IMG-LOGO
Ekonomi Syariah

Kedudukan Saldo Deposit E-Commerce dalam Kajian Fiqih Muamalah

Rabu 27 November 2019 21:45 WIB
Kedudukan Saldo Deposit E-Commerce dalam Kajian Fiqih Muamalah
Ilustrasi: (via 22d.info)
Saldo deposit merupakan catatan yang menyatakan suatu bukti kepemilikan atas simpanan suatu harta dalam dunia e-commerce. Harta yang dimaksud dan tertuang dalam saldo ini adalah “harta manfaat” dengan jaminan wujudnya fisik barang bila diminta oleh pemilik kepada penjaminnya.

Ada ta’rif menarik yang disampaikan oleh Az-Zarkasy dan As-Suyuthy dalam memandang saldo deposit ini sebagai harta. Menurut keduanya, harta didefinisikan sebagai berikut:

وَعَرَّفَ الزَّرْكَشِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ الْمَال بِأَنَّهُ مَا كَانَ مُنْتَفَعًا بِهِ، أَيْ مُسْتَعِدًّا لأِنْ يُنْتَفَعَ بِهِ . وَحَكَى السُّيُوطِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَال: لاَ يَقَعُ اسْمُ الْمَال إِلاَّ عَلَى مَا لَهُ قِيمَةٌ يُبَاعُ بِهَا، وَتَلْزَمُ مُتْلِفَهُ، وَإِنْ قَلَّتْ، وَمَا لاَ يَطْرَحُهُ النَّاسُ، مِثْل الْفَلْسِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ

Artinya, “Imam Zarkasyi dari madzhab Syafi’i mendefinisikan bahwa harta adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan atau siap untuk dimanfaatkan. Imam As-Suyuthi meriwayatkan bahwa Imam Syafii berkata, ‘Tidak disebut dengan harta, kecuali benda itu memiliki nilai yang bisa dijual karena adanya nilai tersebut, dan bagi orang yang merusaknya maka wajib menanggungnya, walau sedikit, dan benda itu tidak termasuk sesuatu yang dibuat oleh orang pada umumnya.’” (Al-Mausu’atul Fiqhiyyah, juz XXXVI, halaman 32).

Berdasar definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa harta adalah sebagai berikut:
 
1. Ain (wujud fisik benda) yang bisa dimanfaatkan.
 
2. Harta non fisik yang bisa dimanfaatkan atau siap dimanfaatkan.
 
3. Memiliki nilai jual.
 
4. Wajib mengganti rugi bila barang itu dirusak.
 
5. Dibuat oleh orang khusus.
 
Berdasarkan definisi ini, saldo deposit yang termuat di dalam suatu aplikasi sebagaimana diadopsi oleh beberapa market place dewasa ini dapat disebut sebagai harta mengingat fungsinya tidak menyimpang dari ta’rif di atas dan bahkan memenuhi kelima unsur di atas. 

Ada ta’rif lain dari Ibnu Abdin dari ulama kalangan Hanafiah mengenai harta, yaitu:

الْمُرَادُ بِالْمَالِ مَا يَمِيلُ إلَيْهِ الطَّبْعُ وَيُمْكِنُ ادِّخَارُهُ لِوَقْتِ الْحَاجَةِ، وَالْمَالِيَّةُ تَثْبُتُ بِتَمَوُّلِ النَّاسِ كَافَّةً أَوْ بَعْضِهِمْ، وَالتَّقَوُّمُ يَثْبُتُ بِهَا وَبِإِبَاحَةِ الِانْتِفَاعِ بِهِ شَرْعًا؛ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمَالَ أَعَمُّ مِنْ الْمُتَمَوَّلِ؛ لِأَنَّ الْمَالَ مَا يُمْكِنُ ادِّخَارُهُ وَلَوْ غَيْرَ مُبَاحٍ كَالْخَمْرِ، وَالْمُتَقَوِّمُ مَا يُمْكِنُ ادِّخَارُهُ مَعَ الْإِبَاحَةِ، فَالْخَمْرُ مَالٌ لَا مُتَقَوِّمٌ، فَلِذَا فَسَدَ الْبَيْعُ بِجَعْلِهَا ثَمَنًا

Artinya, “Yang dimaksud dengan al-mal (harta) adalah sesuatu yang disukai oleh tabiat manusia, dan dapat disimpan sampai waktu diperlukan, baik manusia secara keseluruhan atau sebagian. Tetapi harta akan dianggap memiliki nilai (qimah/ mutaqawwam) apabila sesuatu itu dicintai oleh manusia dan boleh dimanfaatkan menurut syariah. Kesimpulannya: pengertian harta lebih luas dari istilah ‘mutaqawwam atau ‘mutawwal.’ Harta adalah setiap sesuatu yang dapat disimpan walau tidak halal seperti khamr. Sedangkan mutaqawwam adalah sesuatu yang dapat disimpan dan diperbolehkan untuk dimanfaatkannya. Karena itu khamar termasuk harta yang tidak mutaqawwam atau tidak memiliki nilai sehingga tidak boleh diperjualbelikan. (Hasyiyah Ibnu Abidin, juz IV, halaman 501).

Menariknya dari ta’rif Ibnu Abidin ini sebagaimana disampaikan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaily, dalam Al-Fiqhul Islamy wa Adillatuhu jilid IV, halaman 2875, adalah sesuatu dapat disebut sebagai harta bilamana memenuhi dua unsur, yaitu: pertama, bisanya ia dikuasai atau dikendalikan, dan kedua, memungkinkan untuk diambil manfaatnya secara lumrah. Penjelasan dari kedua hal ini adalah sebagai berikut:

Harta Harus Dapat Dikuasai
Az-Zuhaili menyampaikan penjelasan bahwa segala aspek fisik atau nonfisik yang tidak dapat dikuasai, maka ia tidak bisa disebut harta sebagaimana pernyataannya sebagai berikut:

فلا يعد مالاً: ما لايمكن حيازته كالأمور المعنوية مثل العلم   والصحة والشرف والذكاء، وما لا يمكن السيطرة عليه كالهواء الطلق وحرارة الشمس وضوء القمر

Artinya, “Tidak dapat dibilang harta, sesuatu yang tidak dapat dikuasai, misalnya beberapa unsur nonfisik, seperti ilmu, kesehatan, kemuliaan, atau kecerdasan. Demikian juga, segala hal yang tidak dapat dikendalikan, seperti udara bebas, panas matahari dan sinar bulan.” (Al-Fiqhul Islamy wa Adillatuhu jilid IV, halaman 2875).

Harus Dapat Dimanfaatkan Secara Lumrah
Masih menurut Az-Zuhaily, keberadaan suatu barang dapat disebut sebagai harta adalah harus dapat dimanfaatkan secara lumrah. Ia menjelaskan secara rinci sebagai berikut:

إمكان الانتفاع به عادة: فكل ما لا يمكن الانتفاع به أصلاً كلحم الميتة والطعام المسموم أو الفاسد، أو ينتفع به انتفاعاً لا يعتد به عادة عند الناس كحبة قمح أو قطرة ماء أو حفنة تراب، لا يعد مالاً، لأنه لا ينتفع به وحده. والعادة تتطلب معنى الاستمرار بالانتفاع بالشيء في الأحوال العادية، أما الانتفاع بالشيء حال الضرورة كأكل لحم الميتة عند الجوع الشديد (المخمصة) فلا يجعل الشيء مالاً، لأن ذلك ظرف استثنائي

Artinya: “Dapat diambil manfaatnya secara lumrah. Segala sesuatu yang tidak dapat diambil manfaatnya sama sekali, seperti kulit bangkai, makanan yang dibubuhi racun, atau makanan yang rusak, atau sesuatu yang sebenarnya bisa diambil manfaatnya, namun dengan jalan yang tidak biasa menurut lumrahnya masyarakat, seperti sebiji gandum, setetes air, atau sebutir debu, maka semua ini tidak dapat dibilang sebagai harta karena tidak dapat dimanfaatkan secara terpisah. Unsur kebiasaan di sini dilibatkan untuk menunjuk pengertian senantiasa (istimrar) bisanya sesuatu diambil manfaatnya dalam berbagai kondisi lumrah. Sedangkan barang yang hanya dapat dimanfaatkan ketika kondisi terpaksa (dlarurat), seperti daging bangkai ketika seseorang ditimpa kelaparan yang sangat menyiksa (paceklik hebat), maka ia tidak dapat disebut sebagai harta, karena hal itu diperbolehkan sebab adanya pengecualian.” (Al-Fiqhul Islamy wa Adillatuhu jilid IV, halaman 2875).

Dengan mencermati kedua batasan ini, maka ta’rif harta sebagaimana tertuang di dalam Hasyiyah Ibnu Abidin, bahwa harta harus dapat disimpan adalah tidak menjadi keharusan. Az-Zuhaily mencontohkan misalnya sayuran. Sayuran adalah bagian dari harta meski tidak dapat disimpan melainkan keberadaannya yang biasa dimanfaatkan oleh masyarakat umum saja. Walhasil, harta yang disepakati oleh jumhur fuqaha adalah:

أما المال عند جمهور الفقهاء غير الحنفية: فهو كل ما له قيمة يلزم متلفه بضمانه. وهذا المعنى هو المأخوذ به قانوناً، فالمال في القانون وهو كل ذي قيمة مالية

Artinya, “Harta menurut fuqaha jumhur selain hanafiyah adalah segala hal yang bernilai dan berlaku hukum kelaziman terhadapnya, yaitu orang yang merusaknya wajib memberikan ganti rugi. Dan nampaknya hukum positif negara mengadopsi pengertian ini dengan pernyataannya bahwa yang dimaksud dengan harta adalah segala sesuatu yang memiliki nilai hartawi.” (Al-Fiqhul Islamy wa Adillatuhu jilid IV, halaman 2875).

Bagaimana dengan Saldo Deposit? Bisakah Disebut Sebagai Harta?
Dengan merujuk pada terakhir ini, saldo deposit, diakui atau tidak, dalam faktanya menyatakan kepemilikan atas suatu harta. Berkurangnya saldo deposit yang tidak disebabkan oleh aktivitas belanja atau penarikan oleh pemiliknya, nyatanya selalu mendapatkan komplain dari pemilik akun yang bersangkutan. Ini setidaknya menjadi bukti bahwa saldo deposit adalah berkedudukan sebagai harta.

Selain itu, bisanya pemilik akun mencairkan atau membelanjakan dana deposit, menunjukkan akan keberadaan unsur manfaat dar saldo deposit tersebut dalam bagian muamalah. Bisanya pemilik akun tersebut membelanjakan saldo deposit dan menukarkannya dengan segala keperluan yang dibutuhkannya di market place itu juga merupakan bukti tersendiri bagi bebasnya dia dalam menguasai dan memiliki saldo. Alhasil, tidak ada sisi yang tidak dimiliki sebagai unsur harta sebagaimana ta’rif di atas oleh sado deposit.

Lantas, Bagaimana dengan Saldo Deposit Emas? Apakah Juga Bisa Disebut sebagai Harta?
Untuk menjawab masalah ini, kita ingat kembali bahwa dalam sejarah peredaran mata uang, ada masa pernah diterapkan bahwa uang kertas diartikan sebagai berjamin emas (auraqul maliyah). Dalam kesempatan itu, satu lembar uang kertas adalah menyatakan satu bagian tertentu dari emas yang disimpan di bank sentral.

Sejarah ini secara tidak langsung seolah terulang lagi seiring berkembangnya aplikasi tabungan emas. Nilai yang dimuat di dalam aplikasi berupa besarnya saldo deposit emas dengan basis ukuran gram dan dilengkapi dengan nilai rupiah yang disesuaikan dengan harga emas dunia, seolah menyatakan langsung akan kepemilikan emas yang disimpan oleh market place bersangkutan, seperti pegadaian, orori dan e-mas. Apalagi, keberadaan market-market place ini bekerja sama dengan PT Aneka Tambang (Antam) yang merupakan produsen emas.

Pemasaran emas melalui market place dengan menyesuaikan ukuran emas dan harganya dibandingkan dengan harga emas dunia, dalam hemat penulis adalah ibarat strategi penjualan emas semata agar liabilitasnya lebih volatil (mudah dicairkan).

Yang terpenting dalam hal ini adalah legalitas dari provider penyedia aplikasi tersebut sebagai bekal jaminan keamanan dana nasabah/pemilik akun penggunanya. Bila keamanan itu bisa dijamin, maka tidak ada yang dilanggar dari sisi dalil syariat. Dalam hal ini, Rasulullah SAW hanya melarang muamalah yang tidak disertai dengan jaminan sebagaimana dalam sabdanya:

نهى النبي  : عن ربح ما لم يضمن . اخرجه احمد وابو داود 

Artinya: “Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam melarang dari mengambil laba barang yang tidak bisa dijamin.” (Hadits di-takhrij oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud). Wallahu a’lam bis shawab.
 

Muhamamad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah-Aswaja NU Center PWNU Jawa TImur.
Share:

Baca Juga