IMG-LOGO
Trending Now:
Ekonomi Syariah

Bertransaksi lewat E-Wallet atau Dompet Elektronik, Amankah?

Sabtu 15 Juni 2019 17:0 WIB
Share:
Bertransaksi lewat E-Wallet atau Dompet Elektronik, Amankah?
Baru-baru ini, penulis mendapat pengalaman tak disangka saat hendak pulang dari sebuah pusat perbelanjaan. Ketika menuju tempat parkir dan sampai di pintu keluar parkir, tiba-tiba penjaga gerbang parkir menanyakan layanan OVO. Rupanya, ada revolusi pembayaran retribusi parkir di pusat perbelanjaan itu. Semula memakai uang cash, beralih menuju ke OVO. Akhirnya penulis kembali ke dalam pusat perbelanjaan untuk membayar retribusi ke salah satu agen penyedia jasa layanan OVO yang sudah stand by di situ, lalu kembali ke gerbang keluar, dan pulang. 

Di sepanjang jalan pulang itu, penulis berpikir, apakah kaum usahawan sekarang sudah sedemikian yakin akan keamanan OVO dan layanan dompet digital lainnya sehingga berani melakukan revolusi retribusi parkir? Jangan-jangan dua atau tiga tahun ke depan, belanja di pusat perbelanjaan itu, sudah tidak lagi memakai layanan cash. Jangan-jangan, semua bentuk transaksi pembayaran sudah beralih ke layanan dompet digital? Benarkah bahwa kelak mata uang konvensional sekarang ini akan digantikan oleh serba mata uang digital? Kalau begitu, ke depan, semua orang harus punya smartphone dong. Wah, pasaran smartphone sepertinya bakal melambung nih. Sebuah peluang usaha. 

Berangkat dari sini, akhirnya penulis coba-coba buka referensi kembali dan menelusuri jejak OVO dan dompet digital lainnya. Dompet digital dalam dunia media sering disebut dengan istilah e-wallet, electronic wallet, digital wallet. Di Indonesia sendiri ada beberapa dompet digital yang terkenal, yaitu TCASH, OVO Cash, GoPay, DOKU, XL Tunai, TrueMoney, Paytren, Dana dan lain sebagainya. Penyelenggaraan dompet digital ini sudah diatur oleh Bank Indonesia dan sejauh ini aman digunakan. 

Kesemua produk dompet digital ini memiliki banyak sisi kelebihan dan kekurangan, tergantung penggunanya. Untuk pengguna yang jarang  pergi ke kota, sudah pasti peran dan kegunaannya akan dirasa tidak ada guna. Masak mau beli bawang di pasar mau bayar pakai OVO? 

Namun, bagi pengguna yang memiliki mobilitas tinggi, sudah pasti hal itu sangat berguna, karena transaksi memakai dompet digital dijamin lebih murah dibanding memakai uang cash. Mungkin selisih itu disebabkan karena media elektronik tidak memanfaatkan bahan kertas atau logam sehingga tidak memiliki harga nilai bahan. Yang tersisa adalah nilai mitsil atau nilai tukar uangnya saja. Potongan terhadap nilai bahan ini menjadikan nilai tukar berangsur murni. Apakah ongkos bayar menjadi lebih murah dibanding memakai cash money.

Sebenarnya apa sih dompet digital itu? Siapa penyelenggaranya?

Dompet elektronik Indonesia sebenarnya adalah uang elektronik yang tersimpan dalam suatu server tertentu. Uang ini memiliki basis berupa chip atau server based yang sudah diizinkan oleh Bank Indonesia per 21 November 2018. Berdasar statistik sistem pembayaran Bank Indonesia tentang jumlah uang elektronik yang beredar per November 2018, tercatat 152.073.288 instrumen dompet elektronik yang digunakan. Angka ini hampir dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya, yaitu tahun 2017 yang memiliki nota catatan sebesar 90.003.848. Hampir dua kali kelipatan. Tahun 2019 ini, diprediksi angka ini akan meningkat sebesar dua kali lipat dari tahun 2018, sehingga mencapai kisaran 300 juta instrumen atau bahkan lebih. Peningkatan ini diduga dipengaruhi oleh beberapa kebijakan antara lain pemakaian e-Tol, dan hampir pasti adalah kebijakan pemerintah yang berbasis penggunaan kartu elektronik. Belum lagi pusat-pusat perbelanjaan dan jasa Ojek Online dan Taxi Online yang saat ini pembayarannya sudah mulai berangsur-angsur memakai jasa e-wallet. 

Tahun 2017, bahkan tercatat bahwa GoPay milik GoJek merajai penggunaan uang elektronik. Selanjutnya e-money milik Bank Mandiri, TCASH milik Telkomsel, Flazz milik Bank BCA, LINE Pay, OVO dan BRIZZI. BRIZZI adalah produk e-money milik Bank BRI. Sebuah survei yang dilakukan oleh DailySocial.id melaporkan bahwa sebanyak 50% responden memiliki dompet elektronik keluaran GoJek. Adanya GoPay merajai ini lebih banyak dipengaruhi oleh karena GoJek memanfaatkan GoPay sebagai bentuk transaksi pembayaran bagi pengguna jasa ojek onlinenya. 

Sebenarnya jauh sebelum GoPay oleh GoJek ini diperkenalkan, Telkomsel sudah memperkenalkan TCASH yakni kurang lebih tahun 2007. Mengapa perkembangannya tidak melesat layaknya GoPay? Mungkin hal ini disebabkan pengisian saldo TCASH tidak semudah GoPay. TCASH mensyaratkan adanya rekening tabungan dari penggunaanya. TCASH sendiri disetujui oleh Bank Indonesia sebagai alat pembayaran yang berlaku di Indonesia. 

Nah, bagaimana dengan segi keamanan dompet elektronik ini? Bisa dijaminkah?

Sekali lagi bahwa penyelenggaraan dompet elektronik Indonesia sudah diatur lewat Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/40/PBI/2016. Di dalam Pasal 20 ayat 5 disebutkan bahwa pemenuhan sertifikasi dan/atau standar keamanan sistem bagi penyelenggara dompet elektronik paling sedikit harus memuat:

a. pengamanan data dan informasi pengguna serta data dan informasi instrumen pembayaran yang disimpan dalam dompet elektronik
b. sistem dan prosedur aktivasi dan penggunaan dompet elektronik, dan
c. penerapan fraud detection system. Apa itu fraud detection system? Insyaallah kelak akan kita bahas di lain waktu.

Di dalam Pasal 20 ayat 2 juga disebutkan bahwa sertifikasi dan/atau standar keamanan serta keandalan sistem harus memuat 5 unsur prinsip dasar, yaitu: 

1. Kerahasiaan data (confidentiality)
2. Integritas sistem dan data (integrity)
3. Otentikasi sistem dan data (authentication)
4. Pencegahan terjadinya penyangkalan transaksi yang telah dilakukan (non-repudiation) dan 
5. Ketersediaan sistem (availability).

Di dalam bagian penjelasan PBI itu disampaikan bahwa selain pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud di atas, bahwa pemrosesan transaksi pembayaran haruslah dilakukan secara domestik demi pemenuhan kemandirian Penyelenggaraan Jasa System Pembayaran Domestik dan dalam rangka mendukung improvisasi penggunaan instrumen non tunai. 

Walhasil, dengan jaminan sistem dan peraturan oleh Bank Indonesia, maka penggunaan dompet elektronik adalah sesuatu yang aman. Tingkat kepercayaannya ini diyakini sedemikian besar mengingat Bank Indonesia pun sudah mengatur penyelenggaraannya. Sekarang tergantung pada bijak atau tidaknya pengguna smartphone dalam menggunakan dompet digital miliknya. Mengingat uang tabungan yang semula disimpan di bank dan diambil manakala terpaksa, kali ini bisa dipakai sesukanya hanya lewat jalur on click. Belum lagi bila smartphone miliknya tidak dipasang sandi sehingga mudah orang mengaksesnya. Belum lagi tingkat kemampuannya merahasiakan PIN. Ah, kiranya faktor pribadi ini yang kelak menimbulkan masalah. Wallahu a'lam bish shawab.


Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah - Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur

Tags:
Share:
Kamis 13 Juni 2019 21:15 WIB
Di Balik Rujak Cingur Rp60 Ribu, Saatnya Introspeksi Tradisi Membeli
Di Balik Rujak Cingur Rp60 Ribu, Saatnya Introspeksi Tradisi Membeli
Ilustrasi (Shutterstock)
Baru-baru ini, beredar video viral pedagang kaki lima di Surabaya yang berdagang rujak cingur dengan harga dipatok senilai 60 ribu rupiah per porsi. Harga ini belum termasuk harga segelas es tehnya senilai 15 ribu rupiah. Tak urung harga ini mengagetkan sejumlah pendatang baru yang kebetulan lewat dan mampir ke warung itu. 

Berdasarkan hasil penelusuran NU Online, harga itu sebenarnya sudah maklum di kalangan tetangga kanan kiri. Dan bahkan menurut beberapa sumber yang berhasil ditemui tim redaksi, tempat pedagang kaki lima itu selalu dipenuhi para pembeli yang menjadi konsumennya. 

Emak Milla, demikian pedagang itu sering dikenal pelanggannya, mengatakan bahwa kadang ia sampai kehabisan stok cingur sebagai bahan baku rujak cingur, rujak asli Surabaya itu. Saking larisnya, ia sampai menjalin kerja sama dengan empat rekanan bisnis untuk menyediakan stok cingur, mengingat bahan baku yang satu ini sulit didapat. 

