IMG-LOGO
Syariah

Mengonsumsi Laron, Halal atau Haram?

Senin 11 Maret 2019 21:30 WIB
Share:
Mengonsumsi Laron, Halal atau Haram?
Ilustrasi (via Pinterest)
Laron termasuk salah satu jenis serangga yang biasa muncul pada musim penghujan. Ciri fisiknya sedikit menyerupai semut dengan tubuh yang lunak dan bagian belakang lebih besar. Sebelum memiliki sayap, laron biasa disebut dengan rayap yang merupakan pemakan kayu dan memilih menetap di bagian dalam kayu. Hewan ini memiliki kebiasaan mengerubungi tempat-tempat yang terang, terutama di lampu-lampu. 

Pada saat masa munculnya hewan laron, saking banyaknya jumlah laron yang berkeliaran, sebagian orang memanfaatkannya untuk dikonsumsi dengan cara digoreng, tanpa mengerti terlebih dahulu tentang halal-haramnya mengonsumsi hewan laron ini. Pertanyaannya, sebenarnya laron termasuk hewan yang halal atau haram untuk dikonsumsi?

Laron atau rayap dalam istilah Arab dikenal dengan kata ardlah. Hukum mengonsumsi hewan ini adalah haram karena tergolong hewan yang menjijikkan. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam kitab al-Hayawan al-Kubra:

الآرضة- دويبة صغيرة كنصف العدسة ، تأكل الخشب ، وهي التي يقال لها السرفة ، بالسين والراء المهملة والفاء . وهي دابة الأرض التي ذكرها الله تعالى في كتابه - ولما كان فعلها في الأرض أضيفت إليها . قال القزويني في الأشكال : إذا أتى على الأرضة سنة ، تنبت لها جناحان طويلان ، تطير بهما - ومن شأنها أنها تبني لنفسها بيتا حسنأ ، من عيدان تجمعها مثل غزل العنكبوت ، متخرطا من أسفله إلى أعلاه
الحكم : يحرم أكلها لاستقذارها

Ardlah (rayap/laron) adalah hewan kecil seukuran separuh dari biji ‘adas (sejenis kacang), pemakan kayu dikenal juga dengan nama sarfah, hewan ini adalah hewan merayap di bumi yang disebutkan Allah dalam Al-Qur’an. Hewan ini disebut dengan ardlah karena tingkah khasnya di tanah, maka namanya disandarkan pada tanah (ardl). Imam al-Qazwiny berkata dalam kitab al-Isykal, ‘Ketika ardlah memasuki umur 1 tahun, maka tumbuh dua sayap panjang yang ia gunakan untuk terbang. Sebagian karakternya, ia mampu membangun untuk dirinya sarang yang bagus dari potongan-potongan kayu yang ia kumpulkan, sebagaimana pintalan sarang laba-laba yang terkatung dari bawah ke atas. Hukum mengonsumsi hewan ardlah adalah haram karena hewan ini dianggap menjijikkan (menurut orang Arab).” (Syekh Kamaluddin ad-Damiri, Hayat al-Hayawan al-Kubra, juz I, hal. 35)

Sebagian kalangan beranggapan bahwa laron adalah hewan yang halal dimakan karena dianggap sebagai salah satu jenis belalang, sehingga bangkainya pun boleh untuk dimakan. Hal ini berdasarkan hadits:

أحلت لكم ميتتان ودمان ، فأما الميتتان : الجراد والحوت ، وأما الدمان : فالطحال والكبد

“Dihalalkan bagi kalian dua bangkai dan dua darah, dua bangkai yaitu bangkai belalang dan ikan, sedangkan dua darah yaitu limpa dan hati” (HR. Baihaqi)

Jika ditelisik lebih dalam, anggapan tersebut sama sekali tidak berdasar dan tidak sesuai dengan pengertian belalang yang dijelaskan dalam berbagai kitab-kitab mazhab Syafi’iyyah. Misalnya seperti yang terdapat dalam kitab Hasyiyah I’anah at-Thalibin:

قوله ويحل أكل ميتة الجراد أي للحديث المار والجراد مشتق من الجرد وهو بري وبحري وبعضه أصفر وبعضه أبيض وبعضه أحمر وله ديدان في صدره وقائمتان في وسطه ورجلان في مؤخره

“Halal mengonsumsi bangkai belalang berdasarkan hadis yang telah dijelaskan. Belalang adalah hewan darat dan laut, sebagian tubuhnya berwarna kuning, putih dan merah. Ia memiliki dua penyangga pada dadanya yang menegakkan bagian tubuh yang tengah dan memiliki dua kaki pada bagian belakang tubuhnya.” (Syekh Abu Bakar Muhammad Syatha’, Hasyiyah I’anah at-Thalibin, juz II, hal. 353) 

Berdasarkan referensi tersebut maka sangat jelas sekali bahwa laron bukanlah bagian dari jenis hewan belalang karena perbedaan ciri-ciri yang terdapat pada kedua hewan tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa mengonsumsi hewan laron adalah haram karena dianggap sebagai hewan yang menjijikkan menurut pandangan orang Arab. Wallahu a’lam.


Ustadz Ali Zainal Abidin, pengajar di Pondok Pesantren Kaliwining, Jember, Jawa Timur
Tags:
Share:
Senin 11 Maret 2019 22:30 WIB
Kekerasan Seksual dalam Fiqih (5): Penghilangan Keperawanan dengan Sex Toys?
Kekerasan Seksual dalam Fiqih (5): Penghilangan Keperawanan dengan Sex Toys?
Ilustrasi (via idiva.com)
Ada banyak motif kasus kekerasan seksual. Setidaknya ada kurang lebih 14 motif yang berhasil didata, yaitu: (1) perkosaan, (2) pelecehan seksual, (3) eksploitasi seksual, (4) penyiksaan seksual, (5) perbudakan seksual, (6) intimidasi, ancaman dan percobaan perkosaan, (7) prostitusi paksa, (8) pemaksaan kehamilan, (9) pemaksaan aborsi, (10) pemaksaan perkawinan, (11) perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, (12) kontrol seksual seperti pemaksaan busana dan diskriminasi perempuan lewat aturan, (13) penghukuman tidak manusiawi dan bernuanasa seksual dan (14) praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan perempuan. 

Dari kesekian motif  kekerasan itu yang cenderung banyak mendapatkan penekanan dalam kajian fiqih masih sebatas kategori (1) perkosaan, (2) prostitusi, (3) pemaksaan perkawinan, dan (4) perselingkuhan (perzinaan). 

Para ulama masih belum banyak masuk dalam kajian tentang kontrol seksual, pemaksaan kehamilan, perbudakan seksual, dan lain-lain. Termasuk yang belum banyak disampaikan secara umum adalah konsepsi penghilangan keperawanan dan eksploitasi seksual serta bagaimana fiqih menjawab permasalahan ini. Tidak terhitung banyaknya teks fiqih ulama terdahulu yang mengkaji masalah sebagaimana disebut terakhir, namun ajaran itu masih berkutat pada teks akademis.

Pada tulisan kali ini penulis mencoba membahas mengenai aspek fiqih kasus penghilangan keperawanan sebagai bagian dari tema kekerasan seksual. Sebagaimana banyak diketahui lewat media massa bahwa kasus ini merupakan paling banyak terjadi. Tidak hanya dalam ranah privat, akan tetapi di ruang publik pun tak lepas dari kasus yang sama. Fokus kajian ini pada aspek kehilangan keperawanan akibat pelecehan seksual dalam ranah privasi, yaitu oleh suami. 

Maksud dari kehilangan keperawanan dalam tulisan ini adalah kehilangan yang bukan disebabkan oleh tindakan pemerkosaan yang cenderung bernuansa akibat terjadinya hubungan persenggamaan atas dasar pemaksaan atau intimidasi. Yang dimaksudkan dengan penghilangan keperawanan dalam tulisan ini adalah akibat memasukkan suatu alat selain alat vital ke organ kelamin korban pelecehan. Masuk dalam kategori alat di sini adalah jari, sex toys atau benda lain yang bisa berakibat pada hilangnya keperawanan korban. Adakah teks fiqih membicarakan hal ini? Berikut penjelasannya!

Para ulama dari kalangan Hanafiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah sepakat bahwasanya qaul yang paling sahih (ashah) untuk kasus penghilangan keperawanan istri oleh suami dengan jalan selain senggama, adalah tidak apa-apa (tidak ada denda maupun ta’zir). 

ووجهه عند الحنفيّة‏:‏ أنّه لا فرق بين آلةٍ وآلةٍ في هذه الإزالة‏.‏ وورد في أحكام الصّغار في الجنايات‏:‏ أنّ الزّوج لو أزال عذرتها بالأصبع لا يضمن، ويعزّر، ومقتضاه أنّه مكروه فقط‏.‏ وقال الحنابلة‏:‏ إنّه أتلف ما يستحقّ إتلافه بالعقد، فلا يضمن بغيره‏.‏ وأمّا الشّافعيّة فقالوا‏:‏ إنّ الإزالة من استحقاق الزّوج‏.‏ والقول الثّاني لهم‏:‏ إن أزال بغير ذكرٍ فأرش‏.‏ وقال المالكيّة‏:‏ إذا أزال الزّوج بكارة زوجته بأصبعه تعمّداً، يلزمه حكومة عدلٍ ‏(‏أرش‏)‏ يقدّره القاضي، وإزالة البكارة بالأصبع حرام، ويؤدّب الزّوج عليه

Artinya: “Dasar dari pendapat ini menurut kalangan Hanafiyah adalah: Sesungguhnya tidak ada beda antara menggunakan alat yang ini (alat vital) dengan alat yang itu (sex toys dan sejenisnya) dalam urusan menghilangkan keperawanan istri. Namun di dalam bab Al-Shighar pasal jinayat disebutkan bahwa suami yang menghilangkan keperawanan istrinya dengan jari, baginya tidak ada pertanggungan. Ia hanya berhak dita’zir sebab  hukum asal penghilangan keperawanan selain perantara jima’ adalah makruh saja. Kalangan Hanabilah berpendapat: Suami itu telah merusak sendiri apa yang telah menjadi haknya untuk dirusak dengan akad, oleh karenanya tidak ada tanggungan baginya. Kalangan Syafiiyah berpendapat: menghilangkan keperawanan adalah hak suami. Namun, qaul kedua dari setiap mazhab ini menyebut bahwa: Sesungguhnya menghilangkan keperawanan tanpa dzakar wajib berlaku arsyun (tebusan). Pendapat senada dengan qaul tsani dari kalangan Malikiyah yang menyebut bahwa apabila seorang suami menghilangkan keperawanan istri dengan menggunakan jari secara sengaja, maka baginya wajib menerima hukum atas nama keadilan (ganti rugi/tebusan) yang ditentukan oleh hakim. Menghilangkan keperawanan dengan jari adalah haram sehingga suami yang melakukannya wajib dita’zir karenanya” [Departemen Kepementerian Wakaf dan Urusan Keislaman, al-Mausû’ah al-Fiqhiyyah, Kuwait: Wazâratu al-Auqâf wa al-Syuûn al-Islâmiyah, tt.: Juz 8, halaman: 181]

Mengingat ada perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait soal penghilangan keperawanan istri dengan alat seks, jari, dan sejenisnya, maka pendapat yang mana adalah ditentukan menurut sisi kemaslahatan yang dipandang perlu. Bila keputusan yang lebih maslahat adalah memakai qaul tsani (pendapat kedua selain al-ashah), maka berlaku hukum sebagai berikut:

Pertama, apabila tindakan menghilangkan keperawanan tersebut tanpa disertai persetujuan istri sehingga timbul kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri dan istri tidak terima terhadap hal ini, maka ia bisa mengajukan permohonan ganti rugi/denda (arsyun) kepada suaminya yang besarannya ditetapkan oleh hakim. Kedua, bentuk ta’zir (bila dilakukan oleh suami) yang paling maksimal bagi suami yang melakukan tindakan di atas adalah penjara atau yang setimbang dengan maksud membuatnya jera (ta’dib) dan hal ini kadarnya ditentukan oleh hakim.

Berapa besar tebusan yang harus dibayarkan oleh suami akibat tindakan penghilangan keperawanan dengan alat seks tersebut?

Di dalam kitab Al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah juz 8 halaman 181-182, disebutkan beberapa ketentuan dari para ulama empat mazhab antara lain sebagai berikut: 

 يرى الحنفيّة أنّ الزّوج إذا أزال بكارة زوجته بغير جماعٍ، ثمّ طلّقها قبل المسيس، وجب لها جميع مهرها، إن كان مسمًّى ولم يقبض، وباقيه إن قبض بعضه، لأنّ إزالة البكارة بأصبعٍ ونحوه لا يكون إلاّ في خلوةٍ‏.‏ وقال المالكيّة‏:‏ لو فعل الزّوج ما ذكر لزمه أرش البكارة الّتي أزالها بأصبعه، مع نصف صداقها‏.‏ وقال الشّافعيّة والحنابلة‏:‏ يحكم لها بنصف صداقها، لمفهوم قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وإن طلّقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّ وقد فرضتم لهنّ فريضةً فنصف ما فرضتم‏}‏ إذ المراد بالمسّ‏:‏ الجماع، ولا يستقرّ المهر باستمتاعٍ وإزالة بكارةٍ بلا آلةٍ، فإن طلّقها وجب لها الشّطر دون أرش البكارة، وعلّل الحنابلة زيادةً على الآية بأنّ هذه مطلّقة قبل المسيس والخلوة، فلم يكن لها سوى نصف الصّداق المسمّى، ولأنّه أتلف ما يستحقّ إتلافه بالعقد، فلا يضمنه بغيره  ‏

Artinya: “Ulama hanafiyah berpendapat bahwa apabila suami telah menghilangkan keperawanan istrinya tanpa terjadinya jima, kemudian ia mentalaqnya sebelum menjimaknya, maka hak bagi istri adalah seluruh mahar yang telah diberikan oleh suaminya, meskipun apabila mahar itu masih hanya sekedar disebutkan saja sehingga belum diserahkan sebelumnya (kepada istri) atau masih diserahkan sebagiannya sehingga ada sisa yang belum dibayar (maka ia berhak atas sisanya itu). Alasan dari hal ini adalah kasus penghilangan keperawanan dengan jari atau alat sejenisnya tersebut dilakukan dalam kondisi khalwah (bersepi/privasi).

Kalangan Malikiyah berpendapat: jika suami melakukan sebagaimana hal itu, maka wajib baginya tebusan keperawanan akibat jari ditambah dengan separuh dari mahar yang diberikan. Kalangan Syafiiyah dan Hanabilah berpendapat: Diputus bahwasanya hak istri adalah menerima separuh dari maharnya berdasarkan mafhum dari firman Allah SWT: وإن طلّقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّ وقد فرضتم لهنّ فريضةً فنصف ما فرضتم (apabila kamu menceraikannya sebelum sempat menyentuhnya, maka bagi istrimu hak bagian yang diwajibkan atas kalian, yaitu separuh dari apa yang telah kalian berikan sebagai mahar). Mafhum dari diksi “menyentuh” adalah menjimak. Jadi, mahar tidak wajib dibayarkan hanya sebab istimta’ atau penghilangan keperawanan dengan alat, sehingga apabila si suami menceraikan istri yang dalam kondisi kehilangan keperawanan akibat jari suami tersebut, bagi suami hanya wajib membayar separuh mahar dan bukan tebusan penghilangan keperawanan.

Kalangan Hanabilah menambahkan argumentsinya bahwa penghilangan keperawanan ini adalah berlaku mutlak sebelum terjadinya persenggamaan (jima’) dan bersepi-sepi (khalwah) sehingga tiada hak lain yang bisa diberikan kepada istri yang tertalak selain separuh mahar yang dijanjikan. Lebih dari itu, suami memang berhak merusak atas apa yang menjadi haknya untuk merusak sebab akad, sehingga baginya tidak ada hak pertanggungan lain selain separuh mahar tersebut.” [Departemen Kepementerian Wakaf dan Urusan Keislaman, al-Mausû’ah al-Fiqhiyyah, Kuwait: Wazâratu al-Auqâf wa al-Syuûn al-Islâmiyah, tt.: juz 8, halaman 181-182]

Kesimpulan yang bisa diambil dari keterangan ini adalah bahwa ulama telah menetapkan status minimal besaran tebusan sebagai berikut:

1. Menurut kalangan Malikiyah: suami wajib membayar separuh mahar ditambah dengan tebusan penghilangan keperawanan akibat sex toys yang dipergunakannya

2. Kalangan Hanafiyah, Syafiiyah dan Hanabilah hanya mewajibkan separuh mahar

Karena ada kemungkinan bahwa suami juga melakukan pemaksaan kekerasan seksual kepada istrinya menggunakan alat bantu seks yang tidak dikehendaki oleh istri sehingga berujung penderitaan lahir batin bagi istri, maka langkah yang lebih maslahat dalam hal ini adalah menentukan pemeringkatan sanksi kepada suami akibat perbuatan yang dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam kasus di atas adalah wajib membayar tebusan (arsyun). Tindakan ini bisa dikelompokkan ke dalam pasal jariimah, yaitu melukai korban dengan suatu benda/alat sehingga menyebabkan luka fisik berupa keperawanan yang harusnya diberikan dengan jalan yang halal lagi baik. Allah SWT berfirman:

وعاشروهن بالمعروف

Artinya: “Pergaulilah istri kalian dengan jalan yang ma’ruf.” 

Wallâhu a’lam bish shawâb


Ustadz Muhammad Syamsudin, Pengasuh PP Hasan Jufri Putri, P. Bawean, Jatim dan Ketua Tim Perumus Bahtsul Masail Qanuniyah Munas NU 2019 yang salah satunya menyoroti RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
Sabtu 9 Maret 2019 12:0 WIB
Kekerasan Seksual dalam Fiqih (4): Pemerkosaan
Kekerasan Seksual dalam Fiqih (4): Pemerkosaan
Ilustrasi (via alarabiya.net)
Allah SWT  mengharamkan perbuatan zina. Di dalam QS. Al-Nûr: 2, Allah SWT berfirman:
 
الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ  وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu (menjalankan) agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman”. (QS. An-Nur: 2)

Di dalam ayat di atas, Allah SWT sekaligus menyinggung soal had (hukuman) bagi pelaku zina baik laki-laki maupun perempuan. Ibnu Katsir di dalam Kitab Tafsirnya menyampaikan penjelasan dari ayat tersebut sebagai berikut: 

يعني هذه الآية الكريمة فيها حكم الزاني في الحد وللعلماء فيه تفصيل، فإن الزاني لا يخلو إما أن يكون بكراً وهو الذي لم يتزوج، أو محصنًا وهو الذي وطئ في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل، فأما إذا كان بكراً لم يتزوج فإن حده مائة جلدة كما في الآية، ويزاد على ذلك إما أن يغرب عاماً عن بلده عند جمهور العلماء، خلافاً لأبي حنيفة رحمه اللّه فإن عنده أن التغريب إلى رأي الإمام إن شاء غرّب وإن شاء لم يغرب

Artinya: “Ayat yang mulia ini menghendaki penjelasan tentang had pezina, dan para ulama dalam hal ini memiliki perincian. Yang dinamakan pezina, tidak mengenyampingkan kondisi yang kadangkala pelakunya adalah perempuan yang masih perawan dan belum menikah, dan adakalanya merupakan orang yang terjaga kehormatannya, yaitu orang yang melakukan pernikahan secara shahih sementara ia adalah seorang yang merdeka, baligh dan berakal. Jika pelaku adalah perempuan yang masih perawan dan belum menikah, maka had baginya adalah 100 kali cambukan sebagaimana bunyi ayat. Had ini ditambah adakalanya dengan cara mengasingkannya selama satu tahun dari negaranya, sebagaimana hal ini adalah kesepakatan jumhur ulama kecuali Imam Abu Hanîfah rahimahu allah. Menurut Abu Hanifah, pandangan perlu diasingkan atau tidak adalah mengikut pada pandangan Imam. Jika imam memutus perlu pengasingan maka diasingkan, namun jika diputus tidak perlu, maka tidak diasingkan.” (Ismâ’îl ibn Umar Ibn Katsîr, Tafsir Al-Qurân al-‘Adhîm, Beirut: Dâr Thayibah, 2002: Juz 6, halaman 10)

Bagaimana bila kedua bunyi teks ayat dan tafsirnya di atas kita bawa ke ranah kekerasan seksual misalnya pemerkosaan? Penting sebelumnya untuk diketahui bahwa dalam ranah kekerasan seksual, yang wajib terkena had zina adalah pelaku kekerasan (mukrih) dan bukan korban (mukrah/mustakrah) sebagaimana hal ini diketahui berdasarkan hadits: ليس على المستكرهة حد (tidak had bagi perempuan yang dipaksa/diperkosa). 

Jika mengikut bunyi  teks di atas, maka pihak yang berlaku sebagai mukrih/mustakrih/pemerkosa, dapat dihukum menurut dua jalur perzinaan, tergantung pada kondisi mukrih itu sendiri. Kondisi yang dipertimbangkan, adalah:

1. Pertimbangan status perkawinan. Apakah pelaku merupakan seorang yang sudah menikah atau belum

2. Usia pelaku pemerkosaan. Terkait dengan usia pelaku, dalam syariat dikenal dengan hukum taklifi yaitu hukum yang hanya berlaku untuk orang yang sudah mukallaf. Maksud dari mukallaf adalah mereka yang telah berusia baligh, berakal, dan merdeka sehingga wajib mengikuti ketentuan nash syariat. 

3. Pertimbangan faktor agama. Dalam hal ini, kadang pelaku dan korban adalah pihak yang memiliki status agama berbeda. Menikahkan pelaku dan korban yang memiliki status agama yang berbeda merupakan kebijakan yang tidak dibenarkan oleh syariat. 

Dilihat dari segi status perkawinan, maka ada dua kategori pelaku, yaitu:


1. mereka dikelompokkan sebagai pezina ghairu muhshan, yakni pelaku belum nikah sama sekali

2. mereka dikelompokkan sebagai pezina muhshan, yakni pelaku merupakan orang yang sudah menikah 

Pelaku sendiri juga bisa dikelompokkan menurut hubungan familinya, yaitu: 

1. adakalanya masih ada hubungan famili dengan korban (misalnya: kakak, paman, bapak), dan 
2. adakalanya merupakan orang lain yang tidak ada hubungan famili dengan korban. 

Terkadang dalam tradisi masyarakat sering dilakukan upaya jalan pintas yaitu menikahkan kedua pelaku dan korban apabila tidak ada hubungan famili. Solusi ini kadang berjalan efektif, namun di sisi yang lain juga bisa membawa mudarat bagi korban karena 1) dapat berakibat pada semakin leluasanya pelaku memperalat korban, 2) apalagi bila antara pelaku dan korban adalah pihak yang berbeda agama/keyakinan, ditambah lagi 3) apabila sebelumnya ada permusuhan antara kedua pelaku dan korban.

Untuk pelaku yang masih ada hubungan famili, tidak mungkin diambil cara kekeluargaan melalui jalan menikahkan keduanya karena pernikahan tersebut bertentangan dengan nash agama. Sementara di sisi yang lain, pihak korban harus menerima keadilan. 

Had untuk pezina ghairu muhshan berdasarkan nash, dapat dikenai hukuman berupa:

1. Dicambuk sebanyak 100 kali
2. Diasingkan (taghrib) selama satu tahun

Adapun untuk had pelaku zina muhshan, yang mana pelaku merupakan pihak yang sudah pernah menikah, sementara korban ada kemungkinan sudah menikah dan ada kalanya juga belum, maka dalam teks nash syariat ditetapkan had bagi pelaku adalah rajam (hukuman mati). Apabila memaksa bahwa penjenjangan hukum harus diberlakukan terhadap kasus pemerkosaan zina muhshan, maka ada beberapa pertimbangan lain untuk hukum bagi pelaku zina muhshan ini yang harus diperhatikan, yaitu: 

1. Tebusan akibat penghilangan keperawanan (arsy al-bikarah), yang akan disampaikan dalam tulisan mendatang

2. Had hukuman yang sebanding dengan hukuman mati (misalnya: penjara seumur hidup)

Kembali ke soal zina ghairu muhshan, khusus untuk taghrib (pengasingan), ada dua pandangan hukum dalam syariat. Pertama, menurut jumhur ulama adalah muthlaq perlu pengasingan. Kedua, menurut Imam Abu Hanifah, diserahkan keputusannya kepada hakim, apakah hakim perlu melakukan pengasingan atau tidak. Jika hakim memandang perlu dilakukan pengasingan, maka pihak pemerkosa diasingkan keluar dari wilayah tempatnya berada. Namun, apabila imam memutuskan tidak perlu diasingkan, maka tidak dilakukan pengasingan. Sudah pasti dalam hal ini yang dijadikan bahan pertimbangan adalah sisi keadilan. Di satu sisi pihak korban mengalami kerugian psikis dan fisik berupa hilangnya kehormatan yang bisa jadi akan terus membekas terhadap dirinya. Sementara itu, pihak pelaku juga memiliki pertimbangan yang sama, bahwa ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. 

Yang harus menjadi catatan adalah bahwa setiap individu pelaku memiliki hak yang melekat pada dirinya, yaitu: (1) hak untuk bertaubat (2) hak untuk diterima kembali di masyarakat manakala ia sudah selesai menjalani masa hukuman (sanksi). Khusus untuk hak yang terakhir ini akan disampaikan dalam tulisan terkait dengan masalah publikasi pelaku pemerkosaan oleh pemerintah. Wallahu a’lam bish shawâb.


Ustadz Muhammad Syamsudin, Ketua Tim Perumus Bahtsul Masail Qanuniyah Munas NU 2019 dan Pengasuh PP Hasan Jufri Putri, P. Bawean, Jatim

Sabtu 9 Maret 2019 7:30 WIB
Kekerasan Seksual dalam Fiqih (3): Sanksi bagi Pelaku Pelecehan Seksual
Kekerasan Seksual dalam Fiqih (3): Sanksi bagi Pelaku Pelecehan Seksual
Ilustrasi (via Pixabay)
Dewasa ini, pelecehan dan kekerasan seksual memiliki banyak ragam dan rupa bentuk. Adakalanya bentuk itu berupa pandangan visual semata atau berupa sentuhan-sentuhan yang memuat unsur fâhisyah (tabu), seperti mencium, meraba, atau menyentuh organ intim lawan jenis atau milik sendiri dan dipertontonkan pada kalangan tertentu, dan bahkan mungkin berupa tulisan atau suara. Beberapa kasus ajakan perselingkuhan kepada sosok pribadi terhormat, misalnya kasus SMS/chatting mesum, adalah masuk kategori pelecehan seksual.  

Illat yang dijadikan dasar bahwa hal tersebut masuk kategori pelecehan adalah karena adanya unsur memaksa orang lain untuk menonton atau mendengar, menerima dan mengonsumsi suatu hal yang berbau pornografi yang tidak dikehendakinya. Hal ini berdasarkan hadits berikut:

حدثنا علي بن حجر حدثنا معمر بن سليمان الرقي عن الحجاج بن أرطاة عن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه قال استكرهت امرأة على عهد رسول الله ﷺ فدرأ عنها رسول الله ﷺ الحد وأقامه على الذي أصابها ولم يذكر أنه جعل لها مهرا قال أبو عيسى هذا حديث غريب وليس إسناده بمتصل وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه قال: سمعت محمدا يقول عبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمع من أبيه ولا أدركه يقال إنه ولد بعد موت أبيه بأشهر والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم أن ليس على المستكرهة حد

Artinya: Ali ibn Hajar telah menceritakan kepadaku, dari Mu’ammar ibn Sulaimân al-Raqâ, dari Al-Hajjâj ibn Arthah, dari Abd al-Jabbâr ibn Wâil ibn Hajar, dari bapaknya Al Jabbâr, ia berkata: Suatu ketika ada seorang perempuan telah dipaksa (dilecehkan/diperkosa) pada masa Rasulullah SAW, lalu Rasul membebaskan had padanya namun beliau mendirikan had bagi orang yang telah memaksanya (melecehkan/memperkosanya). Rasul juga tidak menyebut wajibnya pelaku membayar mahar kepada Si Korban. Abu Isa menjelaskan bahwa hadits ini termasuk gharib. Sanad haditsnya tidak muttashil. Karena ada hadits lain yang menyebut bahwa: Aku mendengar Muhammad berkata bahwa Abd al-Jabbâr ibn Wâil ibn Hajar tidak mendengar hadits ini dari bapaknya, dan aku juga tidak mendapati keterangan bahwa yang disebut bapaknya Abdu al-Jabbar ini memiliki anak setelah kematiannya. Adapun dalam beramal berdasar hadits ini menurut ahli ilmu dari kalangan sahabat Nabi SAW serta beberapa kalangan lain adalah bahwa sesungguhnya bagi perempuan yang menjadi 
korban pemaksaan (pelecehan/pemerkosaan) adalah tidak adanya had.” (Syekh Abd al-Rahmân al-Mubarakfury, Tuhfatu al-Ahwadzy, Beirut: Dâr al-Ma’rifah, tt.: 14)

Sampai di sini, dapat disimpulkan bahwa tindakan kekerasan seksual harus disertai dengan adanya unsur pemaksaan. Dengan demikian, maka pelaku masuk kategori mukrih/mukrihah, sementara korban adalah mustakrah atau mukrah. Karena setiap kekerasan adalah disertai dengan perbuatan aniaya (dhulm), maka pelaku juga bisa disebut dhâlim/dhalimah, sementara korban disebut sebagai madhlûm atau madhlûmah.

Dalam kaitannya dengan masalah status hukum orang yang melakukan pelecehan, ada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibn Abbas radliyallâhu anhu:. 

الحديث الأول عن عبد الله بن عباس قال ما رأيت شيئاً أشبه باللمم مما قال أبو هريرة إن النبي {ﷺ} قال إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العينين النظر وزنا اللسان النطق والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه

Artinya, “Hadits pertama dari Abdullah bin Abbas RA, ia berkata bahwa aku tidak melihat sesuatu yang lebih mirip dengan ‘kesalahan kecil’ berdasar hadits yang tertuang pada riwayat Abu Hurairah RA. Rasulullah SAW bersabda, ‘Allah telah menakdirkan anak Adam sebagian dari zina yang akan dialaminya, bukan mustahil. Zina kedua mata adalah melihat. Zina mulut adalah berkata. Zina hati adalah berharap dan berkeinginan. Sedangkan alat kelamin itu membuktikannya atau mendustakannya,’” (HR Bukhari, Muslim, Abu Dawud)

Di dalam hadits ini disinggung beberapa perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai sebuah tindak kesalahan kecil dan masuk kategori zina. Setiap anggota tubuh memiliki potensi zina tersebut. Mata, mulut, hati, sebagaimana digambaarkan dalam hadits tersebut, hanyalah merupakan sebuah perumpamaan kecil saja. Jika dikaitkan dengan konteks sekarang, maka termasuk bagian dari zina mata adalah melihat tayangan-tayangan mesum. Apabila tayangan tersebut dipaksakan oleh orang lain dengan niat melecehkan atau ajakan berbuat mesum kepada sosok terhormat, maka tayangan tersebut bisa masuk unsur pelecehan seksual. 

Imam Jalâl al-Dîn al-Suyûthy mengategorikan tindakan pelecehan seksual sebagai zina majâzi, sehingga pelakunya masuk kategori pezina majâzi. Lebih jauh ia menjelaskan di dalam kitabnya:

إن الله سبحانه تعالى كتب على بن آدم حظه من الزنى الحديث معناه أن بن آدم قدر عليه نصيب من الزنى فمنهم من يكون زناه حقيقيا بإدخال الفرج في الفرج الحرام ومنهم من يكون زناه مجازا) بالنظر الحرام ونحوه من المذكورات فكلها أنواع من الزنى المجازي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه أي إما أن يحقق الزنى بالفرج أو لا يحققه بأن لا يولج وإن قارب ذلك وجعل بن عباس هذه الأمور وهي الصغائر تفسيرا للمم فإن في قوله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم النجم عمر فتغفر باجتناب الكبائر

Artinya, “Maksud hadits ‘Allah telah menakdirkan anak Adam sebagian dari zina’ adalah bahwa setiap anak Adam ditakdirkan melakukan sebagian dari zina. Sebagian dari mereka ada yang berzina hakiki dengan memasukkan alat kelamin ke dalam kelamin yang diharamkan. Sebagian lainnya berzina secara majazi, yaitu memandang yang diharamkan atau semisalnya yang tersebut dalam hadits. Semua yang tersebut itu merupakan zina majazi. Sedangkan alat kelamin membuktikan (membenarkannya) atau mendustakannya, bisa jadi dengan merealisasikan zina dengan alat kelamin atau tidak merealisasikannya dengan tidak memasukkan alat kelaminnya meski hanya mendekati. Ibnu Abbas memahami tindakan itu semua sebagai dosa kecil sebagai tafsiran atas kata ‘al-lamam’ atau kesalahan kecil. Allah berfirman, ‘Orang yang menjauhi dosa besar dan perbuatan keji selain kesalahan kecil,’ pada surat An-Najm. Kesalahan kecil itu dapat diampuni dengan menjauhi dosa besar,” (Lihat Jalaluddin As-Suyuthi, Ad-Dibaj, Saudi: Dâr Ibni Affân: 1996 M/1416 H, juz VI, halaman 20)

Apakah pelaku zina majâzi ini bisa dikenai had (pidana)? Tentu dalam hal ini kembali kepada dasar syariah dalam menetapkan ta’zir (sanksi) yaitu dengan menimbang kepada besar kecilnya jenjang kesalahan. Bentuk ta’zir yang paling ringan adalah permintaan taubat karena tindakan pelecehan visual adalah masuk kategori maksiat. Sementara itu bentuk ta’zir yang lain adalah menjauhinya dari pergaulan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Al-Thabary dalam menjelaskan maksud firman Allah SWT pada QS. Al-Anfaal ayat 25:

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً ۖ  وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Takutlah kalian terhadap fitnah yang tiada ditimpakan hanya kepada orang-orang yang zalim dan berada di antara kalian secara khusus saja. Dan ketahuilah bahwa Allah SWT adalah Dzat Yang Maha Pedih siksaan-Nya.” (QS. Al-Anfâl: 25)

Al-Thabary memberi penafsiran terhadap siapa yang disebut dengan  الذين ظلموا di dalam kitabnya Jâmi’u al-Bayan fi ayi Al-Qurân, sebagai berikut:

وهم الذين فعلوا ما ليس لهم فعله, إما أجْرام أصابوها، وذنوب بينهم وبين الله ركبوها. يحذرهم جل ثناؤه أن يركبوا له معصية، أو يأتوا مأثمًا يستحقون بذلك منه عقوبة

Artinya: Yaitu orang-orang yang telah melakukan tindakan kepada orang yang bukan seharusnya ia melakukannya. Adakalanya dengan melakukan perbuatan yang melukai (jarîmah) ke pihak tertentu sehingga terjadilah perbuatan dosa di antara dia dan korbannya dan di hadapan Allah SWT atas apa yang dilakukannya. Allah SWT memerintahkan meninggalkan mereka karena kemaksiatan yang dilakukannya dan membiarkannya pada perbuatan dosa yang dilakukan sehingga mereka berhak menerima siksa dari Allah SWT.” (Ibn Jarir al-Thabary, Jâmi’u al-Bayân li Ayi al-Qur’ân, Beirut: Dar al-Ma’rifah, tt.: Juz 13, halaman: 474)

Berdasarkan penafsiran ini, maka tindakan menjauhi untuk pelaku yang melakukan pelecehan seksual merupakan tindakan yang paling maksimal. Pengucilan/pengisoliran ini dalam konteks sekarang bisa dilakukan melalui pemenjaraan. Namun, seluruhnya harus didasarkan pada pertimbangan dari hakim berdasarkan tingkat kesalahan yang dilakukannya. Wallâhu a’lam bish shawab.


Ustadz Muhammad Syamsudin, Ketua Tim Perumus BM Qanuniyah Munas NU 2019 dan Pengasuh PP Hasan Jufri Putri, P. Bawean, Jatim