IMG-LOGO
Trending Now:
Syariah

Hukum Membunuh dan Mengonsumsi Daging Kelelawar

Sabtu 15 Juni 2019 13:0 WIB
Share:
Hukum Membunuh dan Mengonsumsi Daging Kelelawar
Kelelawar adalah satu-satunya mamalia yang dapat terbang. Dia berasal dari ordo chiroptera dengan kedua kaki depan yang berkembang menjadi sayap. Setidaknya ada delapan jenis famili kelelawar.

Dalam bahasa Arab, sebagaimana disampaikan dalam kitab Hâsyiyatâ Qalyûbî wa Umairah juz 4, halaman 261, kelelawar mempunyai beragam istilah yakni khuffâsy, wathwâth, dan khuththâf. Sebagian ulama mengatakan berbagai istilah nama tersebut mempunyai maksud bahwa kelelawar mempunyai perbedaan spesies/jenis, tapi sebagian ulama lain memandang antara khuffâsy dan wathwâth merupakan sinonim yang mengacu pada hewan yang sama.

Pada hadits shahih yang diriwayatkan Ibnu Umar, diceritakan bahwa Rasulullah ﷺ melarang membunuh kelelawar. Apa pasal? Karena saat Baitul Maqdis dibakar, menurut sebuah riwayat, kelelawar merupakan hewan yang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta’ala agar diberi kekuatan bisa menenggelamkan sehingga Masjidil Aqsha tidak jadi terbakar.

لَا تَقْتُلُوا الضَّفَادِعَ فَإِنَّ نَقِيقَهَا تَسْبِيحٌ , وَلَا تَقْتُلُوا الْخُفَّاشَ فَإِنَّهُ لَمَّا خَرِبَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ قَالَ: يَا رَبِّ سَلِّطْنِي عَلَى الْبَحْرِ حَتَّى أُغْرِقَهُمْ

Artinya: “Janganlah kalian membunuh katak. Sesungguhnya kicauannya adalah tasbih. Dan jangan lah kalian membunuh kelelawar. Sebab, ketika Baitul Maqdis dibakar, kelelawar itu berdoa kepada Allah ‘Ya Tuhan kami, kuasakan kami atas lautan sehingga aku bisa menenggelamkan mereka’.” (As-Sunan Ash-Shaghir, juz 4, halaman 59)

Masih dalam kitab yang sama, dalam hadits lain riwayat Aisyah disebutkan bahwa kelelawar melalui sayapnya ikut berusaha memadamkan api saat Baitul Maqdis dibakar. 

 وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ فِي الْوَطْوَاطِ وَهُوَ الْخُفَّاشُ أَنَّهَا كَانَتْ تُطْفِئُ النَّارَ يَوْمَ أُحْرِقَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ بِأَجْنِحَتِهَا 

Artinya: “Diriwayatkan dari Aisyah tentang kelelawar. Dia adalah hewan yang memadamkan api dengan sayap-sayapnya pada saat Baitul Maqdis dibakar.”

Baca juga:
Hukum Mengonsumsi Daging Katak
Belum Jelas Proses Sembelihannya, Daging Halal atau Haram?
Hukum Mengonsumsi Kepompong
Para ulama Syafi’iyyah berpandangan, larangan membunuh suatu hewan, baik di dalam ataupun di luar tanah haram (Makkah-Madinah), menunjukkan pula keharaman mengonsumsinya. Logikanya, hewan tersebut tidak mungkin dimakan sebelum terlebih dahulu membunuhnya. Bila membunuh saja diharamkan, tentu memakannya pun haram. Rasululullah melarang membunuh kelelawar, sehingga hukum yang dihasilkan adalah kelelawar haram dibunuh dan juga haram dimakan. 

Secara tegas, Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu’ menyatakan:

وَالْخُفَّاشُ حَرَامٌ قطعا

Artinya: “Kelelawar hukumnya haram secara meyakinkan,” (An-Nawawi, Al-Majmu’ Syarah Al-Muhadzab, (Dârul Fikr), juz 9, halaman 22).

Hal senada diungkap dalam kitab Hâsyiyatâ Qalyûbî wa Umairah sebagai berikut:

وَيُطْلَقُ الْخُطَّافُ عَلَى الْخُفَّاشِ وَهُوَ الْوَطْوَاطُ وَهُوَ حَرَامٌ أَيْضًا

Artinya: “Dikatakan Al-Akhuthâf untuk jenis binatang kelelawar, yaitu Al-Wathwhat hukumnya juga haram,” (Syekh Qalyubi dan Umairah, Hâsyiyatâ Qalyûbî wa Umairah, juz 4, halaman 261).

Demikian juga As-Syarbini menyatakan, Imam Nawawi dan Rafi’i sepakat atas keharaman kelelawar. Baik di tanah haram atau di tanah halal, kelelawar haram dimakan. Begitu pula bagi orang yang sedang ihram juga dilarang membunuh hewan satu ini. Kaidah kedua imam tersebut, apabila hewan yang haram dimakan dibunuh orang yang berihram atau di tanah haram tidak akan terkena denda, maka hal tersebut tidak berlaku bagi kelelawar. Kelelawar walaupun haram, bagi yang membunuhnya saat ihram, terkena denda. 

وَأَمَّا الْخُفَّاشُ وَيُقَالُ لَهُ الْوَطْوَاطُ فَقَطَعَ الشَّيْخَانِ بِتَحْرِيمِهِ مَعَ جَزْمِهِمَا فِي مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ بِوُجُوبِ قِيمَتِهِ إذَا قَتَلَهُ الْمُحْرِمُ أَوْ فِي الْحَرَمِ مَعَ تَصْرِيحِهِمَا بِأَنَّ مَا لَا يُؤْكَلُ لَا يَجِبُ ضَمَانُهُ، وَالْمُعْتَمَدُ مَا هُنَا. 

Artinya: “Kelelawar, juga disebut wathwath, Syekhain yakin hukumnya haram beserta keyakinan mereka pada hal-hal yang diharamkan pada saat ihram dengan membayar dendanya apabila dibunuh oleh orang yang berihram atau di tanah haram walaupun secara mendasar menurut keduanya bahwa hewan yang tidak halal dimakan, tidak terkena denda apabila dibunuh. Pendapat yang dibuat pegangan sebagaimana dalam keterangan ini. (Muhammad As-Syarbini, Mughnil Muhtaj, [Darul Kutub Al-Ilmiyyah, 1994], juz 6, halaman 153].

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum membunuh dan memakan kelelawar adalah haram. Hal ini juga berlaku baik bagi orang yang sedang ihram ataupun sedang tidak berihram. Wallahu a’lam.


Ustadz Ahmad Mundzir, pengajar di Pesantren Raudhatul Quran an-Nasimiyyah, Semarang 

Share:
Selasa 11 Juni 2019 16:2 WIB
Hukum Makan di Masjid saat Perjalanan Arus Balik
Hukum Makan di Masjid saat Perjalanan Arus Balik
ilustrasi.(isti/medcom.id)

Setelah berlebaran sekian hari di kampung halaman, tiba saatnya bagi pemudik untuk kembali ke dunia kerja. Sebagian di antara mereka bekerja di tempat yang jauh dari kampung halaman, bahkan beda provinsi dan pulau. Khusus bagi yang jauh ini, tentu membutuhkan perjalanan beberapa hari untuk sampai di perantauan. Bagi pengguna kendaraan bermotor dan mobil, perjalanan menuju negeri rantau bertambah lama karena padatnya arus balik.

Mengingat lamanya perjalanan, masjid menjadi tempat peristirahatan alternatif oleh sebagian pemudik. Selain berfungsi sebagai tempat shalat, masjid digunakan pemudik sebagai tempat mandi, cuci muka, makan, dan tidur. Kondisi seperti ini sangat banyak ditemukan di perjalanan. Hal ini sangat wajar, karena tidak mungkin mereka beristirahat di hotel dan makan  di rumah makan dikarenakan ongkosnya relatif mahal.

Maka dari itu, jangan heran bila sebagian masjid menjadi tempat sasaran istirahat. Mereka tak segan-segan menggelar tikar untuk sekadar makan dan tidur-tiduran. Bagaimana hukumnya? Imam An-Nawawi juga pernah ditanya soal ini. Ada yang menanyakan kepadanya bagaimana hukumnya makan roti, buah-buahan, atau makanan lainnya di masjid? Dalam karyanya Fatawa Al-Imam An-Nawawi, ia menjelaskan sebagai berikut.

هو جائز، ولا يمنع منه ، لكن ينبغي له أن يبسط شيئا، ويصون المسجد، ويحترز من سقوط الفتات والفاكهة وغيرها في المسجد. وهذا الذي ذكرناه فيما ليس له رائحة كريهة: كالثوم، والبصل، والكراث، والبطيخ الذي ليس فيه شيء من رائحة ذلك ونحوه، فإن كان فيه شيء من ذلك فيكره أكله في المسجد، ويمنع آكله من المسجد حتى يذهب ريحه

Artinya, “Boleh dan tidak dilarang, namun diharuskan untuk membentangkan sesuatu (untuk alas tempat makan), menjaga (kebersihan) masjid, dan menjaga (membersihkan) sisa makanan yang jatuh ke lantai masjid. Kebolehan ini berlaku untuk makanan yang tidak berbau, semisal bawang putih, bawang merah, dan bawang bakung, dan buah semangka yang tidak berbau. Adapun makanan yang berbau tidak sedap dan enak, dimakruhkan memakannya di dalam masjid. Orang yang memakan hidangan berbau tidak sedap dilarang masuk masjid sampai baunya hilang.”

Pada dasarnya dibolehkan makan dan minum di masjid selama dipastikan mampu menjaga kebersihannya. Karena bagaimanapun masjid merupakan tempat ibadah. Jangan sampai aktivitas yang kita lakukan merusak dan menganggu ibadah orang lain. Maka dari itu, makanan yang berbau tidak sedap dan menusuk hidung, semisal durian, jengkol, dan lain-lain, lebih baik tidak dimakan di masjid. Sebab bisa membuat orang lain tidak kosentarasi shalat dan meninggalkan bau tidak enak di masjid.

Namun perlu diperhatikan, kendati hukumnya boleh, pemudik mesti tahu aturan dan budaya yang berlaku di masjid. Mungkin untuk sebagian masjid tidak mempermasalahkan ada orang yang makan dan istirihat di masjid, terlebih lagi musafir.

Tetapi ada pula pengurus masjid yang melarang hal itu. Mungkin alasannya untuk menjaga kebersihan masjid. Karenanya, kalau memang tidak ada alternatif lain, silakan makan dan minum di masjid yang tidak ada larangan makan dan minum di masjid.

Apabila ada aturan larangannya, lebih baik cari tempat lain, daripada menjadi masalah dengan pengurus masjid. Wallahu a’lam. (Hengki Ferdiansyah)

Catatan: Naskah ini terbit pertama kali di NU Online pada Jumat, 15 Juli 2016 pukul 01:02. Redaksi menayangkannya ulang tanpa mengubah isi tulisan.

Selasa 11 Juni 2019 15:2 WIB
Hukum Menimbun Barang Komoditi
Hukum Menimbun Barang Komoditi
ilustrasi: Antaranews

Penimbunan barang di Indonesia dewasa ini menjadi tradisi yang dijaga kelangsungannya, entah oleh siapa?! Ini memang selalu terjadi, baik ketika menjelang natal, bulan Ramadhan, atau lebaran, dan juga setiap akan dinaikkannya harga bahan bakar minyak (BBM) oleh pemerintah. Yang terakhir ini, walaupun kenaikan harga itu baru sebatas rencana, malah lebih parahnya BBM pun juga menjadi komoditi yang ditimbun.<>

Tradisi penimbunan tersebut memberikan konsekuensi logis terhadap harga komoditi tersebut. Sebagaimana hukum pasar, ketika suatu komoditi yang beredar di pasar lebih sedikit tidak sesuai dengan permintaan maka harganya pasti lebih tinggi, dibanding ketika komoditi tersebut beredar sesuai dengan permintaan pasar/konsumen atau malah lebih.

Para ulama sepakat bahwa “menimbun” (ihtikâr) hukumnya adalah dilarang (haram). Baik ulama dari mazhab Hanafiyah misalnya Ibnu ‘Abidin dalam karyanya Raddul Muhtâr atau az-Zailia’iy dalam karyanya Tabyînul Haqâiq, ulama Malikiyah misalnya dalam kitab al-Muntaqa ‘alal Muwattha atau al-Gharnathiy dalam karyanya al-Qawânîn al-Fiqhiyah, ulama Syafi’iyah misalnya al-Khathib al-Syirbiniy dalam karyanya Mughnil Muhtâj atau as-Syiraziy dalam karyanya al-Muhaddzab dan syarahnya yaitu kitab al-Majmû’ an-Nawawiy juga Zainuddin al-Malibbariy dalam Fathul Mu’în dan Syarahnya yaitu kitab I’ânatut Thâlibîn karya Muhammad Syatha ad-Dimyathiy, maupun ulama Hanabilah misalnya Ibnu Qudamah dalam karyanya al-Mughni

Adapun dalil yang dijadikan landasan oleh para ulama tersebut adalah beberapa hadits Nabi Muhammad SAW, diantaranya hadits yang diriwayatkan melalui Umar RA dimana Nabi SAW bersabda ;


الجالب مرزوق والمحتكر ملعون 

Orang yang mendatangkan (makanan) akan dilimpahkan riskinya, sementara penimbun akan dilaknat

Juga hadits yang diriwayatkan melalui Mu’ammar al-‘Adwiy:


لا يحتكر الا خاطئ 


Tidak akan menimbun barang, kecuali orang yang berbuat salah.


Hadits yang diriwayatkan melalui Ibn Umar:

من احتكر طعاماً أربعين ليلة، فقد برئ من الله ، وبرئ الله منه


Siapa menimbun makanan selama 40 malam, maka ia tidak menghiraukan Allah, dan Allah tidak menghiraukannya

Hadits yang diriwayatkan melalui Abu Hurairah : 

مَنْ احْتَكَرَ حُكْرَةً يُرِيدُ أَنْ يُغْلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ خَاطِئٌ


Siapa menimbun barang dengan tujuan agar bisa lebih mahal jika dijual kepada umat Islam, maka dia telah berbuat salah.

Hadits Riwayat Ibnu Majah, dan sanadnya hasan menurut Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani rahimahullah

من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس” رواه ابن ماجة وإسناده حسن


Siapa yang suka menimbun makanan orang-orang Islam, maka Allah akan mengutuknya dengan penyakit kusta dan kebangkrutan. (HR Ibnu Majah, sanad hadit ini hasan)

Alasan hukum haramnya menimbun barang yang digunakan oleh para ulama adalah adanya kesengsaraan (al-madlarrah), dimana dalam menimbun ada praktek-praktek yang menyengsarakan (al-madlarrah) orang lain, yang hal tersebut tidak sejalan dengan tujuan syari’at Islam yaitu menciptakan kemaslahatan (tahqîq al-mashâlih) dengan langkah mendatangkan kemanfaatan (jalbul manfa’ah) dan membuang kesengsaraan (daf’ul madlarrah). Apalagi kalau diperhatikan perbuatan menimbun merupakan hanya berupaya mencari keuntungan bagi dirinya sendiri diatas penderitaan orang lain.  

Para ulama juga banyak pendapat, bahwa yang haram ditimbun bukan hanya barang/komoditi makanan pokok sehari-hari suatu penduduk saja, melainkan komoditi yang kalau hal tersebut sulit didapatkan maka hal itu bisa menyebabkan kesengsaraan bagi orang banyak. Malah ulama Malikiyah berpendapat bahwa haramnya menimbun tidak hanya pada bahan pokok saja melainkan semua barang. Dan dalam kitab Fathul Mu’in yang dinukil dari al-Ghazali diistilahkan dengan “mâ yu’în ‘alaih” yaitu setiap komoditi/barang yang dibutuhkan.

Hanya saja sampai saat ini di Indonesia tidak ada peraturan hukum yang secara jelas mengatur tentang penimbunan. Sehingga penimbun BBM nyaris tidak ada yang dikenakan sanksi sebagaimana mestinya. Seperti beberapa penimbun BBM yang dijerat dengan Pasal 53 huruf d jo Pasal 23 ayat (2) huruf c UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas, misalnya kasus yang terjadi di Indramayu, Jawa Barat. Atau misalnya yang terjadi di Poso Sulawesi Tengah yang kasusnya sampai ke Mahkamah Agung akan tetapi putusan akhirnya pelaku terlepas dari segala tuntutan hukum dan barang bukti 134 drum minyak tanah dikembalikan kepada pelaku.

Lembaga Bahtsul Masail PBNU
Redaktur: Ulil Hadrawi

Catatan: Naskah ini terbit pertama kali di NU Online pada Selasa, 17 April 2012 pukul 06:02. Redaksi menayangkannya ulang tanpa mengubah isi tulisan.

Senin 10 Juni 2019 8:10 WIB
Menikah adalah Fitrah Manusia
Menikah adalah Fitrah Manusia
Ilustrasi (ist)
Sejarah mencatat, bahtera atau perahu Nabi Nuh ‘alaihis salam merupakan rumah bagi seluruh hewan ketika menyelamatkan diri dari air bah mahadahsyat yang meluluhlantakkan umat Nabi Nuh. Hewan-hewan tersebut dibawa tidak dalam kondisi sendirian, namun berpasang-pasangan, jantan dan betina. Ini merupakan petunjuk Allah SWT untuk Nabi Nuh agar eksistensi makhluk tetap lestari.

Dinyatakan dalam Al-Qur’an bahwa Allah menciptakan makhluk berpasang-pasangan. Jika Allah memberi petunjuk kepada Nabi Nuh agar membawa hewan berpasang-pasangan, hal ini tentu mutlak bagi manusia sebagai makhluk termulia ciptaan Allah. Dengan kata lain, berpasangan merupakan fitrah seluruh makhluk di muka bumi untuk memastikan lestarinya keturunan guna memerankan diri sebagai pengelola bumi (khalifah). Syariat menjelaskan bahwa maksud berpasangan ialah antara laki-laki dan perempuan, jantan dan betina.

Bahkan dorongan berpasangan sudah lahir sejak kecil. Hal ini karena mendambakan pasangan merupakan fitrah manusia sebelum dewasa, dan dorongan yang sulit dibendung setelah dewasa. Karena itu, agama mensyariatkan dijalinnya pertemuan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan suci yang dinamakan “pernikahan”. Hal ini untuk menghindari dorongan ke arah hubungan terlarang.

Dorongan tersebut diarahkan dalam sebuah pertemuan sehingga terlaksananya "perkawinan". Beralihlah kerisauan laki-laki dan perempuan menjadi ketenteraman atau sakinah dalam istilah Al-Qur’an Surat Ar-Rum (30) ayat 21.

Muhammad Quraish Shihab dalam Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat (2000) menjelaskan bahwa Sakinah terambil dari akar kata sakana yang berarti diam atau tenangnya sesuatu setelah bergejolak. Itulah sebabnya mengapa pisau dinamai sikkin karena ia adalah alat yang menjadikan binatang yang disembelih tenang, tidak bergerak, setelah tadinya ia meronta. Sakinah --karena perkawinan-- adalah ketenangan yang dinamis dan aktif, tidak seperti kematian binatang.

Al-Qur’an antara lain menekankan perlunya kesiapan fisik, mental, dan ekonomi bagi yang ingin menikah. Walaupun para wali diminta untuk tidak menjadikan kelemahan di bidang ekonomi sebagai alasan menolak peminang. "Kalau mereka (calon-calon menantu) miskin, maka Allah akan menjadikan mereka kaya (berkecukupan) berkat Anugerah-Nya." (QS An-Nur [24]: 31)

Yang tidak memiliki kemampuan ekonomi dianjurkan untuk menahan diri dan memelihara kesuciannya. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ "Hendaklah mereka yang belum mampu (kawin) menahan diri, hingga Allah menganugerahkan mereka kemampuan." (QS An-Nur [24]: 33)

Di sisi lain perlu juga dicatat, walaupun Al-Qur’an menegaskan bahwa berpasangan atau kawin merupakan ketetapan Ilahi bagi makhluk-Nya, dan walaupun Rasulullah menegaskan bahwa "nikah adalah sunnahnya", tetapi dalam saat yang sama Al-Qur’an dan Sunnah menetapkan ketentuan-ketentuan yang harus diindahkan.

Lebih-lebih karena masyarakat yang ditemuinya melakukan praktik-praktik yang amat berbahaya serta melanggar nilai-nilai kemanusiaan, seperti misalnya mewarisi secara paksa istri mendiang ayah (ibu tiri). (QS An-Nisa' [4]: 19)

Bahkan menurut Al-Qurthubi ketika larangan di atas turun, masih  ada yang mengawini mereka  atas dasar suka sama suka sampai dengan turunnya surat An-Nisa' [4]: 22 yang secara tegas menyatakan.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu tetapi apa yang telah lalu (dimaafkan oleh Allah).”

Imam Bukhari meriwayatkan melalui istri Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam, Aisyah radhiyaallahu 'anha bahwa pada masa jahiliah, dikenal empat macam pernikahan. Pertama, pernikahan sebagaimana berlaku kini, dimulai dengan pinangan kepada orang tua atau wali, membayar mahar dan menikah.

Kedua, adalah seorang suami yang memerintahkan kepada istrinya apabila telah suci dari haid untuk menikah (berhubungan seks) dengan seseorang, dan bila ia telah hamil, maka ia kembali untuk digauli suaminya; ini dilakukan guna mendapat keturunan yang baik.

Ketiga, sekelompok lelaki kurang dari sepuluh orang, kesemuanya menggauli seorang wanita, dan bila ia hamil kemudian melahirkan, ia memanggil seluruh anggota kelompok tersebut --tidak dapat absen-- kemudian ia menunjuk salah seorang yang dikehendakinya untuk dinisbahkan kepadanya nama anak itu, dan yang bersangkutan tidak boleh mengelak.

Keempat, hubungan seks yang dilakukan oleh wanita tunasusila, yang memasang bendera atau tanda di pintu-pintu kediaman mereka dan "bercampur" dengan siapa pun yang suka kepadanya. Kemudian Islam datang melarang cara  perkawinan tersebut kecuali cara yang pertama. (Fathoni)