IMG-LOGO
Syariah

Suami Memperkosa Istri dalam Pandangan Islam

Ahad 14 Juli 2019 4:0 WIB
Suami Memperkosa Istri dalam Pandangan Islam
Ilustrasi (via Pixabay)
Hukum asal hubungan antara dua insan adalah tidak boleh saling menyakiti atau melukai. Setiap ada unsur perbuatan yang menyebabkan luka terhadap orang lain, maka tindakan itu sudah termasuk kategori tindakan melanggar (i'tidâ) dan melampaui batas (israf). Dan hampir pasti bahwa setiap tindakan yang melampaui batas dan pelanggaran, selalu berbuah menerjang hak orang lain, dan dicela. 

Contoh yang paling mudah adalah bekerja. Selagi bekerja masih masuk dalam kerangka mencari nafkah, maka pekerjaan tersebut masuk unsur dibenarkan oleh syariat. Namun, bila bekerja itu masuk dalam rangka bermegah-megahan (takâtsur), maka pekerjaan yang dilakukannya sudah masuk kategori yang dicela oleh syariat. Tidak hanya berhenti sampai di sini, kadang syariat juga menetapkan atas sanksinya.

Ada hak dari buah pekerjaan, dan ada kewajiban dan anjuran yang timbul dari perolehan hasil bekerja, seperti sedekah, zakat, infaq, dengan orientasi membangun rumah akhirat. Itulah sebabnya Allah subhanahu wata’ala berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

“Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada ahlinya.” (QS an-Nisa: 58)

إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (QS al-A’raf: 31)

Dalam kehidupan sehari-hari, relasi dua orang insan atau lebih hakikatnya adalah mewujudkan kehidupan yang damai. Dalam rumah tangga, relasi antara dua orang suami-istri adalah dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sakinah (damai), mawaddah (penuh rasa cinta) dan rahmah (kasih sayang). 

Bila dari kedua relasi ini ternyata kemudian timbul ada yang merasa tersakiti, maka dilihat dari unsur penderitanya, rasa sakit itu terjadi karena beberapa faktor. Faktor utamanya mungkin adalah karena adanya pelanggaran hak atas salah satu pihak. Mungkin karena ada yang harus ridha dengan rasa sakit, mungkin harus sama-sama ridha, namun ada kalanya juga yang tanpa keridhaan. Sekilas jika dipetakan akan tampak sebagaimana uraian berikut:
 
1. Sakit yang diridhai oleh si sakit. Misalnya: cubitan suami terhadap pipi istrinya. Sakit, tapi si istri ridha. Akibat yang lahir dari “menyakiti” seperti ini justru timbulnya hubb (rasa cinta), bahkan bisa berefek peluang menambah keturunan.

2. Sakit yang setengah diridhai tapi dengan tebusan. Misalnya adalah sakit disebabkan karena bedahnya selaput dara sang istri. Apakah tidak sakit? Jelas sakit. Karena ada darah yang keluar. Tapi istri ridha. Buktinya ridha adalah diterimanya shidaq/mahar. Padahal bedahnya dara keperawanan (ifdla') memungkinkan akibat beberapa sebab. 

Pertama, mungkin hal itu disebabkan oleh persenggamaan (jima') yang halal. Kedua, mungkin sebab jari atau benda lain. Padahal dari kedua hal di atas, pelakunya adalah sama-sama suami itu sendiri. 

Berangkat dari sebab ifdla' dengan jalan yang kedua, terjadi ikhtilaf di kalangan ulama. Sebagian ulama menyebutkan bahwa bagi suami wajib mengeluarkan arsyul bikârah (tebusan keperawanan). Illat yang dipergunakan oleh ulama ini adalah karena: 

a. Bedahnya dara keperawanan tidak menggunakan organ sebagaimana seharusnya hal tersebut dilakukan. 

b. Ridhanya istri merasakan sakit akibat bedahnya keperawanan adalah dengan jalan persenggamaan untuk tujuan li al-istimta' (mencari kenikmatan dengan jalan persenggamaan), sebagaimana hal ini merupakan asal daripada disyariatkannya mahar. 

Sebagian lagi ulama menyatakan bahwa ifdla' yang dilakukan dengan cara apa pun juga, asalkan itu dilakukan oleh suami sendiri, maka suami tidak perlu mengeluarkan arsyu al-bikârah. Illat yang dipergunakan adalah sebagai berikut: 

a. Tujuan utama menikah adalah halalnya hubungan persenggamaan dan istimta' dengan sang belahan hati yang diikat oleh lafadh/akad ijab dan qabul.

b. Mahar merupakan bagian yang sunnah dibayarkan sehingga tidak berpengaruh terhadap status ridha atau tidak ridhanya istri.

c. Keridhaan istri untuk merasakan sakit akibat bedahnya perawan adalah ditandai oleh kemauannya dalam berkhalwah dengan suaminya.

Dari kedua pendapat ulama yang ikhtilaf ini, dalam timbangan penulis, pada hakikatnya sama-sama menghendaki ketiadaan keterpaksaan sang istri. Hanya saja, kedua pendapat di atas dibedakan oleh batasan keridhaan. Pendapat yang pertama dibatasi oleh shidaq/mahar. Sementara pendapat kedua dibatasi oleh tempat khalwah.

3. Sakit yang tidak diridhai. Sakit yang tidak diridhai umumnya lahir karena adanya unsur ikrah/pemaksaan. Misalnya tindakan yang disertai dengan penganiayaan atau ancaman sehingga melahirkan efek traumatik. Ada banyak contoh yang bisa menggambarkan hal ini. Sudah pasti sanksi untuk kasus ini sifatnya berjenjang dan tidak bisa disamaratakan. Illat penjelasnya adalah ikrah.

Sanksi dalam syariat terkait masalah yang ketiga ini bisa dikelompokkan dalam beberapa macam, yaitu:
 
a. Hukuman mati

Hukuman mati tetap berlaku meskipun yang melakukan adalah suami sendiri, akan tetapi dapat dibuktikan karena tindakannya sampai menghilangkan nyawa korban yang masih istri sendiri. Misalnya kasus suami yang maniac sex abusement (kelainan seksual). Meskipun tindakannya ada di kamar sendiri, namun dapat menghilangkan nyawa sang istri akibat penyimpangan yang ia lakukan. Tidak syak wasangka lagi, bahwa tindakan tersebut masuk unsur kekerasan (harrasment).

b. Hukuman penjara dan qishash. Hukuman ini umumnya bisa dilakukan terhadap suami akibat kekerasan yang ia lakukan karena telah membenturkan istri, mendorongnya sehingga mengalami luka

c. Hukuman dengan kapasitas sebagai arsyun (kompensasi) diakibatkan hilangnya beberapa fungsi panca indera atau rusaknya organ persenggamaan sehingga menghilangkan nikmatnya berjima'. Sebenarnya contoh kasus ini bisa naik menjadi pasal penganiayaan bila sampai timbul luka dan traumatik.

d. Hukuman dengan kapasitas sebagai ta'zir. Hukuman ini misalnya bisa diterapkan pada pelaku sodomi atau pemerkosaan oleh suami terhadap istri. Contoh tindakan pemerkosaan ini misalnya adalah: suami istri tengah dalam kasus sengketa rumah tangga dan diujung perceraian atau bahkan mungkin sudah berlangsung sidang di pengadilan, namun belum diputus oleh hakim. Sudah terjadi pisah ranjang selama beberapa waktu antara keduanya. Dan tiba-tiba suami mendatangi istri yang tengah berseteru kemudian memaksanya melakukan persenggamaan dengan harapan bila dia hamil, maka perceraian menjadi urung terjadi. 

Lantas apa hikmah di balik hukum ini semua?

Sebenarnya banyak sekali hikmah yang bisa diambil. Inti dari maqashid syariat adalah tercapainya kemaslahatan bagi semua pihak dengan tidak menghilangkan hak masing-masing individu di hadapan hukum syariat. 

إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها حديث حسن رواه الدارقطني وغيره

Artinya: "Allah subhanahu wata’ala sesungguhnya telah menetapkan bagian-bagian, maka jangan kalian sia-siakan. Dia telah menetapkan batasan-batasan maka jangan kalian melanggarnya. Dia juga telah mengharamkan beberapa perkara maka jangan kalian menerjangnya. Dia pula telah mendiamkan beberapa perkara lain sebagai bentuk kasih sayang bagi kalian yang tiada pernah lupa maka jangan membahas-bahasnya. Hadits Hasan Riwayat al Dâraquthni dan yang lainnya." (Ibnu Rajab al Hanbali, Jâmi'u al Ulum wa al-Hukm, Kairo: Muassasah al-Risâlah, 2001: 150).

Segala sesuatu ada batasannya. Dari kesekian batasan itu, syariat menetapkan agar jangan melanggarnya. Makan adalah boleh. Namun batasan kebolehan makan perkara halal adalah tidak boleh melampaui israf (berlebih-lebihan). Ini hanya qiyas yang bersifat iluatratif semata. 

Jadi, intinya bahwa tidak setiap sesuatu yang dipandang halal sifatnya menjadi boleh secara mutlak, melainkan ada ketetapan yang tidak boleh dilanggar. Demikian pula dalam kasus rumah tangga. Semua ada batasan syara' yang tidak boleh dilanggar oleh semua pihak. 

Walhasil, ada perbedaan besar antara makna ikrah  (pemaksaan) sebagai dasar kekerasan yang merupakan fondasi kejahatan atau kriminal (jinâyah) dengan makna ketundukan atau ketaatan. Ada banyak catatan yang harus diperhatikan di dalamnya. Dan catatan ini biasanya adalah "pemaksaan suami terhadap istrinya dalam berhubungan seksual adalah termasuk ikrah bila disertai ancaman atau berefek traumatik. Wallahu a'lam bi al-shawab


Ustadz Muhammad Syamsudin, Pembina Forum Kajian Fikih Kewanitaan dan Gender, PP Hasan Jufri Putri, P. Bawean.

Sabtu 13 Juli 2019 19:0 WIB
Ketika Dituduh Punya Utang, Penuduh atau Tertuduh yang Benar?
Ketika Dituduh Punya Utang, Penuduh atau Tertuduh yang Benar?
Ulasan tentang utang sering tak lepas dari pembahasan mengenai persengketaan. Kerap kita dapati seseorang menuduh orang lain memiliki utang padanya, tapi si tertuduh mengingkarinya. Ketegangan dan hubungan tidak harmonis pun terjadi. Dalam keadaan demikian, bagaimana syariat mengatur soal perkataan siapa yang dijadikan sebagai acuan kebenaran, penuduh atau tertuduh?

Dalam salah satu haditsnya, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْواهُم ، لادَّعى رِجالٌ أموالَ قَومٍ ودِماءهُم ولكن البَيِّنَةُ على المُدَّعي واليَمينُ على مَنْ أَنْكر

“Andai semua klaim (tuduhan) manusia itu diterima, maka akan ada banyak orang yang mengklaim untuk menguasai harta orang lain, atau menuntut darah orang lain. Namun, mendatangkan bukti itu tanggung jawab orang yang mengklaim dan sumpah untuk mengingkari menjadi hak yang diklaim. (HR Baihaqi).

Imam Nawawi dalam menjelaskan hadits di atas memberikan penafsiran yang begitu mendalam, berikut penjelasan beliau:

وهذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع ففيه أنه لا يقبل قول الإنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه بل يحتاج إلى بينة أو تصديق المدعى عليه فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك

“Hadits ini merupakan kaidah pokok dari beberapa kaidah hukum syara’. Dalam hadits ini dijelaskan bahwa tuduhan seseorang tidak dapat diterima begitu saja, tapi membutuhkan bukti (atas tuduhannya) atau pembenaran dari orang yang dituduh. Jika orang yang menuduh menuntut sumpah pada orang yang didakwa, maka lakukanlah sumpah itu,” (Syekh Yahya bin Syaraf an-Nawawi, Syarh Shahih Muslim li An-Nawawi, juz 4, hal. 3).

Dalam prahara utang piutang ini, secara umum terdapat dua macam keadaan yang sering berlaku. Pertama, kedua belah pihak berbeda pendapat tentang adanya transaksi utang piutang yang pernah terjadi di antara keduanya. Si A menuduh si B pernah berutang padanya, sementara si B mengklaim tidak pernah.

Dalam keadaan demikian, klaim adanya transaksi utang dari pihak penggugat tidak dapat diterima dan dibenarkan kecuali (1) tuduhan tersebut dibenarkan oleh pihak tergugat; atau (2) pihak penggugat dapat menunjukkan bukti yang konkret atas terjadinya transaksi utang piutang, seperti adanya catatan tertulis tentang utang, adanya saksi adil yang mengetahui waktu terjadinya utang, dan bukti-bukti lain yang dapat diterima secara syara’ dan pihak tergugat tidak dapat menunjukkan bukti yang dapat membantah gugatannya, atau bukti yang menunjukkan telah terbebasnya utangnya.

Tidak diterimanya berbagai tuduhan tentang utang selain berlandaskan pada hadits di atas, juga berdasarkan salah satu kaidah “al-Ashlu Bara’ah adz-Dzimmah” (hukum asal dari sesuatu adalah terbebasnya (orang yang didakwa) atas sebuah tanggungan). Hal ini seperti dijelaskan dalam kitab Syarh al-Muhadzab:

وإن ادعى على رجل دينا في ذمته فأنكره ولم تكن بينة فالقول قوله مع يمينه لما روى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : [ لو أن الناس أعطوا بدعواهم لادعى ناس من الناس دماء ناس وأموالهم لكن اليمين على المدعى عليه ] ولأن الأصل براءة ذمته فجعل القول قوله

“Jika seseorang mendakwa orang lain memiliki tanggungan (utang) padanya, namun orang tersebut mengingkarinya, dan ia tidak memiliki bukti, maka ucapan yang dibenarkan adalah ucapan orang yang didakwa beserta sumpahnya. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas RA bahwa Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: ‘Andai semua klaim manusia diterima, niscaya seseorang akan menuntut darah dan harta orang lain, akan tetapi sumpah berlaku bagi orang yang didakwa’ dan karena hukum asal adalah terbebasnya orang yang didakwa atas sebuah tanggungan, maka ucapan yang dibenarkan adalah ucapan si tertuduh,” (Syekh Abu Ishaq Ibrahim as-Syairazi, Syarh al-Muhadzab, juz 3, hal. 411).

Kedua, kedua belah pihak sama-sama mengakui adanya transaksi utang piutang, tapi mereka berbeda pendapat apakah utang tersebut sudah dilunasi atau belum. Si A menuduh si B belum melunasi utangnya, sementara si B mengklaim sudah melunasinya. Dalam hal ini, jika ternyata orang yang menuduh memiliki bukti yang kuat atas utang yang ditanggung oleh orang yang tertuduh, dan orang yang tertuduh tidak mampu mendatangkan bukti atas telah terbebasnya utang yang ia tanggung, maka yang dibenarkan adalah orang yang menuduh.

Sedangkan jika keduanya sama-sama memiliki bukti yang kuat—penuduh memiliki bukti atas terjadinya transaksi utang, dan orang yang tertuduh memiliki bukti atas telah lunasnya utang tersebut—maka dalam keadaan demikian, putusan yang dibenarkan adalah menerima terhadap bukti milik orang yang tertuduh yang berupa terbebasnya utang yang ia tanggung. Dalam hal ini Imam as-Syairazi menjelaskan:

وهذا كما تقول في رجل أقام بينة بدين وأقام المدعي عليه بينة بالبراءة، فإنا نقدم بينة البراءة، لأنا تيقنا أن البراءة وردت على دين واجب فأزالته ونحن نشك هل اشتغلت ذمته بعد البراءة بدين بعدها، فلا نزيل يقين البراءة بالشك.

“Permasalahan ini seperti dalam kasus ketika seseorang mendatangkan bukti atas utang (yang ditanggung orang lain) dan orang yang dituduh (punya utang) juga memiliki bukti bahwa utangnya telah lunas, maka kita dahulukan bukti terbebasnya/lunasnya utang. Sebab kita meyakini bahwa terbebasnya utang berlaku atas utang yang telah tetap, lalu bukti tersebut menghilangkan terhadap utang yang ditanggung, sedangkan kita masih ragu, apakah orang yang tertuduh memiliki tanggungan lain setelah terbebasnya utang yang awal, maka keyakinan atas terbebasnya utang tidak bisa hilang dengan sebuah keraguan” (Syekh Abu Ishaq Ibrahim as-Syairazi, al-Majmu’ ala Syarh al-Muhadzab, Juz 1, Hal. 35)

Bila keduanya sama-sama ragu tentang terbayarnya utang atau belum, misalnya kedua pihak sama-sama tidak memiliki bukti maka dalam hal ini yang dimenangkan tetap pihak tertuduh, sebab dalam hal demikian juga berlaku kaidah al-ashlu bara’atudz dzimmah (hukum asal dari sesuatu adalah terbebasnya (orang yang didakwa) atas sebuah tanggungan). Lain halnya ketika pihak tertuduh mengakui kalau ia belum melunasi utangnya atau penuduh menyertakan bukti dan pihak tertuduh tidak dapat menunjukkan bukti atas pelunasan utangnya, maka dalam hal ini yang dibenarkan adalah pihak yang menuduh, sebab kaidah al-ashlu barâ’atudz dzimmah dalam masalah ini berpindah dengan memberlakukan kaidah lain yakni idzâ ta’âradha baina al-ashli wadh-dhâhir fihi qaulani (ketika bertentangan antara dalil asal dan dalil dhahir maka terdapat dua pendapat), khusus dalam kasus ini yang dimenangkan adalah hal yang dhahir yakni pengakuan dan bukti, sebab keduanya tergolong sebagai hujjah syara’ (dasar argumentasi hukum). 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tuduhan utang tidak dapat dibenarkan secara syara’ kecuali berdasarkan bukti yang kuat, atau terdapat iqrar (pengakuan) dari pihak tertuduh atas tanggungan utang yang dimilikinya setelah adanya tuduhan utang terhadapnya. Sedangkan ketika kedua belah pihak sama-sama mendatangkan bukti, maka yang dapat dibenarkan adalah bukti yang menunjukkan atas terbebasnya utang.

Ketentuan demikian merupakan ketetapan syariat Islam dalam menyikapi problem tuduhan-tuduhan utang. Jika ternyata masih terdapat pihak yang tidak terima atas ketetapan ini, maka alangkah baiknya persoalan tersebut diserahkan pada pengadilan atau hakim yang dapat menyelesaikan perselisihan yang terjadi, terlebih dalam kaidah fiqih dikenal istilah hukmu-l-hâkim yarfa’u-l-khilâf (keputusan hakim menghilangkan perselisihan). Wallahu a’lam.


Ustadz M. Ali Zainal Abidin, Pengajar di Pesantren Annuriyah, Kaliwining, Rambipuji, Jember

Rabu 10 Juli 2019 14:30 WIB
Status Utang Orang Tua kepada Anak
Status Utang Orang Tua kepada Anak
Memuliakan orang tua merupakan salah satu budi pekerti yang mulia dan sangat dianjurkan dalam Islam. Perintah untuk bersikap baik pada kedua orang tua secara tegas tercantum dalam Al-Qur’an:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ‘ah’ dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia,” (QS al-Isra’: 23).

Di antara sikap baik kepada orang tua adalah memenuhi berbagai keperluan yang dibutuhkan mereka dengan cara membiayainya. Lantas bagaimana jika seandainya orang tua justru berutang pada sang anak? Apakah utang yang mereka tanggung wajib untuk dibayar, mengingat hal itu adalah uang anaknya sendiri?

Soal kewajiban membayar, para ulama mengategorikan tanggungan utang orang tua kepada anak sebagaimana utang pada orang lain. Artinya, orang tua punya tanggung jawab melunasi, dan anak memiliki hak untuk menagih bila orang tua dirasa sudah mampu membayarnya (menurut selain mazhab Hanbali). Hal ini seperti yang dijelaskan dalam kitab al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah:

ولو استقرض الأب من ولده فإنّ للولد مطالبته ، عند غير الحنابلة ، لأنّه دينٌ ثابتٌ فجازت المطالبة به كغيره وقال الحنابلة: لا يطالب

“Jika seorang ayah berutang pada anaknya, maka sang anak berhak untuk menagih utang tersebut menurut selain mazhab Imam Hanbali, sebab utang ayah tersebut merupakan sebuah tanggungan yang tetap (tsabit). Boleh (bagi anak) untuk menagih utang tersebut, seperti halnya utang-utang yang lain. Sedangkan menurut mazhab Hanbali, utang pada orang tua tidak boleh untuk ditagih,” (Kementrian Wakaf dan Urusan Keagamaan Kuwait, al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, juz 5, hal. 86)

Meski begitu, utang orang tua pada anak ini memiliki kekhususan yang membedakannya dengan utang pada orang lain, yakni tentang hak memberikan sanksi oleh anak kepada orang tua. Dalam literatur fiqih hukuman tersebut adalah habsu (menahan/memenjarakan). Dalam konteks sekarang, sanksi itu bisa disetarakan dengan menyeretnya sebagai kasus hukum atau menyita barang-barang yang masih dibutuhkan muqtaridl (orang yang berutang). Syariat tidak membenarkan adanya hukuman yang dilakukan oleh anak kepada orang tua (Lihat: Syekh Syamsuddin ar-Ramli, Nihayah al-Muhtaj, juz 4, hal. 333).
Ketentuan yang dijelaskan di atas berlaku bila akad utang dilakukan sesuai ketentuan syariat. Berbeda ketika anak sebatas menyerahkan uang pada orang tua tanpa ada penegasan penyerahan uang tersebut atas nama transaksi apa. Maka dalam hal demikian, perlu untuk diberikan penjelasan tentang akad yang dimaksud dalam penyerahan uang yang diberikan oleh anak pada orang tuanya.

Selain itu, perlu pula mempertimbangkan kondisi dan keadaan orang tua. Ketika orang tua dalam keadaan tidak mampu, maka uang yang diberikan oleh anak yang masih berkaitan dengan kebutuhan pokok kedua orang tuanya, seharusnya bukan atas nama akad utang, melainkan atas nama nafaqah (nafkah). Sebab anak memang diwajibkan untuk menafkahi kedua orang tuanya.

Kewajiban menafkahi orang tua ini berlaku bagi anak ketika sang anak dalam keadaan memiliki harta yang cukup, dan orang tuanya berada dalam keadaan tidak memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Kewajiban itu gugur ketika yang terjadi adalah sebaliknya (lihat: Abu Bakr bin Muhammad al-Husaini, Kifayah al-akhyar, hal. 576).

Dapat disimpulkan bahwa utang orang tua terhadap anak statusnya sama halnya dengan utang pada orang lain, dalam hal orang tua wajib untuk dibayar dan anak berhak untuk menagih utang tersebut. 

Meski demikian sebaiknya secara praktik sangat penting mereka mengedepankan asas kekeluargaan dan mempertimbangkan budaya yang berlaku dalam sebuah keluarga. Rasanya sangat tidak elok jika seorang anak memberi utang orang tua yang sejak awal hidupnya didedikasikan untuk membesarkan dan menyukseskan anaknya. Tak heran jika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda dalam salah satu hadisnya:

أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِى مَالاً وَوَلَدًا وَإِنَّ وَالِدِى يَحْتَاحُ مَالِى. قَالَ: أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ إِنَّ أَوْلاَدَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلاَدِكُمْ

“Seorang lelaki mendatangi Nabi, lalu berkata, ‘Wahai Rasulullah, aku memiliki harta dan anak, sedangkan orang tuaku membutuhkan hartaku.’ Rasulullah lalu bersabda, ‘Dirimu dan hartamu milik orang tuamu, sungguh anak-anak kalian itu termasuk yang paling baik dari usaha kalian. Maka makanlah dari hasil kerja anak-anak kalian,” (HR Baihaqi). Wallahu A’lam.


Ustadz M. Ali Zainal Abidin, Pengajar di Pondok Pesantren Annuriyah, Kaliwining, Rambipuji, Jember.

Selasa 2 Juli 2019 10:30 WIB
Aturan Menagih Utang dalam Islam
Aturan Menagih Utang dalam Islam
Akad utang (qard) dalam istilah fiqih juga dikenal dengan sebutan aqad al-irfaq (akad yang didasari atas rasa belas kasih). Dengan demikian, syariat tidak membenarkan segala macam praktik utang piutang yang memberatkan terhadap pihak yang berutang (muqtaridl) dan menguntungkan pihak yang memberi utang (muqridl). Sebab, logika untung-rugi ini bertentangan dengan asas yang mendasari akad utang, yakni rasa belas kasih.

Baca: Mana Lebih Utama, Memberi Utang atau Sedekah?
Bahkan menurut mayoritas ulama, menentukan batas pembayaran utang oleh muqridl kepada muqtaridl adalah hal yang menyebabkan akad utang (qardl) menjadi tidak sah, sebab dianggap berlawanan dengan dasar disyariatkannya akad utang. Meskipun menurut mazhab Maliki, hal demikian masih dianggap wajar sehingga tetap dihukumi sah. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh:

ولا يصح عند الجمهور اشتراط الأجل في القرض ويصح عند المالكية

“Tidak sah mensyaratkan batas waktu pembayaran dalam akad utang menurut mayoritas ulama dan pensyaratan tersebut tetap sah menurut mazhab malikiyah,” (Syekh Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, juz 5, hal. 3792).

Meski begitu, syariat memberikan hak bagi orang yang memberi utang (muqridl) untuk menagih utang kepada orang yang ia beri utang (muqtaridl) tatkala ia dalam keadaan mampu dan memiliki harta yang cukup untuk membayar utangnya.

Berbeda halnya ketika muqtarid berada dalam keadaan tidak mampu untuk membayar utang. Dalam keadaan demikian, muqrid tidak diperkenankan (haram) untuk menagih utang pada muqtaridl dan ia wajib menunggu sampai muqtaridl berada dalam kondisi lapang. Hal ini seperti dijelaskan dalam kitab Mausuah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah:

آثار الاستدانة - حق المطالبة ، وحق الاستيفاء: وندب الإحسان في المطالبة ، ووجوب إنظار المدين المعسر إلى حين الميسرة بالاتفاق 

“Dampak-dampak dari adanya utang adalah adanya hak menagih utang dan hak membayar utang. Dan disunnahkan bersikap baik dalam menagih utang serta wajib menunggu orang yang dalam keadaan tidak mampu membayar sampai ketika ia mampu membayar utangnya, menurut kesepakatan para ulama,” (Kementrian Wakaf dan Urusan Keagamaan Kuwait, al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah, juz 3, hal. 268).

Perintah untuk tidak menagih utang pada orang yang berada dalam keadaan tidak mampu, juga sesuai dengan firman Allah subhanahu wa Ta’ala:

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui,” (QS. Al-Baqarah: 280).

Ulama Tafsir kenamaan, Syekh Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsirnya, Mafatih al-Ghaib menjelaskan perincian hukum yang berkaitan dengan ayat di atas dengan begitu jelas, simak penjelasan beliau dalam referensi berikut:

إذا علم الإنسان أن غريمه معسر حرم عليه حبسه ، وأن يطالبه بما له عليه ، فوجب الإنظار إلى وقت اليسار ، فأما إن كانت له ريبة في إعساره فيجوز له أن يحبسه إلى وقت ظهور الإعسار، واعلم أنه إذا ادعى الإعسار وكذبه للغريم ، فهذا الدين الذي لزمه إما أن يكون عن عوض حصل له كالبيع والقرض ، أو لا يكون كذلك ، وفي القسم الأول لا بد من إقامة شاهدين عدلين على أن ذلك العوض قد هلك ، وفي القسم الثاني وهو أن يثبت الدين عليه لا بعوض ، مثل إتلاف أو صداق أو ضمان ، كان القول قوله وعلى الغرماء البينة لأن الأصل هو الفقر 

“Ketika seseorang mengetahui bahwa orang yang ia beri utang dalam keadaan tidak mampu, maka haram baginya untuk menahannya (agar tidak kabur) dan haram pula menagih utang yang menjadi tanggungannya. Maka wajib untuk menunggu sampai ia mampu membayar. Jika ia masih ragu tentang ketidakmampuan orang tersebut untuk membayar utang, maka boleh untuk menahannya sampai telah jelas bahwa ia benar-benar tidak mampu.

Jika orang yang berutang mengaku dalam keadaan tidak mampu, namun orang yang memberi utang tidak mempercayainya, maka dalam keadaan demikian terdapat dua perincian: Jika utangnya berupa harta yang diserahkan padanya, seperti akad penjualan (yang belum dibayar) atau akad utang (qardl), maka wajib bagi orang yang utang untuk membuktikan dengan dua orang saksi bahwa harta yang diserahkan padanya telah tiada. 

Sedangkan jika utangnya berupa harta yang tidak diserahkan padanya, seperti ia telah merusak harta orang lain dan berkewajiban untuk mengganti rugi atau ia utang pembayaran mahar nikah, maka ucapan dari orang yang memiliki tanggungan dalam hal ini secara langsung dapat dibenarkan, sedangkan bagi orang yang memiliki hak harus menyertakan bukti yang mementahkan pengakuan orang yang memiliki tanggungan tadi, hal ini dikarenakan hukum asal dari orang yang memiliki tanggungan berada dalam keadaan tidak mampu,” (Syekh Fakruddin ar-Razi, Tafsir Mafatih al-Ghaib, juz 4, hal. 44).

Dalam menagih utang, hendaknya dilakukan dengan cara yang baik dan sopan, tidak dengan nada mengancam, apalagi sampai menuntut dibayar dengan nominal yang lebih, sebab hal tersebut merupakan tradisi buruk masyarakat jahiliyah Arab di zaman dahulu (Ibnu Katsir, Tafsir ibn Katsir, juz1, hal. 717). 

Baca juga:
Cerita Rasulullah tentang Penagih Utang yang Pemaaf
Menunda Bayar Utang padahal Mampu adalah Kezaliman
Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menagih utang merupakan hak yang diberikan oleh syariat kepada orang yang memberi utang. Pelaksanaan penagihan utang ini tidak terpaku pada waktu jatuh tempo pembayaran utang saja, sebab pensyaratan penetapan waktu tempo pembayaran utang ini hanya dibenarkan menurut mazhab malikiyah saja. Sedangkan menurut mayoritas ulama, menagih utang dapat dilakukan kapan pun selama orang yang diberi utang (muqtarid) berada dalam keadaan mampu dan memiliki harta yang cukup untuk dibuat membayar utangnya. 

Sedangkan dalam praktiknya, hendaknya menagih utang dilakukan dengan sopan serta mempertimbangkan etika sosial yang berlaku. Hal ini dilakukan tak lain agar hubungan antara orang yang memberi utang dan orang yang berutang tetap harmonis tanpa adanya pihak yang tersakiti, terlebih sampai memutus hubungan sosial yang sebelumnya berjalan dengan baik. Wallahu a’lam


Ustadz M. Ali Zainal Abidin, Pengajar di Pondok Pesantren Annuriyah, Kaliwining, Rambipuji, Jember.