IMG-LOGO
Syariah

Ketika Dituduh Punya Utang, Penuduh atau Tertuduh yang Benar?

Sabtu 13 Juli 2019 19:0 WIB
Share:
Ketika Dituduh Punya Utang, Penuduh atau Tertuduh yang Benar?
null
Ulasan tentang utang sering tak lepas dari pembahasan mengenai persengketaan. Kerap kita dapati seseorang menuduh orang lain memiliki utang padanya, tapi si tertuduh mengingkarinya. Ketegangan dan hubungan tidak harmonis pun terjadi. Dalam keadaan demikian, bagaimana syariat mengatur soal perkataan siapa yang dijadikan sebagai acuan kebenaran, penuduh atau tertuduh?
 
Dalam salah satu haditsnya, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
 
لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْواهُم ، لادَّعى رِجالٌ أموالَ قَومٍ ودِماءهُم ولكن البَيِّنَةُ على المُدَّعي واليَمينُ على مَنْ أَنْكر
 
“Andai semua klaim (tuduhan) manusia itu diterima, maka akan ada banyak orang yang mengklaim untuk menguasai harta orang lain, atau menuntut darah orang lain. Namun, mendatangkan bukti itu tanggung jawab orang yang mengklaim dan sumpah untuk mengingkari menjadi hak yang diklaim. (HR Baihaqi).
 
Imam Nawawi dalam menjelaskan hadits di atas memberikan penafsiran yang begitu mendalam, berikut penjelasan beliau:
 
وهذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع ففيه أنه لا يقبل قول الإنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه بل يحتاج إلى بينة أو تصديق المدعى عليه فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك
 
“Hadits ini merupakan kaidah pokok dari beberapa kaidah hukum syara’. Dalam hadits ini dijelaskan bahwa tuduhan seseorang tidak dapat diterima begitu saja, tapi membutuhkan bukti (atas tuduhannya) atau pembenaran dari orang yang dituduh. Jika orang yang menuduh menuntut sumpah pada orang yang didakwa, maka lakukanlah sumpah itu,” (Syekh Yahya bin Syaraf an-Nawawi, Syarh Shahih Muslim li An-Nawawi, juz 4, hal. 3).
 
Dalam prahara utang piutang ini, secara umum terdapat dua macam keadaan yang sering berlaku. Pertama, kedua belah pihak berbeda pendapat tentang adanya transaksi utang piutang yang pernah terjadi di antara keduanya. Si A tiba-tiba menuduh si B pernah berutang padanya, sementara si B mengklaim tidak pernah.
 
Dalam keadaan demikian, klaim adanya transaksi utang dari pihak penggugat tidak dapat diterima dan dibenarkan kecuali (1) tuduhan tersebut dibenarkan (diakui) oleh pihak tergugat; atau (2) pihak penggugat dapat menunjukkan bukti yang konkret atas terjadinya transaksi utang piutang, seperti adanya catatan tertulis tentang utang, adanya saksi adil yang mengetahui waktu terjadinya utang, dan bukti-bukti lain yang dapat diterima secara syara’ dan pihak tergugat tidak dapat menunjukkan bukti yang dapat membantah gugatannya atau bukti yang menunjukkan telah terbebasnya utangnya.
 
Tidak diterimanya berbagai tuduhan tentang utang selain berlandaskan pada hadits di atas, juga berdasarkan salah satu kaidah “al-Ashlu Bara’ah adz-Dzimmah” (hukum asal dari sesuatu adalah terbebasnya (orang yang didakwa) atas sebuah tanggungan). Hal ini seperti dijelaskan dalam kitab Syarh al-Muhadzab:
 
وإن ادعى على رجل دينا في ذمته فأنكره ولم تكن بينة فالقول قوله مع يمينه لما روى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : [ لو أن الناس أعطوا بدعواهم لادعى ناس من الناس دماء ناس وأموالهم لكن اليمين على المدعى عليه ] ولأن الأصل براءة ذمته فجعل القول قوله
 
“Jika seseorang mendakwa orang lain memiliki tanggungan (utang) padanya, namun orang tersebut mengingkarinya, dan ia tidak memiliki bukti, maka ucapan yang dibenarkan adalah ucapan orang yang didakwa beserta sumpahnya. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas RA bahwa Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: ‘Andai semua klaim manusia diterima, niscaya seseorang akan menuntut darah dan harta orang lain, akan tetapi sumpah berlaku bagi orang yang didakwa’ dan karena hukum asal adalah terbebasnya orang yang didakwa atas sebuah tanggungan, maka ucapan yang dibenarkan adalah ucapan si tertuduh,” (Syekh Abu Ishaq Ibrahim as-Syairazi, Syarh al-Muhadzab, juz 3, hal. 411).
 
Kedua, kedua belah pihak sama-sama mengakui adanya transaksi utang piutang, tapi mereka berbeda pendapat apakah utang tersebut sudah dilunasi atau belum. Si A menuduh si B belum melunasi utangnya, sementara si B mengklaim sudah melunasinya. Dalam hal ini, jika ternyata orang yang menuduh memiliki bukti yang kuat atas utang yang ditanggung oleh orang yang tertuduh, dan orang yang tertuduh tidak mampu mendatangkan bukti atas telah terbebasnya utang yang ia tanggung, maka yang dibenarkan adalah orang yang menuduh.
 
Sedangkan jika keduanya sama-sama memiliki bukti yang kuat—penuduh memiliki bukti atas terjadinya transaksi utang, dan orang yang tertuduh memiliki bukti atas telah lunasnya utang tersebut—maka dalam keadaan demikian, putusan yang dibenarkan adalah menerima terhadap bukti milik orang yang tertuduh yang berupa terbebasnya utang yang ia tanggung. Dalam hal ini Imam as-Syairazi menjelaskan:
 
وهذا كما تقول في رجل أقام بينة بدين وأقام المدعي عليه بينة بالبراءة، فإنا نقدم بينة البراءة، لأنا تيقنا أن البراءة وردت على دين واجب فأزالته ونحن نشك هل اشتغلت ذمته بعد البراءة بدين بعدها، فلا نزيل يقين البراءة بالشك.
 
“Permasalahan ini seperti dalam kasus ketika seseorang mendatangkan bukti atas utang (yang ditanggung orang lain) dan orang yang dituduh (punya utang) juga memiliki bukti bahwa utangnya telah lunas, maka kita dahulukan bukti terbebasnya/lunasnya utang. Sebab kita meyakini bahwa terbebasnya utang berlaku atas utang yang telah tetap, lalu bukti tersebut menghilangkan terhadap utang yang ditanggung, sedangkan kita masih ragu, apakah orang yang tertuduh memiliki tanggungan lain setelah terbebasnya utang yang awal, maka keyakinan atas terbebasnya utang tidak bisa hilang dengan sebuah keraguan” (Syekh Abu Ishaq Ibrahim as-Syairazi, al-Majmu’ ala Syarh al-Muhadzab, juz 1, hal. 35)
 
Bila keduanya sama-sama ragu tentang terbayarnya utang atau belum, maka yang dimenangkan adalah pihak penuduh. Sebab pada dasarnya mereka sepakat bahwa transaksi utang piutang pernah terjadi, tapi pada poin pelunasannyalah mereka berselisih (masih praduga). Dalam kaidah fiqih dikenal al-yaqînu lâ yuzâlu bisy syakki (fakta [hal yang sudah yakin terjadi] tak bisa dihilangkan dengan praduga). Tuduhan tersebut dianggap lebih faktual karena pihak tertuduh pun mengakui (iqrar) pernah melakukan transaksi utang, hanya saja di kemudian hari ia ragu dan tak punya bukti apakah sudah melunasinya atau belum.
 
Prinsipnya, manusia terbebas dari tanggungan utang dan siapa pun tak bisa seenaknya tiba-tiba melontarkan tuduhan sepihak. Ini aturan pokok alias hukum asal. Tuduhan atau klaim baru diperhitungkan tatkala ada bukti atau pengakuan (iqrar). Ketika bukti ada maka yang diharapkan adalah adu kuat bukti. Ada kaidah idzâ ta’âradha baina al-ashli wadh-dhâhir fihi qaulani (ketika bertentangan antara dalil asal dan dalil dhahir maka terdapat dua pendapat). Khusus dalam kasus ini yang dimenangkan adalah hal yang dhahir, yakni pengakuan dan bukti, sebab keduanya tergolong sebagai hujjah syara’ (dasar argumentasi hukum).
 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tuduhan utang tidak dapat dibenarkan secara syara’ kecuali berdasarkan bukti yang kuat, atau terdapat iqrar (pengakuan) dari pihak tertuduh. Ketika kedua belah pihak sama-sama mendatangkan bukti, maka yang dapat dibenarkan adalah bukti yang menunjukkan atas terbebasnya utang. Ketika kedua belah pihak sadar pernah terjadi transaksi utang piutang, tapi lalu muqridl (pemberi utang) sebagai penuduh dan muqtaridl (penerima utang) tertuduh ragu tentang pelunasannya, maka yang dibenarkan adalah penuduh, sebab ada satu hal yang tidak mereka ragukan: pernah berlangsung akad utang piutang.
 
Ketentuan demikian merupakan ketetapan syariat Islam dalam menyikapi problem tuduhan-tuduhan utang. Jika ternyata masih terdapat pihak yang tidak terima atas ketetapan ini, maka alangkah baiknya persoalan tersebut diserahkan pada pengadilan atau hakim yang dapat menyelesaikan perselisihan yang terjadi, terlebih dalam kaidah fiqih dikenal istilah hukmu-l-hâkim yarfa’u-l-khilâf (keputusan hakim menghilangkan perselisihan). Wallahu a’lam.
 
 
Ustadz M. Ali Zainal Abidin, Pengajar di Pesantren Annuriyah, Kaliwining, Rambipuji, Jember
Share:
Rabu 10 Juli 2019 14:30 WIB
Status Utang Orang Tua kepada Anak
Status Utang Orang Tua kepada Anak
Memuliakan orang tua merupakan salah satu budi pekerti yang mulia dan sangat dianjurkan dalam Islam. Perintah untuk bersikap baik pada kedua orang tua secara tegas tercantum dalam Al-Qur’an:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ‘ah’ dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia,” (QS al-Isra’: 23).

Di antara sikap baik kepada orang tua adalah memenuhi berbagai keperluan yang dibutuhkan mereka dengan cara membiayainya. Lantas bagaimana jika seandainya orang tua justru berutang pada sang anak? Apakah utang yang mereka tanggung wajib untuk dibayar, mengingat hal itu adalah uang anaknya sendiri?

Soal kewajiban membayar, para ulama mengategorikan tanggungan utang orang tua kepada anak sebagaimana utang pada orang lain. Artinya, orang tua punya tanggung jawab melunasi, dan anak memiliki hak untuk menagih bila orang tua dirasa sudah mampu membayarnya (menurut selain mazhab Hanbali). Hal ini seperti yang dijelaskan dalam kitab al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah:

ولو استقرض الأب من ولده فإنّ للولد مطالبته ، عند غير الحنابلة ، لأنّه دينٌ ثابتٌ فجازت المطالبة به كغيره وقال الحنابلة: لا يطالب

“Jika seorang ayah berutang pada anaknya, maka sang anak berhak untuk menagih utang tersebut menurut selain mazhab Imam Hanbali, sebab utang ayah tersebut merupakan sebuah tanggungan yang tetap (tsabit). Boleh (bagi anak) untuk menagih utang tersebut, seperti halnya utang-utang yang lain. Sedangkan menurut mazhab Hanbali, utang pada orang tua tidak boleh untuk ditagih,” (Kementrian Wakaf dan Urusan Keagamaan Kuwait, al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, juz 5, hal. 86)

Meski begitu, utang orang tua pada anak ini memiliki kekhususan yang membedakannya dengan utang pada orang lain, yakni tentang hak memberikan sanksi oleh anak kepada orang tua. Dalam literatur fiqih hukuman tersebut adalah habsu (menahan/memenjarakan). Dalam konteks sekarang, sanksi itu bisa disetarakan dengan menyeretnya sebagai kasus hukum atau menyita barang-barang yang masih dibutuhkan muqtaridl (orang yang berutang). Syariat tidak membenarkan adanya hukuman yang dilakukan oleh anak kepada orang tua (Lihat: Syekh Syamsuddin ar-Ramli, Nihayah al-Muhtaj, juz 4, hal. 333).
Ketentuan yang dijelaskan di atas berlaku bila akad utang dilakukan sesuai ketentuan syariat. Berbeda ketika anak sebatas menyerahkan uang pada orang tua tanpa ada penegasan penyerahan uang tersebut atas nama transaksi apa. Maka dalam hal demikian, perlu untuk diberikan penjelasan tentang akad yang dimaksud dalam penyerahan uang yang diberikan oleh anak pada orang tuanya.

Selain itu, perlu pula mempertimbangkan kondisi dan keadaan orang tua. Ketika orang tua dalam keadaan tidak mampu, maka uang yang diberikan oleh anak yang masih berkaitan dengan kebutuhan pokok kedua orang tuanya, seharusnya bukan atas nama akad utang, melainkan atas nama nafaqah (nafkah). Sebab anak memang diwajibkan untuk menafkahi kedua orang tuanya.

Kewajiban menafkahi orang tua ini berlaku bagi anak ketika sang anak dalam keadaan memiliki harta yang cukup, dan orang tuanya berada dalam keadaan tidak memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Kewajiban itu gugur ketika yang terjadi adalah sebaliknya (lihat: Abu Bakr bin Muhammad al-Husaini, Kifayah al-akhyar, hal. 576).

Dapat disimpulkan bahwa utang orang tua terhadap anak statusnya sama halnya dengan utang pada orang lain, dalam hal orang tua wajib untuk dibayar dan anak berhak untuk menagih utang tersebut. 

Meski demikian sebaiknya secara praktik sangat penting mereka mengedepankan asas kekeluargaan dan mempertimbangkan budaya yang berlaku dalam sebuah keluarga. Rasanya sangat tidak elok jika seorang anak memberi utang orang tua yang sejak awal hidupnya didedikasikan untuk membesarkan dan menyukseskan anaknya. Tak heran jika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda dalam salah satu hadisnya:

أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِى مَالاً وَوَلَدًا وَإِنَّ وَالِدِى يَحْتَاحُ مَالِى. قَالَ: أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ إِنَّ أَوْلاَدَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلاَدِكُمْ

“Seorang lelaki mendatangi Nabi, lalu berkata, ‘Wahai Rasulullah, aku memiliki harta dan anak, sedangkan orang tuaku membutuhkan hartaku.’ Rasulullah lalu bersabda, ‘Dirimu dan hartamu milik orang tuamu, sungguh anak-anak kalian itu termasuk yang paling baik dari usaha kalian. Maka makanlah dari hasil kerja anak-anak kalian,” (HR Baihaqi). Wallahu A’lam.


Ustadz M. Ali Zainal Abidin, Pengajar di Pondok Pesantren Annuriyah, Kaliwining, Rambipuji, Jember.

Selasa 2 Juli 2019 10:30 WIB
Aturan Menagih Utang dalam Islam
Aturan Menagih Utang dalam Islam
Akad utang (qard) dalam istilah fiqih juga dikenal dengan sebutan aqad al-irfaq (akad yang didasari atas rasa belas kasih). Dengan demikian, syariat tidak membenarkan segala macam praktik utang piutang yang memberatkan terhadap pihak yang berutang (muqtaridl) dan menguntungkan pihak yang memberi utang (muqridl). Sebab, logika untung-rugi ini bertentangan dengan asas yang mendasari akad utang, yakni rasa belas kasih.

Baca: Mana Lebih Utama, Memberi Utang atau Sedekah?
Bahkan menurut mayoritas ulama, menentukan batas pembayaran utang oleh muqridl kepada muqtaridl adalah hal yang menyebabkan akad utang (qardl) menjadi tidak sah, sebab dianggap berlawanan dengan dasar disyariatkannya akad utang. Meskipun menurut mazhab Maliki, hal demikian masih dianggap wajar sehingga tetap dihukumi sah. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh:

ولا يصح عند الجمهور اشتراط الأجل في القرض ويصح عند المالكية

“Tidak sah mensyaratkan batas waktu pembayaran dalam akad utang menurut mayoritas ulama dan pensyaratan tersebut tetap sah menurut mazhab malikiyah,” (Syekh Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, juz 5, hal. 3792).

Meski begitu, syariat memberikan hak bagi orang yang memberi utang (muqridl) untuk menagih utang kepada orang yang ia beri utang (muqtaridl) tatkala ia dalam keadaan mampu dan memiliki harta yang cukup untuk membayar utangnya.

Berbeda halnya ketika muqtarid berada dalam keadaan tidak mampu untuk membayar utang. Dalam keadaan demikian, muqrid tidak diperkenankan (haram) untuk menagih utang pada muqtaridl dan ia wajib menunggu sampai muqtaridl berada dalam kondisi lapang. Hal ini seperti dijelaskan dalam kitab Mausuah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah:

آثار الاستدانة - حق المطالبة ، وحق الاستيفاء: وندب الإحسان في المطالبة ، ووجوب إنظار المدين المعسر إلى حين الميسرة بالاتفاق 

“Dampak-dampak dari adanya utang adalah adanya hak menagih utang dan hak membayar utang. Dan disunnahkan bersikap baik dalam menagih utang serta wajib menunggu orang yang dalam keadaan tidak mampu membayar sampai ketika ia mampu membayar utangnya, menurut kesepakatan para ulama,” (Kementrian Wakaf dan Urusan Keagamaan Kuwait, al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah, juz 3, hal. 268).

Perintah untuk tidak menagih utang pada orang yang berada dalam keadaan tidak mampu, juga sesuai dengan firman Allah subhanahu wa Ta’ala:

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui,” (QS. Al-Baqarah: 280).

Ulama Tafsir kenamaan, Syekh Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsirnya, Mafatih al-Ghaib menjelaskan perincian hukum yang berkaitan dengan ayat di atas dengan begitu jelas, simak penjelasan beliau dalam referensi berikut:

إذا علم الإنسان أن غريمه معسر حرم عليه حبسه ، وأن يطالبه بما له عليه ، فوجب الإنظار إلى وقت اليسار ، فأما إن كانت له ريبة في إعساره فيجوز له أن يحبسه إلى وقت ظهور الإعسار، واعلم أنه إذا ادعى الإعسار وكذبه للغريم ، فهذا الدين الذي لزمه إما أن يكون عن عوض حصل له كالبيع والقرض ، أو لا يكون كذلك ، وفي القسم الأول لا بد من إقامة شاهدين عدلين على أن ذلك العوض قد هلك ، وفي القسم الثاني وهو أن يثبت الدين عليه لا بعوض ، مثل إتلاف أو صداق أو ضمان ، كان القول قوله وعلى الغرماء البينة لأن الأصل هو الفقر 

“Ketika seseorang mengetahui bahwa orang yang ia beri utang dalam keadaan tidak mampu, maka haram baginya untuk menahannya (agar tidak kabur) dan haram pula menagih utang yang menjadi tanggungannya. Maka wajib untuk menunggu sampai ia mampu membayar. Jika ia masih ragu tentang ketidakmampuan orang tersebut untuk membayar utang, maka boleh untuk menahannya sampai telah jelas bahwa ia benar-benar tidak mampu.

Jika orang yang berutang mengaku dalam keadaan tidak mampu, namun orang yang memberi utang tidak mempercayainya, maka dalam keadaan demikian terdapat dua perincian: Jika utangnya berupa harta yang diserahkan padanya, seperti akad penjualan (yang belum dibayar) atau akad utang (qardl), maka wajib bagi orang yang utang untuk membuktikan dengan dua orang saksi bahwa harta yang diserahkan padanya telah tiada. 

Sedangkan jika utangnya berupa harta yang tidak diserahkan padanya, seperti ia telah merusak harta orang lain dan berkewajiban untuk mengganti rugi atau ia utang pembayaran mahar nikah, maka ucapan dari orang yang memiliki tanggungan dalam hal ini secara langsung dapat dibenarkan, sedangkan bagi orang yang memiliki hak harus menyertakan bukti yang mementahkan pengakuan orang yang memiliki tanggungan tadi, hal ini dikarenakan hukum asal dari orang yang memiliki tanggungan berada dalam keadaan tidak mampu,” (Syekh Fakruddin ar-Razi, Tafsir Mafatih al-Ghaib, juz 4, hal. 44).

Dalam menagih utang, hendaknya dilakukan dengan cara yang baik dan sopan, tidak dengan nada mengancam, apalagi sampai menuntut dibayar dengan nominal yang lebih, sebab hal tersebut merupakan tradisi buruk masyarakat jahiliyah Arab di zaman dahulu (Ibnu Katsir, Tafsir ibn Katsir, juz1, hal. 717). 

Baca juga:
Cerita Rasulullah tentang Penagih Utang yang Pemaaf
Menunda Bayar Utang padahal Mampu adalah Kezaliman
Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menagih utang merupakan hak yang diberikan oleh syariat kepada orang yang memberi utang. Pelaksanaan penagihan utang ini tidak terpaku pada waktu jatuh tempo pembayaran utang saja, sebab pensyaratan penetapan waktu tempo pembayaran utang ini hanya dibenarkan menurut mazhab malikiyah saja. Sedangkan menurut mayoritas ulama, menagih utang dapat dilakukan kapan pun selama orang yang diberi utang (muqtarid) berada dalam keadaan mampu dan memiliki harta yang cukup untuk dibuat membayar utangnya. 

Sedangkan dalam praktiknya, hendaknya menagih utang dilakukan dengan sopan serta mempertimbangkan etika sosial yang berlaku. Hal ini dilakukan tak lain agar hubungan antara orang yang memberi utang dan orang yang berutang tetap harmonis tanpa adanya pihak yang tersakiti, terlebih sampai memutus hubungan sosial yang sebelumnya berjalan dengan baik. Wallahu a’lam


Ustadz M. Ali Zainal Abidin, Pengajar di Pondok Pesantren Annuriyah, Kaliwining, Rambipuji, Jember.

Senin 1 Juli 2019 12:25 WIB
Menjaga Tradisi Belajar Keislaman dengan Tertib
Menjaga Tradisi Belajar Keislaman dengan Tertib
Ilustrasi (NU Online)
Imam al-Ghazali dan Ibn Rusyd itu beda generasi, tetapi kritikan Ghazali terhadap filsafat dibantah oleh Ibn Rusyd. Buku dibantah buku. Namun yang menarik, karya monumental Ghazali dalam bidang Ushul Fiqih, yaitu kitab al-Mustashfa, ternyata dibuat ringkasannya oleh Ibn Rusyd.

Ini artinya Ibn Rusyd bukanlah ‘hater’ dari al-Ghazali. Tidak mencaci atau membenci.  Tetap kritis, tapi juga apresiatif. Semalam saya unduh kitab ad-Dharuri fi Ushul al-Fiqh – karya beliau yang meringkas al-Mustashfa.

Menarik bukan khazanah keislaman klasik ini?

Contohnya, al-Ghazali menulis:

‎‏أما التمهيد فهو أن الحكم عندنا عبارة عن خطاب الشرع إذا تعلق بأفعال المكلفين،

‎‏Sedangkan Ibn Rusyd meringkas plus memodifikasinya:

‎‏أما حد الحكم عند أهل السنة فهو عبارة عن خطاب الشرع إذا تعلق بأفعال المكلفين

Saat al-Ghazali menyodorkan definisi hukum beliau menulis kata ‘indana (menurut kami). Kata ini diubah dengan diperjelas oleh Ibn Rusyd, yaitu ‘inda Ahlis sunnah (menurut Ahlussunnah). Modifikasi ini terlihat sepele tapi sesungguhnya Ibn Rusyd telah memperjelas kutipan ini.

Pertama, dengan mengubah kalimat ‘indana Ibn Rusyd meluaskan audiens yang dituju oleh kitab al-Mustashfa ini. Kedua, pembahasan berikutnya, al-Ghazali mengupas perbedaannya dengan Mu’tazilah ttg al-husn wal qubh (baik & buruk). Jadi wajar Ibn Rusyd menegaskan posisi Ghazali yang Ahlussunnah.

Lagipula sebenarnya masalah khitab syar’i ini juga melibatkan perdebatan ilmu kalam antara Ahlussunnah dan Mu’tazilah. Kalau kita baca salah satu kitab babon ushul fiqih yang berjudul Nihayah as-Sul karya Imam Isnawi, ada diskusi menarik soal definisi hukum ini.

Apakah khitabullah itu qadim (lama) seperti klaim Ahlussunnah, atau hadits (baru) seperti klaim Mu’tazilah. Ahlussunnah bilang khitabullah itu kalamullah. Sifat Allah itu qadim. Mu’tazilah serang balik: kalau khitabullah qadim, apakah hukum jadi hadits karena berkenaan dengan perbuatan mukallaf?

Diskusinya akan panjang soal ini, sementara kitab al-Mustashfa tidak menyinggung sedetil itu, namun Ibn Rusyd paham konteks diskusinya, maka beliau memperjelas kalimat ‘indana dari Imam al-Ghazali menjadi ‘inda ahlis sunnah.

Selain meringkas, khazanah keilmuan klasik Islam juga dipenuhi dengan tradisi memberi syarh (penjelasan) terhadap matan (teks asli). Misalnya Nihayah as-Sul yang saya kutip di atas, itu merupakan Syarh (penjelasan) Al-Isnawi terhadap kitab al-Baidhawi yang meringkas al-Mahsul karya ar-Razi.

Selain itu ada pula eksplorasi lebih lanjut dari kitab syarh. Catatannya makin panjang. Namanya hasyiyah. Dalam bidang ushul al-fiqh, contohnya kitab al-Waraqat karya Imam al-Haramain, diberi syarh oleh al-Mahalli. Lantas Syekh Ahmad ad-Dimyathi menulis hasyiyah-nya.

Tradisi inilah yang dijaga dalam khazanah keilmuan Islam klasik. Ada buku teks rujukan, yang bisa diberi ringkasan, atau diberi tambahan penjelasan, dan kemudian diberi eksplorasi lebih jauh. Bacaan kitab juga bertingkat sesuai tingkatan belajar para santri. Tertib dalam disiplin ilmu.

Sama aja dengan belajar biologi di SMP dan belajar biologi di pascasarjana pasti beda kedalamannya meskipun sama-sama belajar biologi. Keilmuan klasik Islam juga demikian. Belajarnya gak bisa lompat, harus tertib. Semoga coretan sederhana ini bisa mendorong kita untuk terus rajin belajar.

Medium penyampaian ilmu boleh saja menggunakan tool modern seperti di medsos ini, namun belajar dengan tertib keilmuan harus kita jaga tradisi ini. Kalau tidak, pengetahuan kita hanya comot sana-sini, dan tdk mengenal kedalaman ilmu dengan baik. Medsos itu cuma tool saja, jangan jadi yang utama.


Nadirsyah Hosen, Rais Syuriyah PCI Nahdlatul Ulama Australia-New Zealand dan Dosen Senior Monash Law School