Bagaimana tidak sulit? Cingur adalah moncong sapi yang berwarna hitam. Orang-orang menyebutnya bibir sapi. Di Surabaya, ia disebut cingur. Satu ekor sapi, paling hanya menyisakan cingur seberat 3 kilogram. Padahal, sehari-harinya, Mak Milla bisa menghabiskan 10 kg. Itu berarti butuh 3 sampai 4 ekor sapi yang disembelih. Jadi, mau tidak mau ia harus bekerja sama dengan pejagalan.

Menurutnya, suatu ketika pernah dalam dua hari ia menghabiskan 40 kg cingur yang distok oleh empat rekanan bisnisnya. Tergantung momen atau hari-hari tertentu. Walhasil, bahan baku rujak cingur merupakan bahan yang memang susah didapat dan termasuk langka diperoleh dari pasaran umum. Ini adalah salah satu yang membuat rujak cingur terkenal mahal. 

Ini masih berupa bahan baku cingurnya saja. Belum bahan baku lainnya, seperti biji mente sebagai bahan baku sambal. Umumnya, sambal rujak-rujak lainnya selain rujak cingur, bahan baku mente ini memakai bahan baku kacang. Namun tidak dengan rujak cingur. Bahan bakunya khusus mente. Padahal mente itu berbuahnya hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Itu sebabnya pedagang rujak cingur butuh banyak stok selagi masa buah mente / jambu monyet itu. Keberadaan sambal dengan bahan baku mente ini menjadikan rasa dari rujak cingur tidak sama dengan rujak lainnya. 

Nah, akibat viralnya video itu, ternyata Mak Milla sempat ditutup lapaknya oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Bahkan, dalam beberapa sumber berita harian dilaporkan, bahwa ia sempat diteror oleh beberapa nomor tak dikenal. Ada dua alasan penutupan itu. Pertama, dikarenakan soal harga, dan kedua, disebabkan karena penggunaan bahu jalan untuk berjualan. Perlu diketahui memang bahwa Mak Milla ketika berdagang, ia melayani konsumennya dengan menggunakan bahu jalan. Itulah sebabnya ia disebut pedagang kaki lima. 

Penggunaan bahu jalan atau sarana umum untuk berjualan sehingga mengurangi fungsinya sebagai tempat lalu lalangnya orang lain pengguna jalan merupakan tindakan yang tidak dibenarkan secara syariat. Namun, penutupan lapak Mak Milla karena alasan harga jual rujaknya yang mahal merupakan langkah yang patut disesalkan. Setidaknya ada beberapa alasan dalam hal ini:

1. Harga jual produk rujak cingur Mak Milla, adalah bukan timbul karena faktor monopoli dagang yang dilarang oleh syariat. Semua orang yang punya keahlian sama dengan Mak Milla bisa membuka warung yang sama dengan harga yang bersaing

2. Harga jual rujak cingur Mak Milla bukanlah satu-satunya yang mahal. Ada warung lain yang juga telah beroperasi lama yang memiliki harga jual yang mahal. 

3. Harga jual rujak cingur Mak Milla tidak ditentukan akibat menipu pelanggan. Sudah lama Mak Milla menjual dengan harga 60 ribu rupiah (kurang lebih 5 tahun). 

4. Sudah 20 tahun warung Mak Milla ini beroperasi di lokasi ia berjualan sekarang. Gejolak timbul justru setelah diunggahnya video dirinya dan dagangannya oleh sekelompok pemuda tidak dikenal. 

Jika ditelusuri lebih jauh tentang motif pemuda itu mengunggah video Mak Milla, tampaknya ada dua kemungkinan. 

Pertama, mereka kaget dengan harga rujak cingur yang sedang dihadapinya, ditambah dengan harga Es Manado yang memang dipatok dengan harga 15 ribu rupiah. Dalam video itu disebutkan sebagai Es Teh. Namun Mak Milla menampiknya bahwa itu adalah Es Manado. 

Kedua, dalam benak pemuda ini seolah terbersit rasa kecewa dengan harga yang dipatok oleh Mak Milla, mengingat lapaknya yang berada di tepi jalan (pedagang kaki lima) namun harganya menyamai restoran. Adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat bahwa harga kaki lima adalah lebih rendah dan lebih murah dibanding harga jual produk yang sama di restoran atau rumah makan. Padahal, dari sudut pandang ekonomi, belum tentu juga hal itu terjadi, mengingat harga semua bahan baku merupakan faktor penentu dari terbentuknya harga. 

Menyangkut permasalahan ini, dipandang dari sisi syariat, sejatinya kekecewaan konsumen terhadap harga suatu produk dagangan yang dibelinya, tidak akan terjadi manakala memperhatikan beberapa hal berikut:

1. Sebelum memutuskan membeli produk, seyogianya konsumen memastikan terlebih dahulu harga produk yang hendak dibelinya. Makanya dalam syariat kita, hal pertama yang harus diketahui terkait dengan jual beli adalah barang yang hendak dibeli dan kedua adalah mengetahui harga produknya. 

Jika terjadi sengketa antara harga dan barang, maka menurut fiqih, yang dibenarkan adalah pengakuan pedagang. Mengapa? Karena pedaganglah yang memiliki barang dan ia berhak menentukan harga jualnya

2. Ada satu kebiasaan jual beli di masyarakat yang kadang sering melahirkan kekecewaan di belakang harinya. Kekecewaan umumnya datang dari pembeli. Kebiasaan apakah itu? Yaitu kebiasaan membeli makanan di warung dengan harga belakangan. Mestinya bertanya dulu harga per porsinya, lalu baru memutuskan untuk membeli atau tidaknya. Kebiasaan jual beli semacam ini (makan dulu, harga belakangan), dikenal sebagai jual beli mu'âthah. Imam Nawawi membolehkan jual beli semacam ini, namun untuk barang yang bernilai kecil. Adapun untuk barang yang bernilai besar (mahal), beliau tidak membolehkannya, kecuali ada illat lain, seperti adanya bandrol harga. 

Nah, kedua kebiasaan terakhir inilah yang semestinya diperhatikan oleh para penjual dan pembeli. Apapun itu jenis barang yang dijual, asal ada kejelasan mengenai harga dan barang, pasti tidak akan menimbulkan konflik berkelanjutan. Bila syariat diperhatikan, niscaya akan selamat dari akar perselisihan. Jual beli itu sah bukan disebabkan karena harganya murah, melainkan karena barang yang dijual bersifat maklum, harga juga maklum, dan terbit saling ridha serta tidak ada unsur yang merugikan atau membahayakan salah satu pihak. Wallahu a'lam bish shawâb.


Ustadz Muhammad Syamsudin, Pengisi Kajian pada Kanal Ekonomi Syariah NU Online; Peneliti Bidang Ekonomi Syariah - Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur
Rabu 12 Juni 2019 20:0 WIB
Kartu Kredit: Kemudahan atau Kesulitan?
Kartu Kredit: Kemudahan atau Kesulitan?
Era modern merupakan era dengan tuntutan pemenuhan kebutuhan yang semakin cepat. Jauh sebelum ada produk pinjaman online, sudah terlebih dahulu diperkenalkan berbagai produk e-money berbasis kartu. Ada kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Kartu Kredit (bithaqah li al-i'timan) dan berbagai macam kartu lainnya. Masing-masing kartu menawarkan kemudahan dan keunggulan. Nah, kanal Ekonomi Syariah kali ini membahas seputar kartu kredit dan segi permasalahannya, apakah ia merupakan kemudahan atau justru berbuntut kesulitan?

Mafhum kita bahwa yang dinamakan kartu kredit (credit card) ini adalah semacam kartu perintah pengalihan (hawalah) penagihan utang. Pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 dan perubahannya lewat Peraturan BI Nomor 10/8/PBI/2008 tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan kartu menyebutkan bahwa "Kartu Kredit adalah alat pembayaran dengan menggunakan yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk penarikan tunai di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban atas pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati baik secara sekaligus (charge card) atau secara angsuran."

Mencermati isi PBI Nomor 10/8/PBI/2008 di atas, maka alur transaksi yang terjadi di saat nasabah menggunakan kartu ini adalah bahwa utang yang dia lakukan, dialihkan penagihannya ke bank tertentu tempat nasabah menyimpan uangnya. Bank penjamin transaksi nasabah ini dalam kedudukan fiqihnya disebut sebagai kâfil. Antara nasabah dengan bank penjamin transaksi memiliki hubungan ikatan transaksi kafâlah (akad penjaminan). Di dalam akad ini, biasanya disepakati beberapa hal, yaitu:

1. Limit kredit yang bisa ditanggung oleh bank penjamin terhadap kebutuhan nasabah per bulannya atau per tahunnya sesuai dengan kesepakatan yang dibangun dan hasil survey perbankan terhadap kemampuan nasabah menanggung kredit.

2. Dalam setiap transaksi nasabah yang itu berarti adalah perintah mengucurkan utang ke bank penjamin, pihak bank bisa membebaninya premi yang wajib dibayar oleh nasabah dengan besaran tertentu. Kadang bunga itu sampai 40% per tahun. Jadi, apabila anda bertransaksi dengan kartu kredit sebesar 100 ribu, maka ketika anda membayar ke bank penjamin, maka transaksi itu bisa berubah nominalnya menjadi 103.3 ribu rupiah dengan asumsi pembayaran di akhir bulan, dengan rasio suku bunga sebesar 40% dibagi 12 bulan, sama dengan 3.3% per bulan.

Nah, angka sebesar 3.3% per bulan, atau 40% per tahun inilah yang menjadi masalah. Belum lagi, pengguna credit card umumnya memanfaatkan fungsi kartu adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumtif yang oleh ulama' modern diputus sebagai haram. 

Namun, apakah semua nasabah menggunakan untuk keperluan konsumtif? Tentu saja tidak, bukan? Kadang ada yang memanfaatkan credit card untuk keperluan pemenuhan kebutuhan barang produktif dan membutuhkan aliran dana cepat. Dan ini sudah kita bahas status fiqihnya dalam kajian halal haram bunga bank. 

Apakah alasan ini sudah cukup? Ternyata tidak. Penggunaan kartu kredit awal mulanya adalah dilatarbelakangi oleh sejumlah upaya pemenuhan kebutuhan dan gerak manusia yang semakin cepat. Seabrek aktivitas mendorong manusia untuk berusaha mencari solusi gap antara ruang, waktu, jarak, dan pekerjaan. Apalagi sekelas karyawan yang setiap harinya harus memenuhi rutinitas keseharian kerja, yang kadang kala menyita waktunya untuk sekedar membawa atau mengambil uang. Itulah sebabnya ia perlu wasilah berupa kartu kredit sebagai bagian dari perintah pengalihan tanggungan kebutuhannya ke perbankan. Istilah kasarnya adalah efisiensi waktu mengajukan kredit. itulah filosofi dasar dari kartu kredit dan tentu saja kartu debit ATM. 

Dilihat dari sisi matematis, memang kartu-kartu ini dapat memangkas waktu dan sekaligus tenaga. Sampai di sini jelas ada unsur kemaslahatannya dan kebaikannya (istihsân). Yang jadi persoalan kemudian adalah bagaimana agar credit card ini lepas dari jerat riba qardli (riba yang berasal dari utang piutang)? Konsepsi dasarnya sudah pasti harus bebas dari bunga. 

Dalam ekonomi syariah, ada tiga tawaran rekayasa fiqih (takyif fiqh) guna menghindari terjadinya praktik riba qardli ini, yaitu:

1. Penggunaan Akad Qardl (Utang/Kredit)

Dalam terminologi fiqih, akad qardl diartikan sebagai penyerahan barang / uang kepada seseorang untuk digunakan memenuhi kebutuhan. Selanjutnya orang ini memiliki kewajiban mengembalikan ganti yang sama berupa uang senilai barang tersebut kepada pemberinya. Dalam alur kartu kredit, transaksi qardl ini terjadi antara penjual dan bank penjamin (insurer bank). Bank penjamin melakukan pembayaran terlebih dahulu ke penjual lewat perantara mendebit uang ke rekening penjual sebelum nasabah membawa barang yang dibelinya. Dan praktik ini sudah umum terjadi di masyarakat.

2. Aplikasi Akad Kafalah

Akad kafalah merupakan akad penjaminan yang diberikan oleh kâfil (insurer bank) kepada pihak ketiga (pedagang) untuk memenuhi kebutuhan pihak kedua (nasabah) yang dijaminnya (makfûl 'anh). 

3. Aplikasi Akad Ijarah

Ijârah merupakan akad sewa jasa. Jasa yang diberikan oleh perbankan adalah jasa penjaminan. Ada dua sisi penjaminan yang bisa dilakukan oleh perbankan. Pertama, penjaminan atas kewajiban pembayaran nasabah terhadap pedagang, dan kedua, penjaminan atas kesesuaian dana pedagang dalam waktu riil (waktu transaksi). 

Selaku kâfil, maka bank insurer berhak menerima ujrah (fee) dari nasabah dan pedagang atas jasanya melakukan penjaminan tersebut. Jadi ada dua sisi ujrah yang diterimanya. 

Terkait dengan ujrah, fiqih mensyaratkan bahwa besaran ujrah sifatnya adalah "wajib maklum" (wajib diketahui diketahui). Permasalahannya kemudian adalah ujrah tersebut ditetapkan berdasarkan nilai persentase. Bank insurer mendapat ujrah dari pedagang biasanya seharga 2-5% dari harga barang atau jasa. Misalnya total harga barang adalah 1 juta rupiah, maka ujrah yang diterima bank insurer adalah senilai 20 ribu sampai dengan 50 ribu rupiah. Sementara itu, dari nasabah pembeli, bank insurer menerima ujrah senilai 3.3% dari total belanja yang dimiliki nasabah. Nah, di sinilah letak masalah fiqih itu terjadi.

Berdasarkan konsepsi fiqih, masalah itu berhubungan dengan kemakluman ujrah, yaitu:

a. Apakah sah menetapkan ujrah berdasar persentase nominal kredit? 

b. Apakah penetapan ujrah berdasar persentase sudah memenuhi kaidah ma'lum

Untuk menjawab pertanyaan ini, biasanya dibutuhkan pencarian solusi akad secara fiqih (takyif fiqih). Standar penggunaan takyif fiqih ini ditetapkan menurut pertimbangan asal yaitu kemaslahatan, kemudahan, hak terpenuhinya kebutuhan dasar, menghilangkan kesulitan dan yang paling pokok adalah prinsip keadilan dengan tetap memperhatikan prinsip zero riba.

Dengan menimbang beberapa hal tersebut, maka ujrah berbasis persentase dana yang dikucurkan adalah semata untuk memudahkan penyesuaian oleh pihak bank insurer terhadap dana konsumen serta berlaku adil untuk segala nominal dana. 

Kita buat pengandaian sebagai wujud qiyasnya. Kita umpamakan naik angkot atau bus kota. Jarak yang beda, jalur yang sama, mensyaratkan keharusan beda dalam ujrah. Anda naik bus dari Surabaya ke Kediri dengan naik bus dari Surabaya ke Madiun, meskipun busnya satu jalur dan sama-sama mampir di Terminal Kediri, sudah pasti tarif keduanya beda. Perbedaan terletak pada jarak tempuh bus. Demikian juga anda naik Taxi Argo yang menempuh jarak 10 km dengan naik Taxi yang sama dengan jarak tempuh 20 km, sudah pasti ujrah-nya berbeda. 

Penetapan ujrah berbasis jarak mekanismenya hampir sama dengan penetapan ujrah berbasis nominal angka penjaminan yang berhak diterima oleh bank penjamin dari nasabah. Basisnya sudah barang tentu dari uang yang dikucurkan.

Masalah yang mengganjal berikutnya biasanya adalah bahwa uang tidak memiliki kulfah (beban kerja) sehingga tidak mungkin menetapkan uang sebagai standar penetapan ujrah

Untuk menjawab masalah ini maka kacamata yang hendaknya digunakan adalah perhatian terhadap tugas kâfil. Ingat bahwa tugas kâfil adalah melakukan penjaminan. Ia berhak menerima ujrah. Mau ditetapkan berdasar standar apa ujrah itu? Dalam tarif angkot sebagaimana yang sudah kita gambarkan di atas, jarak merupakan kata sifat yang tidak memiliki beban kerja (kulfah). Yang kerja adalah sopir bus, kondektur dan bus yang dikemudikan tentunya. Posisi jarak menempati maqam nominal uang yang dikucurkan dan sama-sama tidak memiliki kulfah. Kulfah dimiliki oleh bus yang menempati maqam bank insurer. Tarif berdasar jarak kedudukannya sama dan menempati maqam presentase ujrah yang diterima oleh bank insurer berdasar dana yang dikucurkan. 

Nah, demikianlah konsepsi fiqih dari credit card. Riba dan tidaknya credit card atau bithâqah li al i'timan adalah bergantung pada sejauh mana aturan takyif fiqih itu diterapkan. 

Pertanyaan terakhir yang sepertinya sulit untuk dijawab adalah kartu kredit itu memudahkan atau menyulitkan? Jika dilihat dari sudut pandang nilai praktis bagi orang yang beraktivitas dengan mobilitas tinggi, sudah pasti kartu kredit adalah memudahkan karena dapat memangkas waktu pengajuan pembiayaan/kredit kepada perbankan atau lembaga keuangan. Namun, dilihat dari sisi akibat yang ditimbulkan dengan keberadaan kartu kredit ini, yakni menumbuhkan budaya konsumtif bagi nasabah dan hidup dengan berbalut utang serta israf (berlebih-lebihan), maka tak dapat dipungkiri bahwa kartu kredit memiliki ujung yang menyulitkan bahkan acap membawa beban berat di belakang hari. Untuk itu, dibutuhkan sikap arif dalam menggunakan kartu kredit. Sikap arif tersebut tentu saja dengan menimbang unsur kebutuhan dan maslahat bagi kehidupan pemegangnya (card holder). Wallahu a'lam bish shawâb.


Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur

Rabu 12 Juni 2019 7:0 WIB
Biaya Administrasi Kredit di Pegadaian, Apakah Riba?
Biaya Administrasi Kredit di Pegadaian, Apakah Riba?
Pinjaman (mudâyanah) merupakan akad yang umum diterapkan dalam perbankan konvensional. Adapun pembiayaan (qardh) merupakan akad yang umum diterapkan dalam perbankan syariah. Sesuai dengan dasar akadnya, maka kedua praktik pinjaman dan pembiayaan ini memiliki model praktik yang berbeda. Namun, kali ini kita tidak sedang membahas keduanya. 

Dalam tulisan ini, kita fokus pada kajian seputar problem biaya administrasi dalam fiqih di lembaga pegadaian. Sebagai instrumen kajian, kita ambil fokus kajian pada salah satu produk pegadaian yaitu produk KCA (Kredit Cepat dan Aman). Mengapa produk ini yang kita ambil? Karena banyak dari kalangan kita yang ketika ragu mengajukan kredit ke perbankan, mereka kemudian lari ke pegadaian. Nah, inilah pentingnya hal ini dibahas mengingat tidak sedikit masyarakat kita memanfaatkan produk tersebut.

Sebelum masuk pada kajian, perlu diketahui terlebih dahulu makna dari biaya administrasi. Biaya administrasi merupakan biaya yang dipungut sebagai risiko pembiayaan atau pinjaman. Ada dua mekanisme penarikan biaya administrasi ini, yaitu: 

1. Biaya administrasi yang dibayarkan saat pencairan

2. Biaya administrasi saat terjadi risiko penundaan pembayaran kewajiban nasabah terhadap lembaga keuangan. Untuk yang kedua ini biasa dikenal dengan istilah kompensasi sewa modal.

Mengenal Produk KCA (Kredit Cepat dan Aman)

KCA (Kredit Cepat dan Aman) adalah sebuah produk resmi yang dirilis pegadaian. Produk KCA ini menawarkan skim pergadaian (rahn) ke semua nasabahnya. Skim gadai dirilis untuk menjembatani pemenuhan kebutuhan konsumtif dan produktif nasabah. 

Untuk mengajukan pembiayaan dengan skim KCA ini, oleh pegadaian, nasabah disarankan membawa agunan berupa barang-barang berharga atau surat penting kendaraan ke outlet pegadaian terdekat, misalnya emas batangan, perhiasan emas, mobil, motor, laptop dan sejenisnya. Agunan pada lembaga ini berperan sebagai barang yang digadaikan. Terkait dengan saat pencairan, KCA mematok bea administrasi dalam rentang 2.000 rupiah sampai dengan 125.000 rupiah. 

Uniknya dari KCA ini adalah jangka waktu pembiayaan yang ditawarkan paling lama adalah 4 bulan (120 hari) dan bisa diperpanjang dengan cukup membayar sewa modal (ijarah/bunga pinjaman). Sewa modal ditetapkan sebesar 0.75% per 15 hari. 

Kita fokus pada konsep 'sewa modal' (ijarah) dan biaya administrasi. Kita balik terlebih dahulu pembahasannya sebab ada keterkaitan pemaknaan dari kedua istilah tersebut.

Biaya Sewa Modal

Sewa modal adalah sebuah konsep bea yang ditetapkan sebagai kompensasi peminjaman suatu modal ke nasabah. Biasanya besarannya bersifat tetap sesuai dengan lama pinjaman yang dimaksud. Sewa modal pada produk KCA dipatok sebesar 0.75% per 15 hari. Nah di sinilah letak problem fiqihnya itu.

Ingat bahwa KCA adalah merupakan salah satu skim produk pegadaian. Jika benar bahwa KCA menerapkan sistem gadai, maka seharusnya berlaku hal hal sebagai berikut: 

1. Seharusnya biaya sewa modal ini tidak ada. Mengapa? Karena sewa modal ini sama dengan telah menempatkan nasabah selaku pihak yang membeli agunan secara patungan dengan pegadaian. Dengan demikian status kepemilikan barang adalah milik dua pihak nasabah dan pegadaian. Pegadaian berperan selaku pembeli dan menjual barang tersebut ke nasabah secara kredit. Dan karena barang masih dibawa oleh nasabah dan dimanfaatkannya, maka nasabah bisa dipungut ijarah (sewa). Objek yang disewa pihak nasabah adalah porsi bagian yang dimiliki oleh pegadaian. Akad menyewa porsi pegadaian oleh nasabah ini selanjutnya disebut ijarah muntahiyah bi al-tamlik (sewa dengan akhir kepemilikan barang sepenuhnya oleh nasabah). 

2. Jika skim pembiayaan itu berupa gadai, maka pihak pegadaian tidak memungut ongkos ijarah (sewa), karena status barang yang digadaikan (marhûn) adalah masih milik nasabah sendiri. Bagaimana mungkin nasabah menyewa barang milik sendiri? Susah diterima dengan akal bukan? Ibarat anda punya mobil, lantas anda menyewa mobil anda sendiri dengan ongkos sewa diberikan ke orang lain.

Jadi, kedudukan agunan itu sebenarnya hendak dijadikan barang gadai (jaminan) atau dibeli oleh pihak pegadaian lalu dijual lagi ke nasabah? Jika dibeli oleh pegadaian, maka konsep sewa modal ini benar secara syariat. Mahu dipungut berapa persen ongkos sewanya dari modal yang dicairkan, hukumnya sah secara fiqih. Lain halnya bila barang tersebut dijadikan barang gadai, mengingat dalam gadai tidak ada perpindahan status kepemilikan barang. Jadi barang sepenuhnya masih milik penggadai.

Dengan memperhatikan status dan kedudukan masing-masing pihak yang bertransaksi di atas pada produk KCA, maka tidak bisa dipungkiri bahwa:

1. Konsepsi sewa modal yang merupakan biaya administrasi sewa modal di lembaga ini tidak lain hanyalah merupakan biaya jasa pinjaman modal saja, yang identik dengan konsep bunga pinjaman. 

2. Untuk itu status hukum sewa modal ini adalah sama dengan riba qardli. Rincian pembahasan menukiknya berikut perdebatan fiqih yang terjadi di dalam sewa modal ini bisa merujuk kembali ke pembahasan mengenai bunga perbankan. 

Biaya Administrasi saat Pencairan

Konsep asal biaya administrasi dalam syariat sebenarnya adalah boleh. Apalagi dalam situasi modern ini barang yang digadaikan umumnya berupa barang-barang yang mahal. Untuk itu dibenarkan bila dilakukan pemungutan biaya administrasi sebagai wujud pelaksanaan perintah nash agar mencatat setiap transaksi utang-piutang.

Manfaat dari biaya administrasi biasanya berkisar peruntukannya sebagai:

1. Penyediaan buku administrasi pelunasan. Jika dalam perbankan biasanya diwujudkan dalam rupa buku tabungan.

2. Sebagian koperasi ada yang menggunakan biaya administrasi ini untuk menggaji karyawan dan sebagian di antaranya dikumpulkan dalam pembagian deviden (Sisa Hasil Usaha/SHU). 

Baik diperuntukkan untuk penyediaan administrasi pencatatan atau dikumpulkan kelak sebagai rupa Sisa Hasil Usaha (SHU), hal itu tidak mempengaruhi hukum keabsahan biaya administrasi. 

Yang sering dipermasalahkan biasanya adalah rentang yang disediakan dalam biaya administrasi, sebagaimana dalam Produk KCA ini, pihak pegadaian mematok tarif 2 ribu sampai dengan 125 ribu rupiah. Sahkah rentang seperti ini? Apakah tidak semestinya biaya tersebut dipungut secara tetap saja dan disamakan untuk semua besaran dana yang dicairkan? Katakanlah misalnya 50 ribu untuk semua total dana pembiayaan. Mau pinjam 10 juta atau 100 juta, atau bahkan 1 milyar, tetap 50 ribu. 

Untuk menjawab pertanyaan 'apakah tidak semestinya' seperti ini, membutuhkan banyak penalaran dan pertimbangan. Biasanya pertimbangan itu disesuaikan dengan risiko. 

Sebagai contoh misalnya untuk pinjaman senilai 100 juta sampai dengan 1 milyar, biasanya pihak perbankan turut menyertakan jasa pengawalan keamanan ke nasabah. Hal itu dirasa penting karena berkaitan langsung dengan jaminan keselamatan nasabah dan sampainya dana pada tempat yang dituju. Jasa pengawalan seperti ini umumnya ditanggung biayanya oleh perbankan. Apakah mungkin pihak perbankan mengongkosi jasa keamanan tersebut dari kas yang berasal dari dirinya sementara ia berjasa dalam memberikan dana ke nasabah? Sudah barang tentu hal ini tidak masuk akal. Sebagai satu-satunya jalan adalah biaya tersebut ditanggungkan ke nasabah. Namun, karena setia nasabah memiliki tipikal yang berbeda dalam menghadapi risiko keamanan maka pihak perbankan bisa mengacu kepada aturan undang-undang yang mewajibkan menyediakan jasa pengawalan kepada nasabah bila membawa uang di atas nilai besaran tertentu dengan biaya ditanggungkan ke nasabah. 

Nah, karena uang 100 juta sudah pasti memiliki dasar riil pencairan yang berbeda dengan uang 1 milyar, maka agar tercapai mekanisme keadilan dan maslahat bagi nasabah, maka ditetapkanlah persentase bea, yang dikumpulkan dalam satu istilah biaya administrasi. Inilah wujud pemakaian biaya administrasi itu. 

Apakah konsep ini termasuk riba? Mengingat kewajiban memenuhi administrasi itu adalah merupakan kewajiban dari nasabah, sudah barang tentu hal ini menyerupai riba. Apalagi bila biaya tersebut diambil dari riel pinjaman yang hendak dicairkan. Sama dengan ketika anda hendak meminjam barang, lalu disyaratkan bahwa pinjaman itu bisa cair manakala anda harus memberikan jasa tertentu kepada pemberi pinjaman. Jelas sekali bahwa hal ini adalah bagian dari riba. 

Namun, jika menilik asal muasal presentase biaya administrasi ini ditetapkan sebagai bea beli buku tabungan dan pengurusan hal yang berkaitan dengan pencatatan nota pinjaman yang hal itu "harus" dimiliki oleh nasabah sebagai bukti pelunasan kelak, maka pada dasarnya bea tersebut adalah kewajiban dasar nasabah dalam memenuhi perintah mencatat transaksi. Karena perintah mencatat transaksi adalah bukan hanya semata kewajiban lembaga keuangan, melainkan juga kewajiban nasabah. Demikian halnya dengan penyediaan jasa pengamanan / pengawalan yang merupakan tanggung jawab kedua pihak. Jadi, dalam hal ini, kewajiban akan biaya administrasi adalah semata tanggungan kedua pihak yang bertransaksi. Untuk itu status fiqih biaya administrasi adalah diperbolehkan dengan jalan istihsan. Wallahu a'lam bish shawab


Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur