IMG-LOGO
Bahtsul Masail

Setelah Fatihah, Baca Surat Pendek pada Rakaat Ketiga dan Keempat?

Sabtu 27 April 2019 9:0 WIB
Share:
Setelah Fatihah, Baca Surat Pendek pada Rakaat Ketiga dan Keempat?
Ilustrasi (prayerinislam.com)
Assalamualaikum. Kami ingin bertanya perihal tentang bacaan shalat. Pada saat shalat jamaah, setelah imam membaca al-Fatihah, makmum membaca al-Fatihah. Lalu apakah hukum membaca surat-surat pendek setelah membaca al-Fatihah bagi makmum? Dan bagaimana hukum membaca surat pendek pada rakaat ketiga dan keempat pada saat shalat jamaah bagi makmum atau bagi orang yang shalat sendirian (munfarid)? Terima kasih. (Happy Sukmawan)

Jawaban:

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya, semoga saudara penanya senantiasa diberikan keberkahan dalam menjalani hidup.

Membaca surat atau ayat Al-Qur’an bagi makmum ketika telah menyelesaikan bacaan al-Fatihah-nya adalah hal yang tidak dianjurkan pada saat imam sedang membaca bacaan surat atau ayat Al-Qur’an pada shalat yang dikeraskan bacaannya atau yang biasa dikenal dengan shalat jahriyyah (Subuh, Maghrib, Isya’).  Kenapa? Sebab bacaan yang dianjurkan pada saat demikian hanyalah membaca surat Al-Fatihah saja, bukan bacaan-bacaan lainnya. Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa’i:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ الصَّلَوَاتِ الَّتِي يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ لَا يَقْرَأَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِذَا جَهَرْتُ بِالْقِرَاءَةِ إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ

Diriwayatkan dari Ubadah bin as-Shamit, beliau berkata: Rasulullah shalat bersama kita dengan beberapa shalat yang dikeraskan bacaannya. Lalu beliau bersabda: “Sungguh janganlah salah satu dari kalian membaca (Al-Qur’an) ketika aku mengeraskan bacaanku kecuali dengan membaca Ummul Qur’an (Surat شl-Fatihah).” (HR. An-Nasa’i)

Tidak dianjurkannya makmum membaca surat atau ayat Al-Qur’an ketika selesai membaca al-Fatihah hanya terkhusus pada shalat yang dikeraskan bacaannya. Sedangkan pada shalat yang dilirihkan bacaannya (sirriyah) membaca surat atau ayat Al-Qur’an adalah hal yang dianjurkan.

Alasan dilarangnya membaca surat atau ayat Al-Qur’an pada shalat yang dikeraskan bacaannya adalah karena pada saat-saat tersebut hal yang dianjurkan bagi makmum adalah mendengarkan bacaan Al-Qur’an yang dilantunkan oleh Imam. Hal ini sesuai dengan Firman Allah:

وَإِذَا قُرِئ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Dan apabila dibacakan Al-Qur’an maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat” (QS Al-A’raf: 205)

Terkait pertanyaan kedua, yakni tentang membaca surat atau ayat Al-Qur’an pada rakaat ketiga dan keempat, kita bisa merujuk kitab Fath al-Mu’in. Dalam kitab ini ditegaskan bahwa membaca surat atau ayat Al-Qur’an pada rakaat ketiga dan keempat adalah hal yang tidak disunnahkan, sehingga tidak baik untuk dilakukan, baik bagi makmum yang sedang melaksanakan shalat jamaah atau bagi orang yang melaksanakan shalat sendirian (munfarid). Sehingga, rakaat ketiga dan keempat cukup hanya dengan membaca Surat al-Fatihah saja. Berikut referensi yang menjelaskan tentang hal ini:

ـ )و( تسن )في( الركعتين )الاوليين( من رباعية أو ثلاثية، ولا تسن في الاخيرتين إلا لمسبوق بأن لم يدرك الاوليين مع إمامه فيقرؤها في باقي صلاته إذا تداركه ولم يكن قرأها فيما أدركه

“Disunnahkan (membaca surat atau ayat Al-Qur’an) pada dua rakaat yang pertama dari shalat yang berjumlah empat rakaat atau tiga rakaat, dan tidak disunnahkan (membaca surat atau ayat Al-Qur’an) pada dua rakaat yang akhir kecuali bagi makmum masbuq, dengan gambaran ia tidak menemui dua rakaat awal besertaan imam, lalu ia (mestinya) membaca surat atau ayat Al-Qur’an pada rakaat shalatnya yang tersisa ketika bersama dengan imam, tapi ia tidak membacanya.” (Syekh Zainuddin al-Maliabari, Fath al-Mu’in, juz 1, hal. 175)

Rumusan di atas juga sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَقْرَأُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَانًا وَيَقْرَأُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. مسلم

“Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW membaca surat Al-Fatihah dan Surat dalam Al-Qur'an pada awal dzuhur dan ashar. Terkadang bacaan ayat terdengar oleh kita. Dan beliau membaca surat al-Fatihah (saja) pada dua rakaat yang akhir.” (HR. Muslim)

Namun ketidaksunnahan membaca surat atau ayat Al-Qur’an setelah al-Fatihah pada rakaat ketiga dan keempat tidak berlaku bagi makmum masbuq yang menemui imam pada rakaat ketiga dan tidak sempat membaca surat atau ayat Al-Qur’an pada rakaat pertama dan kedua pada shalat yang dilakukannya. Maka dalam keadaan demikian ia disunnahkan membaca surat atau ayat Al-Qur’an pada rakaat ketiga dan keempat dalam shalatnya. Hal ini sebagai ganti atas rakaat pertama dan kedua yang tidak sempat untuk membaca surat atau ayat Al-Qur’an usai al-Fatihah. 

Berbeda ketika makmum masbuq di atas masih mungkin untuk membaca surat atau ayat Al-Qur’an pada rakaat pertama dan kedua, maka dalam keadaan demikian ia tidak disunnahkan untuk membaca surat atau ayat Al-Qur’an pada rakaat ketiga dan keempat. Sebab ia dianggap teledor karena telah meninggalkan bacaan surat atau ayat Al-Qur’an pada dua rakaat pertamanya. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam kitab Hasyiyah I’anah at-Thalibin:

أن المدار على إمكان القراءة وعدمها، فمتى أمكنت القراءة ولم يقرأ، لا يقرأ في الباقي، لانه مقصر بترك القراءة.

“Sesungguhnya hal yang menjadi pijakan adalah mungkinnya membaca (surat atau ayat Al-Qur’an) atau tidak. Ketika makmum (masbuq) masih mungkin untuk membaca surat-suratan namun ia tidak membacanya, maka ia tidak boleh membaca surat-suratan pada rakaat yang tersisa (Rakaat ketiga atau keempat), sebab ia telah teledor dengan meninggalkan membaca surat-suratan (pada rakaat pertama dan kedua)” (Syekh Abu Bakr Muhammad Syatha, Hasyiyah I’anah at-Thalibin, juz 1, hal. 176)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketika makmum telah selesai membaca Surat Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua, maka tidak disunnahkan baginya untuk membaca bacaan surat atau ayat Al-Qur’an, atau bacaan lainnya, sebab hal yang dianjurkan baginya adalah mendengarkan bacaan imam. Sedangkan hukum membaca surat atau ayat Al-Qur’an pada rakaat ketiga dan keempat adalah hal yang tidak disunnahkan sehingga tidak baik untuk dilakukan. Wallahu a'lam.


Ustadz M. Ali Zainal Abidin, pengajar di Pondok Pesantren Annuriyah Kaliwining Rambipuji Jember 
Share:
Rabu 24 April 2019 9:35 WIB
Hukum Memakai Softlens saat Wudhu
Hukum Memakai Softlens saat Wudhu
(Foto: @alodokter)
Assalamu alaikum wr. wb.
Redaksi bahtsul masail NU Online, sekarang ini softlens, lensa mata, atau lensa kontak telah menjadi kebutuhan mereka yang mengalami masalah pada penglihatan. Mereka menggunakan softlens sebagai alternatif kacamata. Yang saya tanyakan bagaimana dengan wudhu orang yang memakai softlens. Sementara wajah termasuk bagian yang wajib dibasuh dengan air wudhu? Terima kasih. Wassalamu alaikum wr. wb. (Rahmi Nurul Aini/Jakarta Selatan).

Jawaban
Penanya yang budiman, semoga dirahmati Allah SWT. Wudhu adalah syarat sah shalat. Jika wudhunya tidak sah, maka shalatnya tidak memenuhi syarat. Dengan kata lain, jika wudhunya tidak sah karena rukunnya tidak terpenuhi, maka shalatnya tidak sah.

Perintah wudhu ini dapat ditemukan pada Surat Al-Maidah ayat 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ

Artinya, “Wahai orang yang beriman, jika kalian hendak melakukan shalat, basuhlah wajah kalian,” (Surat Al-Maidah ayat 6).

Lalu bagaimana dengan hukum memakai soflens yang mencegah sampainya air wudhu ke mata?

Sebagaimana diketahui pembasuhan wajah merupakan salah satu anggota tubuh yang wajib dibasuh dengan air saat wudhu. Sedangkan mata terletak di bagian wajah. Bagaimana dengan softlens yang mencegah air wudhu?

Pertanyaan yang harus dijawab adalah apakah mata termasuk bagian yang wajib dibasuh saat wudhu sebagaimana kewajiban pembasuhan wajah. Jika pertanyaan ini terjawab, maka hukum memakai softlens saat wudhu akan terjawab, yaitu yang terkait dengan keabsahan wudhunya.

Dari Mazhab Syafi’i, kita menemukan keterangan bahwa mata bukan anggota tubuh yang wajib dibasuh meski posisi terletak di wajah. Keterangan ini dapat ditemukan di Kitab Al-Muhadzdzab karya Abu Ishaq Asy-Syairazi.

ولا تغسل العين ومن اصحابنا من قال يستحب غسلها لان ابن عمر رضى الله عنهما كان يغسل عينه حتى عمى والاول أصح لانه لم ينقل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا ولا فعلا فدل على أنه ليس بمسنون ولان غسلها يؤدى إلى الضرر

Artinya, “Mata tidak dibasuh. Sebagian sahabat kami berpendapat bahwa mata dianjurkan untuk dibasuh karena Sahabat Ibnu Umar RA dulu membasuh matanya hingga daya penglihatannya berkurang. Pendapat pertama lebih shahih karena tidak ada keterangan nukilan berupa penyataan atau perbuatan dari Rasulullah SAW. Dengan demikian, ini menjadi dalil bahwa pembasuhan mata tidak dianjurkan dan pembasuhannya dapat mengakibatkan mudharat,” (Lihat Abu Ishaq Asy-Syairazi, Al-Muhadzdzab dalam Al-Majemuk, [Kairo, Darut Taufiqiyyah: tanpa catatan tahun], juz I, halaman 389).

Dalam Kitab Al-Majemuk yang mensyarahkan Al-Muhadzdzab, Imam An-Nawawi menegaskan, ulama menyepakati bahwa mata bukan anggota tubuh yang wajib dibasuh. Tetapi ulama berbeda pendapat perihal kesunnahan pembasuhan mata.

أما حكم المسألة فلا يجب غسل داخل العين بالاتفاق وفي استحبابه الوجهان اللذان ذكرهما المصنف أصحهما عند الجمهور لا يستحب

Artinya, “Adapun hukum masalah ini, ulama sepakat atas ketidakwajiban (seseorang) membasuh bagian dalam mata. Perihal kesunahan membasuh mata, terdapat dua pendapat ulama. Kedua pendapat ini disebutkan oleh penulis, Abu Ishaq As-Syairazi. Pendapat yang paling sahih adalah pendapat mayoritas ulama, yaitu tidak ada kesunahan membasuh mata,” (Lihat Imam An-Nawawi, Al-Majemuk, Syarhul Muhadzdzab, [Kairo, Darut Taufiqiyyah: tanpa catatan tahun], juz I, halaman 389).

Imam An-Nawawi menambahkan terkait kewajiban pembasuhan dua sudut mata yang menjadi tempat aliran air mata. Sudut mata tetap dibasuh, terutama bila ada kotoran mata yang mencegah sampainya air. Tetapi mayoritas ulama menyatakan bahwa pembasuhan sudut mata dianjurkan secara mutlak baik ada atau tidak ada kotoran mata.

هذا الذى ذكرناه انما هو في غسل داخل العين أما مآقى العينين فيغسلان بلا خلاف فان كان عليهما قذى يمنع وصول الماء إلى المحل الواجب من الوجه وجب مسحه وغسل ما تحته والا فمسحهما مستحب هكذا فصله الماوردى وأطلق الجمهور أن غسلهما مستحب

Artinya, “Ini yang kita sebutkan adalah hukum perihal pembasuhan mata bagian dalam. Sedangkan bagian saluran air mata tetap wajib dibasuh tanpa khilaf ulama. Jika di bagian saluran air mata terdapat kotoran (tahi) mata yang yang mencegah sampainya air ke tempat yang wajib di basuh di wajah, maka saluran air mata yang tertutup tahi mata wajib dibasuh. Jika tidak (mencegah sampainya air), maka pembasuhan keduanya dianjurkan sebagaimana dijelaskan secara rinci oleh Imam Al-Mawardi. Tetapi mayoritas ulama menyatakan bahwa pembasuhan saluran air mata bersifat sunnah secara mutlak,” (Lihat Imam An-Nawawi, Al-Majemuk, Syarhul Muhadzdzab, [Kairo, Darut Taufiqiyyah: tanpa catatan tahun], juz I, halaman 390).

Dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa wudhu orang yang memakai softlens tetap sah karena mata bukan anggota tubuh yang wajib dibasuh, apalagi misalnya jika pemakaian softlens sama sekali tidak mencegah air masuk ke dalam mata. Kalau pun softlens mencegah air ke dalam mata, maka itu pun tidak masalah.

Adapun perihal pilihan antara kacamata dan softlens berpulang kepada kenyamanan setiap individu yang memiliki masalah pada penglihatan. Sedangkan perihal, penggunaan secara teknis softlens untuk menghindari efek sampingnya dapat dikonsultasikan ke pihak medis yang ahli di bidang mata.

Demikian jawaban singkat kami. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kami selalu terbuka dalam menerima kritik dan saran dari para pembaca.

Wallahul muwaffiq ila aqwathih thariq,
Wassalamu ’alaikum wr. wb.


(Alhafiz Kurniawan)
Rabu 17 April 2019 11:15 WIB
Bagaimana Sikap Golput dalam Pandangan Islam?
Bagaimana Sikap Golput dalam Pandangan Islam?
Assalamu alaikum wr. wb.
Redaksi bahtsul masail NU Online, tahun politik tidak sedikit kita melihat postingan di media sosial yang berisi kampanye untuk bersikap apatis terhadap pemilihan umum atau kerap disebut golput dengan pelbagai alasan. Meski pemilihan di TPS adalah hak, bukan kewajiban, pertanyaan saya adalah apa pandangan agama perihal sikap golput? Terima kasih. Wassalamu alaikum wr. wb. (Novian/Yogyakarta).

Jawaban
Penanya yang budiman, semoga dirahmati Allah SWT. Pemilihan umum dengan segenap prosedurnya merupakan sebuah mekanisme di alam demokrasi dalam rangka menjaga keberlangsungan pemerintahan.

Suara masyarakat dibutuhkan untuk menentukan pemimpin yang akan memegang pemerintahan yang sah secara konstitusional. Masyarakat mendapat undangan untuk hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang telah ditunjuk oleh petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Lalu bagaimana mereka yang memilih untuk bersikap golput?

Secara konstitusional, kehadiran masyarakat untuk mencoblos kertas suara di TPS merupakan hak masyarakat. Tidak ada hukum positif yang menyebutkan sanksi bagi mereka yang tidak hadir di TPS.

Namun demikian, kita perlu memandang bahwa undangan pihak KPU agar masyarakat hadir di TPS merupakan sebuah keharusan yang bersifat darurat untuk menjaga keberlangsungan pemerintahan yang sah meski tidak ada sanksi secara konstitusional sebagaimana keterangan berikut.

قوله (وواجب نصب إمام عدل) أي نصب إمام عدل واجب على الأمة عند عدم النص من الله أو رسوله على معين وعدم الاستخلاف من الإمام السابق... ولا فرق في وجوب نصب الإمام بين زمن الفتنة وغيره كما هو مذهب أهل السنة وأكثر المعتزلة

Artinya, “(Wajib menegakkan pemerintah yang adil) maksudnya, umat diwajibkan untuk menegakkan pemerintahan yang adil ketika tidak ada nash dari Allah atau rasul-Nya pada pribadi tertentu, dan tidak ada penunjukkan pengganti dari pemerintah sebelumnya… Tidak ada perbedaan soal kewajiban menegakkan pemerintahan di zaman kaos/fitnah atau situasi stabil-kondusif-normal sebagaimana pandangan Mazhab Ahlussunnah dan mayoritas ulama Muktazilah,” (Lihat Syekh M Ibrahim Al-Baijuri, Tuhfatul Murid ala Jauharatit Tauhid, [Indonesia, Daru Ihyail Kutubil Arabiyyah: tanpa catatan tahun] halaman 118).

Secara jelas, Syekh M Ibrahim Al-Baijuri menyebutkan bahwa umat Islam berkewajiban untuk menjaga keberlangsungan kepemimpinan di tengah masyarakat. Kewajiban ini bersifat syari, bukan aqli.

قوله (بالشرع فاعلم لا بحكم العقل) أي إن وجوب نصب الإمام بالشرع عند أهل السنة فاعلم ذلك

Artinya, “(Berdasarkan perintah syariat, patut diketahui, bukan berdasarkan hukum logika), maksudnya, penegakan pemerintahan merupakan kewajiban sesuai perintah syariat bagi kalangan Ahlussunnah wal jamaah. Pahamilah hal demikian,” (Lihat Syekh M Ibrahim Al-Baijuri, Tuhfatul Murid ala Jauharatit Tauhid, [Indonesia, Daru Ihyail Kutubil Arabiyyah: tanpa catatan tahun] halaman 118).

Dengan demikian, kehadiran kita di TPS merupakan sebuah kewajiban menurut syariat dalam rangka menjaga tegaknya keberlangsungan pemerintahan yang sah. Dengan kata lain, sikap golput adalah sikap yang bertentangan dengan pandangan Islam terkait perintah tegaknya keberlangsungan pemerintahan yang sah.

Apapun alasannya, sikap golputnya tidak dibenarkan. Bayangkan kalau 80% masyarakat di Indonesia mengambil sikap golput? Situasi politik, ekonomi, hukum, sosial, dan lain bidang lainnya akan menjadi berbahaya atau mudharat yang sangat besar karena tidak sesuai dengan dinamika demokrasi di Indonesia.

Pemilihan umum memang bukan menyulap keadaan yang buruk menjadi baik. Pemilu diadakan dalam rangka menjaga tegaknya keberlangsungan pemerintahan yang sah sehingga aktivitas ekonomi, sosial, politik, budaya, pendidikan, kesehatan, dan hukum tetap berjalan. Meski demikian, kita tentu berharap pemilu dapat mengubah keadaan menjadi lebih baik dalam semua bidang.

Kami juga mengimbau mereka untuk menggunakan semaksimal mungkin hak pilih mereka dengan cara memilih para calon di TPS yang telah ditentukan. Jangan sampai tidak mencoblos atau golput. Semoga Allah memberikan pemimpin dan anggota dewan yang terbaik untuk masyarakat.

Demikian jawaban singkat kami. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kami selalu terbuka dalam menerima kritik dan saran dari para pembaca.

Wallahul muwaffiq ila aqwathih thariq,
Wassalamu ’alaikum wr. wb.


(Alhafiz Kurniawan)
Rabu 17 April 2019 7:40 WIB
Hukum Memilih Calon yang Pernah Korupsi atau Tersandung Kasus Cabul
Hukum Memilih Calon yang Pernah Korupsi atau Tersandung Kasus Cabul
Assalamu alaikum wr. wb.
Redaksi bahtsul masail NU Online, tahun politik kita memilih calon pemimpin seperti presiden, gubernur, bupati, dan calon anggota dewan dengan pelbagai latar belakang. Pertanyaannya, bagaimana bila kita dihadapkan pada calon yang pernah tersandung kasus korupsi atau kasus asusila, cabul, mesum? Terima kasih. Wassalamu alaikum wr. wb. (Ja’far/Jakarta).

Jawaban
Penanya yang budiman, semoga dirahmati Allah SWT. Di alam demokrasi masyarakat memiliki hak untuk memilih langsung calon pemimpin seperti presiden, gubernur, bupati, dan calon anggota dewan baik DPR, DPRD, atau DPD yang mereka kehendaki.

Problemnya, kita perlu melihat perjalanan hidup para calon dan kandidat itu. Kita perlu mengetahui rekam jejak mereka baik prestasi maupun jalan buruk yang pernah mereka lalui. Dengan pengetahuan itu, kita dapat menentukan pilihan yang terbaik dari calon yang ada.

Dalam kaitan memilih, kita memang diperintahkan untuk memberikan pilihan atau dukungan kepada calon pemimpin atau calon dewan yang berhak.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا

Artinya, “Sungguh, Allah memerintahkan kalian untuk memberikan amanat kepada yang berhak,” (Surat An-Nisa ayat 58).

Adapun calon yang terbukti pernah melakukan korupsi, mengabaikan tanggung jawab, pernah tersandung kasus cabul atau mesum, atau pernah bermasalah, maka kita sebaiknya tidak memilih mereka bila ada calon atau kandidat lainnya yang lebih layak.

Kami tidak mengatakan semua calon yang ada tidak layak. Semua calon pemimpin yang ada di hadapan para pemilih adalah calon yang layak karena telah melalui proses administrasi lembaga pemilu, yaitu KPU. Hanya saja kita diharuskan untuk memilih calon yang terbaik dan lebih layak di antara para calon pemimpin dan kandidat anggota dewan yang ada.

الحال الثاني أن يكون هناك غيره ممن يصلح فذلك الغير إما أن يكون أصلح وأولى منه وإما مثله وإما دونه فإن كان أصلح منه بني على أن الإمامة العظمى هل تنعقد للمفضول مع وجود الفاضل بالانعقاد فإن لم نجوز للمفضول القضاء حرمت توليته وحرم عليه الطلب والقبول

Artinya, “Kondisi kedua, jika di sana ada calon atau kandidat lain yang layak, maka calon atau kandidat lainnya bisa jadi lebih layak dan lebih utama, setara, atau lebih rendah daripadanya. Jika calon atau kandidat lain lebih layak darinya, maka kita mengikuti logika pengangkatan pejabat tertinggi atau presiden/raja perihal berlakunya jabatan calon yang kurang layak di samping calon yang lebih layak. Jika kita tidak membolehkan calon yang kurang layak untuk mengemban jabatan hakim, maka kita diharamkan untuk mengangkat (mendukung atau memilih) calon yang kurang layak dan calon itu diharamkan untuk mengejar dan menerima jabatan tersebut,” (Lihat Imam An-Nawawi, Raudhatut Thalibin, [Beirut, Darul Fikr: 2005 M/1425-1426 H], juz IX, halaman 263-264).

Perihal pemilihan calon bermasalah ini pernah diangkat dalam Munas NU 2012 di Pesantren Kempek, Cirebon, Jawa Barat. Forum ini mengharamkan kita untuk mendukung calon pemimpin atau kandidat anggota dewan yang terbukti korupsi, gagal dalam mengemban jabatan sebelumnya, mengabaikan kepentingan rakyat, dan mengutamakan kepentingan pribadi.

Semua bukti itu menjadi indikasi bahwa para calon itu tidak memiliki keahlian, kejujuran, tidak terpercaya, dan cenderung khianat.

Kami mengimbau agar masyarakat untuk selektif dalam menentukan pilihan di TPS karena mereka dalam masa jabatan itu cukup memegang peran terkait kemaslahatan umum. Kami berharap mereka mengenali calon yang akan mereka pilih.

Kami juga mengimbau mereka untuk menggunakan semaksimal mungkin hak pilih mereka dengan cara memilih para calon di TPS yang telah ditentukan. Jangan sampai tidak mencoblos atau golput. Semoga Allah memberikan pemimpin dan anggota dewan yang terbaik untuk masyarakat.

Demikian jawaban singkat kami. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kami selalu terbuka dalam menerima kritik dan saran dari para pembaca.

Wallahul muwaffiq ila aqwathih thariq,
Wassalamu ’alaikum wr. wb.


(Alhafiz Kurniawan)