertutup oleh hiruk pikuk kekuasaan yang semakin jauh dari keberpihakannya pada rakyat. Pada awalnya panitia reformasi agraria dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 131 Tahun 1961 dan kemudian di ubah melalui Keputusan Presiden No. 262 Tahun 1964. Pada tahun 1980, dengan pertimbangan bahwa panitia land reform yang ada tidak memadai dengan perkembangan dewasa ini, maka ditetapkan organisasi dan tata penyelenggaraannya yang disesuaikan dengan pertimbangan dewasa ini, yaitu melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1980.

Keputusan presiden ini kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri No.37 Tahun 1981 tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan Land Reform dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1981 mengenai Perincian Tugas dan Tata Kerja Pelaksanaan Land Reform. Dalam Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa pelaksanaan land reform ditugaskan kepada Menteri Dalam Negeri serta para gubernur kepala daerah, bupati/walikota madya kepala daerah, camat, dan kepala desa yang bersangkutan selaku wakil pemerintah pusat di daerah, lebih lanjut mengenai perincian tugas masing-masing diatur dalam Pasal 2, 3, 4 dan 5 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1981.

Seiring perjalanan waktu, reformasi agraria yang dicanangkan itu dapat dikatakan kurang berhasil atau bahkan gagal mencapai tujuan yang hakiki. Salah satu sebabnya adalah karena hampir semua kebijakan reformasi agraria itu bersifat paternalistik, yakni cenderung menyandarkan diri pada kedermawanan pemerintah (reform by grace) semata. Akibatnya begitu pemerintah berganti, maka habislah hasil-hasil positif yang mungkin pernah dicapai oleh pelaksanaan reformasi agraria tersebut.

Oleh karena itu, untuk menjamin keberlanjutan reformasi agraria agar tidak bergantung pada “pasar politik” semacam ini, maka diperlukan reformasi agraria yang didasarkan atas pemberdayaan rakyat “land reform by leverage” atau “pembaruan agraria melalui dongkrak”. Artinya, walaupun undang-undangnya dibuat oleh pemerintah pusat, tetapi pelaksanaannya amat fleksibel. Bahkan wewenang pelaksanaan undang-undang itu tidak harus berada di tangan pemerintah tetapi di tangan asosiasi tani regional atau bahkan lokal karena rakyat tani setempatlah yang paham betul bagaimana kondisi daerahnya.

Terkait kebijakan redistribusi tanah, yang dimaksudkan adalah pembagian tanah-tanah yang dikuasai oleh negara dan telah ditegaskan menjadi objek land reform yang diberikan kepada para petani penggarap yang telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961. Pembagian tanah ini bertujuan untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat khususnya para petani dengan cara mengadakan pembagian tanah yang adil dan merata atas sumber penghidupan rakyat tani berupa tanah sehingga melalui pembagian tersebut dapat dicapai pembagian hasil yang adil dan merata.

Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial sebagaimana dijelaskan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU Pokok Agraria). Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat dari haknya sehingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang memilikinya maupun bermanfaat bagi negara dan masyarakat secara keseluruhan. Artinya, jika hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadi terlebih jika hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Jika tanah-tanah yang sudah diberikan hak oleh negara, misalnya berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang namun ternyata tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya, maka hal tersebut tergolong sebagai tanah terlantar. Tanah yang ditelantarkan oleh si pemegang hak (Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah lainnya), menurut peraturan perundang-undangan, Badan Pertanahan Nasional dapat menghapus hubungan hukum si pemegang hak dan tanahnya tersebut dengan menetapkannya sebagai tanah terlantar yang dapat diredistribusi kepada masyarakat lain yang dapat menggarap dan memanfaatkannya secara produktif.

Penetapan suatu area sebagai tanah terlantar dan membagikannya kepada yang berhak (redistribusi tanah) yang kemudian menghapus hubungan pemegang hak dengan tanah tersebut merupakan amanat UU Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penetapan dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 PP Nomor 11 tahun 2010, bahwa peruntukan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah negara bekas tanah terlantar didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui reforma agraria dan program strategis negara serta untuk cadangan negara lainnya.

Landasan Keagamaan

Dalam kehidupan manusia, kebutuhan akan tanah adalah bagian dharury (asasi) untuk kelangsungan hidup. Begitu juga, tanah harus terdistribusi secara adil agar bisa digarap dan dimanfaatkan secara produktif untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Islam telah menegaskan bahwa peredaran kekayaaan, termasuk tanah, tidak boleh terkonsentrasi pada segelintir orang atau golongan.

مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

Artinya, “Apa saja harta rampasan (fai) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kotakota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.” (QS al-Hasyr: 7)

تفسير القرطبي – (ج ١٨ / ص ٦١) ـ
ومعنى اآلية: فعلنا ذلك في هذا الفئ، كي ال تقسمه الرؤساء واالغنياء واالقوياء بينهم دون الفقراء والضعفاء، الن أهل الجاهلية كانوا إذا غنموا أخذ الرئيس ربعها لنفسه، وهو المرباع

Artinya, “Pengertian ayat di atas adalah bahwa harta fai’ itu diperuntukkan; supaya tidak hanya dibagikan kepada pemimpinpemimpin, orang-orang kaya, dan orang-orang kuat di antara mereka semua, bukan orang-orang fakir dan lemah. Sebab Orang jahiliyah (zaman dahulu), ketika mendapat harta fai’, para pemimpin, dan penguasa mengambilnya terlebih dahulu seperempatnya untuk mereka.”

Dalam mengomentari ayat tersebut, Dr Wahbah Az-Zuhaily mengatakan di dalam Tafsir Al-Munir, juz XXVIII, halaman 81: 

وهذا مبدأ إغناء الجميع، وتحقيق السيولة للكل

Artinya, “Ini adalah prinsip kewajiban memberi kecukupan kepada semua dan terjadinya pencairan kekayaan bagi semua.”


وَلَا يَنْبَغِي لِلْامَاِم أَنْ يُقْطِع َمِنَ الْمَوَاتِ إلَّا مَا قَدَرَالْمُقْطَعُ عَلَىِ إحْيَائِهِ ؛لأِنَّ  فِي إقْطَاعِهِ أَكْثَرَمِنْ هَذَا الْقَدْرِ تَضْيِيقًا عَلَى النَّاسِ فِي حَقٍّ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمْ، مِمَّا لاَ فَائدَةَ فِيه، فيَدْخُل بِه ِالضرَرُعَلَى المُسْلِمِينَ

Artinya, “Imam wajib mendistribusikan tanah terlantar sesuai dengan kemampuan pihak penerima dalam mengelolanya. Sebab, pemberian lahan yang melebihi batas kemampuannya yang dapat berakibat mempersempit pihak lain untuk memperoleh apa yang menjadi hak bersama di antara mereka termasuk hal yang tak berguna sehingga menyebabkan mudarat bagi kaum Muslimin,” (Lihat Wahbah Az-Zuhaily, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, Beirut, Darul Fikr, cetakan kedua belas, juz VI, halaman 430)

قَال أَصْحَابُنَا إِنَّهُ إذَا حَجَّرَ أَرضًا وَلَم يَعْمُرهَا ثَلاَثَ سِنِينَ أخَذَهَا الإمَام أَوْ دَفَعَهَا إِلَى غَيْرِهِ لأِنَّ التحْجِير لَيْسَ بِإحْيَاءٍ لِيَتَمَّلَكَهَا بِهِ لأنّ الإحْيَاءَ هُوَاَلْعِماَرةُ وَالتحْجِيرُ لِلْإعْلاَمِ

Artinya, “Para ulama dari kalangan ةadzhab kami (Madzhab Hanafi) berpendapat bahwa sungguh ketika seseorang memberikan garis batas (tahjir) lahan dan ia tidak mengelolanya selama tiga tahun maka imam bisa mengambilnya dan memberikannya kepada pihak lain. Sebab, tahjir (pengkaplingan lahan) bukanlah masuk kategori menghidupkan lahan agar dapat memilikinya. Karena menghidupkan lahan adalah mengelolanya, sedang pemagaran lahan adalah untuk sekadar pemberitahuan (i’lam),” (Lihat Badruddin Al-‘Aini, ‘Umdatul Qari, Beirut, Darul Fikr, cetakan pertama, 1421 H/2001 M, juz XV).

عَنِ الحَارِثِ بْنِ بِلاَلِ اَلْمُزَنِيِّ ،عَنْ أَبِيه ، أَنَّ رَسُول اللهَ ﷺ أَقْطَعَهُ اَلْعَقيِقَ أَجمَعَ ، قَال :فَلَمَّا كَان عُمَرُ قَال لِبِلاَلٍ: إِنَّ رَسُول الله ﷺ  لَم يقْطِعْكَ لِتَحْجُرهُ عَنِ النَّاسِ، ِإنَّماأَقْطَعكَ لِتَعْمَلَ، فَخُذْ مِنْهَا ما قَدَرتَ عَلَى عِمارتِهِ وَرُدَّ البَاقي

Artinya, “Dari Al-Harits bin Bilal bin Al-Harits Al-Muzani dari bapaknya, bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan lembah (al-aqiq/dekat kota Madinah) seluruhnya. Sayyidina Umar RA pada masa jabatannya berkata kepada Bilal RA, ‘Sungguh Rasulullah SAW tidak memberikan lembah tersebut untuk kamu pagari, tetapi beliau SAW memberikannya kepadamu agar kamu mengelolanya. Karenanya, ambillah dari lembah tersebut sesuai kemampuanmu dalam mengelolanya dan kembalikan sisanya,” (Lihat Ibnu ‘Asakir, Tarikhu Madinati Dimasyqi, Beirut, Darul Fikr, 1995 M, juz X, halaman 426).

الثالثُ اُسْتُثْنَى مِنَ اْلقَعاِدَةِ صُوَرٌ اَلأولَى لِلْإِمَام الْحِمَى وَلَوْ أَراَد مَنْ بَعْدَهُ نَقْضَهُ فَلَهُ ذَلِك َفِي الأَصَحِّ لأِنَّهُ لِلْمَصْلَحَةِ

Artinya, “Yang ketiga, dikecualikan dari kaidah al-ijtihad la yunqadlu bi al-ijtihad (ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad lain) beberapa bentuk. Pertama, diperbolehkan bagi imam (negara) mengeluarkan kebijakan penetapan hima (kawasan lindung). Apabila generasi setelahnya bermaksud membatalkan kebijakan tersebut, maka boleh menurut pendapat yang lebih sahih (al-ashshah) dengan pertimbangan kemaslahatan,” (Lihat Jalaluddin As-Suyuthi, Al-Asybah wan Nazha`ir, Bairut-Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1403, h. 104).

Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Tanah harus dikembalikan pada fungsi dasarnya sebagai alat produksi untuk kesejahteran rakyat secara adil dan merata. Dengan demikian, tanah tidak boleh dimonopoli kepemilikan dan penggarapannya, yang dapat mengakibatkan ketimpangan.

2. Perlu adanya payung hukum yang kuat dan komprehensif untuk menjamin kepastian hukum bagi kebijakan distribusi lahan melalui reformasi agraria secara fundamental dan menyeluruh. Pengaturan tentang distribusi lahan diintegrasikan ke dalam RUU Pertanahan.

3. Konglomerasi penguasaan lahan konsesi yang tidak proporsional harus diredistribusi melalui mekanisme hukum yang sah. Pemerintah berkewajiban menyiapkan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan lahan hasil redistribusi tersebut.

4. Kebijakan reformasi agraria dan distribusi lahan untuk kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, tidak bergantung pada kebijakan politik rezim kekuasaan yang berganti-ganti.

5. Proses dan mekanisme pelaksanaan reformasi agraria dan distribusi lahan harus transparan dan terbuka kepada publik, dapat dikontrol dan diawasi secara ketat oleh negara dan masyarakat.


Tim Perumus Bahtsul Masail Ad-Diniyyah Al-Qanuniyyah

KH. Abdul Muhaimin
KH. Busyro Musthofa
KH. Syafruddin
KH. Romadhon Chotib
H. Zaini Rahman
H. Asrori S. Karni
H. Muhammad Mustafid
H. Daniel Zuchron
H. Syamsuddin Slawa



(Red: Mahbib Khoiron)
Jumat 1 Februari 2019 8:30 WIB
Hukum Bersiul
Hukum Bersiul
Ilustrasi (via Pinterest)
Pada zaman dahulu, bersiul merupakan salah satu bentuk ritual yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy ketika berada di Baitullah. Dalam hal ini, Al-Qur’an menjelaskan:

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً

“Dan shalat mereka di sekitar Baitullah itu, tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan.” (QS. Al-Anfal: 35)

Dalam memaknai maksud ayat di atas, Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab tafsirnya, at-Tafsir al-Munir menjelaskan:

جعلوا صلاتهم عند البيت على هذا النحو ، مما يدلّ على جهلهم بمعنى العبادة وعدم معرفة حرمة بيت اللّه

“Orang kafir menjadikan ibadah di Baitullah dengan cara demikian. Hal ini menunjukkan kebodohan mereka akan arti dari ibadah dan tidak mengertinya mereka tentang kemuliaan Baitullah.” (Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili, at-Tafsir al-Munir, juz 9, hal. 331)

Berdasarkan referensi tersebut, dapat dipahami bahwa bersiul merupakan sebuah perilaku yang tidak baik untuk dilakukan di tempat-tempat yang mulia, seperti masjid, sekolah, perpustakaan dan tempat-tempat lainnya. Sebab, bersiul termasuk dalam kategori al-akhlaq ar-radi’ah (perilaku yang buruk).

Ketika dipandang sebagai perilaku yang tidak baik, apakah status hukum bersiul sampai tahapan dilarang dan diharamkan oleh syariat?

Dalam hal ini, para ulama tidak membahas secara khusus tentang hukum bersiul dalam pembahasan tertentu, sebab bersiul termasuk dalam kategori akhlak, sehingga  cukup menerangkan bahwa bersiul merupakan tradisi ibadah orang kafir di zaman Rasulullah ﷺ.

Namun, ditemukan sebuah referensi yang secara khusus menghukumi bersiul sebagai perbuatan yang makruh. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Ibnu Muflih dalam karyanya al-Adab as-Syar’iyyah dengan mengutip ungkapan Syekh Abdul Qadir:

قال الشيخ عبد القادر رحمه الله يكره الصفير والتصفيق

“Syekh Abdul Qadir berkata: “Bersiul dan tepuk tangan merupakan hal yang dimakruhkan.” (Ibnu Muflih, al-Adab asy-Syar’iyyah, juz 4, hal. 57)

Menyimak penjelasan dari Ibnu Muflih tersebut dapat dipahami bahwa hukum asal dari bersiul merupakan perbuatan yang makruh untuk dilakukan. 

Namun rupanya saat ini bersiul sudah berlaku untuk tujuan-tujuan tertentu. Seperti untuk menenangkan bayi saat menangis, memanggil orang yang berada pada jarak kejauhan dan tujuan-tujuan lain yang bermanfaat. Maka dalam keadaan demikian, ketika memandang hal lain (amrun kharij) tersebut maka hukum bersiul menjadi hal yang diperbolehkan, selama tidak dipandang buruk oleh masyarakat secara umum. 

Berbeda halnya ketika bersiul digunakan untuk tujuan-tujuan yang terlarang, seperti menggoda perempuan yang sedang lewat, mengganggu orang lain atau bertujuan menyerupai tradisi peribadatan orang kafir, maka dalam hal ini  bersiul menjadi perbuatan yang diharamkan, karena akan mengantarkan pada perkara yang haram. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bersiul merupakan perbuatan yang dimakruhkan, namun akan menjadi perbuatan yang diperbolehkan (jawaz) ketika terkandung kemanfaatan di dalamnya seperti menenangkan bayi yang sedang menangis. Dan perbuatan ini akan menjadi perbuatan yang haram ketika digunakan sebagai perantara melakukan perbuatan yang haram seperti menggoda wanita yang sedang lewat. Wallahu a’lam.

(Ustdz Ali Zainal Abidin)

Sabtu 26 Januari 2019 21:45 WIB
Hukum Mengucapkan Salam kepada Orang yang Sedang Sibuk
Hukum Mengucapkan Salam kepada Orang yang Sedang Sibuk
Sudah maklum bagi kita sebagai seorang Muslim bahwa menjawab salam adalah merupakan hal yang wajib. Dalam suatu hadits disebutkan bahwa menjawab salam adalah salah satu hal yang diperintahkan Rasulullah ﷺ kepada umatnya.

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ رَدُّ السَّلاَمِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ

Artinya, “Dari Abu Hurairah RA berkata, Rasulullah ﷺ bersabda: ada lima hal yang diwajibkan kepada Muslim untuk saudaranya (yang Muslim), yaitu menjawab salam, mendoakan orang yang bersin, mendatangi undangan, menjenguk orang sakit, dan mengantar jenazah. (Lihat: Abū al-Hajjâj Muslim, Saḥiḥ Muslim, [Beirut: Dâr al-Jîl, t.t], j. 7, h. 3)

Bahkan dalam Al-Qur’an dijelaskan jika ada seorang Muslim yang mengucapkan salam kepada kita, maka kita dianjurkan untuk membalas yang lebih atau minimal sama.

وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا۟ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ حَسِيبًا

Artinya, “Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah memperhitungankan segala sesuatu.” (Q. S. An-Nisa’: 86)

Lalu bagaimana jika ada seorang yang mengucapkan salam kepada kita namun kita sedang sibuk, misalnya sedang berdzikir atau sedang membaca Al-Qur’an, masihkah kita diwajibkan untuk membalas salam tersebut? Karena hal itu, bagi kita terkadang mengganggu amalan yang sedang kita lakukan. Lalu, bagaimana hukum mengucapkan salam kepada orang yang sibuk tersebut?

Baca juga:
Kepada Satu Orang, Kenapa Assalamualaikum bukan Assalamualaika?
Kiai Subhan Makmun: Beda Wa‘alaikumussalam dan Wa‘alaikum Salam
Hukum Menjawab Salam Non-Muslim
Imam an-Nawawi dalam al-Adzkâr an-Nawawi menjelaskan bahwa jika kita dalam keadaan sibuk, misalnya sedang membaca Al-Qur’an, maka menurut Abu Hasan al-Waḥidi, kita diperbolehkan tidak menjawab dengan lafaz, karena bisa mengganggu bacaan Al-Qur’an kita.

وأما السلام على المشتغل بقراءة القرآن ، فقال الإمام أبو الحسن الواحدي : الأولى ترك السلام عليه لاشتغاله بالتلاوة ، فإن سلم عليه كفاه الرد بالإشارة ، وإن رد باللفظ استأنف الاستعاذة ثم عاد إلى التلاوة ، هذا كلام الواحدي ، وفيه نظر ، والظاهر أن يسلم عليه ويجب الرد باللفظ.

Artinya, “Adapun salam kepada orang yang sedang sibuk membaca Al-Qur’an, maka Imam Abu al-Hasan al-Waḥidi berpendapat bahwa yang paling utama adalah tidak mengucapkan salam kepada orang yang sedang sibuk membaca Al-Qur’an. Jika masih ada yang mengucapkan salam, maka cukup menjawabnya dengan isyarat saja. Jika masih menjawabnya dengan lafaz, maka sebaiknya memulai bacaan Al-Qur’an dengan istiʽadzah (Aûdzubillâhi minas syaithânir rajîm) kemudian kembali melanjutkan bacaan Al-Qur’annya. Ini adalah pendapatnya Imam al-Waḥidi, dan pendapat itu masih diperdebatkan. Yang jelas, jika ada yang masih mengucapkan salam, maka wajib menjawabnya dengan lafaz.” (Imam an-Nawawi, al-Adzkâr an-Nawâwî, [Beirut: Dar Fikr, 2004], h. 263)

Menurut Imam an-Nawawi, jika ada orang yang sedang berdzikir, dimakruhkan untuk mengucapkan salam kepadanya. Karena itu dapat mengganggu sebagaimana mengganggu orang yang membaca Al-Qur’an. Begitu juga dengan orang yang sedang talbiyah (mengucapkan “labbaik Allahumma labaik”), karena menjawabnya masih wajib, sehingga ketika ia menjawab salam, otomatis talbiyahnya terputus. Sedangkan memutus talbiyah hukumnya makruh (Imam an-Nawawi, al-Adzkâr an-Nawâwî, [Beirut: Dar Fikr, 2004], h. 263.)

Dari pendapat-pendapat di atas, bisa kita simpulkan bahwa kita perlu memperhatikan orang yang akan kita beri salam. Walaupun mengucapkan salam itu dianjurkan, jangan sampai mengganggu pekerjaan atau ibadah yang dilakukan orang lain, apalagi jika sampai salam itu dapat membatalkan ibadah yang sedang dilakukan, seperti salam kepada orang yang sedang talbiyah di atas. Karena bagaimanapun juga orang yang sedang sibuk tersebut masih diwajibkan untuk menjawab salam. 

Oleh karena itu, pekalah sebelum mengucapkan salam, jangan sampai kesunnahan yang kita lakukan merusak kewajiban yang dilakukan orang lain. Wallahu a‘lam.

(Ustadz Muhammad Alvin Nur Choironi)