IMG-LOGO
Ekonomi Syariah

Menelusuri Jejak MLM Umrah First Travel yang Dilarang

Jumat 7 Juni 2019 16:0 WIB
Share:
Menelusuri Jejak MLM Umrah First Travel yang Dilarang
Para pembaca masih ingat bukan dengan Biro Jasa Umrah First Travel yang menghebohkan beberapa waktu lalu? Nah, kali ini kita akan coba menelusuri jejak bisnisnya itu sehingga membuatnya dibekukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tentu saja penjelasan dalam tulisan ini fungsinya sekadar ibrah (pelajaran) saja tanpa maksud menyudutkan pihak tertentu. Kita berusaha mengungkap bagaimana MLM yang terlarang dijalankan. Sudah barang tentu pula agar ke depan kita bisa semakin waspada terhadap tawaran model apa pun meskipun harganya murah dan menggiurkan. 

Dari hasil penelusuran penulis, bahwa Biro Jasa Umrah First Travel ini bermula dari sebuah promo perjalanan umrah sebesar Rp13.5 juta di tahun 2015 dan Rp14.3 juta di tahun 2017. Wah, murah ya? Tentu promo ini akan menggiurkan banyak pihak sehingga berbondong-bondong banyak warga yang turut mendaftar untuk keperluan pelaksanaan ibadah “haji kecil” (umrah) ini. Bagaimana mungkin First Travel bisa memberangkatkan jamaahnya dengan besaran dana hanya segitu? Padahal pihak Kementerian Agama sudah mematok tarif minimal umrah adalah sebesar 21.3 juta. Dan bagaimana pula biro jasa ini ditetapkan sebagai bagian dari kejahatan? Simak ulasan berikut ini!

Pertama, kita perlu ingat bahwa First Travel memungut uang sebesar itu adalah sebagai biaya pendaftaran. Kedua, First Travel menyebut uang ini sebagai investasi dengan janji keberangkatan umrah. 

Dari kedua hal ini, sejatinya yang mengundang tanya dan kecurigaan adalah ketika First Travel menjadikan dana tersebut sebagai investasi. Untuk masalah yang pertama hal itu clear, bahwa mungkin disebabkan karena First Travel punya jaringan sehingga Biro Jasa ini bisa mendapatkan harga murah. Namun, ketika First Travel menyebut bahwa dana itu adalah investasi, nah di sinilah letak kecurigaan itu terjadi. Anda tahu, mengapa?

Ketika dana jamaah disebut sebagai investasi oleh First Travel, sudah barang tentu yang dipermasalahkan adalah investasi dalam bidang apa? Sebuah investasi (penanaman modal) disebut sah manakala jelas ada bidang usahanya. Jika tidak kedapatan bidang usaha yang dijalani, maka dari mana penghasilan bisa didapat oleh First Travel untuk memberangkatkan jamaahnya? Inilah titik tekan utamanya. 

Usut punya usut, ternyata First Travel menerapkan sistem money game berbalut Multi Level Marketing (MLM). Masih ingat dengan pembahasan money game beberapa waktu yang lalu? Jika pembaca masih belum ingat juga, silakan dirujuk kembali ke pembahasan itu. Caranya bagaimana? Simak penjelasan berikut! Pegang erat-erat pada pengakuan investasi First Travel dan anggap misalnya bahwa biaya asli keberangkatan peserta adalah sebesar 17 juta rupiah.

Baca:
Mengenal Money Game: Cara Kerja dan Ciri-cirinya
MLM yang Diharamkan dan yang Diperbolehkan
Di dalam usahanya, First Travel berperan selaku inisiator. Misalkan ia mendapatkan anggota sebanyak 10 orang dengan diminta mendaftar dan menyetor uang masing-masing sebesar 14.3 juta rupiah. Kesepuluh orang ini ditempatkan sebagai upline 1 oleh First Travel. Ia tidak membebani agar 10 jamaah ini mencari anggota sebagai downline, karena cukup dengan promo harga paket umrah sebesar 14.3 juta ini saja sudah bisa menarik jamaah yang lain.

Selanjutnya, ada lagi orang yang mendaftar sebanyak 50 orang dengan masing-masing juga menyetor uang yang sama sebesar 14.3 juta rupiah. Ke 50 anggota ini ditempatkan sebagai downline 1 dari upline 1. Siapa yang menempatkan? Ya pihak First Travel sendiri. Dari uang yang disetor downline 1 ini, pihak First Travel memberikan passive income ke upline 1. Sebut saja misalnya adalah tiap anggota upline 1, mendapatkan 25% dari downline 1. Sisa 25% keuangan per anggota downline 1 masuk ke kantong First Travel. Berapa uang yang dimiliki First Travel? Anda bisa hitung sendiri! Uang sebesar (14.3 juta x 10 orang) + (11,12 juta x 50) sehingga berjumlah sekian-sekian juta rupiah. Dalih investasi digunakan untuk menahan keberangkatan  dahulu dari 10 orang tersebut. 

Selanjutnya ada 50 orang yang mendaftar lagi. Ke 50 ini ditempatkan di sisi lain dari 10 orang yang pertama, sehingga upline 1 genap masing-masing memiliki 10 orang anggota juga. Bayangkan per anggota mendapat setoran sebesar 3.2 juta x 10 sama dengan kurang lebih 32 juta dalam rupa passive income. Besaran ini tentu sudah cukup untuk memberangkatkan 1 orang jamaah yang ada di upline 1. Karena tiap-tiap anggota mendapat jatah biaya sebesar 32 juta biaya dari downline 1. Uang segitu sudah cukup untuk menyewa hotel mewah di dekat Masjidil Haram. Padahal awalnya hanya stor sebesar 14.3 juta saja bukan? Tentu pengalaman jamaah ini akan dimanfaatkan oleh Biro Jasa Umrah untuk mempromosikan investasi 14.3 juta dengan hasil bisa umrah dan menginap di hotel mewah. Sebuah layanan yang bisa dibilang prestisius dan membanggakan tentunya, apalagi jika hal itu tidak cermat kita amati. 

Berikutnya, downline 1 mendapat biaya umrah darimana? Skema pemberangkatan model 10 orang pertama tadi dimanfaatkan lagi perannya oleh First Travel. Jadi ke 100 downline 1 dibiayai keberangkatannya dengan masing-masing anggota downline 1 oleh 10 jamaah baru yang mendaftar (downline 2). 75% uang sisanya masuk ke kantong First Travel. Demikian seterusnya mengikut skema 1 jamaah ditalangi oleh 25% dana 10 jamaah sebagai downline-nya. 

Berdasarkan skema ini, maka tidak heran bila kemudian Biro Jasa First Travel langsung mendadak kaya. Bagaimana tidak? Karena 75% dana jamaah senantiasa masuk ke kantongnya. Sementara jamaah yang mendaftar diberangkatkan oleh 10 jamaah lainnya. 

Runut punya runut, pola yang diterapkan oleh First Travel adalah pola skema ponzi yang strukturnya berupa struktur piramida. Inti utamanya adalah money game. Walhasil, benar bila kemudian pihak OJK membekukan Biro Jasa Umrah tersebut terkait pola investasi yang diterapkannya. Tapi bagaimana dengan MLM-nya? Bukankah anggota tidak dibebani dengan merekrut anggota yang lain?

Untuk menjawab masalah tersebut penting untuk digarisbawahi bahwa mencari anggota bukanlah illat diharamkannya praktik First Travel di atas. MLM yang diterapkan oleh First Travel pada dasarnya adalah fiktif belaka. Mengapa? Karena keberadaan downline 1 dan downline 2 masing-masing adalah ditentukan posisinya oleh First Travel sendiri tanpa ada kewenangan referensi dari masing-masing anggota. Nah, jelas bukan perbedaan masing-masing? Jika belum jelas juga, mungkin anda perlu membaca terlebih dahulu uraian si atas sehingga dapat membedakan mana yang dilarang syariat san mana yang tidak. Wallâhu a'lam bish shawâb


Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaj NU Center PWNU Jawa Timur.

Share:
Kamis 30 Mei 2019 18:45 WIB
Bank Syariah dan Konvensional: Antara Suku Bunga dan Margin Keuntungan
Bank Syariah dan Konvensional: Antara Suku Bunga dan Margin Keuntungan
Pada hakikatnya, baik antara bank konvensional maupun bank syariah, keduanya yakin diakui sebagai yang disatukan oleh peran dan fungsi yang sama terhadap masyarakat, yaitu (1) peran penghimpun dana, (2) peran penyalur dana, dan (3) peran pelayanan jasa. Demikian pula dengan pedoman teknis pelaksanaan ketiganya, kedua model disatukan oleh prinsip yang sama, yaitu (1) keadilan, (2) kesederajatan, dan (3) ketenteraman. Mengingat adanya relasi fungsi dan prinsip dasar layanan ini, maka tidak heran bila operasional kedua bank bisa disatukan dalam satu induk/wadah bersama-sama yaitu Bank Central, seperti Bank Indonesia. 

Dengan memperhatikan pada kesatuan wadah dan visi ini, maka banyak produk perbankan syariah dengan perbankan konvensional seolah merupakan sama namun berbeda cita rasanya. Yang satu bercita rasa profit, sementara di sisi lain bercita rasa riba. Yang menjembatani antara keduanya adalah prinsip keadilan, kesederajatan, dan ketenteraman. Mari kita lihat ketiganya pada penerapan suku bunga dan metode penetapan margin keuntungan. 

Flat rate, Add-on, dan Flat Margin pada Pembiayaan Murabahah

Pada tulisan yang lalu flat rate merupakan sebuah sistem penetapan suku bunga yang mana dicirikan oleh kesamaan besaran cicilan setiap bulannya. Jika seseorang melakukan kredit sebesar 120 juta dengan tingkat suku bunga tahunan 12% per tahun, dengan tenor 1 tahun, maka itu berarti setiap bulannya seorang nasabah bank konvensional harus membayar cicilan secara flat (tetap) yaitu sebesar 11 juta dengan masa angsuran sebanyak 12 kali. 

Metode ini sebenarnya juga dimiliki oleh perbankan syariah yang menetapkan margin keuntungan dengan standart 12% margin keuntungan per tahunnya. Angkanya 120 juta, dengan total keuntungan yang didapat dari sebuah jual beli murabahah sebesar 12 juta (12 persen dari 120 juta). Dengan demikian, bila angka total 132 juta dijabarkan ke dalam bulan, maka itu berarti setiap bulan, nasabah dikenai kewajiban cicilan sebesar 11 juta. Nah, sama bukan? Hanya basis akadnya saja yang berbeda. 

Jika pada perbankan syariah harus didahului adanya jual beli antara nasabah dan perbankan, sementara pada bank konvensional tidak didahului hal itu. Pada aplikasi sistem bunga add-on dan flat yang membedakan adalah turut diglobalkannya bunga atau tidak pada pokok hutang. Jika turut diglobalkan, maka itu artinya sistemnya mengikuti sistem add-on. Dan bila tidak diglobalkan, maka sistem bunga yang diambil adalah flat. 

Kedua sistem ini juga dimiliki oleh perbankan syariah. Jika keuntungan dibayarkan terlebih dahulu, maka itu artinya perbankan menerapkan metode penetapan margin flat, sehingga nasabah tinggal membayar pokok harga barang. Namun, apabila keuntungan diglobalkan, maka itu artinya ia mengikuti sistem add-on margin. 

Baca juga:
Mengenal Macam-macam Sistem Bunga Bank dalam Pinjaman
Pinjaman Online Berbasis Syariah: Prinsip dan Bidang Garapnya
Sistem Sliding Rate dan Sliding Margin pada Perbankan Syariah

Ciri khas dari sliding margin adalah jumlah pokok angsuran ditambah bunga memiliki jumlah menurun terus setiap bulannya. Jadi, seolah menyerupai piramida terbalik. 

Hal yang sama juga bisa ditemui pada produk pembiayaan syariah yang mengambil akad ijârah muntahiyah bi al-tamlik. Ilustrasi bisa diketahui saat pembahasan akad leasing di kanal Ekonomi Syariah ini. 

Ciri khas pembiayaan dengan model sliding ini juga bisa ditemui pada perbankan syariah yang menerapkan pembiayaan syirkah mutanâqishah yang berakhir dengan akuisisi bagian milik perbankan menjadi milik nasabah. Baik ijârah muntahiyah bi al-tamlik dan syirkah mutanâqishah ini bisa kita temui pada produk pembiayaan mudlarabah (sharing risk). 

Sistem Floating Rate dan Direct Competitor's Marker Margin

Floating rate sering diistilahkan dengan rasio suku bunga mengambang. Ketetapannya bisa berubah-ubah menyesuaikan kondisi pasar uang di pasaran modal (pasar internasional). Margin keuntungan perbankan syariah yang ditetapkan akibat interaksi langsung dengan pasar ini disebut dengan istilah Direct Competitor's Marker Margin. Karakteristik keduanya terhadap besaran pinjaman atau pembiayaan menunjukkan hal yang sama. Artinya, keduanya dibatasi oleh peran waktu efektif. 

Jadi, bila selama waktu tenor pinjaman, pihak nasabah tidak bisa mengembalikan pinjaman atau pembiayaan yang diberikan oleh perbankan, maka pada saat berganti waktu, besaran rasio margin dan rasio suku bunga berikutnya, adalah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi pasar yang baru. Itulah sebabnya, sistem ini disebut dengan "mengambang". Penyebabnya karena ada faktor ketidakpastian di belakang hari. 

Wasilah yang dipergunakan oleh perbankan syariah agar terhindar dari akad riba dengan metode ini biasanya dilakukan dengan jalan restrukturisasi utang atau penjadwalan kembali. Hal ini untuk menghindari timbulnya akad riba akibat dari ketidakpastian itu. Itulah sebabnya dibutuhkan negosiasi kembali.

Pada perbankan konvensional, biasanya juga mengatasi dengan jalan yang sama. Rescheduling dan restrukturisasi adalah solusi yang tidak bisa tidak harus dilakukan.

Lantas, apa sebenarnya yang harus kita garis-bawahi setelah menyimak tulisan ini? 

Latar belakang penetapan rasio suku bunga dan rasio margin keuntungan keduanya adalah dipengaruhi oleh prinsip keadilan, ketenteraman dan kesederajatan. Tidak ada beda dalam perlakuan antara kedua aliran perbankan ini di mata pemerintah selaku pengelola. Jika di bank konvensional dibebani oleh kewajiban harus mengikuti kebijakan rasio suku bunga, maka di bank syariah pun juga harus dibebani oleh kewajiban mengikuti rasio margin keuntungan. Kedua nisbah ini cenderung sama meski keduanya memiliki basic akad yang saling bertolak belakang. Namun, imbas keduanya terhadap nasabah harus mengacu pada prinsip kesederajatan dan ketenteraman. Sederajat dalam perlakuan di mata hukum antara kedua nasabah perbankan dan masing-masing tidak boleh mendapatkan beban eksploitatif sehingga memangkas ruang produktivitasnya. Wallâhu a'lam bish shawab.


Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur

Ahad 26 Mei 2019 15:0 WIB
Hati-hati Jebakan Rentenir Online!
Hati-hati Jebakan Rentenir Online!
Era digital, mau melakukan apa saja serba mudah dan enak. Butuh uang, tidak perlu repot ke bank. Demikian pula jasa perkreditan, guna menjaring nasabah pembiayaan dan perkreditan, mereka tidak perlu survei. Semuanya bisa dilakukan secara online. Namun, tahukah Anda apa bahaya dari pinjaman online seperti ini? Kali ini kanal Ekonomi Syariah akan menyajikan topik bahasan jebakan pinjaman online.

Adanya kemudahan mengakses kadang menimbulkan efek negatif, yaitu terbitnya rasa malas. Bagi lembaga penyedia jasa pembiayaan terbit kemalasan untuk melakukan survei terhadap potensi debitur. Bagi debitur sendiri terbit rasa malas untuk melakukan pembandingan produk. Tanpa terasa mereka jatuh dalam lubang utang yang bisa menjerat dirinya. Utang yang semula dimaksudkan untuk efisiensi waktu dan peningkatan produksi, malah berjalan sebaliknya, mencekik bak rentenir.

Salah satu aspek kemalasan yang membuat orang seringkali menyesal di belakang hari adalah malas membandingkan produk pembiayaan atau pinjaman kredit tanpa agunan. Karena faktor kepepet butuh dana, ia jadi lupa dengan bunga dan biaya-biaya lainnya. 

Dewasa ini bermunculan banyak ragam lembaga keuangan online. Di antara lembaga itu bahkan ada yang tidak berbadan hukum. Semua itu disebabkan karena teknologi tidak hanya dapat diakses oleh mereka yang bekerja di sebuah lembaga, melainkan rentenir pun sekarang juga sudah melek teknologi online. Meski ia tinggal jauh di pelosok desa, namun karena teknologi digital, scope jangkauannya beralih dari lintas darat menjadi lintas wilayah, bahkan pulau, atau malah ada yang internasional. Jadi, musti hati-hati. Kemajuan teknologi membutuhkan sikap yang ramah dalam penggunaannya.

Karakter Rentenir Online

Karakter rentenir online sebenarnya mudah sekali untuk dikenali. Kemudahan syarat pengajuan pinjaman kadang membuat orang banyak yang tergiur. Kadang mereka berperan layaknya malaikat penolong. Dengan hanya berbekal eKTP saja, mereka sudah langsung bisa mencairkan dana hari itu juga. Memangnya e-KTP bisa berperan selaku ATM?

Kalau mengajukan pembiayaan ke bank, umumnya kita diminta data tidak hanya e-KTP. Data NPWP, slip gaji, SK Karyawan tetap, Kartu Kredit, dan bahkan riwayat pinjaman (BI checking). Pada perbankan syariah, kadang diminta untuk menunjukkan kendaraan tertentu yang hendak dipergunakan sebagai wasilah akad. 

Semua syarat-syarat operasional ini, sebenarnya ditetapkan bukan karena ingin mempersulit nasabah. Data-data itu diminta sebagai bagian dari langkah kehati-hatian dari pihak perbankan guna menghindari kasus kredit macet. Kadang data-data yang dimaksudkan merupakan bagian dari catatan kelayakan nasabah apakah ia pantas diberikan pinjaman/pembiayaan.

Nah, jika hanya bermodalkan KTP saja dapat diberikan pinjaman, maka risiko kredit macet semakin besar. Sudah menjadi hukum ekonomi bahwa pengeluaran yang dilakukan adalah senantiasa berbanding lurus dengan risiko. Dengan dalih risiko yang besar, mereka menetapkan ongkos balik risiko menjadi tidak lazim. Jika pada perbankan ada peraturan penetapan rasio suku bunga yang bisa ditolerir, maka dalam kasus pinjaman online hal itu bisa beralih menjadi dua kali atau bahkan lebih. Efeknya, lahirlah rasa ketertindasan dari nasabah sehingga merasa dirugikan. Mungkin tepat bila kita beri istilah baru buat mereka ini sebagai lintah online karena basisnya lewat dunia maya. Sebanding dengan istilah lintah darat jika basisnya tatap muka atau interaksi langsung. Mari kita perhatikan kalkulasi berikut!

Ada sebuah jasa pinjaman online menawarkan bunga 1% per harinya. 1% ini kelihatannya kecil, bukan? Namun pembaca harus sadar, bunga itu ditetapkan per hari. Jadi, jika jangka pinjaman itu ditetapkan dengan tenor maksimal 30 hari misalnya, maka bunga tersebut akan berubah menjadi 30%. Sekarang bayangkan jika pinjaman itu nilainya 1 juta rupiah. Maka pada saat tiba batas waktu pelunasan, pinjaman itu akan berubah menjadi 1 juta rupiah ditambah 30% dari 1 juta, sehingga total pengembalian menjadi 1.3 juta rupiah. Bayangkan pula jika jangka waktu pelunasannya adalah 100 hari, maka pinjaman 1 juta akan berubah menjadi dua kali lipat 2 juta dalam jangka waktu 3 bulan 10 hari. 

Inilah bagian dari jerat lintah online itu atau biar lebih keren kita sebut saja rentenir online. Jika tidak waspada, kita bisa terperosok ke dalam jerat itu dan siap dimangsa oleh mereka. 

Kadang jerat itu juga dimainkan dengan jalan menunjukkan janji-janji manis saja, seolah menawarkan banyak kemudahan. Licin bak belut. Janji manis ini kadang disembunyikan di balik kata-kata "pinjaman langsung cair", "bunga ringan". Giliran tiba pada pokok bahasan denda keterlambatan, mereka sembunyikan bahkan ditutup rapat-rapat. 

Rentenir online tidak berpijak pada dasar hukum dan undang-undang yang berlaku. Mereka semata mengandalkan keahlian dan daya jangkau teknologi untuk menjaring nasabah. Atau kadang mereka mengatasnamakan telah mengantongi izin dari Kementerian terkait, misalnya Kementerian Keuangan. Padahal kementerian ini sama sekali tidak punya wewenang menerbitkan ijin. Jadi, sampai di sini harap dipahami ya! 

Perizinan sebuah lembaga keuangan adalah hak mutlak dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Merekalah yang berhak menerbitkan ijin. Bukan Kementerian Keuangan. OJK-lah yang berhak melakukan pengawasan di lapangan terhadap aktivitas lembaga atau jasa keuangan, khususnya di Indonesia. 

Jika gerak mereka saja sudah tanpa izin dan tanpa pijakan peraturan, maka lantas bagaimana kita mau menuntut mereka atau berlindung dari aksi mereka bila kesandung masalah. Padahal, setiap kali kita ada masalah dalam ranah hukum, kita senantiasa harus mengutip pasal undang-undang untuk membenarkan langkah kita. 

Walhasil, sebenci-bencinya anda dengan pemerintah yang kadang dituding tidak berpihak kepada rakyat, keberadaan peraturan dan perundang-undangan itu sangat penting untuk kita dan melindungi kita dari aksi kejahatan atau penindasan/ eksploitasi pihak lain. Betul, bukan? Mari pergunakan kemudahan teknologi dengan ramah. Cermati, pikirkan lalu putuskan jika berhadapan dengan sebuah sajian. Jangan langsung ditelan mentah-mentah! Masa depan anda ada pada sejauh mana anda memaknai teknologi itu sebagai yang memudahkan dan sekaligus penimbul masalah ke depan. Wallalâhu a'lam bish shawab.


Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah, Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur

Kamis 23 Mei 2019 18:0 WIB
Pinjaman Online Berbasis Syariah: Prinsip dan Bidang Garapnya
Pinjaman Online Berbasis Syariah: Prinsip dan Bidang Garapnya
Fintech atau yang biasa dikenal sebagai financial technology saat ini sudah mulai banyak dikenal masyarakat. Bila sebelumnya orang hanya mengenal e-commerce atau transaksi elektronik untuk melakukan aktivitas sebagai reseller, dropshipper, afiliate marketer, tapi saat ini dunia online sudah merambah pada aktivitas memberi pinjaman. Bila sebelumnya kita sudah pernah menyinggung dan membahas mengenai fintech konvensional berbasis lending (kredit), nah saat ini kita dikenalkan dengan teknologi yang berbasis syariahnya. Apakah ada? Ada. Mari simak uraiannya. 

Pada dasarnya fintech pinjaman online syariah memiliki kemiripan dengan pinjaman online konvensional. Hanya saja, titik awal berangkatnya akad dari keduanya itulah yang membedakan. Fintech pinjaman online syariah lebih mengedepankan akad-akad yang disahkan oleh syariah. 

Ada tiga produk yang umumnya diperkenalkan oleh fintech syariah ini, yaitu skim pembiayaan murâbahah, skim mudlârabah dan skim investasi. Hadirnya teknologi dipakai sebagai alternatif karena masyarakat Indonesia memiliki jumlah pengguna internet paling aktif di dunia. Ada kurang 132 juta, dengan kepemilikan ponsel pintar sebesar 371 juta pelanggan, dan pemilik serta pengguna akun aktif media sosial mencapai 106 juta yang rata-rata online selama 9 jam per hari. Jadi, pangsa pasar itu sangatlah luas. Itulah sebabnya fintech di tanah air merupakan sebuah keniscayaan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dengan mobilitas yang tinggi ini. 

Dari 100 perusahaan fintech yang menjalankan bisnisnya di tanah air, umumnya mereka memiliki wilayah gerak di empat bidang, yaitu:

1. Pengembangan pasar 
2. Deposit, pinjaman dan penambahan modal
3. Manajemen risiko dan Investasi dan
4. Pembayaran, clearing dan penempatan

Prinsip utama pinjaman online syariah adalah mengupayakan agar keempat sektor garapan di atas bisa ditangani dengan tidak melanggar prinsip syariah, yaitu bebas riba, gharar, maisir, dan menghindari israf (boros). Dan guna mengantisipasi terhadap kemungkinan salah penyaluran, maka dibentuklah Dewan Syariah yang bertugas mengawasi segala bentuk transaksi yang terjadi di dalam perjalanannya. 

Pinjaman Online Syariah Senantiasa Bebas Riba

Bunga merupakan yang diyakini sebagai riba dalam sistem pinjaman online. Ada beberapa alternatif produk yang dipergunakan untuk menghindari bunga, yaitu:
 
1. Akad jual beli murabahah

Suatu misal, seorang member memutuskan untuk membeli sepeda motor dengan harga 17 juta rupiah, maka pihak lembaga penyedia jasa pinjaman online syariah akan membeli produk lalu menjual kembali kepada member seharga 18 juta rupiah. Selisih 1 juta rupiah adalah keuntungan bagi pihak jasa sebagai ganti dari bunga.

2. Akad ijarah muntahiyah bit tamlik

Akad ini diterapkan dengan jalan prinsip sewa, namun dengan akhir transaksi berupa perpindahan status kepemilikan. Prinsip pelaksanaannya hampir sama dengan konsep leasing yang pernah kita bahas pada kanal ekonomi syariah ini. Awal mulanya pihak jasa pinjaman online syariah membeli sepeda motor tersebut, kemudian disewakan kepada pihak member. Seiring cicilan yang dibayarkan ke perusahaan jasa, maka terjadi perpindahan kepemilikan secara bertahap dari milik perusahaan menjadi milik member sepenuhnya

3. Akad syirkah mutanâqishah 

Akad ini diterapkan melalui prinsip bagi hasil. Misalnya pihak perusahaan menyuntikkan dana 50 persen dari pembelian sepeda motor, yang berarti sebesar 8,5 juta rupiah, maka angka ini secara perlahan bisa diakuisisi oleh pihak member, dengan memberikan cicilan sebesar harga pokok pinjaman ditambah biaya sewa setiap harinya. Misalkan juga setiap harinya ia disewa sebesar 100 ribu, maka angka ini harus dibagi 2 seiring masa cicilan dengan perlahan menurun besar sewa tersebut, sesuai dengan pertambahan kepemilikan saham member terhadap barang.

4. Akad mudlarabah (berbagi risiko)

Ketika terjadi kemacetan dalam melakukan angsuran disebabkan adanya kerugian atau macetnya usaha member, pihak perusahaan jasa dapat berbagi risiko dengan member. Misalnya dengan menjual barang yang sudah dibeli bersama, kemudian dibagi antara keduanya menurut komposisi saham yang dimiliki masing-masing.

5. Tetap memperhatikan zakat

Sistem ini diberlakukan mengingat antara pihak jasa dan member terikat oleh sebuah transaksi tijârah (perdagangan). Oleh karena itu, bila kerjasama transaksi itu sudah mencapai 1 tahun, maka kedua belah pihak berkewajiban mengeluarkan zakat. Zakat ini dihitung dan ditetapkan oleh perusahaan jasa berdasarkan 'urudl al-tijârah (modal dagang). Misalnya total modal dagang adalah sebesar 17 juta, maka dikalikan dengan 2,5% nya untuk dikeluarkan sebagai zakat bersama. 


Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur