IMG-LOGO
Trending Now:
Ekonomi Syariah

Menjual Barang yang Dibeli secara Tunai ke Penjualnya Lagi secara Kredit

Senin 24 Juni 2019 15:0 WIB
Share:
Menjual Barang yang Dibeli secara Tunai ke Penjualnya Lagi secara Kredit
Ada seorang individu yang membutuhkan uang. Ia tidak berani berutang kepada orang lain disebabkan kebutuhannya kali ini jumlahnya besar. Sebut saja misalnya Rp200 juta. Sementara mau utang ke bank, ia takut bunga bank karena dalam keyakinannya bunga bank itu riba. Lalu ia berpikir, apa solusinya? 

Selintas sulit dibenaknya untuk memecahkan jawabannya. Kemudian ia menghubungi saudaranya agar sudi kiranya membeli rumah yang dimilikinya. Terjadilah permufakatan, bahwa rumah tersebut dibeli. Harganya pas 200 juta. Kemudian terjadilah dialog, mengapa rumah tersebut dijual? Setelah ditelusuri, si saudara ini ternyata baru tahu bahwa akar masalahnya adalah kebutuhan dana yang tidak bisa ditunda. Pinjam ke bank tidak berani karena takut bunga. Pinjam ke dirinya, juga tidak berani lantaran jumlahnya besar. Mau dibatalkan akad jual belinya juga tidak enak karena akad jual beli sudah terlanjur terjadi.

Lalu si saudara ini memberi solusi, bahwa rumah tersebut akan dijualnya kembali kepada pemilik pertama, karena bagaimanapun itu adalah saudaranya sendiri. Tapi pemilik pertama tidak mau karena jumlah uangnya itu besar dan ia butuh dana itu dalam bentuk cash. Antara kebutuhan dan rasa tidak enak, lalu terbitlah solusi, bahwa rumah tersebut akan dijual secara kredit kepadanya. Selisih cash dan kredit disepakati sebesar Rp25 juta yang akan dilunasi selama 2 tahun. Tercapailah kesepakatan deal antara keduanya. 

Yang jadi masalah pokok antara kedua orang tersebut, adalah bahwa:

  1. Kejadian peralihan antara menjual dan membeli tadi terjadi dalam hari yang sama
  2. Kejadian akad jual beli yang kedua terjadi setelah tahu akar masalahnya
  3. Apakah akad kedua ini bisa disebut sebagai hilah (rekayasa menghindari riba yang diharamkan)?
Tidak diragukan lagi bahwa akad jual beli di atas adalah masuk kategori akad bai'ul 'inah. Abu 'Ubaid Ahmad ibn Muhammad al-Harawy menjelaskan bahwasanya:

العينة هو أن يبيع الرجل من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به قال وإن اشترى بحضرة طالب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم وقبضها ثم باعها من طالب العينة بثمن أكثر مما اشتراه إلى أجل مسمى ثم باعها المشتري من البائع الأول بالنقد بأقل من الثمن فهذه أيضا عينة وهي أهون من الأولى وهو جائز عند بعضهم 

Artinya: "Al-'Inah merupakan transaksi jual beli suatu barang oleh pihak pertama (penjual) dengan pihak kedua (pembeli) dengan harga yang diketahui sampai suatu tempo yang telah ditentukan kemudian pihak pertama membeli kembali barang tersebut dengan harga yang lebih sedikit dibanding ketika menjualnya, dengan harga yang diketahui juga. Disampaikan juga bahwa bai'u al-inah adalah jika seorang thalibu al-'înah meminta orang lain membeli suatu barang darinya dengan harga yang maklum, lalu diserahkannya barang tersebut, kemudian meminta agar pembeli menjual kembali barang ke dia dengan harga yang lebih tinggi dibanding saat dia membeli darinya, dengan tempo yang disebutkan (disepakati). Lalu pembeli (melakukan apa yang diperintahkannya) dengan menjual barang tersebut ke penjual pertama dengan harga yang lebih sedikit dari saat dia membelinya. Hal sebagaimana disebutkan terakhir ini juga termasuk akad 'înah, meskipun kelihatannya lebih ringan dari akad yang pertama. Dan hal semacam ini adalah boleh menurut sebagian ulama'." (Al-Nawawy, al-Majmu' Syarah Al-Muhadźab, Jedah: Maktabah al-Irsyâd, tt.: Juz 10/143 )

Ada dua model bai'u al-'inah dalam keterangan di atas, yaitu: 

1. Jual beli 'inah dengan inisiatif pemilik harta (shahibu al-tsaman), dan 
2. Jual beli 'inah dengan inisiatif pemilik barang (shahibu al-sil'ah)

Bai' 'inah dengan inisiator shahibu al-tsaman biasanya dipraktikkan dalam produk pembiayaan, sementara orang yang mencari pembiayaan (kredit) tidak memiliki barang apapun yang bisa dijadikan jaminan. Lain halnya dengan yang kedua, meskipun juga diterapkan pada produk pembiayaan yang sama. Pada bank konvensional, akad ini umumnya diterapkan pada produk kredit dengan agunan. Anda pernah pinjam uang di bank konvensional dengan agunan bukan? Nah, pola itu berubah jadi akad bai'u al-'înah pada bank syariah, tentunya dengan basis akad jual beli.

Ada kontroversi dalam praktik bai'u al-'înah ini. Dari keempat mazhab besar yang masyhur, hanya Imam Syafii dan ulama Syafi'iyah yang menyatakan bahwa praktik tersebut adalah boleh. Tiga mazhab lainnya menghukumi tidak boleh dengan alasan bahwa praktik tersebut hanyalah berusaha menghindar dari praktik riba utang (riba qardly). Hakikatnya pelaku hendak mencari pinjaman dan berusaha melepaskan diri dari jebakan pasal كل قرض جرى نفعا للمقرض فهو ربا (segala utang piutang yang mensyaratkan manfaat bagi pihak yang memberi utang, adalah riba), oleh karena itu ia bersiasat dengan wasilah jual beli 'inah ini. Dasar dalil yang dipergunakan tiga kelompok mazhab di atas adalah hadits Nabi SAW. 

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِيْنَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُـمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلاًّ لاَيَنْزِعُهُ شَيْئٌ حَتَّى تَرْجِعُواْ إِلَى دِيْنِكُمْ

Artinya: “Apabila kalian melakukan jual beli dengan cara ‘inah, berpegang pada ekor sapi, kalian ridha dengan hasil tanaman dan kalian meninggalkan jihad, maka Allah akan membuat kalian dikuasai oleh kehinaan yang tidak ada sesuatu pun yang mampu mencabut kehinaan tersebut (dari kalian) sampai kalian kembali kepada agama kalian.” (HR. Abu Dawud dari ‘Abdullah bin ‘Umar radhiyallahu anhuma).

Lalu pertanyaannya, adalah mengapa justru Imam Syafii radliyallâhu 'anhu dan pengikut mazhabnya justru membolehkan bai' 'înah? Apakah mereka tidak tahu akan hadits tersebut? 

Pertanyaan ini dijawab oleh Syeikh Yahya Syaraf al Nawàwy rahimahullah

Bahwa dalam pandangan Imam al-Syafii, hadits/atsar yang dipegang oleh Abu Hanifah (sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud) tersebut perlu ditafshil. Titik tekan pendapat Imam Abu Hanifah adalah larangan jual beli secara tangguh. 'Inah yang dilarang dalam pendapat Abu Hanifah adalah yang diawali dengan jual beli tangguh dan tidak disebutkan sampai kapan waktu jatuh temponya. Itu pula yang melatarbelakangi mengapa Imam Malik dan Imam Ahmad Ibn Hanbal juga melakukan pelarangan yang sama dan menganggapnya sebagai akad yang rusak. Kedua imam mazhab yang terakhir mendasarkan diri pada upaya mencegah terjadinya perselisihan akibat praktik jual beli tangguh tersebut (bai' bi al-ajal). Jadi, dalam hal ini mereka berdua memakai peran saddu al-dzarî'ah. (Al-Zuhaili, al-Mu'amalatu al-Mâliyah al-Mu'âshirah, Beirut: Dâr al-Fikr, 2007: 45).

Dalam pandangan al-Syafii, atsar sahabat di atas justru bertentangan dengan ayat tentang dihalalkannya jual beli (QS. Al-Baqarah: 275). Keraguan Imam Syafii muncul terhadap dhahir teks yang berisi celaan terhadap praktik 'inah, apakah celaan itu murni karena larangan adanya dua harga yang berbeda dalam satu sil'ah (barang), ataukah karena dua harga yang berbeda dalam satu akad (jual beli cash dan kredit). Menurutnya, 'inah yang dilarang itu adalah manakala dalam satu barang itu dijual dengan tanpa disertai kejelasan harga dan kejelasan pilihan akad. Jadi, celaan itu bukan sebab semata karena jual beli kredit dan dilanjut dengan jual beli tangguh yang dilaksanakan dalam satu waktu. (Al-Syafii, al-Umm, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1990: Juz 3, halaman 79).

Ingat bahwa dalam pandangan mazhab Syafii, jual beli yang diperbolehkan pada dasarnya ada dua bentuk, yaitu:
  1. Jual beli yang mana kedua barang yang hendak dipertukarkan oleh kedua pihak yang bertransaksi sama-sama di bawa ke majelis akad.
  2. Jual beli yang mana salah satu barang tidak dibawa oleh kedua pihak yang bertransaksi. Contoh praktik dari model transaksi yang kedua ini adalah penerapan akad salam dan jual beli tangguh. Namun, untuk yang kedua ini, syarat yang wajib dipenuhi adalah harus jelas waktunya kapan barang yang belum diserahkan itu akan diterimakan ke lawan transaksi. Ketidakjelasan inilah yang merupakan akar masalah bagi tidak sahnya akad. (Al-Syafii, al-Umm, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1990: Juz 3, halaman 3)

Berdasarkan batasan ini, di dalam 'inah, menurut mazhab Syafii, masing-masing akad jual beli itu dilakukan secara sah. Baik jual beli secara cashnya, maupun jual beli secara kreditnya. Jika keduanya sah, lantas mengapa harus berubah hukumnya menjadi diharamkan? 

Adapun dalam mazhab Hanafi, jual beli tangguh memang dinyatakan sebagai tidak boleh disebabkan laba yang merupakan selisih antara kredit dan cash dipandang sebagai riba. Hal ini berbeda dengan konsepsi dasar mazhab Syafii, yang mana konsep dasar riba pada jual beli tangguh adalah selagi tidak mengikut kaidah: الربح مالم يضمن (laba yang tidak bisa dijamin (saat transaksi)). Pertanyaannya, bagaimana laba itu dijamin dalam mazhab Syafii? 

Dengan mencermati konsep bai' salam, sahnya akad adalah manakala diketahui kapan waktu penyerahan barang yang tidak dibawa. Oleh karena itu, agar tidak terjebak dalam riba, maka harus ditentukan waktunya, kapan barang/harga diserahkan. 

Dalam praktik 'inah dewasa ini, akad 'inah di atas termasuk yang lazim. Waktu penyerahan barang/harga sudah ditentukan di muka dan di awal transaksi. Sebagaimana contoh yang sudah disampaikan di atas, bahwa waktu akhir penyerahan adalah 2 tahun. Andaikan tidak ada ketetapan waktu ini, maka kedua mazhab sepakat bahwa transaksi bai' bi al ajal (jual beli tangguh) adalah tidak sah. Jika jual beli tangguh tidak sah, maka akad yang mengiringi berikutnya juga tidak sah pula. Itulah sebabnya dalam atsar di atas disampaikan celaan itu. 

Walhasil, bai 'inah yang dicela dalam atsar adalah karena praktik jual beli tangguh yang tidak diketahui batasan waktu akhir penyerahan barang/harga. Jadi, celaan itu bukan sebab memang terlarangnya 'inah yang disertai jual beli tangguh yang disertai batasan waktu penyerahan. 

Pertanyaan berikutnya adalah apakah itu bukan hanya sekedar rekayasa sistemik saja agar terhindar dari riba? 

Untuk menjawab pertanyaan ini, ada yang perlu diingat bahwa secara dhahir nash (bunyi eksplisit teks), baik jual beli kredit maupun jual beli secara cash, keduanya adalah boleh bila berdiri secara terpisah. Saya membeli barang dari A seharga 100 ribu rupiah secara cash. Jual beli saya ini adalah sah. Kemudian hari itu juga, saya menjual barang tersebut ke orang lain secara kredit dengan jangka waktu pelunasan selama 1 tahun, dengan harga 200 juta rupiah. Apakah sah? Jawabnya adalah sah. Mengapa? Karena jelas waktu pelunasannya. 

Bagaimana jika barang itu saya jual kembali ke penjual pertama juga secara kredit, di hari itu juga, dengan ketetapan waktu pelunasan selama 2 tahun? Sahkah? Jawabnya adalah sah juga. Alasannya, karena barang yang saya jual sudah menjadi milik saya. Mau saya jual ke siapapun dan kapan pun, barang itu adalah hak saya. Jadi tidak diragukan lagi bahwa jual beli dengan model seperti ini adalah boleh. 

Lantas bagaimana bila disediakan alurnya dan sistemnya? Saya akan beli barang A secara cash dari anda, tapi dengan kesediaan bahwa anda harus membelinya lagi dari saya secara kredit. Atau sebaliknya, anda harus beli barang A dari saya dengan harga sekian, tapi dengan kesediaan anda harus menjualnya lagi ke saya secara cash dengan harga sekian (lebih rendah dari harga beli). Bolehkah akad seperti ini? Nah, dalam wilayah ini justru malah mazhab Hanafi menyebutnya sebagai sah. Nama akadnya adalah bai' 'uhdah atau akad sende. Mazhab Syafii justru menghukuminya sebagai makruh. 

Syeikh Abdullah Ba'alawi dalam kitab Bughyatu al-Mustarsyidin menjelaskan bahwa: 

بَيْعُ اْلعُهْدَةِ اْلمَعْرُوْفُ صَحِيْحٌ جَائِزٌ وَتَثَبَتْ بِهِ الْحُجَّةُ شَرْعًا وَعُرْفًا عَلَى قَوْلِ اْلقَائِلِيْنَ بِهِ وَقَدْ جَرَى عَلَيْهِ اْلعَمَلُ فِى غَالِبِ جِهَاتِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ زَمَنٍ قَدِيْمٍ وَحَكَمَتْ بِمُقْتَضَاهُ الْحُكَّامُ وَاَقَرَّهُ مَنْ يَقُوْلُ بِهِ مِنْ عُلَمَاءِ اْلإِسْلاَمِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِىِّ وَاِنَّمَا اِخْتَارَهُ مَنْ اِخْتَارَهُ وَلِفِقْهٍ مِنْ مَذَاهِب لِلضَّرُوْرَةِ الْمَاسَّةِ اِلَيْهِ وَمَعَ ذَلِكَ فَاْلإِخْتِلاَفُ فِى صِحَّتِهِ مِنْ أَصْلِهِ وَفِى التَّفْرِيْعِ عَلَيْهِ لاَيَخْفَى عَلَى مَنْ لَهُ إِلْمَامٌ بِاْلفِقْهِ

Artinya: “Jual beli bertempo yang sudah terkenal itu hukumnya adalah sah dan boleh. Ini sudah bisa dijadikan ketetapan hujjah secara syara’ maupun secara urfi. Pendapat yang mengatakan kebolehan transaksi ini sudah berlangsung di banyak daerah kaum muslimin sejak zaman dulu dan sudah dinyatakan sebagai keputusan para ahli hukum dan diakui  oleh mayoritas ulama. Pada dasarnya, persoalan ini bersumber dari bukan kalangan mazhab Syafi’i. Namun, pilihan hukum kebolehan transaksi oleh pengkaji fiqih dari beberapa mazhab, adalah bertemu berdasar cara pandang sifat dlarurat akad dan mendesak. Oleh karena itu, perbedaan dalam sah atau tidaknya akad berdasar dalil asalnya, dan berdasar pemerinciannya, adalah bukan sesuatu yang mengkhawatirkan di kalangan orang yang sudah menguasai ilmu fiqih.” (Abdullah Ba'lawi, Bughyatu al-Mustarsyidin, Beirut: Dâr al-Fikr, tt., 133)

Sampai di sini sepakat bukan, atas kebolehan bai'u al-inah bila jual beli tangguh yang disertakan di dalamnya disertai waktu penyerahan yang jelas di antara kedua barangnya? 

Jika bai' al-inah hukumnya dilarang karena dianggap sebagai rekayasa lantas mengapa bai' 'uhdah justru dibolehkan, padahal jelas di akad terakhir harus ada syarat bahwa pembeli harus menjual kembali barangnya kepada penjual pertama ketika masa tertentu? Justru syarat ini yang dipandang oleh kalangan Syafiiyah sebagai yang tidak diperbolehkan disebabkan akad tersebut membatalkan status kepemilikan yang harus ihtiyaz (menguasai sepenuhnya terhadap hak milik yang sudah dibelinya). Pengkaji rasa bahwa faktor yang menyebabkan kebolehan sistematisasi itu tidak lepas dari faktor darurat sebagaimana disebutkan Syeikh Abdullah Ba'alawi di atas. Untuk itu perlu kita mencermatinya. Wallahu a'lam bish shawab


Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syarî'ah - Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur

Tags:
Share:
Ahad 23 Juni 2019 21:15 WIB
Perbedaan Hukum antara Trading Saham dan Investasi Saham
Perbedaan Hukum antara Trading Saham dan Investasi Saham
Di dalam pasar modal, ada beberapa efek yang diperdagangkan, antara lain adalah saham, obligasi, Efek beragun Aset (EBA), Reksadana, Sukuk, Dana Investasi Real Estate (DIRE) dan lain sebagainya. Setidaknya, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) menggariskan ada 7 produk yang bisa diperdagangkan. 

Dari ketujuh produk tersebut, dua mekanisme berdagang dipergunakan, yaitu sistem lelang dan sistem langsung tawar menawar. Sistem lelang perdagangan efek terjadi pada dua pasar, yaitu pasar regular tunai dan pasar reguler. Adapun sistem langsung tawar menawar terjadi pada pasar negosiasi. 

Baca juga:
Cara Gampang Mengenal Bursa Saham dalam Tinjauan Fiqih
Syarat agar Perdagangan di Bursa Efek Sah secara Fiqih
Sistem penjualan secara lelang, menghasilkan pola pemasaran lain sebagai turunan. Turunan itu adalah forex, swap, option, future dan forward. Kita cermati terlebih dahulu sifat dan ciri dari sistem lelang ini, yaitu:

  1. Sistem lelang itu terbentuk karena ada dagangan yang ditawarkan dan ada penawar. 
  2. Kesepakatan deal antara penawaran dan yang ditawar, akan terbentuk sifat non real time melainkan berjangka waktu dengan final ketika sesi tawaran itu diambil oleh penawar
  3. Di dalam sistem online, karena lelang penawaran terjadi berjangka waktu (future) dan "terus menerus berjalan" (continuously/24 non stop), maka transaksi berlangsung spekulatif. 
  4. Jangka waktu yang tersedia dalam pasar reguler tunai dan pasar reguler berlangsung cepat. Cepatnya pergerakan inilah yang mendasari adanya trading. 

Jadi, trading dalam hal ini bermakna transaksi jual atau beli efek dengan sistem lelang yang terjadi dalam jangka waktu pendek dan berlangsung terus menerus (24 jam non stop). 

Ada beberapa hal yang mempengaruhi trading ini, antara lain :

1. Efek yang dipilih untuk dibeli

Adanya ketentuan berupa efek yang dipilih ini maka selanjutnya memunculkan turunan dari investasi, yaitu trading. Turunan berdasarkan selisih kurs disebut dengan forex. Turunan berdasarkan "pilihan efek" melahirkan sistem opsi. Turunan investasi berdasarkan selisih suku bunga disebut swap. Turunan dari selisih harga kini dan harga mendatang yang dipesan waktu kini disebut future. Selisih harga kini dan harga mendatang yang ditetapkan berdasar harga mendatang disebut forward.

Ada tiga pilihan efek dalam hal ini, yaitu:

a. Efek lapis pertama atau yang disebut dengan istilah blue chip. Efek ini biasanya ditengarai oleh sistem yang sudah mapan dari perusahaan. Bagi orang yang berminat untuk investasi, umumnya lebih memilih trading dalam kelompok lapis ini karena harganya cenderung stabil. Hanya hal-hal yang sifatnya berat dapat mempengaruhi pergerakan turunnya, misalnya isue keamanan, politik, perang, dan lain sebagainya

b. Efek lapis kedua dan efek lapis pertama (initial public offer / IPO). Kelompok ini dihuni oleh perusahaan pemula yang baru masuk ke dalam pasar bursa. Sebagai pemain awal, sudah barang tentu "efek" yang dimilikinya akan banyak mengundang sentimen positif atau sebaliknya sentimen negatif pasar. Itulah sebabnya, harga efek ini cenderung fluktuatif. Dengan cepat ia bisa meroket naik, dan sebaliknya ia bisa meroket turun. Fluaktuatifnya harga efek ini yang digemari oleh para trader karena bisa dengan cepat mendapatkan untung, atau sebaliknya terlempar dari peredaran, risiko fluktuasi.


2. Risiko yang tinggi dibanding investasi

Dengan basic pola penjualan sistem lelang di pasar reguler tunai dan pasar reguler, serta tabiat pelaku pasar yang gemar berburu IPO drngan risiko fluaktuatif yang tinggi, maka trading efek memiliki risiko yang tinggi dibanding investasi. Unsur spekulatifnya cenderung tinggi di tengah ketidakstabilan harga. Bisa saja hari ini harga efek naik, dan esok harinya turun secara tiba-tiba. 

Kenaikan dan penurunan harga efek tidak bisa diprediksi. Tidak ada yang pernah tahu sampai kapan harga efek itu naik dan kapan turunnya. Hal ini yang membedakannya dengan investasi, mengingat investasi memanfaatkan efek dari perusahaan yang cenderung stabil dan konstan dalam pasarannya. Prediksi naik dan turun tidak dipengaruhi oleh unsur spekulatif, melainkan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang benar-benar krusial sehingga dapat mempengaruhi ekonomi suatu negara.

3. Kepandaian memanfaatkan waktu untuk buy and sell dan buy and hold

Investasi memiliki prinsip buy and hold, yaitu setelah membeli efek, langkah berikutnya adalah menahannya hingga beberapa waktu lamanya. Berbeda dengan trading, yang memiliki prinsip buy and sell, yaitu setelah membeli, langkah berikutnya adalah memikirkan kapan menjualnya. Itulah sebabnya dalam trading, perputaran efek berlangsung sedemikian cepat. 

Di dalam trading, informasi berkaitan dengan situasi politik, ekonomi, bencana di suatu negara tidak banyak menjadi pertimbangan. Hal ini berbeda dengan investasi. Situasi politik dan bencana, dapat berpengaruh besar. Bahkan musim dan iklim yang terjadi di suatu wilayah negara, dapat berpengaruh besar. Selain itu, pengalaman produsen dalam berusaha dan mengelola efek, sangat berpengaruh terhadap laju investasi efek. Itulah sebabnya, pasaran trading efek, cenderung rawan dengan istilah perusahaan fiktif. Ada wujud efek, tapi perusahaannya tidak ada. Sementara itu dalam investasi, perusahaan yang mengeluarkan efek sudah pasti terverifikasi keberadaannya dan jalur usahanya. 

Nah, dengan indikasi ini, maka paling tidak bagi pelaku trading harus banyak - banyak memperhatikan situs brokernya. Apakah brokernya itu adalah broker resmi ataukah broker abal-abal. Jika broker resmi, peluang bagi selamatnya dana trader mungkin masih besar. Berbeda halnya jika situs brokernya itu abal-abal. Jangan-jangan hanya merupakan judi online. Wa 'iyâdzu billâh.

4. Analisis teknik perdagangan efek

Bagaimanapun juga, baik dalam pasar reguler maupun pasar negosiasi, ada sebuah nomenklatur analisis teknik perdagangan efek. Basis keduanya sama, yaitu pergerakan harga. 

Jika anda buka situs broker tertentu, umumnya anda akan disajikan instrumen analisis pergerakan harga. Biasanya tampilannya berbentuk skala, dan merupakan hasil refleksi dari analisis robotik. Jadi, wujudnya adalah analisis otomatis dengan instrumen analisis berupa mesin. Nah, begitu pula cerminan analisis pergerakan di pasaran bursa. Setiap saat anda bisa disuguhi dengan tampilan itu. Dan yang mengerti hanya orang-orang khusus. Sejauh ini, penulis hanya mengikuti laporan-laporan dari media saja. Penulis belum sepenuhnya terjun di dalamnya. 

Yang perlu digaris bawahi adalah, bahwa pada pasar efek negosiasi, ada saat penutupan harga. Namun, dalam pasaran online (pasar reguler), pergerakan itu senantiasa berjalan terus menerus 24 jam non stop (continuously). 

Berangkat dari memandang kedua instrumen ini, maka kita tarik pemahaman mengenai investasi dan trading itu. Investasi ada saatnya untuk hold (menahan diri) karena tutupnya pasar. Sementara dalam trading, orientasi utamanya adalah mencari peluang selisih harga. Peluang ini tercipta sepanjang waktu. Lain halnya dengan investasi. Peluang menjual hanya bisa dilakukan manakala pasarnya belum tutup. Jika sudah tutup, maka pelaku harus menunggu keesokannya lagi ketika pasar negosiasi kembali dibuka. Jadi, ada setidaknya kesempatan tertahannya harga efek selama semalam (untuk investasi). Namun untuk trading, tidak ada istilah menginap. Selalu dan selalu mencari peluang menjual atau membeli efek. 

Usaha mencari peluang dengan akibat adanya masa penahanan ini melahirkan rumus analisa teknik. Lain halnya dengan trading, rumusan ini hanya dilakukan dengan membaca skala robotik saja. Jadi, bisa dikatakan bahwa trading tidak memerlukan rumus. Itulah sebabnya unsur spekulatif pada trading itu sangat tinggi dibandingkan rumusan pada skala investasi.

Walhasil, ceruk perbedaan hukum antara investasi dan trading adalah terletak pada spekulasinya. Unsur spekulatif yang tinggi ini menyerupai maisir yang merupakan unsur utama judi. Itulah sebabnya, MUI lewat Fatwa Dewam Syariah Nasionalnya memutuskan trading forex, swap, option, future, forward dipandang sebagai haram. Berbeda dengan investasi. Anda beli dolar sekarang, kemudian besok anda jual kembali dolar, asalkan itu langsung dan melalui negosiasi, maka hal itu diperbolehkan. Sistem ini disebut sistem spot. Sekali lagi, semua ini disebabkan adanya rumus yang melahirkan angka pasti (maklum) yang membedakan dirinya dari sifat spekulatif (maisir/judi). 

Nah, sekarang bagaimana maslahat memandangnya? Kiranya untuk pertanyaan ini dibutuhkan analisa yang lebih mendalam lagi. Pertimbangan khusus utamanya pada pendapat al-Ghazali bahwa krisis itu sejatinya adalah akibat perdagangan uang. Namun, kita juga tidak menutup kemungkinan memandang bahwa dunia ini dipenuhi oleh spekulan pasar. Apakah generasi muslim cukup hanya akan bertahan sebagai korban aksi spekulan itu, sementara aksi spekulan itu tak bisa dicegah? Atau ia balik menyerbu pasar dengan aksi spekulan serupa namun dengan siasat, memborong saham muslim? Bank Muamalat dan beberapa Bank yang bergerak dalam syariah itu ada di pasar modal. Apakah kita akan membiarkan saja jikalau efek yang dimilikinya diserbu dan dikuasai oleh spekulan non muslim? Tentu tidak bukan? Jika tidak, lantas apa solusinya?

Wallahu a'lam bish shawab


Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur

Rabu 19 Juni 2019 21:30 WIB
Mengenal Uang Kertas dalam Perspektif Islam
Mengenal Uang Kertas dalam Perspektif Islam
ilustrasi: peruri

Pada awalnya manusia tidak mengenal uang, sehingga melakukan pertukaran antar barang dan jasa secara barter samapai mereka mendapat petunjuk dari Allah SWT untuk membuat uang. Kemudian Allah SWT menciptakan barang tambang emas dan perak sebagai nilai untuk setiap harta. Dinar dan Dirham berfungsi sebagai medium untuk mengukur harga komoditas, disamping juga berfungsi untuk alat tukar transaksi dan barang simpanan kekayaan.

Bangsa Yunani membuat ”uang komoditas” yang disebar antara mereka. Kemudian mereka membuat emas dan perak yang berupa batangan sampai masa dimulainya percetakan uang tahun 406 SM. Mata uang utama mereka adalah Drachma yang terbuat dari perak. Bangsa Romawi pada masa sebelum abad ke-3 SM. menggunakan mata uang yang terbuat dari perunggu yang disebut aes (Aes Signatum Aes Rude). Mereka juga menggunakan mata uang koin yang terbuat dari tembaga. Kemudian mereka mencetak Denarius dari emas yang kemudian menjadi mata uang utama imperium Romawi yang dicetak pada tahu 268 SM.

Bangsa Persia mengadopsi percetakan uang dari bangsa Lydia setelah penyerangan mereka pada tahun 546 SM. Uang dicetak dari emas dan perak dengan perbandingan (rasio) 1:13,5. Suatu hal yang membuat naiknya nilai emas dari perak. Uang yang semula berbentuk persegi empat kemudian mereka ubah menjadi bundar dan mereka ukir pada uang itu ukiran tempat peribadatan dan tempat nyala api. Bangsa Arab di Hijaz pada masa Jahiliyah tidak memiliki mata uang tersendiri. Mereka menggunakan mata uang yang mereka peroleh berupa Dinar Emas Hercules, Byziantum dan Dirham Perak dinasti Sasanid dari Iraq, dan sebagian  mata uang bangsa Himyar, Yaman. Sedangkan penduduk Mekkah tidak memperjualbelikan Dinar kecuali emas yang tidak ditempa dan tidak diolah.

Pada saat Nabi Muhammad SAW diutus sebagai nabi dan rasul, beliau menetapkan apa yang telah menjadi tradisi penduduk Mekkah, Dinar emas dan dirham perak serta uang logam (uang tembaga) merupakan mata uang yang berlaku sejak zaman Rasulullah SAW Mata uang tersebut terus digunakan dalam transaksi berbagai kebutuhan dan perdagangan hingga muncul mata uang kertas (paper money), tepatnya setelah Perang Dunia I pada tahun 1914 M. Semenjak itu, banyak negara tidak lagi mempergunakan dinar emas dan dirham perak sebagai mata uang dan alat tukar, meskipun sebagian negara tetap menggunakan nama dinar untuk mata uang negara seperti negara Kuwait namun Dinar berbentuk uang kertas

Secara etimologi, kata uang dalam terjemahan bahasa Arab nuqud mempunyai beberapa makna: baik, tunda lawan tempo atau tunai, yakni memberikan bayaran segera. Disebutkan dalam hadits: Naqadani al-tsaman (نقدني الثمن yakni dia membayarku harga dengan tunai.

Kata uang  (nuqud/money) tidak terdapat dalam Al-Qur’an maupun dalam al Hadits. Karena bangsa Arab menggunakan kata dinar untuk mata uang emas dan dirham untuk mata uang perak. Mereka juga menggunakan kata wariq untuk menunjukan dirham perak dan ’ain untuk dinar emas. Sedangkan kata fulus dipakai untuk menunjukan alat tukar tambahan untuk membeli barang-barang murah.

Para ulama fiqih menyebut mata uang dengan menggunakan kata dinar, dirham dan fulus. Untuk menunjukan dinar dan dirham mereka menggunakan kata naqdain (mustanna). Menurut Al-Sarkhasy (Al-Mabsuth: 14), nuqud hanya dapat digunakan untuk transaksi atas nilai yang terkandung, karenanya nuqud tidak dapat dihargai berdasarkan bendanya.  Jadi definisi uang adalah apa yang digunakan manusia sebagai standar nilai harga, media transaksi dan media simpanan. Dengan demikian nampak jelas bahwa para fakih mendefinisikan uang dari perspektif fungsi-fungsinya dalam ekonomi, yaitu: A. Sebagai standar nilai harga komoditi dan jasa; B. Sebagai media pertukaran komoditi dan jasa; dan C. Sebagai alat simpanan.

Kesimpulannya, mata uang adalah setiap sesuatu yang dikukuhkan pemerintah sebagai uang dan memberinya kekuatan hukum yang bersifat memenuhi tanggungan dan kewajiban, serta diterima secara luas. Sedangkan uang lebih umum dari pada mata uang, karena mencakup mata uang dan yang serupa dengan uang. Dengan demikian, setiap mata uang adalah uang, tetapi tidak setiap uang itu mata uang.

Islam tidak menentukan mata uang tertentu untuk dijalankan oleh umat muslim, kalaupun Rasulullah saw menyebutkan Dinar dan Dirham bukan berarti mata uang yang harus dipraktikkan hanya terbatas kepada jenis itu saja. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, semua teks agama yang menyebut kata Dinar dan Dirham tidak menyebut satu-satunya alat transaksi. Kedua, karakteristik muamalah (transaksi) bersifat dinamis, diserahkan kepada kreatifitas manusia sepanjang tidak berbuat zalim. Karena pada dasarnya muamalah adalah halal. Ketiga, uang kertas dapat dianalgikan (qiyas) dengan Dinar dalam aspek sebagai stándar nilai, alat tukar dan alat saving.

Perputaran uang selalu menggunakan jasa perbankan, termasuk bank syariah. Bank Syariah yang menggunakan uang kertas, baik berupa Rupiah, Riyal, Ringgit maupun Dólar tidak dapat dikatakan tidak syariah apalagi disebutnya riba. Sebab penilaian syariah atau tidaknya sebuah transaksi dapat dilihat dari dua sisi. Yaitu sisi barang yang menjadi obyek transaksi dan cara bertransaksi. Adapun obyek transaksi yang diharamkan di antaranya karena najis atau memudlaratkan. Sedangkan cara transaksi yang diharamkan ádalah karena zalim, baik krn curang, menipu atau perjudian. Adapun riba berkenaan dengan pertambahan nilai, baik karena berdasarkan waktu (riba nasi’ah) atau karena jumlahnya (riba fadl). Jadi tidak tepat menyebuk bank syariah tidak menjalankan syariah karena menggunakan uang kertas. Namun bank syariah tetap perlu meningkatkan kualitasnya.

M. Cholil Nafis, Ph D
Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail PBNU, Koordinator Kekhususan Ekonomi dan Keuangan Syariah Program Pascasarjana Pusat Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia


Catatan: Naskah ini terbit pertama kali di NU Online pada Selasa, 16 November 2010 pukul 15:51. Redaksi mengunggahnya ulang dengan sedikit penyuntingan.

Rabu 19 Juni 2019 16:0 WIB
Mengenal Pasar Modal Konvensional
Mengenal Pasar Modal Konvensional
Era digital merupakan sarat dengan cepatnya informasi dan akses. Seorang santri yang sudah ditempa dengan pendidikan kitab ala pesantren pun mesti mengikuti perkembangan yang terjadi. Salah satunya adalah perkembangan yang terjadi pada merchant. Merchant saat ini sudah menjangkau pada wilayah kajian pasar modal.

Nah, di sinilah tulisan ini hendak ditekankan, yakni mengenal tentang pasar modal itu seperti apa. Tujuan dari mempelajari ini sudah pasti untuk lebih mengasah dasar keilmuan syariat sebelumnya, guna diaplikasikan dalam masyarakat serta menggunakannya sebagai kaca mata untuk memilah dan memilih produk: mana yang sesuai syariat dan mana yang tidak sesuai. 

Perlu diketahui bahwa UU Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 1 Angka 13 mengamanatkan bahwa pasar modal merupakan kegiatan yang bersangkut paut dengan perdagangan dan penawaran umum efek perusahaan umum (publik) dan lembaga serta profesi yang berkaitan dengan efek.. Sudah pasti, setiap perusahaan publik selalu memiliki efek yang diterbitkannya. Efek adalah surat-surat berharga perusahaan, termasuk di dalamnya adalah obligasi, saham, giro dan lain sebagainya.

Baca:
Syarat agar Perdagangan di Bursa Efek Sah secara Fiqih
Fiqih Transaksi: Sertifikat sebagai Jaminan Transaksi dan Efek
Mengapa perusahaan menerbitkan efek? Jawabnya, sudah pasti juga hal ini berkaitan dengan pendanaannya. Perusahaan mau maju kadang butuh strategi menerbitkan dan menjual saham. Kadang juga melalui pemangkasan karyawan dan mengangkat karyawan baru yang lebih profesional dan relevan dengan bidang kerjanya. Kadang juga, perusahaan yang ingin go public, ia harus berutang ke pihak lain dengan jalan menerbitkan obligasi. 

Nah, pasar modal itu wilayah cakupannya mengurusi tetek bengek yang berhubungan dengan efek-efek itu semua. Jadi, di dalam pasar itu berkumpul sejumlah pialang. Ada pialang saham, pialang obligasi, giro dan lain sebagainya. Mereka semua adalah investor (pemodal) bagi perusahaan. 

Bila sebuah perusahaan menjual sahamnya, itu artinya ia sedang menarik mitra untuk masuk dalam jaring usahanya. Apabila perusahaan menjual obligasi, itu artinya perusahaan sedang mencari tambahan dana sementara infrastruktur yang dimilikinya sebagai jaminan pengembalian sudah dipandang cukup, berikut pengalamannya dalam bergerak di jalur usaha tertentu. 

Perusahaan itu ada dua model, yaitu berbentuk kemitraan terbuka dan kemitraan terbatas. Untuk kemitraan terbuka (Perseroan Terbuka) maka ia bisa menggait pemodal asing untuk masuk dalam lingkup usahnya. Sementara Kemitraan Terbatas (PT) ia hanya bisa menggait pemodal domestik dalam negeri. 

Mengingat scope pemodal bisa menjangkau wilayah sesuai jenis kemitraan yang dibentuknya, maka agar upaya penggalangan dana usaha itu berlangsung efektif, maka dilakukanlah inovasi berbasis pasar modal. Jika sebelumnya pasar modal berada dalam rumah kaca yang dinamakan Bursa Efek Indonesia (BEI) yang berada di Jakarta, nah seiring perkembangan jaman, pergerakan pemasaran efek ini sudah merambah ke ceruk rumah tangga dan individu. 

Melalui jaringan online yang tersedia, para perusahaan ini mulai menawarkan efeknya ke masyarakat. Akhirnya, berdirilah situs-situs broker. Tawaran yang umum disampaikan ke masyarakat adalah investasi. Netizen pernah menemukan banyak situs menawarkan investasi, bukan? Itu adalah salah satu dari situs bursa modal. Jika anda ikut di dalamnya, maka anda seolah sedang menginveskan dana anda ke perusahaan tersebut dan kelak akan menerima hasil berupa bagi hasil dari investasi. 

Yang perlu kita sadari adalah mekanisme penjaringan investasi itu. Sebelumnya yang perlu diwaspadai adalah situs investasi itu sendiri. Sebaiknya anda harus mencari tahu  terlebih dahulu, daftar situs broker yang dimaksud. Jangan-jangan itu adalah situs investasi bodong atau fiktif. Sayang bukan, bila kemudian dana anda dibawa lari orang. 

Selanjutnya, anda juga perlu mencari informasi apakah situs tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau tidak. Jika tidak masuk dalam daftar broker resmi di OJK, maka sudah pasti situs tersebut juga tidak resmi. Ini penting kiranya memperhatikan legal formalnya broker. Karena bagaimanapun, broker resmi memiliki sebuah pengawas. Dan otoritas badan yang mengawasi dalam hal ini adalah berpusat pada OJK dan BAPEPAM LK. BAPEPAM LK ini memiliki kepanjangan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Kewenangan lembaga ini diatur oleh UU Nomor 21 Tahun 2011 di bawah Otoritas Jasa Keuangan. Dengan begitu, dana anda mendapatkan jaminan keamanannya. 

Terakhir yang terpenting untuk diperhatikan adalah anda sedang ikut pasar modal yang mana? Apakah pasar modal konvensional ataukah pasar modal syariah? Karena bahasan kita kali ini berfokus pada kajian pasar modal konvensional, maka anda harus faham basic akadnya. 

Pada saat kita memutuskan ikut pasar modal konvensional, lalu ada penawaran pembelian saham dari perusahaan tertentu, maka hakikatnya anda sedang menjadi mitra dari perusahaan tersebut. Pasar saham ini tidak sama maksudnya dengan anda sedang menabung di deposito. Jika deposito, anda layaknya menanam saham/modal untuk jangka waktu operasional perusahaan. Misalnya 6 bulan, atau annual (tahunan). Dalam pasar modal, anda dituntut untuk menjual saham itu kembali pada waktu tertentu. Itulah sebabnya ada istilah future (perdagangan berjangka), swap, option, binary atau forward. Anda diminta untuk menentukan waktu kapan menjual dan kapan membeli. Disaat anda memutuskan membeli, maka saham itu sah menjadi milik anda. Dan di saat anda menjual, maka saham itu menjadi pemilik orang lain. 

Adanya tekanan keputusan untuk menjual dan membeli ini yang selanjutnya melahirkan kontroversi dalam wilayah fiqih. Kedudukannya hampir sama dengan jual beli mukrah (terpaksa karena adanya tekanan). Poin yang menjadi titik penting dari peranan pasar modal konvensional ini adalah menjaga stabilitas kurs mata uang yang dari situ lahir pergerakan suku bunga perbankan di lingkup bank sentral (Bank Indonesia / BI). Kurs ini juga kelak mempengaruhi pergerakan rasio bagi hasil di perbankan syariah. Nah, inilah lingkaran jebakan batman itu. Tidak ikut perdagangan di pasar modal, angka rupiah bisa jatuh di pasaran dunia. Jika ikut, kita harus dihadapkan pada pola akad yang bertentangan dengan syariat disebabkan karena kondisi mukrah kita itu. 

Hal ini belum lagi apabila kita masuk dalam dunia perdagangan efek yang berasal dari obligasi. Yang kita beli dalam pasar obligasi adalah surat utang. Kemudian surat itu kita jual lagi dalam bentuk surat utang juga ke pihak lain. Tanda bukti kepemilikan piutang dijual dengan mengambil keuntungan. Keuntungan ini sifatnya apa, termasuk ribakah atau tidak? Sama halnya dengan ada seseorang berutang kepada anda sejumlah uang, lalu bukti kepemilikan piutang itu anda jual ke orang lain dengan mengambil laba. Sahkah laba itu dalam pandangan syariat? 

Ada dua jawaban. Pertama adalah sah, manakala surat utang (obligasi) itu sifatnya adalah pengalihan tanggungan sehingga berlaku akad hawalah (pengalihan tanggungan utang). Namun, jika dirupakan akad hawalah ini, sudah pasti obligasi tersebut harus dengan harga beli. Kedua, adalah tidak sah. Mengapa? Karena tidak mungkin menjual piutang. Namun, bisa jadi juga ada yang menyangkal bahwa bukankah uang juga merupakan surat berharga yang bisa diperjualbelikan? Meskipun Imam al-Ghazali menghukuminya dhalim, namun keabsahan jual beli uang adalah boleh. Imbasnya, jual beli obligasi juga boleh. Nah, menurut anda bagaimana? Pilih boleh atau tidak hayoooo? Wallahu a'lam bish shawab.


Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur