IMG-LOGO
Haji, Umrah, dan Kurban

4 Perbedaan Kurban Wajib dan Sunnah

Rabu 14 Agustus 2019 19:0 WIB
Share:
4 Perbedaan Kurban Wajib dan Sunnah
Ilustrasi (Salaam Gateway)
Hukum asal berkurban adalah sunnah kifayah (kolektif), artinya bila dalam satu keluarga sudah ada yang mengerjakan, sudah cukup menggugurkan tuntutan bagi anggota keluarga yang lain. Bila tidak ada satu pun dari mereka yang melaksanakan, maka semua yang mampu dari mereka terkena imbas hukum makruh.
 
Kurban bisa berubah menjadi wajib bila terdapat nazar, misalnya ada orang bernazar kalau lulus sekolah atau dikaruniai anak, ia akan berkurban dengan seekor sapi. Saat cita-cita yang diharapkan tercapai, maka wajib baginya untuk mengeluarkan hewan kurban yang ia nazarkan. Dalam kondisi demikian, hukum berkurban baginya adalah wajib.
 
Secara umum kurban sunnah dan kurban wajib memiliki beberapa titik kesamaan, misalnya dari segi waktu pelaksanaan, keduanya dilaksanakan pada hari Nahar dan hari-hari tasyriq (10, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah). Bila dilakukan di luar waktu tersebut, maka tidak sah sebagai kurban. Tata cara menyembelih mulai dari syarat, rukun dan kesunnahan juga tidak berbeda antara dua jenis kurban tersebut. 
 
Keduanya menjadi berbeda dalam empat hal sebagai berikut:
 
Pertama, hak mengkonsumsi daging bagi mudlahhi (pelaksana kurban).
 
Dalam kurban sunnah, diperbolehkan bagi mudlahhi untuk memakannya, bahkan nazar sebagian kecil dagingnya dan memakan sendiri selebihnya. Adapun yang lebih utama adalah memakan beberapa suap saja untuk mengambil keberkahan dan menyedekahkan sisanya (lihat: Syekh Khathib al-Syarbini, Mughni al-Muhtaj, juz 6, hal. 135).
 
Sedangkan kurban wajib, mudlahhi haram memakannya, sedikit pun tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi secara pribadi. Keharaman memakan daging kurban wajib juga berlaku untuk segenap orang yang wajib ditanggung nafkahnya oleh mudlahhi, seperti anak, istri, dan lain sebagainya.
 
Syekh Muhammad Nawawi bin Umar menegaskan:
 
ولا يأكل المضحي ولا من تلزمه نفقته شيأ من الأضحية المنذورة حقيقة أو حكما.
 
“Orang berkurban dan orang yang wajib ia nafkahi tidak boleh memakan sedikitpun dari kurban yang dinazari, baik secara hakikat atau hukumnya”. (Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi al-Bantani, Tausyikh ‘Ala Ibni Qasim, hal. 531).
 
Kedua, kadar yang wajib disedekahkan. Menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi’i, standar minimal yang wajib disedekahkan dalam kurban sunnah adalah kadar daging yang mencapai standar kelayakan pada umumnya, misalnya satu kantong palstik daging.

Tidak mencukupi memberikan kadar yang remeh seperti satu atau dua suapan. Kadar daging paling minimal tersebut wajib diberikan kepada orang fakir/miskin, meski hanya satu orang. Selebihnya dari itu, mudlahhi diperkenankan untuk memakannya sendiri atau diberikan kepada orang kaya sebatas untuk dikonsumsi. Kadar minimal yang wajib disedekahkan tersebut wajib diberikan dalam kondisi mentah, tidak mencukupi dalam kondisi masak (lihat: Syekh Khathib al-Syarbini, Mughni al-Muhtaj, juz 6, hal. 135).
 
Sedangkan kurban wajib, semuanya harus disedekahkan kepada fakir/miskin tanpa terkecuali, tidak diperkenankan bagi mudlahhi dan orang-orang yang wajib ia nafkahi untuk memakannya. Demikian pula tidak diperkenankan diberikan kepada orang kaya. Daging yang diberikan juga disyaratkan harus mentah (lihat: Syekh Ibnu Qasim al-Ubbadi, Hasyiyah Ibni Qasim ‘ala Tuhfah al-Muhtaj, juz 9, hal. 363). 
 
Ketiga, pihak yang berhak menerima.
 
Seperti yang telah disinggung di atas, kurban wajib hanya berhak diterima fakir/miskin, mudlahhi dan orang kaya tidak berhak menerimanya. Semuanya meliputi daging, kulit, tanduk dan Sebagainya wajib disedekahkan kepada fakir/miskin tanpa terkecuali. Bila ada bagian kurban yang distribusinya tidak tepat sasaran, maka wajib mengganti rugi untuk fakir/miskin. 
 
Dalam kitab Hasyiyah I’anah al-Thalibin disebutkan:
 
ولو نذر التضحية بمعيبة أو صغيرة أو قال جعلتها أضحية فإنه يلزم ذبحها ولا تجزئ أضحية وإن اختص ذبحها بوقت الأضحية وجرت مجراها في الصرف. ويحرم الأكل من أضحية أو هدي وجبا بنذره.
 
“Bila seseorang bernazar berkurban dengan hewan yang cacat atau masih kecil atau ia mengatakan; aku menjadikannya sebagai hewan kurban; maka wajib disembelih dan tidak mencukupi sebagai kurban, meski waktu penyembelihannya khusus pada waktu kurban dan berlaku ketentuan kurban wajib dalam hal tasaruf (pemanfaatan). Haram memakan dari kurban atau hadyu yang wajib disebabkan nazar.”
 
 (وقوله: وجرت) أي الملتزمة. (وقوله: مجراها) أي الأضحية الواجبة. وقوله: في الصرف أي فيجب صرفها كلها للفقراء والمساكين، كالأضحية الواجبة. (قوله: ويحرم الأكل إلخ) إي يحرم أكل المضحى والمهدي من ذلك، فيجب عليه التصدق بجميعها، حتى قرنها، وظلفها. فلو أكل شيئا من ذلك غرم بدله للفقراء.
 
“Ucapan Syekh Zainuddin; dalam hal tasaruf; maka wajib mengalokasikan keseluruhannya untuk fakir/miskin seperti kurban wajib. Ucapan Syekh Zainuddin; dan haram memekan; maksudnya haram memakan hewan kurban dan hadyu yang dinazari. Maka wajib bagi orang yang berkurban mensedekahkan semuanya, hingga tanduk dan kikilnya. Bila mudlahhi memakan satu bagian darinya, maka wajib mengganti rugi kepada orang fakir” (Syekh Abu Bakr bin Muhammad Syatha al-Bakri, Hasyiyah I’anah al-Thalibin, juz 2, hal. 378).
 
Sementara untuk kurban sunnah, boleh diberikan kepada orang kaya dan fakir/miskin. Hanya saja, terdapat perbedaan hak orang kaya dan miskin atas daging kurban yang diterimanya. Kurban yang diterima fakir/miskin bersifat tamlik, yaitu memberi hak kepemilikan secara penuh. Kurban yang ia terima boleh dijual, dihibahkan, disedekahkan, dimakan dan lain sebagainya. 
 
Sedangkan hak orang kaya atas daging kurban yang diterimanya hanya untuk tasaruf yang bersifat konsumtif. Orang kaya hanya boleh memakan dan memberikannya kepada orang lain hanya untuk dimakan, semisal disuguhkan kepada para tamu. Mereka tidak diperbolehkan menjual, menghibahkan, dan tasaruf sejenis yang memberikan kepemilikan utuh terhadap pihak yang diberi.
 
Adapun pengertian orang kaya dalam bab ini adalah setiap orang yang haram menerima zakat, yaitu orang yang memiliki harta atau usaha yang mencukupi kebutuhan sehari-hari, baik untuk dirinya atau keluarga yang wajib ia nafkahi. Sedangkan fakir/miskin sebaliknya, yaitu orang yang aset harta atau usahanya tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, baik untuk diri sendiri atau keluarga yang wajib dinafkahi (lihat: Syekh Abu Bakr bin Muhammad Syatha al-Bakri, Hasyiyah I’anah al-Thalibin, juz 2, hal. 379).
 
Keempat, niat. Kurban sunnah dan wajib diperbolehkan untuk disembelih sendiri oleh mudlahhi, boleh pula diwakilkan kepada orang lain. Kedunya sama-sama disyaratkan niat. Niat bisa dilakukan saat menyembelih atau ketika memisahkan hewan yang ingin dibuat kurban dengan hewan lainnya. Niat berkurban boleh dilakukan sendiri atau diwakilkan kepada orang lain.
 
Adapun perbedaannya terkait dengan lafal niatnya. Contoh niat kurban sunnah yang diniati sendiri:
 
نَوَيْتُ الْأُضْحِيَّةَ الْمَسْنُوْنَةَ عَنْ نَفْسِيْ لِلهِ تَعَالَى
 
“Aku niat berkurban sunnah untuk diriku karena Allah.”
 
Contoh niat kurban sunnah yang dilakukan oleh wakilnya mudlahhi:
 
نَوَيْتُ الْأُضْحِيَّةَ الْمَسْنُوْنَةَ عَنْ زَيْدٍ مُوَكِّلِيْ لِلهِ تَعَالَى
 
“Aku niat berkurban sunnah untuk Zaid (orang yang memasrahkan kepadaku) karena Allah”.
 
Contoh niat kurban wajib yang diniati sendiri oleh mudlahhi:
 
نَوَيْتُ الْأُضْحِيَّةَ الْوَاجِبَةَ عَنْ نَفْسِيْ لِلهِ تَعَالَى
 
“Aku niat berkurban wajib untuk diriku karena Allah”
 
نَوَيْتُ الْأُضْحِيَّةَ الْوَاجِبَةَ عَنْ زَيْدٍ مُوَكِّلِيْ لِلهِ تَعَالَى
 
“Aku niat berkurban sunnah untuk Zaid (orang yang memasrahkan kepadaku) karena Allah”.
 
Perbedaan yang lain adalah dalam kasus kurban nazar yang telah ditentukan hewannya, misalnya ada orang sambil menunjuk hewan tertentu yang dimilikinya berkata “Aku bernazar berkurban dengan kambingku yang ini”. Dalam kasus ini, kambing yang ia tunjuk sebagai kurban nazar sudah keluar dari miliknya. Oleh sebab itu tidak dibutuhkan niat berkurban dalam pelaksanaan kurban kambing tersebut. Jadi dalam kasus tertentu, terkadang kurban wajib tidak disyaratkan niat, sedangkan kurban sunnah disyaratkan niat secara mutlak (lihat: Muhammad bin Ahmad bin Umar asy-Syathiri, Syarh al-Yaqut an-Nafis, Dar al-Minhaj, hal.  827).
 
Demikian empat perbedaan kurban wajib dan sunnah, semoga bermanfaat.
 
 
Ustadz M. Mubasysyarum Bih, Dewan Pembina Pondok Pesantren Raudlatul Quran, Geyongan, Arjawinangun, Cirebon, Jawa Barat.
 
Tags:
Share:

Baca Juga

Selasa 13 Agustus 2019 15:0 WIB
Menyiarkan Nama-nama Orang yang Berkurban Termasuk Riya’?
Menyiarkan Nama-nama Orang yang Berkurban Termasuk Riya’?
Ilustrasi (farmonline.com)
Pelaksanaan kurban di masyarakat sangat meriah, mulai dari proses penyembelihan hingga pembagian dagingnya, bahkan di beberapa daerah difasilitasi oleh pemerintah setempat. Ini menjadi salah satu bukti bahwa negara kita sebetulnya sudah sangat religius dan Islami, tanpa perlu diformalkan dengan simbol-simbol tertentu.
 
Berkait dengan semangat keislaman, sebagian panitia kurban mengambil inisiatif untuk menyiarkan nama-nama orang yang berkurban melalui pengeras suara, selebaran kertas atau mengunggahnya di media sosial. Terlepas dari apa pun motifnya, setidaknya ada sisi positif dari tradisi tersebut. Pertama, menghargai mudlahhi (pelaksana kurban); kedua, agar mereka didoakan dan yang paling penting adalah untuk menggugah masyarakat agar turut serta berkurban. 
 
Bagaimana sebetulnya Islam menilai tradisi tersebut?
 
Menyiarkan nama-nama orang yang berkurban mengandung sisi pujian kepada mereka. Dengan disebut nama-namanya, secara tidak langsung akan memberi kesan mereka adalah orang baik, dermawan, saleh, dan gemar bersedekah. Simpelnya, orang yang menyiarkan nama-nama mudlahhi, secara eksplisit sebetulnya hendak berkata “ini loh orang baik”, “ini loh orang mulia”, “ini loh orang yang dermawan”, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, secara fiqih hukumnya sama dengan memuji orang lain.
 
Memuji orang lain jika tidak dilakukan di hadapannya, hukumnya diperbolehkan dengan catatan tidak berlebihan sampai pada taraf berbohong, misalnya diberitakan si A berkurban dua ekor kambing, padahal ia hanya berkurban satu ekor saja. Bila sampai berdampak demikian, maka hukumnya haram dari sisi berbohong, bukan karena memuji. Pelakunya masuk dalam ancaman keras penyebaran berita dusta yang dijelaskan dalam beberapa ayat dan hadits Nabi.
 
Syekh al-Imam al-Nawawi berkata:
 
فأما الذي في غير حضورِه، فلا منعَ منه إلا أن يُجازف المادحُ ويدخل في الكذب فيحرُم عليه بسبب الكذب لا لكونه مدحاً
 
“Adapun memuji di selain hadapan orang yang dipuji, maka tidak tercegah kecuali orang yang memuji berlebihan dan masuk dalam kebohongan, maka haram sebab berbohong, bukan karena memuji” (Syekh al-Imam al-Nawawi, al-Adzkar al-Nawawiyyah, hal. 276).
 
Hukum boleh ini bisa meningkat menjadi sunah bila berdampak kemaslahatan seperti memperlihatkan syi’ar atau memberi teladan kepada orang lain agar ditiru. Namun ketentuan hukum ini disyaratkan tidak berdampak negatif, baik berkaitan dengan orang yang dipuji misalnya mengakibatkan orang yang dipuji menjadi sombong, ujub (membanggakan diri), atau dampak buruk yang kembali kepada masyarakat luas seperti pihak yang dipuji adalah penebar fitnah atau teroris sehingga dengan memberinya sanjungan akan berdampak pencitraan positif atas perilaku menyimpangnya, dalam bahasa lain disebut “promosi gratis”. 
 
Dalam penjelasan di kitab yang sama, al-Nawawi memaparkan:
 
ويُستحبُّ هذا المدح الذي لا كذبَ فيه إذا ترتب عليه مصلحةٌ ولم يجرّ إلى مفسدة بأن يبلغَ الممدوحَ فيفتتن به، أو غير ذلك.
 
“Dan disunahkan memuji yang tidak ada kebohongannya ini bila berdampak maslahat dan tidak menarik mafsadah, sekira pujian itu sampai kepada orang yang dipuji sehingga ia terfitnah dengannya atau dampak-dampak lainnya” (Syekh al-Imam al-Nawawi, al-Adzkar al-Nawawiyyah, hal. 276).
 
Syekh Muhammad Ali bin Muhammad Allan memberi komentar atas referensi di atas sebagai berikut:
 
(قوله إذا ترتب عليه مصلحة) بأن ينشط السامعين ذكر ذلك للإقبال على التحلي بما يتحلى به من الكمال –إلى أن قال- أو للتخلي عما كانوا فيه من سوء الأحوال والأفعال ومن ثم ذكر أصحابنا أنه لو ترتب على المدح مفسدة امتنع كأن ذكر ما ظهر من صورة محاسن ذي بدعة لئلا يؤدي ذكرها إلى ترويج بدعته والتدنس بسوء رزيته. 
 
“Ucapan al-Nawawi; bila berdampak kemaslahatan; maksudnya sekira penyebutan sanjungan dapat memberi semangat kepada para pendengarnya untuk melakukan perilaku baik sebagaimana perilaku pihak yang dipuji. Atau menghindari dari perbuatan tercela orang-orang yang menyimpang. Karena hal ini, ashab kami menuturkan; bila memuji berdampak mafsadah, maka tercegah, seperti penyebutan kebaikan pelaku bid’ah, agar penyebutan sanjungan itu tidak mengantarkan lakunya perbuatan bid’ahnya dan ternodainya orang lain dengan keburukan perilakunya” (Syekh Muhammad Ali bin Muhammad Allan al-Bakri al-Shadiqi al-Syafi’i, Al-Futuhat al-Rabbaniyyah ‘ala al-Adzkar al-Nawawiyyah, juz.5, hal. 23).
 
Sedangkan memuji di hadapan orang yang dipuji terdapat hadits-hadits yang saling bertentangan dalam menjelaskan hukumnya, sebagian hadits mengarah kepada hukum boleh atau sunnah, sementara hadits lain cenderung mencegahnya.
 
Di antara hadits yang melarang adalah:
 
أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ يَمْدَحُ عُثْمَانَ، فَعَمِدَ الْمِقْدَادُ فَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَكَانَ رَجُلًا ضَخْمًا، فَجَعَلَ يَحْثُو فِي وَجْهِهِ الْحَصْبَاءَ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: مَا شَأْنُكَ؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَّاحِينَ، فَاحْثُوا فِي وُجُوهِهِمِ التُّرَابَ»
 
“Seorang laki-laki memuji Utsman, lalu al-Miqdad bereaksi kemudian ia duduk di atas dua lututnya, ia adalah laki-laki yang gemuk, lalu ia menaburkan debu di muka laki-laki yang memuji tersebut. Utsman bertanya-tanya, ‘Ada apa denganmu Miqdad?’ Lalu Miqdad menjawab sesungguhnya Rasulullah berkata, ‘Bila kalian melihat para pemuji, taburkanlah debu di wajah-wajah mereka’ (HR. Muslim).
 
Adapun dalil yang memperbolehkan sangat banyak, di antaranya sanjungan Nabi kepada Sahabat Abu Bakr:
 
يَا أَبَا بَكْرٍ لاَ تَبْكِ، إِنَّ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا مِنْ أُمَّتِي لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ
 
“Wahai Abu Bakr, jangan menangis, sesungguhnya manusia yang paling terpercaya bagiku di dalam bergaul dan hartanya adalah Abu Bakr. Bila aku mengambil kekasih dari umatku, niscaya aku memilih Abu Bakr” (HR. al-Bukhari).
 
Dalil-dalil yang bertentangan tersebut kemudian diberi jalan tengah oleh para ulama, dalam ushul fiqh disebut “thariqah al-jam’i” (teori kompromi), yaitu sebuah teori dengan cara mengarahkan masing-masing dalil dalam konteks yang berbeda. Dalam persoalan ini, ulama menegaskan bahwa hadits yang melarang diarahkan kepada pujian yang berdampak negatif seperti menyebabkan takabur pihak yang dipuji. Sedangkan hadits yang membolehkan konteksnya adalah sanjungan kepada orang yang memiliki kualitas iman yang baik dan jiwa yang terlatih sekira tidak terbuai dengan sanjungan yang ia terima. Bila berdampak demikian, maka hukumnya makruh, bahkan mencapai tingkat makruh yang parah (makruh karahah syadidah).
 
Al-Imam al-Nawawi berkata:
 
قال العلماء وطريق الجمع بين الأحاديث أن يُقال إن كان الممدوحُ عنده كمالُ إيمان، وحسنُ يقين، ورياضةُ نفس، ومعرفةٌ تامة، بحيث لا يفتتن، ولا يغترّ بذلك، ولا تلعبُ به نفسُه، فليس بحرام ولا مكروه، وإن خيف عليه شئ من هذه الأمور، كُرِهَ مدحُه كراهةً شديدة.
 
“Ulama berkata; jalan mengumpulkan di antara hadits-hadits itu adalah, bila orang yang dipuji memiliki kesempurnaan iman, keyakinan yang baik, terlatih jiwayanya dan pengetahuan yang sempurna, sekira tidak terfitnah dan terbujuk dengan sanjungan, tidak dipermainkan nafsunya, maka menyanjung tidak haram, tidak makruh. Bila dikhawatirkan demikian, maka haram memujinya dengan tingkat kemakruhan yang parah” (Syekh al-Imam al-Nawawi, al-Adzkar al-Nawawiyyah, hal. 276).
 
Kesimpulannya, menyiarkan nama-nama pihak yang berkurban, baik melalui pengeras suara di dunia nyata atau publikasi di media sosial hukumnya diperbolehkan bahkan dianjurkan dengan tujuan syi’ar dan memberi teladan apabila memenuhi tiga syarat. Pertama, tidak memuat kebohongan. Kedua, tidak menutupi kesan negatif para pelaku menyimpang di masyarakat, seperti koruptor, bandar narkoba, dalang kerusuhan, atau sejenisnya. Ketiga, tidak berdampak buruk kepada orang yang dipuji, seperti menyebabkan jumawa.
 
 
Ustadz M. Mubasysyarum Bih, Dewan Pembina Pondok Pesantren Raudlatul Quran, Geyongan, Arjawinangun, Cirebon, Jawa Barat.
 
Ahad 11 Agustus 2019 12:0 WIB
Membagikan Kurban dalam Bentuk Masak atau Kemasan Kornet (II)
Membagikan Kurban dalam Bentuk Masak atau Kemasan Kornet (II)
null
Baru-baru ini ada inovasi pembagian daging kurban dalam bentuk masak secara masif, jadi setelah hewan kurban dipotong secara syariat dan profesional, dagingnya dikirim ke banyak chef terbaik untuk dimasak, selanjutnya dikirim ke fakir/miskin dalam keadaan siap santap tanpa harus mengolahnya terlebih dahulu. Ide tersebut dinilai brilian oleh sebagian kalangan, karena lebih memudahkan fakir/miskin dan memberi mereka kesempatan menyantap masakan daging yang lezat dengan cita rasa tinggi. Bagaimana pandangan ulama lintas mazhab mengenai ide tersebut?
 
Di tulisan sebelumnya penulis sudah memaparkan pendapat mazhab Syafi’i mengenai distribusi daging kurban dalam kondisi masak atau kemasan kornet. Dalam tulisan itu disimpulkan bahwa hukumnya diperbolehkan dengan syarat sebagian daging kurban sudah ada yang disedekahkan kepada fakir/miskin dalam bentuk mentah. Di bagian kedua tulisan ini akan disampaikan penjelasan tambahan, utamanya pandangan berbeda yang disampaikan ulama lintas mazhab.
 
Pandangan mazhab Syafi’i disampaikan dalam beberapa referensi, di antaranya oleh Syekh Khatib al-Syarbini sebagai berikut:
 
وَيُشْتَرَطُ فِي اللَّحْمِ أَنْ يَكُونَ نِيئًا لِيَتَصَرَّفَ فِيهِ مَنْ يَأْخُذُهُ بِمَا شَاءَ مِنْ بَيْعٍ وَغَيْرِهِ كَمَا فِي الْكَفَّارَاتِ، فَلَا يَكْفِي جَعْلُهُ طَعَامًا وَدُعَاءُ الْفُقَرَاءِ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ حَقَّهُمْ فِي تَمَلُّكِهِ لَا فِي أَكْلِهِ وَلَا تَمْلِيكُهُمْ لَهُ مَطْبُوخًا
 
“Disyaratkan di dalam daging (yang wajib disedekahkan) harus mentah, supaya fakir/miskin yang mengambilnya leluasa memanfaatkan dengan menjual dan semacamnya, seperti ketentuan dalam bab kafarat (denda), maka tidak cukup menjadikannya masakan (matang) dan memanggil orang fakir untuk mengambilnya, sebab hak mereka adalah memiliki daging kurban, bukan hanya memakannya. Demikian pula tidak cukup memberikan hak milik kepada mereka daging masak.”
 
Demikian pula dalam kitab Nihayah al-Muhtaj, Syekh Muhammad al-Ramli menegaskan:
 
وَيَجِبُ دَفْعُ الْقَدْرِ الْوَاجِبِ نِيئًا لَا قَدِيدًا
 
“Wajib memberikan kadar daging yang wajib disedekahkan dalam bentuk mentah, bukan berupa dendeng,” (Syekh Muhammad bin Ahmad al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj, juz 8, hal. 142).
 
Pandangan mazhab Syafi’i cukup masuk akal, distribusi daging kurban dalam keadaan mentah lebih memberi keleluasaan kepada fakir/miskin dalam mengalokasikan dan memanfaatkannya.
 
Namun yang perlu dicatat, kebolehan tersebut hanya berlaku untuk kurban sunnah. Sementara kurban wajib, tidak diperbolehkan didistribusikan dalam bentuk masak secara mutlak, sebab semuanya wajib dimanfaatkan untuk fakir/miskin, tidak diperbolehkan dimakan oleh pihak yang berkurban dan orang kaya, sementara ketentutan menyedekahkan kurban adalah dengan cara mentah sebagaimana penjelasan referensi di atas.
 
Syekh Ibnu Qasim al-Ubbadi menegaskan:
 
أَمَّا الْوَاجِبَةُ فَلَا يَجُوزُ الْأَكْلُ مِنْهَا سَوَاءٌ الْمُعَيَّنَةُ ابْتِدَاءً أَوْ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ 
(قَوْلُهُ فَلَا يَجُوزُ الْأَكْلُ مِنْهَا) يَنْبَغِي وَلَا إطْعَامُ الْأَغْنِيَاءِ
 
“Adapun kurban wajib, maka tidak boleh bagi mudlahhi  (pelaku kurban) memakannya, baik kurban yang wajib karena penentuan hewan atau disebabkan kesanggupan dalam tanggungan. Ucapan Syekh Ibnu Hajar; maka tidak boleh bagi mudlahhi memakannya; demikian pula tidak boleh memberi makan orang-orang kaya” (Syekh Ibnu Qasim al-Ubbadi, Hasyiyah Ibni Qasim ‘ala Tuhfah al-Muhtaj, juz 9, hal. 363).
 
Pandangan berbeda disampaikan kalangan Malikiyyah, menurut mereka diperbolehkan menyedekahkan daging kurban dalam keadaan masak. Dalam pandangan mereka, yang lebih baik bagi mudlahhi berkait dengan distribusi kurban adalah memakan sebagian, kemudian sebagian yang lain disedekahkan, baik mentah atau matang. Bila hanya melakukan salah satunya, maka boleh namun meninggalkan keutamaan.
 
Syekh Ibnu al-Hajib mengatakan:
 
وَيَأْكُلُ الْمُضَحِّي وَيُطْعِمُ نِيئاً وَمَطْبُوخاً وَيَدَّخِرُ وَيَتَصَدَّقُ، وَلَوْ فَعَلَ أَحَدَهُمَا جَازَ وَإِنْ تَرَكَ الأَفْضَلَ
 
“Dan sebaiknya mudlahhi memakan dan memberi makan dalam bentuk mentah atau masak, ia boleh menyimpan dan menyedekahkannya. Bila hanya melakukan salah satunya, maka boleh meski meninggalkan yang lebih utama,” (Syekh Jamaluddin Utsman bin Umar Ibnu al-Hajib al-Kurdi al-Maliki, Jami’ al-Ummahat, hal. 230).
 
Pendapat Malikiyyah ini juga dikonfirmasi oleh Syekh Abdul Aziz bin Muhammad bin Ibrahim al-Kanani dalam karyanya tentang manasik yang mengakomodasi beberapa pendapat ulama lintas mazhab, beliau menegaskan sebagai berikut:
 
وَإِذَا أَوْجَبْنَا التَّصَدُّقَ بِشَيْءٍ فَلَا يَجُوْزُ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيَّةُ أَنْ تَدْعُوَ الْفُقَرَاءَ لِيَأْكُلُوْهُ مَطْبُوْخًا لِأَنَّ حَقَّهُمْ فِي تَمَلُّكِهِ لَا فِيْ أَكْلِهِ، وَإِنْ دَفَعَهُ مَطْبُوْخًا لَمْ يَجُزْ بَلْ يُفَرِّقُهُ نِيْأً. وَأَطْلَقَ الْحَنَفِيَّةُ التَّصَدُّقَ بِهِ مَطْبُوْخًا. وَمَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ يَجُوْزُ التَّصَدُّقُ بِهِ مَطْبُوْخًا.
 
“Bila kita mewajibkan bersedekah dengan sebagian kurban, maka sebagaimana dikatakan ulama Syafi’iyyah tidak boleh mengundang orang-orang fakir untuk memakannya dalam keadaan masak, sebab hak mereka adalah memilikinya, bukan memakannya. Bila menyerahkan kurban dalam bentuk masak, maka tidak boleh, bahkan harus dibagikan mentah. Ulama Hanafiyyah memutlakan tentang menyedekahkan kurban dalam bentuk masak. Menurut mazhab Malikiyyah boleh menyedekahkan kurban dalam bentuk masak,” (Syekh Abdul Aziz bin Muhammad bin Ibrahim al-Kanani, Hidayah al-Salik Ila al-Madzahib al-Arba’ah fi al-Manasik, hal. 1279).
Dari beberapa referensi di atas bisa dimafhum bahwa distribusi daging kurban dalam bentuk masak merupakan masalah yang diperselisihkan di antara ulama. Sebaiknya bila ide pembagian daging kurban dalam bentuk masak dilakukan secara massif atau bahkan menjadi sebuah kebijakan pemerintah daerah, terlebih dahulu berkonsultasi dan bermusyawarah dengan ulama setempat yang berkompeten, misalnya disepakati teknis pelaksanaannya agar sah menurut mazhab tertentu, agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.
 
 
Ustadz M. Mubasysyarum Bih, Dewan Pembina Pondok Pesantren Raudlatul Quran, Geyongan, Arjawinangun, Cirebon, Jawa Barat.
 
 
Sabtu 10 Agustus 2019 21:30 WIB
Arisan Kurban, Awas Riba!
Arisan Kurban, Awas Riba!
Ilustrasi (Daily Sabah)
Arisan kurban adalah sebuah akad yang dilakukan secara bersama-sama antara dua orang atau lebih untuk mengadakan kurban. Komitmen peserta biasanya adalah mereka secara patungan bergantian membelikan hewan yang masuk kriteria hewan kurban, dengan peruntukkan untuk memenuhi kurbannya peserta yang mendapatkan undian di tahun tertentu. Komitmen ini biasanya dibangun atas dasar memperingan kebutuhan pengeluaran untuk membeli hewan kurban di antara peserta, dari yang semula harus ditanggung sendiri, menjadi digotong secara bersama-sama.
 
Misalnya, ditetapkan bahwa objek hewan kurban adalah kambing dengan harga ditentukan 2.5 juta rupiah dengan digotong oleh 5 orang, sehingga masing-masing peserta harus urun 500 ribu. Dalam praktik yang berlaku, ternyata harga kambing tidak selalu 2.5 juta rupiah. Kadang harga tersebut mengalami kenaikan sebesar 2.6 juta, atau bahkan mengalami penurunan dengan harga 2.4 juta rupiah. Berangkat dari sini muncul permasalahan fiqih, di antaranya: 
 
1. Bagaimana jika harga kambing mengalami kenaikan sebesar 2.6 juta? 

2. Dalam kondisi seperti ini, apakah boleh pihak peserta ditarik iuran tambahan lagi, mengingat harga 2.5 juta belum mendapatkan kambing kurban?

3. Bagaimana pula apabila harga kambing mengalami penurunan sebesar 2.4 juta, yang berarti ada uang lebih sebesar 100 ribu? Apakah status uang ini bisa langsung dijadikan kas bersama, ataukah diberikan kepada pihak yang mendapat undian saat itu?
 
Untuk menjawab pertanyaan ini, sebenarnya dibutuhkan pengetahuan mengenai hakikat daripada akad "arisan". Pengetahuan ini akan nampak jelas bila kita runut pola dasar "arisan". Dalam kenyataannya, setiap "arisan" dilakukan dengan praktik menyetorkan uang. Peserta yang mendapatkan undian, dan mendapatkan uang yang dikumpulkan secara bersama-sama, ia tetap memiliki kewajiban untuk terus setor keuangan di kemudian hari, sampai tahun terakhir ditentukan. Dengan demikian, secara tidak langsung, peserta yang mendapat undian di awal-awal arisan, hakikatnya memiliki tanggungan berupa "utang" kepada peserta arisan lainnya yang belum mendapatkan. 
 
Nah, persoalan berikutnya adalah apa yang menjadi objek utang? Jika dilihat dari setorannya yang berupa "uang", maka jelas bahwa objek utangnya (ma'qûd 'alaih)-nya adalah uang. Dengan demikian, bilamana terjadi penambahan pada uang di tengah-tengah masa stor arisan, maka tidak diragukan lagi, bahwa tambahan tersebut masuk unsur riba qardli, yaitu riba utang-piutang. 

Kalau begitu, bila terjadi lonjakan harga kambing, maka pihak yang menerima arisan adalah pihak yang bertanggung jawab untuk menambah harga. Dan sebaliknya, bila terjadi penurunan harga, maka pihak yang mendapat undian bertindak selaku yang menerima kembalian. Ini adalah pendapat pertama. Pendapat ini merupakan pendapat yang terkuat, mengingat dhahir akad adalah berupa stor uang. Menurut Al-Syirbiny, dalam utang berupa uang, maka yang wajib dikembalikan adalah padanan nilai uang tersebut, meski uangnya sudah tidak berlaku lagi. 
 
(وَيُرَدُّ) فِي الْقَرْضِ (الْمِثْلُ فِي الْمِثْلِيِّ) لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى حَقِّهِ وَلَوْ فِي نَقْدٍ بَطَلَ التَّعَامُلُ بِهِ

Artinya: "Dalam qardlu (utang piutang) yang dikembalikan adalah padanannya ketika yang diutang adalah perkara yang ada padanannya (mitsly), karena hal itu adalah yang lebih mendekati untuk menngembalikan hak orang yang memberi utang, walau berupa uang yang sudah tidak laku digunakan untuk jual beli lagi." (Syamsu al-Dïn Muhammad al-Khathib al-Syirbiny, Mughny al-Muhtaj, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, tt.: 2/155)
 
Bagaimana dengan pendapat kedua? Pendapat kedua menyatakan bahwa pada hakikatnya, para peserta tidak menjadikan objek akadnya berupa uang, melainkan "hewan kurban." Maksud dari hewan kurban ini adalah hewan yang sudah cukup usia dan besarnya serta kriterianya untuk dijadikan hewan kurban. Sifat tertentunya hewan kurban, ciri-ciri dan spesifikasi hewan kurban, sebagaimana hal itu disepakati oleh peserta arisan, menjadikan hewan tersebut berkedudukan sebagai harta mutaqawwam. Apa itu harta mutaqawwam? Harta mutaqawwam adalah harta memiliki nilai/harga apabila dijual. Misalnya: Kambing. Kambing adalah harta mutaqawwam dan bisa memiliki nilai apabila ia dijual. 
 
Nah, masih menurut Syeikh al-Syirbiny, utang berupa barang mutaqawwam adalah wajib mengembalikan berupa harta mutaqawwam. Utang kambing, wajib mengembalikan berupa kambing. Utang pupuk, wajib mengembalikan berupa pupuk. 
 
(وَ) يُرَدُّ ( فِي الْمُتَقَوِّمِ الْمِثْلُ صُورَةً ) { لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم اقْتَرَضَ بَكْرًا وَرَدَّ رُبَاعِيًّا وَقَالَ : إنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً } رَوَاهُ مُسْلِمٌ
 
Artinya: "Sedangkan kalau yang diutang berupa barang yang bernilai (mutaqawwam) maka yang digunakan membayar adalah sesuatu yang mempunyai bentuk yang sama, karena Nabi Muhammad SAW pernah utang seekor unta bikru (unta yang menginjak umur 6 tahun) dan membayarnya dengan seekor unta ruba’i (unta yang menginjak umur 7 tahun), beliau bersabda: sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar utang. HR. Muslim." (Syamsu al-Dïn Muhammad al-Khathib al-Syirbiny, Mughny al-Muhtaj, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, tt.: 2/156)
 
Bagaimana apabila utang berupa mutaqawwam ini, dikembalikan berupa uang? Dalam hal ini, Syeikh al-Syirbiny menjawab: 
 
لَوْ وَجَبَتْ قِيمَتُهُ لَافْتَقَرَ إلَى الْعِلْمِ بِهَا
 
Artinya: "Seandainya harus membayar dengan harganya, maka harus diketahui harganya (ketika akad utang-piutang)." (Syamsu al-Dïn Muhammad al-Khathib al-Syirbiny, Mughny al-Muhtaj, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, tt.: 2/156)
 
Nah, menyimpulkan dari berbagai uraian di atas, maka menurut pendapat kedua - terkait dengan arisan kurban - adalah bahwa objeknya adalah berupa hewan kurban. Jika polanya semacam ini, maka kewajiban dari peserta arisan kurban setiap tahunnya adalah bukan berupa urunan dengan besaran nilai tertentu. Akan tetapi, gotong royong dari peserta adalah berupa mewujudkan adanya hewan yang siap untuk dijadikan hewan kurban. 
 
Bagaimana mungkin hewannya bisa diketahui sama atau tidak? Kewajiban mengembalikan utang berupa barang mutaqawwam ini tidak harus sama persis. Yang baku bahwa pengembalian itu memiliki karakteristik yang sesuai kesepakatan awal dilakukannya arisan hewan kurban. Bila ada kelebihan sedikit terkait dengan besarnya hewan, maka dikembalikan sesuai dengan sunnah nabi, bahwa sebaik-baik orang yang berutang adalah yang paling baik dalam pengembaliannya. Dengan demikian, bertambah atau berkurangnya nilai uang yang disetorkan, menurut pendapat kedua ini tidak mengharuskan bagi pihak penerima untuk menambah atau menerima kembalian. Karena besaran setoran, bersifat fleksibel menyesuaikan harga hewan. Wallahu a'lam bish shawab.
 
 
Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur