IMG-LOGO
Trending Now:
Ekonomi Syariah

3 Sebab Wajibnya Ganti Rugi dalam Islam

Selasa 13 Agustus 2019 22:45 WIB
Share:
3 Sebab Wajibnya Ganti Rugi dalam Islam
Tidak setiap kerugian sah menuntut tanggung jawab orang lain. (Ilustrasi: NU Online/Mahbib)

Pada hakikatnya, latar belakang disyariatkannya penjaminan risiko (dlammân) adalah disebabkan karena tiga hal, yaitu: (1) karena adanya permusuhan (sengketa/i'tida'); (2) karena adanya unsur tindakan melampaui batas yang dibenarkan syara' (al-ta'addi), dan (3) karena ada unsur kerugian yang diderita orang lain akibat perbuatan seseorang atau sekelompok orang (dlarar).

 

Itulah sebabnya maka ketiga hal di atas merupakan syarat mutlak bagi berlakunya kewajiban dlammân. Untuk itulah, maka ketiganya dianggap sebagai rukun dari dlammán (penjaminan) dalam syariat Islam (lihat: al-ZuhailI, Nadhâriyatu al-Dlammân aw Ahkâm al-Masûliyyah al-Madâniyyah wa al-Jinâiyyah fi al-Fiqh al-Islâmî, Damaskus: Dâr al-Fikr, 2012: 24).

 

Penjaminan dalam banyak kasus fiqih, sering dikaitkan dengan akibat perbuatan-perbuatan berikut, seperti:

 

1. Karena telah menggasab barang milik orang lain. Sudah menggasab, lalu merusakkan. Sudah barang pasti akan timbul susahnya sang pemilik barang karena dua kerugian. Kerugian berupa materii berupa rusaknya barang, dan kerugian moril karena barangnya tidak bisa dimanfaatkan lagi, atau bisa dimanfaatkan, tapi berubah fungsi, berupa tidak berjalannya barang sebagaimana normalnya.

 

2. Karena merusak barang milik orang lain dan

 

3. Menerjang norma dan nilai sosial, khususnya dalam kasus jinayat (pidana). Misalnya, karena kebijakan seseorang, maka timbul dampak merugikan pada pihak lain. Kasus seperti ini adalah masuk rumpun jinâyat.

 

Menilik dari 3 faktor di atas, maka hubungan antara permusuhan dan kerugian sehingga wajib berlaku tempuh kerugian, khususnya bila terjadi hal di luar ekspektasi atau harapan, adalah bisa dipetakan sebagai hubungan sebab akibat.

 

1. Adakalanya permusuhan itu menjadi "sebab," sementara kerugian merupakan "akibat", atau sebaliknya

 

2. Kerugian merupakan "sebab," sehingga permusuhan adalah "akibat."

 

Kedua relasi ini juga berlaku untuk sebab yang berupa "melampaui batas ketentuan / berlebih-lebihan dalam menggunakan alat." Misalnya, "sebab" penggunaan mobil yang tidak sebagaimana ketentuan, "akibatnya" mobil tidak bisa dipergunakan kembali sebagaimana mestinya. Contoh kasus: "menyewa mobil pribadi, tapi dipergunakan untuk mengangkat pasir."

 

Normalnya, mobil pribadi dipergunakan untuk tumpangan keluarga dan manusia. Jika kemudian digunakan untuk mengangkut pasir, maka ia sudah dipergunakan tidak sebagaimana mestinya. Efeknya, terjadi perubahan fungsi mobil dari mobil pribadi, menjadi mobil angkut pasir. Pihak penyewa dalam hal ini tidak bisa beralasan bahwa mobil itu telah disewanya. Meskipun kasus sewa barang, bisa menjadikan seseorang memanfaatkan barang tertentu, namun karena tindakan yang berlebihan di luar peruntukan, ia bisa dikenai pasal wajibnya memberikan ganti rugi.

 

Singkatnya, bahwa terkait dengan permusuhan dan melampaui batas, ada batas-batas ketetapan syariat sehingga berlaku wajibnya dlammân (jaminan/pertanggungjawaban). Syekh Wahbah al-ZuhailI menguraikan batasan tersebut sebagai berikut:

 

انحراف عن السلوك المألوف للرجل المعتاد أو أنه العمل الضار من دون حق أو جواز شرعي

 

Artinya: "terjadi perubahan perilaku abnormal pada barang menurut seseorang yang sudah terbiasa dengannya, atau telah terjadi sebuah pekerjaan yang merugikan dan dilakukan dengan tanpa haq, atau tindakan yang melampaui batas kewenangan syar'i." (al-ZuhailI, Nadhâriyatu al-Dlammân aw Ahkâm al-Masûliyyah al-Madâniyyah wa al-Jinâiyyah fi al-Fiqh al-Islâmy, Damaskus: Dâr al-Fikr, 2012: 24).

 

Gambaran yang disampaikan oleh Syekh Wahbah di atas, terjadi bila kerugian itu timbul pada benda fisik. Kerugian benda fisik bisa diukur berdasar:

 

• Jalannya benda sudah tidak normal lagi menurut dasar pertimbangan orang yang sudah biasa dengannya

 

• Telah terjadi tindakan yang merugikan tanpa haq

 

• Melampaui batas kewenangan yang ditetapkan syara'

 

Kadangkala, yang dimaksud tindakan sesuai syara' ini sering dijadikan alibi untuk membolehkan menghancurkan apa saja benda yang tidak dibenarkan oleh syara' dalam menggunakannya. Misalnya, ada seorang non-Muslim memiliki khamr. Minum khamr adalah tidak dibenarkan oleh syariat agama kita. Menghancurkan khamr dijadikan alasan bahwa khamr adalah bertentangan dengan syara' adalah sesuatu yang tidak bisa dibenarkan. Mengapa?

 

Dalam keterangan yang panjang, para fuqaha' menyebut bahwa khamr memang bukanlah harta bagi Muslim. Namun, menurut fuqaha', khamr itu tetaplah merupakan harta bagi non-Muslim. Tindakan menghancurkannya, adalah sama dengan tindakan menghancurkan harta bagi pihak lain. Tindakan seperti ini masuk rumpun melebihi batas kewenangan syariat, sehingga wajib tempuh bagi pelakunya. Jelasnya, ada ketentuan sebagai berikut dalam syariat:

 

التعدي ….هو في الغالب مادي موضوعي لاذاتي

 

Artinya: "Tindakan melampaui batas itu adalah tindakan yang bersifat (merugikan secara) moril dan tidak secara materiel." (al-ZuhailI, nadhâriyatu al-Dlammân aw Ahkâm al-Masûliyyah al-Madâniyyah wa al-Jinâiyyah fi al-Fiqh al-Islâmy, Damaskus: Dâr al-Fikr, 2012: 24).

 

Khamr (arak) dari sudut dzatnya adalah barang haram. Namun, khamr dilihat dari maudlu'i-nya (kontekstualnya), ia adalah harta.

 

Kasus lain, dalam fiqih turats, disebutkan bahwa wadah emas dan perak adalah dua benda yang dilarang dalam syariat. Imam Nawawi menyampaikan bahwa menghancurkan wadah emas, merupakan tindakan yang tidak wajib dlamman.

 

Jika kita lihat konteksnya, Imam Nawawi di sini berbicara dalam konteks relasi Muslim dengan Muslim. Namun, untuk konteks relasi Muslim dan non-Muslim, beliau tetap mengacu bahwa wadah emas dan perak, keduanya adalah harta.

 

Walhasil, tindakan pembasmian sesuatu yang haram secara syariat bukan berarti terbebas dari dlamman. Tanpa hak hukum yang dibenarkan oleh pemerintah, maka dlamman (ganti rugi risiko kerusakan) adalah bagian dari yang harus dipenuhi dan masuk dalam wilayah jaminan atau ganti kerugian. Namun, hal yang sama tidak berlaku dalam relasi Muslim-Muslim. Wallahu a'lam bish shawab.

 

 

Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah - Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur

Share:

Baca Juga

Senin 12 Agustus 2019 20:45 WIB
Dalil Disyariatkannya Jaminan dan Tanggung Jawab Kerugian dalam Transaksi
Dalil Disyariatkannya Jaminan dan Tanggung Jawab Kerugian dalam Transaksi
Ilustrasi (via sohu.com)
Disyariatkannya jaminan dalam agama Islam, sebenarnya memiliki maksud yang sangat urgen, yaitu menjaga hak kehormatan harta benda orang lain dan sekaligus haknya dari menerima efek yang merugikan dari orang lain, baik akibat unsur kesengajaan atau tidak sengaja. Setiap kerugian yang diakibatkan kasus muâmalah (saling interaksi antara dua pihak atau lebih), umumnya dapat mengundang sentimen negatif dari pihak lain. Upaya menghilangkan sentimen negatif ini adalah masuk bagian dari penjagaan kehormatan (hifdh al-'irdli) yang merupakan bagian dari tujuan syariat. 
 
Banyak ayat Al-Qur'an dan hadits nabawi yang berbicara terkait tentang "jaminan" ini. Allah SWT berfirman:
 
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم 
 
Artinya: "Maka barangsiapa yang memusuhi kalian, maka musuhilah ia sekadar sepadan dengan tingkat permusuhan dia kepada kalian" (QS al-Baqarah [2]: 194).
 
Dalam ayat yang lain disampaikan:
 
وجزاؤا سيئة سيئة مثلها 
 
Artinya: "Dan balasan bagi sebuah keburukan, adalah keburukan yang sepadan" (QS al-Syúrâ [42] : 40).
 
Allah SWT juga berfirman:
 
وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل عوقبتم به
 
Artinya: "Jika kalian diserang, maka seranglah mereka sepadan dengan kalian diserang" (QS al-Nahl [16]: 126).
 
Inti dari ayat-ayat di atas adalah berbicara bahwa "sebab harus berbanding dengan risiko yang diakibatkan." Maksudnya bahwa besarnya tingkat jaminan, adalah harus berbanding lurus dengan risiko yang kemungkinan terjadi terhadap barang, atau susahnya perjalanan sehingga berakibat pada susahnya penjagaan barang. 
 
Untuk penjelasan ini kita ambil contoh beberapa kejadian yang disampaikan dalam beberapa hadits Nabi. Misalnya untuk pertanggungjawaban akibat merusakkan benda (dlammân al-mutlifah). Sebuah hadits Nabi riwayat al-Tirmidzi dari jalur sanad sahabat Anas, disampaikan:
 
أَهْدَت بعض أَزوَاج النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم طَعَاما فِي قَصْعَة، فَضربت عَائِشَة الْقَصعَة بِيَدِهَا فَأَلْقَت مَا فِيهَا، فَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: طَعَام بِطَعَام وإناء بِإِنَاء، ثمَّ قَالَ التِّرْمِذِيّ: هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح
 
Artinya: "(Suatu ketika), ummahât al-mu'minin menghadiahkan makanan di atas sebuah nampan ke Baginda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Tiba-tiba Aisyah (tidak sengaja) menyenggol nampan sehingga isinya tumpah. Lalu Nabi bersabda: Makanan diganti dengan makanan, wadah dengan wadah." Imam al-Tirmidzi berkomentar, hadits ini hasan shahih
 
Hadits ini diperselisihkan, tentang siapa yang dimaksud ummahât al-mukminin di atas. Ada yang menyebut bahwa itu adalah Zainab binti Jahsyin, dan ada pula yang menyebut bahwa itu adalah Shafiyah. Keduanya adalah istri Nabi. Dalam hadits diceritakan bahwa Siti Aisyah radliyallahu 'anha tidak sengaja menyenggol nampan yang berisi makanan sehingga tumpah dan pecah. Lalu Baginda Nabi mensyariatkan bahwa Siti Aisyah harus menggantinya, berupa mangkuk dan sekaligus membuatkan makanan sebagai konsekuensi dari tindakan ketidaksengajaannya. Bentuk penggantian ini sering kita bahasakan sebagai pertanggungjawaban terhadap risiko. Fiqih mengumpulkannya dalam Bab Dlammân
 
Dalam kasus lain, misalnya bentuk pertanggungjawaban urusan jinâyah. Misalnya ada seekor hewan ternak milik seseorang merusakkan kebun milik saudaranya. Apakah pemilik hewan yang bertanggungjawab mengganti rugi, ataukah si pemilik kebun harus rela begitu saja, sehingga pemilik hewan nyantai-nyantai saja? Bahkan, ada yang pura-pura tidak tahu. Dalam hal ini ada sebuah keterangan hadits:
 
وعن حرام بن سعد بن محيصة - رضي الله عنه - : " أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطا ، فأفسدت ، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار ، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها " . رواه مالك ، وأبو داود ، وابن ماجه
 
Artinya: "Sebuah hadits diriwayatkan dari Hirâm ibn Sa'din Ibn Muhayyishah radliyallahu 'anhu: Suatu ketika onta milik al Bara ibn 'Âzib memasuki sebuah kebun dan merusaknya. Lalu Rasûlullâh shallallahu 'alaihi wasallam memutuskan bahwasanya tanggung jawab pemilik kebun adalah menjaga di siang hari. Apabila seekor ternak memasuki kebun di malam hari, maka pemilik ternak tersebut adalah tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan." (HR Imam Malik, Abû Dâwud dan Ibnu Mâjah).
 
Hadits ini seolah berbicara bahwa efek kerusakan yang ditimbulkan oleh hewan ternak di siang hari adalah tanggung jawab dari pemilik kebun. Karena kewajiban pemilik kebun adalah menjaganya di saat siang hari. Adapun bila kerusakan itu terjadi di malam hari, misalnya karena ternak yang keluar dari kandang, maka kerusakan itu harus diganti rugi oleh sang pemilik lahan. 
 
Meski bunyi teks hadits di atas secara jelas menyebutkan bahwa tanggung jawab menjaga lahan adalah kewajiban pemilik kebun di siang hari, namun kita perlu mempertimbangkan budaya yang berlaku. Umumnya ternak di Indonesia, semacam sapi, kerbau, kuda, atau kambing adalah digembalakan atau ditambatkan dengan sebuah tali, tapi di siang hari kok ternak itu dilepas tanpa ikatan sehingga keliaran ke mana-mana masuk ke kebun tetangga, maka bagaimanapun juga, pemilik ternak harus bertanggung jawab dalam efek kerugian tetangganya akibat ternaknya tersebut. Semuanya adalah karena faktor kebiasaan ('urf).

Jadi, dalam hal ini dibutuhkan tepo seliro, empati terhadap sesama. Orang menyebut, sebagai tetangga harus tahu diri bahwa ternaknya itu harus ditambatkan, demi kemaslahatan bersama sehingga tidak terjadi cek cok antar tetangga. Itulah indahnya syariat Islam. Dan inilah aturan dalam hal pertanggungjawaban sosial kemasyarakatan (dlammânu al-jinâi) akibat kerugian dalam bab jinâyah
 
Hadits-hadits di atas, bisa kita qiyaskan untuk menentukan hukum dari berbagai kasus yang terjadi dalam transaksi. Misalnya, kiriman barang hendak dilakukan ke sebuah pulau yang melewati laut. Namun, ternyata pihak pengirim tidak melengkapinya dengan standar keamanan kedap air. Dengan demikian, jika terjadi kerusakan akibat kemasukan air pada barang yang tengah dalam proses pengiriman, bagaimanapun juga keselamatan barang itu adalah masih menjadi tanggung jawab pihak pengirim atau mungkin jasa ekspedisi yang dipergunakan.
 
المبيع قبل القبض في ضمان البائع
 
Artinya: "Barang dagangan sebelum jatuh ke tangan pembeli, adalah masih tanggung jawab dari penjual." (Yahya Ibn Syaraf al-Nawâwy, Raudlat al-Thâlibïn, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003: 3/159)
 
Bagaimana dengan besar jaminan? Bagaimana ia ditentukan? 
 
Kaidah umum tentang jaminan adalah mengikut pada makna:
 
الخراج بالضمان
 
Artinya: "Pengeluaran berbanding lurus dengan pertanggungjawaban." 
 
Dalam akad jaminan kafâlah - sebagaimana ini pernah kita singgung dalam pembahasan soal asuransi, semakin besar risiko kerusakan, maka semakin besar pula jaminan keselamatan yang harus diberikan berupa premi. 
 
Dalam jaminan dlammân, semakin besar risiko barang tidak sesuai dengan kriteria yang dipromosikan, maka semakin ketat pula khiyar "syarat" diberikan dan biasanya berbanding lurus dengan harga barang yang semakin tinggi pula. Artinya bahwa pihak pembeli memiliki hak untuk meretur barang, bila dijumpai cacat yang tidak bisa ditoleransi. 
 
Walhasil, besarnya nilai pertanggungjawaban sangat erat kaitannya dengan realitas fakta dan medan. Jadi, jangan kaget apabila ongkos kirim pun membengkak, tidak saja karena faktor berat barang yang dikirim, akan tetapi biasanya pembengkakan biaya juga dipengaruhi jarak yang jauh, atau akibat medan yang sulit dilalui. Wallahu a'lam bish shawab.
 
 
 
Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah, Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur.
 
Jumat 9 Agustus 2019 21:30 WIB
Transaksi Barang yang Belum Dilihat, Kualitasnya Harus Dijamin
Transaksi Barang yang Belum Dilihat, Kualitasnya Harus Dijamin
Ilustrasi
Jaminan dalam istilah fiqihnya masuk dalam rumpun akad dlammân. Dalam setiap akad transaksi yang melibatkan dua pihak yang berbeda, selalu membutuhkan keterlibatan akad yang satu ini, yaitu dlammân. Jual beli tidak sah, manakala barang tidak bisa dijamin sampainya kepada pembeli dalam kondisi selamat sebagaimana barang itu dilihat di saat akad. 
 
Dalam banyak hadits, Baginda Rasulullah shallallaâhu 'alaihi wasallam sering menyatakan bahwa:
 
لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ تَضْمَنْ ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ
 
Artinya: "Tidak halal transaksi utang dan jual beli, dua syarat dalam satu jual beli, laba selagi barang belum dijamin, dan jual beli sesuatu barang yang belum ada di sisimu" (Hadits Riwayat Sunan Abi Dawud: 3036).
 
Hadits ini sering dimaknai secara sederhana sebagai jual beli yang melibatkan dua syarat adalah tidak boleh. Demikian pula, hadits ini sering dimaknai bahwa menjual sesuatu yang belum diterima oleh pembeli pertama, adalah tidak boleh untuk dijual kembali ke pembeli berikutnya.
 
Pemahaman ini berangkat dari pemaknaan "larangan mengambil laba dari barang yang belum bisa dijamin". Simpelnya pemahaman oleh mereka yang hanya berhenti sampai konsep ini adalah bahwa jual beli barang yang belum ada di sisi penjual, adalah sama dengan jual beli utang dibayar dengan harta secara cash. Maka dari itu, laba yang diambil adalah sama dengan riba yang berasal dari utang (riba qardli). Utangnya darimana? Menurut pihak ini, utang berasal dari harga yang diserahin oleh pihak 'pembeli kedua' kepada 'pembeli pertama.' Itulah sebabnya, pihak yang satu ini acapkali melarang konsep transaksi dropship
 
Pemahaman semacam tidak sepenuhnya salah, tapi juga tidak sepenuhnya benar mengingat perbedaan penyikapan terhadap maksud dari menjual "sesuatu yang belum ada di sisi" dan menyikapi "sesuatu yang belum bisa dijamin". Dengan kata lain, 'sesuatu yang belum bisa dijamin' adalah tidak sama dengan "sesuatu yang bisa dijamin". Sesuatu "yang belum ada di sisi" adalah tidak sama dengan "sesuatu yang diwakilkan transaksinya". 
 
Konsep adanya "jaminan kepastian", menjadikan "barang yang berstatus barang gaib" bisa berubah kedudukannya menjadi "barang  yang akan ada" dan "bisa dijamin kehadirannya" di sisi penjual. Hukum transaksinya adalah sah menurut pendapat kedua dari mazhab Syafi'i, khususnya ketika berbicara soal transaksi dengan objek barang yang belum bisa dilihat namun bisa disifati. Sampai di sini kita dituntut untuk lebih mencermati. 
 
Syekh Wahbah al-Zuhaili menyatakan:
 
أما المعين بالوصف لا بالذات بأن كان دينا موصوفا في الذمة كالمسلم فيه (المبيع المؤجل لموسم الحصاد) فلا يثبت فيه خيار الرؤية؛ لأن المعقود عليه الموصوف إن وجد بأوصافه المتفق عليها لزم العقد، وإن تخلف وصف منها لم يتحقق لعدم وجود محله.
 
Artinya: "Adapun barang yang dijejelaskan dengan jalan menyifatinya sementara barang belum tetap keberadaannya, seperti jika objek masih berupa "utang barang yang dipesan/akad inden (yaitu: akad barang dengan tempo penyerahan yang ditunda, misalnya waktu musim panen), maka pada akad dengan objek barang semacam ini, sudah pasti tidak dengan khiyar ru'yah, karena objek transaksi masih berupa barang yang masih disifati saja. Jika kelak ditemukan sifat bendanya sama dengan yang disepakati dalam akad, maka akad menjadi wajib terlaksana. Namun, bila ternyata cirinya beda dengan disebutkan saat akad, maka tidak ada jaminan wajibnya kelanjutan akad, karena ketiadaan wujud pasti "waktu serahnya"." (al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu, Damsyiq: Dâr al-Fikr, tt.: 4/280)
 
Sekilas pendapat Syekh al-Zuhaili di atas tidak menisbikan kemungkinan melakukan akad transaksi barang yang belum wujud dan masih ghaib (belum dilihat), karena waktu panen itu belum terjadi. Hanya saja, penjual menunjukkan sifat dan kualitas barang. Jual beli semacam ini masih mendapatkan pembenaran akan kelaziman akadnya, tapi tidak dengan khiyar ru'yah, melainkam khiyar syarat. Syarat yang dimaksud adalah jika barang sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan, maka akad bisa lazim. Namun, bila barang tidak sesuai dengan yang disampaikan, maka akad bisa jadi dibatalkan dengan khiyar
 
Yang perlu kita garis bawahi dari pernyataan di atas adalah bahwa kelaziman bagi penjual adalah mewujudkan barang. Jika hal itu sudah masuk unsur yang bisa dijamin, maka boleh ia menerima harga dari pembeli di muka sesuai dengan yang ia patok. Dalam hal ini Syekh Wahbah tidak menyebut bahwa praktik ini memuat unsur riba, meskipun barangnya diserahkan secara tunda dan saat transaksi, pembeli hanya disajikan klasifikasi dan spesifikasi barang. Sampai di sini, cermati!
 
Adanya risiko berupa akad bisa dibatalkan manakala barang yang diserahkan kelak tidak sesuai dengan yang ditawarkan, inilah objek daripada dlammân (jaminan) itu. Jika dalam definisi al-Ghazâli, dlammân itu adalah:
 
واجب رد الشيء أو بدله بالمثل أو بالقيمة
 
Artinya: "(Dlamman adalah) kewajiban mengembalikan sesuatu atau menyerahkan gantinya dengan yang sama atau dengan qimah (harga)". (al-Ghazâly, al-Wajîz, Damaskus: Dâr al-Ma'ârif, tt.: 1/208).
 
Dengan berpedoman pada definisi di atas, maka ada tiga rumpun dlammân transaksi menurut al-Ghazáli, yaitu:
 
1. Bisanya barang diretur manakala tidak sesuai sifat yang ditawarkan.
 
2. Kewajiban dari penjamin (dlâmin) adalah mengusahakan barang sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan
 
3. Pengembalian harga (qîmah) bisa dilakukan manakala terjadi pembatalan transaksi.
 
Jika jaminan-jaminan semacam ini bisa dilakukan, maka bagaimana mungkin jual beli barang yang masih berada di pihak produsen (perakit) oleh pembeli pertama yang mendapati tawaran langsung dari produsen, bisa tidak boleh menawarkan ke pembeli kedua? Padahal, kedudukan fiqih dari pembeli pertama ini bisa dikelompokkan dalam akad samsarah (makelar). Sebagaimana akad ini mendapat legitimasi kebolehannya dalam mazhab Hanafi dan qaul kedua dari mazhab Syafii, khususnya ketika mazhab terakhir berbicara soal objek jual beli barang ghaib. Wallahu a'lam bish shawâb
 
 
Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah, Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur
 
Kamis 8 Agustus 2019 17:0 WIB
Kedudukan Marketplace dalam Fiqih Jual Beli Online
Kedudukan Marketplace dalam Fiqih Jual Beli Online
Ilustrasi

Marketplace berasal dari kata market yang berarti pasar, dan place yang berarti tempat. Jadi, marketplace adalah ibarat sebuah tempat untuk melakukan transaksi berbasis pasar. Apa yang ada di pasar? Sudah barang tentu jawabnya adalah ada transaksi jual-beli antara dua pihak yang saling bertransaksi.

 

Dalam jual-beli, disyaratkan harus adanya mu'awadlah, yaitu pertukaran harga dengan barang. Adanya harga dan barang yang saling ditukarkan ini menjadi pembedanya pertukaran yang tanpa disertai dengan adanya harga. Dalam Kitab al-Taqrîrâtu al-Sadîdah disebutkan bahwa:

 

معاوضة: خرج به الهبة لأن المعاوضة تكون من الجانبين، من المشتري الثمن، ومن البائع المثمن، فهذا عوض هذا، بخلاف الهبة فإنها من طرف واحد

Artinya: "Mu'âwadlah: dengannya dikecualikan pengertian hibbah. Karena dalam mu'awadlah terdapat dua pihak yang saling menukarkan barang, yaitu dari jalur pembeli ada harga, dan dari jalur penjual ada barang yang dihargai, sehingga seolah terjadi ini harga bagi barang ini. Berbeda dengan hibbah, yang mana penyerahan hanya dilakukan oleh salah satu pihak." (Hasan ibn Ahmad ibn Muhamnad al-Kaff, al-Taqrîrâtu al-Sadîdah fî Masâili al-Mufîdah, Riyâdl: Dâr al-Mîrâtsi al-Nabawy, 1420 H: 10)

 

Ada beberapa hal yang umum dapat kita kenali dari ciri marketplace dalam kasus jual beli online. Pertama, ada marketplace yang hanya berfungsi sebagai tempat menjual barang dan menjadi fasilitator (perantara) pihak penjual dan pembeli melalui penyediaan tata cara pembayaran. Biasanya pihak marketplace jenis ini menyerahkan sepenuhnya masalah barang yang diperjualbelikan dan sekaligus deskripsi produknya kepada penjual lewat akun yang dimilikinya di marketplace tersebut. Pihak marketplace juga menyediakan fasilitas chatting antara penjual dan pembeli sehingga keduanya bisa saling tawar menawar harga. Setelah ditemui adanya deal, maka pihak marketplace hanya menyediakan fasilitas berupa rekening bersama tempat melakukan pembayaran. Contoh marketplace seperti ini, misalnya adalah Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Lazada, Bibli, JD.ID, Amazon dan, Rakuten. Mungkin masih ada lagi marketplace yang lain yang belum disebutkan dengan ciri yang sama seperti di atas.

 

Kedua, ada marketplace yang hanya memfungsikan diri sebagai tempat bagi pemilik barang untuk "menitipkan" barangnya guna dijual. Pemilik barang hanya berkewajiban menyediakan produk serta klasifikasi atau spesifikasi barang kepada pihak marketplace. Kendali sepenuhnya proses jual beli ada pada pihak marketplace. Contoh dari marketplace seperti ini adalah Zalora dan Berrybenka.

 

Jadi, sampai di sini bedakan antara marketplace dengan jenis pertama dengan marketplace jenis kedua. Marketplace jenis pertama bergerak dalam fasilitator dan penjamin. Sementara marketplace kondisi kedua berperan selaku penjual dan barang diperoleh dari orang lain yang menjadi suppliernya. Dengan demikian, akad yang terbangun antara keduanya juga berbeda.

 

Marketplace jenis pertama berperan dalam akad kafâlah selaku kafîl (penjamin) dari penjual dan pembeli, sekaligus berperan sebagai mudlârib (pengelola). Yang ditanggung apanya? Yang ditanggung adalah perimbangan dalam transaksi jual beli. Yang dikelola apanya? Yang dikelola adalah promosi barang lewat jasa iklan yang dimilikinya yang mana dalam hal ini, pemilik lapak dalam marketplace tersebut menyewa (ijârah) peran marketplace untuk mempromosikan lapaknya ke netizen.

 

Marketplace jenis kedua berperan selaku mudlârib (pengelola) murni. Dengan demikian, ada akad kemitraan (syirkah) di dalamnya. Syirkah yang terbentuk adalah syirkah wujûh, dengan asumsi bahwa pihak pemilik barang mempercayakan barangnya kepada provider untuk memasarkan dan menjualnya.

 

Apapun kedudukan dan jenis marketplace, akan tetapi tanggung jawab marketplace secara umum dalam transaksi online dapat dikelompokkan sebagai berikut, yaitu:

 

1. Tanggung jawab penjaminan terhadap akad jual beli (al-dlammân fî 'aqd al-bai')

2. Tanggung jawab penjaminan dalam akad sewa (al-dlammân fi 'aqdi al-îjâr)

3. Tanggung jawab terhadap akad perwakilan (al-dlammân fi 'aqd al-wakâlah)

4. Penjaminan terhadap perilaku penjual dan pembeli (dlammân al-fi'l al-syakhshy)

5. Penjaminan atas tindakan pihak ketiga (dlammân fi'l al-ghair)

6. Penjaminan atas barang, meliputi selamatnya barang yang dibeli dengan menggunakan jasanya (dlammân al-asy-ya')

 

Berbagai tanggung jawab ini akan diulas dalam tulisan-tulisan berikutnya. Insyaallah! Wallahu a'lam bish shawâb.

 

 

Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur