IMG-LOGO
Trending Now:
Bahtsul Masail

Shalat Sunah Qabliyyah Tanpa Shalat Tahiyyatul Masjid (3)

Jumat 17 Februari 2017 7:3 WIB
Share:
Shalat Sunah Qabliyyah Tanpa Shalat Tahiyyatul Masjid (3)
Assalamu ‘alaikum wr. wb.
Pak ustadz, saya ingin menanyakan seputar shalat dua rakaat ketika masuk masjid atau yang dikenal dengan sebutan shalat tahiyyatul masjid. Pertama, apa makna shalat tahiyyatul masjid? Kedua, apabila kita masuk masjid kemudian duduk, apakah anjuran melakukan shalat tahiyyatul masjid gugur? Ketiga, ketika kita masuk masjid mengingat waktunya begitu sempit kemudian kita langsung melakukan shalat qabliyyah, bolehkah kami menggabungkan niat shalat sunah qabliyyah dengan shalat tahiyyatul masjid? Atas penjelasannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamu ’alaikum wr. wb. (Ahmad Majid/Pekalongan)

Jawaban
Assalamu ’alaikum wr. wb.
Penanya yang budiman, semoga selalu dirahmati Allah swt. Dalam kesempatan kali ini kami akan mencoba untuk menjawab pertanyaan yang ketiga atau yang terakhir. Makna shalat tahiyyatul masjid adalah perwujudan dari salam penghormatan kepada masjid.

Sedangkan yang dimaksudkan adalah memberikan salam penghormatan kepada Sang Pemilik Masjid, yaitu Allah SWT. Hal ini sebagaimana yang telah kami jelaskan pada kesempatan sebelumnya. Karena itu maka yang menjadi poin penting adalah adanya shalat ketika masuk masjid sebagai bentuk salam kepada Allah.

وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَطْلُوبَ مِنْ دَاخِلِ الْمَسْجِدِ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ لِيَكُونَ ذَلِكَ تَحِيَّةً لِرَبِّهِ تَعَالَى

Artinya, “Walhasil bahwa yang diminta (dianjurkan) dari orang yang masuk ke dalam masjid adalah hendaknya ia melakukan shalat di dalamnya sebagai bentuk salam penghormatan kepada Pemiliknya Yang Maha Luhur,” (Lihat Ibnu Abidin, Hasyiyah Raddul Mukhtar, Beirut, Darul Fikr, 1421 H/2000 M, juz II, halaman 18).

Atas dasar penjelasan singkat ini, maka setidaknya dapat dipahami bahwa ketika ada seseorang yang masuk ke dalam masjid kemudian melakukan shalat qabliyyah maka shalat tahiyyatul masjid sudah termasuk di dalamnya. Dengan catatan orang tersebut tidak menafikannya dalam niat ketika takbiratul ihram.

Dari sini kemudian kita bisa memahami pendapat dari para ulama madzhab Syafi’i—sebagaimana dikemukakan oleh Muhyiddin Syaraf An-Nawawi—yang menyatakan bahwa tidak disyaratkan niat shalat tahiyatul masjid.

Karenanya ketika ia shalat dua rakaat dengan niat shalat sunah mutlak atau shalat sunah rawatib atau selainnya, atau bahkan shalat fardlu baik shalat ada`, qadla, atau nadzar maka hal itu sudah dianggap cukup. Konsekuensinya ia mendapat pahala sesuai dengan apa yang diniatkan sekaligus juga mendapatkan pahala tahiyyatul masjid.

قَالَ اَصْحَابُنَا وَلَا يُشْتَرَطُ اَنْ يَنْوِيَ بَالرَّكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ بَلْ إِذَا صَلَّي رَكْعَتَيْنِ بِنِيَّةِ الصَّلَاةِ مُطْلَقًا أَوْ نَوَى رَكْعَتَيْنِ نَافِلَةً رَاتِبَةً أَوْ غَيْرَ رَاتِبَةٍ أَوْ صَلَاةَ فَرِيضَةٍ مُؤَدَّاةً أَوْ مُقْضِيَّةً أَوْ مَنْذُورَةً أَجْزَأَهُ ذَلِكَ وَحَصَلَ لَهُ مَا نَوَى وَحَصَلْتْ تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ ضِمْنًا وَلَا خِلَافَ

Artinya, “Para ulama dari kalangan madzhab kami (madzhab Syafi’i) berpendapat bahwa tidak disyaratkan seseorang untuk berniat shalat tahiyyatul masjid dua rakaat, bahkan apabila ia shalat dua rakaat dengan niat shalat sunah mutlaq atau niat shalat dua rakaat shalat sunah rawatib atau selain rawatib, atau shalat fardlu baik shalat ada`, qadla, atau yang dinazdarkan maka hal teresebut dia anggap mencukupi dan ia mendapatkan sesuai dengan niatnya termasuk di dalamnya shalat tahiyyatul masjid. Dalam hal ini tidak ada perselisihan pendapat di antara mereka,” (Lihat Muhyiddin Syaraf An-Nawawi, Al-Majmu’ Syarhul Muhadzdzab, Jeddah, Maktabah Al-Irsyad, juz III, halaman 544).

Lebih lanjut, menurut mereka, bahwa ketika seseorang niat shalat fardlu dan tahiyyatul masjid atau niat shalat rawatib dan tahiyyatul masjid, maka keduanya bisa peroleh sekaligus. Atau dengan kata lain mengabungkan niat shalat fardlu dengan tahiyyatul masjid atau shalat rawatib dengan tahiyyatul masjid adalah diperbolehkan dan tetap mendapatkan dua pahala sekaligus.

  قَالَ اَصْحَابُنَا وَكَذَا لَوْ نَوَى الْفَرِيضَةَ وَتَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ أَوْ الرَّاتِبَةَ وَتَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ حَصَلَا جَمِيعًا بَلَا خِلَافٍ

Artinya, “Para ulama dari kalangan madzhab kami menyatakan, ‘Begitu juga apabila ia berniat shalat fardli dan shalah tahiyyatul masjid atau berniat shalat rawatib dan tahiyyatul masjid maka keduanya bisa diperoleh semuanya. Dalam hal ini tidak ada perselisihan pedapat di antara mereka,” (Lihat Muhyiddin Syaraf An-Nawawi, Al-Majmu’ Syarhul Muhadzdzab, juz III, halaman 544).

Lantas apa logika atau argumentasi yang bisa diketengahkan untuk mendukung pandangan tersebut? Salah satu argumen yang bisa diajukan di sini adalah bahwa yang menjadi poin penting atau intinya adalah adanya shalat ketika masuk masjid sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Sedangkan ketika seseorang masuk masjid kemudian langsung menjalakan shalat apakah itu shalat fardlu atau rawatib, maka hal itu telah tercapai. Begitu juga ketika seseorang niat shalat fardlu dan niat tahiyyatul masjid misalnya, keduanya dapat diperoleh. Dengan kata lain mendapatkan pahala keduanya.

(وَتَحْصُلُ بِفَرْضٍ أَوْ نَفْلٍ آخَرَ ) سَوَاءٌ نُوِيَتْ مَعَهُ أَمْ لَا لِأَنَّ الْمَقْصُودَ وُجُودُ صَلَاةٍ قَبْلَ الْجُلُوسِ ، وَقَدْ وُجِدَتْ بِمَا ذُكِرَ ، وَلَا يَضُرُّهُ نِيَّةُ التَّحِيَّةِ لِأَنَّهَا سُنَّةٌ غَيْرُ مَقْصُودَةٍ خِلَافَ نِيَّةِ فَرْضٍ وَسُنَّةٍ مَقْصُودَةٍ فَلَا تَصِحُّ

Artinya, “Shalat tahiyyatul masjid bisa didapatkan dengan shalat fardlu atau shalat sunah yang lain baik shalat tahiyyatul masjid diniati bersamaan shalat fardlu atau sunah maupun tidak. Sebab, intinya adalah adanya shalat sebelum duduk di masjid dan hal itu sudah terwujud sebagaimana disebutkan. Dan niat shalat tahiyyatul masjid tidak merusak shalat tersebut karena shalat tahiyyatul masjid adalah termasuk sunah yang tidak ditentukan (sunah gharu maqshudah). Berbeda dengan niat shalat fardlu bersamaan dengan shalat sunnah yang sudah ditentukan. Dalam kasus ini shalatnya tidak sah,” (Lihat Jalaluddin Al-Mahali, Syarhu Minhajit Thalibin, dalam Hamisy Hasyiyah Qalyubi wa Umairah, Syarikatu Maktabah wa Mathba’ah Ahmad Said bin Nabhan, juz I, halaman 215).

Berangkat dari penjelasan di atas maka impulannya adalah diperbolehkan menggabungkan niat shalat sunah qabliyyah dengan tahiyyatul masjid. Bahkan seandainya tidak niat tahiyyatul masjid tetap tahiyyatul masjid dapat diraih. Artinya juga mendapatkan pahala shalat qabliyyah sekaligus tahiyyatul masjid.

Demikian jawaban yang dapat kami kemukakan. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kami selalu terbuka dalam menerima saran dan kritik dari para pembaca.

Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,
Wassalamu ’alaikum wr. wb.



(Mahbub Ma’afi Ramdlan)
Tags:
Share:
Rabu 15 Februari 2017 3:2 WIB
Hukum Pencantuman Nama Suami di Belakang Nama Istri
Hukum Pencantuman Nama Suami di Belakang Nama Istri
Assalamu ‘alaikum wr. wb.
Redaksi NU Online yang saya hormati, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Kami ingin menanyakan tentang hukum pencantuman nama suami di belakang nama istri. Sementara saya pernah mendengar ustadz tidak memperbolehkan pencantuman suami setelah nama istri. Mohon keterangannya. Atas penjelasannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamu ‘alaikum wr. wb. (Mahmud/Jakarta)

Jawaban
Assalamu ’alaikum wr. wb.
Penanya yang budiman, semoga Allah SWT menurunkan rahmat-Nya untuk kita semua. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa lazimnya nama yang dicantumkan di belakang nama seseorang adalah orang tuanya, terutama bapak kandung yang bersangkutan. Pencantuman itu adakalanya dibubuhi dengan “bin”, “binti”, atau tanpa itu semua. Nama anak itu digandeng langsung dengan nama orang tuanya. Ada juga yang menyandingkan namanya dengan nama kedua orang tuanya sekaligus seperti Abdullah bin Ubay bin Salul.

قوله على ابن أبي وكان رئيس الخزرج وينسب لأيبه وأمه. فأبوه أبي وأمه سلول. وكان اسمه عبد الله اهـ شيخنا

Artinya, “(Abdullah bin Ubay bin Salul) bin Ubay adalah pemuka Khazraj. Ia dinisbahkan kepada bapak dan ibunya. Bapaknya bernama Ubay. Ibunya bernama Salul. Namanya sendiri adalah Abdullah sebagai keterangan guru kami,” (Lihat Syekh Sulaiman Umar Al-Jamal, Al-Futuhatul Ilahiyah bi Taudhihi Tafsiril Jalalain lid Daqa’iqil Khafiyyah, Beirut, Darul Fikr, 2003 M/1423 H, juz III halaman 302).

Pencantuman nama orang tua di belakang nama anak biasanya dipakai untuk sejumlah kepentingan. Salah satunya pencantuman nama itu dimaksudkan untuk penegasan nasab atau hubungan biologis. Karenanya pencantuman nama orang lain yang bukan orang tua kandung di belakang nama seseorang terhitung aib yang sangat tercela dalam Islam seperti disebutkan Rasulullah SAW berikut ini.

عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر

Artinya, “Dari Abu Dzar, ia mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, ‘Tiada seorangpun yang menisbahkan diri kepada selain bapaknya dengan sengaja melainkan ia menjadi kufur,’” (HR Bukhari).

Penjelasan hadits di atas diulas oleh Badruddin Al-Aini dalam ‘Umdatul Qari Syarhu Shahihil Bukhari berikut ini.

ويروي إلى غير أبيه قوله وهو يعلمه جملة حالية أي والحال أنه يعلم أنه غير أبيه وإنما قيد بذلك لأن الإثم يتبع العلم وفي بعض النسخ إلا كفر بالله ولم تقع هذه اللفظة في رواية مسلم ولا في غير رواية أبي ذر فالوجه على عدم هذه اللفظة أن المراد بالكفر كفران النعمة أو لا يراد ظاهر اللفظ وإنما المراد المبالغة في الزجر والتوبيخ أو المراد أنه فعل فعلا يشبه فعل أهل الكفر

Artinya, “(Kepada selain bapaknya) dan (dengan sengaja) kalimat hal atau penunjuk waktu kekinian. Artinya ia saat itu sadar bahwa nama penisbahan di belakang namanya itu bukanlah bapaknya. Penisbahan itu dikaitkan dengan kesengajaan karena kesalahan dianggap dosa ketika dilakukan dengan sengaja. Sebagian naskah menyebut, ‘kufur kepada Allah’ yang mana hal ini tidak terdapat dalam riwayat Muslim. Dan tidak ada pada riwayat selain Abu Dzar. Tidak adanya penyebutan ‘kufur kepada Allah’ bisa jadi dipahami sebagai kufur nikmat atau maksudnya tidak seperti yang tertera secara harfiah. Tetapi maksudnya adalah penegasan larangan dan aib atas penisbahan seseorang kepada orang lain yang bukan bapak kandungnya. Hadits itu juga bisa dipahami bahwa penisbahan itu merupakan perilaku yang serupa dengan perbuatan orang kafir,” (Lihat Badruddin Al-Aini, ‘Umdatul Qari Syarhu Shahihil Bukhari, juz 24, halaman 35).

Dalil lain yang diangkat sebagai pengharaman penisbahan nama orang lain adalah Surat Al-Ahzab ayat 5.

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ الله

Artinya, “Kaitkan panggilan mereka (anak-anak angkat) itu dengan nama orang tua kandung mereka. Itu lebih adil statusnya di sisi Allah.”

Ada baiknya kita lihat keterangan singkat Syekh Wahbah Az-Zuhayli perihal ayat ini dalam tafsirnya berikut ini.

انسبوا الأبناء لآبائهم الحقيقيين الذين هم من أصلابهم لا للذين تبنوهم فنسب الابن لأبيه الأصيل هو أعدل حكما

Artinya, “Nisbahkan anak-anak (angkat) itu kepada bapak mereka yang sebenarnya di mana mereka adalah orang tua kandung mereka, bukan kepada orang tua angkat mereka. penisbahan anak kepada bapak kandung itu lebih adil statusnya,” (Lihat Wahbah Az-Zuhayli, At-Tafsirul Wajiz ala Hamisyil Qaur’anil Azhim, Damaskus, Darul Fikr, cetakan kedua 1416 H/ 1996 M, halaman 419).

Namun begitu, penjelasan Sayyid Al-Alusi berikut ini sedikit banyak menjawab masalah yang ditanyakan. Menurutnya, penisbahan nama secara biologis kepada selain orang tua itu dilarang kalau memang dilakukan secara sengaja.

وظاهر الآية حرمة تعمد دعوة الإنسان لغير أبيه ، ولعل ذلك فيما إذا كانت الدعوة على الوجه الذي كان في الجاهلية ، وأما إذا لم تكن كذلك كما يقول الكبير للصغير على سبيل التحنن والشفقة يا ابني وكثيراً ما يقع ذلك فالظاهر عدم الحرمة

Artinya, “Secara lahiriyah, ayat ini mengharamkan dengan sengaja penyebutan nisbah seseorang kepada selain bapaknya. Bisa jadi keharaman itu karena penyebutan nama dilakukan seperti tradisi masyarakat Jahiliyah. Sedangkan panggilan yang berbeda dengan konsep penyebutan nama dalam Jahiliyah seperti bentuk panggilan orang dewasa kepada mereka yang lebih muda dengan sapaan ‘Anakku’ dan banyak sapaan kasih-sayang dan ramah-bersahabat serupa itu, secara lahiriyah tidaklah haram,” (Lihat Sayyid Mahmud Al-Alusi, Ruhul Ma‘ani, Beirut, Daru Ihya’it Turatsil Arabi, tanpa tahun, juz 21, halaman 149).

Berangkat dari pelbagai penjelasan di atas, kita mengambil sejumlah simpulan. Pertama, Islam mengecam keras mereka yang mencantumkan nama orang lain di belakang namanya secara sengaja dengan niat nisbah biologis. Karena perbuatan itu merupakan pengingkaran terhadap bapak kandungnya sendiri. Ini bagian dari kufur nikmat dan kedurhakaan.

Kedua, pencantuman nama suami di belakang nama istri jelas tidak dimaksudkan untuk penisbahan biologis. Dengan demikian boleh saja seorang istri membubuhi nama suami di belakang namanya.

Ketiga, sapaan seseorang yang lebih dewasa kepada mereka yang lebih muda atau sebaliknya dengan kata “Nak”, “Dik”, “Pak”, “Om”, "Tante", “Cing”, “Bu”, “Pak dhe”, atau sapaan serupa lainnya untuk menunjukkan kehangatan dan keakraban dua orang yang sama sekali tidak berkaitan secara biologis, tidak diharamkan seperti penjelasan Al-Alusi di atas.

Demikian jawaban yang dapat kami kemukakan. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kami selalu terbuka dalam menerima saran dan kritik dari para pembaca.

Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,
Wassalamu ‘alaikum wr. wb.



(Alhafiz Kurniawan)
Jumat 10 Februari 2017 20:5 WIB
Hukum Menalak Istri yang Sedang Hamil
Hukum Menalak Istri yang Sedang Hamil
Assalamu ‘alaikum wr. wb.
Pak ustadz yang kami hormati, semoga selalu lindungan Allah SWT. Kami ingin menanyakan tentang hukum menceraikan wanita dalam kondisi hamil. Benarkah seorang suami dilarang menalak wanita yang sedang hamil? Atas jawabannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamu ‘alaikum wr. wb. (Ahmad Hudri)

Jawaban
Assalamu ’alaikum wr. wb.
Penanya yang budiman, semoga Allah SWT selalu menurunkan rahmat-Nya untuk kita semua. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa talak meskipun halal atau diperbolehkan, tetapi ia merupakan perbuatan yang tidak disukai Allah. Karena itu talak mesti dipahami sebagai solusi terakhir ketika sudah ditemukan solusi lain untuk menyelesaikan kemelut dalam kehidupan berumah tangga.

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim diceritakan bahwa Ibnu Umar RA menalak istrinya dalam kondisi haid. Kejadian itu kemudian diceritakan oleh Umar bin Khatthab RA kepada Rasulullah SAW.

Mendengar cerita tersebut lantas Rasulullah SAW meminta Umar bin Khaththab RA agar memerintahkan putranya untuk kembali kepada istrinya. Baru kemudian jika ia tetap ingin menceraikannya, maka ceraikan ketika dalam kondisi suci atau hamil.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا

Artinya, “Dari Ibnu Umar RA bahwa ia pernah menalak istrinya dalam keadaan haid. Kemudian Umar bin Khatthab RA menceritakan kejadian tersebut kepada Nabi. Lantas beliau pun berkata kepada Umar bin Khatthab RA, ‘Perintah kepada dia (Ibnu Umar RA) untuk kembali kepada istrinya, baru kemudian talaklah dia dalam keadaan suci atau hamil,” (HR Muslim).

Perintah Rasulullah saw kepada Ibnu Umar RA melalui ayahnya, yaitu Umar bin Khaththab RA itu setidaknya mengadung dua hal penting. Pertama, larangan untuk menalak wanita dalam keadaan haid. Kedua, kebolehan menalak wanita dalam keadaan suci atau hamil.

Senada dengan hal ini Muhyidin Syaraf An-Nawawi dalam Syarah Muslim-nya menjelaskan bahwa kandungan hadits tersebut menunjukkan kebolehan menalak wanita yang sedang hamil yang jelas kehamilannya. Menurutnya, ini adalah pandangan Madzhab Syafi‘i.

Lebih lanjut, menurut Ibnul Mundzir, pandangan Madzhab Syafi‘i ini adalah pendapat mayoritas ulama. Di antara mereka adalah Thawus, Al-Hasan, Ibnu Sirin, Rabiah, Hammad bin Abi Sulaiman, Malik, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, dan Abu Ubaid.

فِيهِ دَلَالَةٌ لِجَوَازِ طَلَاقِ الْحَامِلِ الَّتِي تَبَيَّنَ حَمْلُهَا وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ قَالَ بْنُ الْمُنْذِرِ وَبِهِ قاَلَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ مِنْهُمْ طَاوُسٌ وَالْحَسَنُ وَبْنُ سِيرِينَ وَرَبِيعَةٌ وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَبُو عُبَيْدٍ

Artinya, “Hadits ini menunjukkan kebolehan menalak wanita hamil ketika memang jelas kehamilannya. Ini adalah pandangan Madzhab Syafi‘i. Ibnul Mundzir berkata, pandangan ini juga dianut oleh mayoritas ulama, antara lain Thawus, Al-Hasan, Ibnu Sirin, Rabiah, Hammad bin Abi Sulaiman, Malik, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, dan Abu Ubaid,” (Lihat Muhyiddin Syarf An-Nawawi, Shahih Muslim bi Syarhin Nawawi, Kairo, Darul Hadits, cet ke-4, 1422 H/2001 M, juz V, halaman 325).

Ibnul Mundzir juga mengamini pendapat yang menyatakan kebolehan menalak wanita yang dalam kondisi hamil. Demikian juga sebagian ulama dari kalangan Madzhab Maliki. Namun ada juga sebagian ulama Madzhab Maliki yang mengharamkannya. Sedangkan riwayat lain mengtakan, Al-Hasan berpendapat bahwa menalak wanita yang sedang hamil adalah makruh.

قَالَ بْنُ الْمُنْذِرِ وَبِهِ أَقُولُ وَبِهِ قَالَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ حَرَامٌ وَحَكَى بْنْ الْمُنْذِرِ رِوَايَةً أُخْرَى عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ طَلَاقُ الْحَامِلِ مَكْرُوهٌ

Artinya, “Ibnul Mundzir berkata, saya juga berpendapat demikian. Begitu juga dengan sebagian ulama dari kalangan Madzhab Maliki. Sedang sebagian yang lain menyatakan haram. Ibnul Mundzir juga meriwayatkan riwayat jalur lain dari Al-Hasan. Menurut riwayat jalur ini, Al-Hasan berpendapat bahwa menalak wanita yang sedang hamil adalah makruh,” (Lihat Muhyiddin Syaraf An-Nawawi, Shahih Muslim bi Syarhin Nawawi, juz V, halaman 325).

Berangkat dari penjelasan di atas, maka kita dapat menarik simpulan bahwa mayoritas ulama memperbolehkan penalakan wanita yang sedang hamil kendati ada yang menyatakan bahwa makruh dan haram.

Namun pendapat yang dianggap kuat adalah pendapat mayoritas ulama yang memperbolehkan penalakan wanita yang sedang hamil. Dan iddah bagi wanita hamil yang ditalak adalah sampai ia melahirkan kandungannya sebagaimana firman Allah SWT berikut ini:

وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya, “Wanita-wanita yang hamil waktu iddah mereka adalah sampai melahirkan kandungan,” (QS At-Thalaq [65]: 4).

Demikian jawaban yang dapat kami kemukakan. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kami selalu terbuka dalam menerima saran dan kritik dari para pembaca.

Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,
Wassalamu ‘alaikum wr. wb.



(Mahbub Ma’afi Ramdlan)
Rabu 8 Februari 2017 7:2 WIB
Hukum Bekerja di Kantor Perpajakan dan Bea Cukai (1)
Hukum Bekerja di Kantor Perpajakan dan Bea Cukai (1)
Assalamu 'alaikum wr. wb.
Mohon izin Pak Kiai, saya ingin menanyakan, apakah hukum kerja di Pajak dan Bea Cukai? Sebagaimana diketahui bersama bahwasanya khusus untuk cukai dikenakan terhadap rokok dan minuman keras, namun pada hakikatnya pajak yang dikenakan terhadap barang tersebut adalah untuk membatasi peredarannya.

Di samping itu semua hasil penerimaan dari pajak dan bea cukai adalah sumber pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur negara dan lain-lain. Terima kasih atas penjelasannya. Wassalamu 'alaikum wr. wb. (Ahmad-Jakarta)

Jawaban
Assalamu ’alaikum wr. wb.
Penanya yang budiman, semoga Allah SWT selalu menurunkan rahmat-Nya. Dalam pandangan kami, pertanyaan yang diajukan kepada kami masuk kategori pertanyaan yang “sensitif”.    

Melihat deskripsi masalah di atas dalam benak kami setidaknya ada beberapa poin penting yang perlu mendapatkan perhatian. Pertama, menyangkut soal bekerja di kantor perpajakan dan bea cukai. Kedua menyangkut hukum memanfaatkan cukai minuman keras dan rokok untuk kemaslahatan publik seperti pembangunan infrastuktur dan lain-lain.

Dalam kesempatan ini kali ini kami akan mencoba untuk menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu terkait soal hukum bekerja di kantor perpajakan. Sedangkan untuk pertanyaan yang kedua akan kami jawab pada lain kesempatan. Dalam soal hukum bekerja di kantor pajak dan bea cukai setidaknya ada dua pendapat yang beredar.

Pendapat pertama mengatakan bahwa hukum bekerja di kantor pajak adalah adalah haram. Salah satu alasan yang dikemukakan adalah bahwa tidak ada satu pun dalil yang menyatakan kebolehan memungut pajak. Karena itu, bekerja pada kantor pajak dan bea cukai tidak dibenarkan.

Pendapat kedua menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada kewajiban membayar pajak. Namun negara boleh menetapkan kepada sebagian rakyatnya yang mampu untuk membayar pajak, apabila sumber pendapatan negara yang lain tidak memadai atau mencukupi kebutuhan negara.

عَيَّنَ السُّلْطَانُ عَلَى بَعْضِ الرَّعِيَّةِ شَيْئاً كُلَّ سَنَةٍ مِنْ نَحْوِ دَرَاهِمَ يُصْرِفُهَا فِي الْمَصَالِحِ إِنْ أَدَّوْهُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ لَا خَوْفاً وَحَيَاءً مِنَ السُّلْطَانِ أَوْ غَيْرِه جَازَ أَخْذُهُ ، وَإِلَّا فَهُوَ مِنْ أَكْلِ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ، لَا يَحِلُّ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ ، وَإِرَادَةُ صَرْفِهِ فِي الْمَصَالِحِ لَا تَصِيرُهُ حَلَالاً

Artinya, “Kebijakan penguasa kepada sebagian rakyatnya untuk memberikan sesuatu setiap tahun seperti memberikan bebarapa dirham yang ditasharrufkan untuk kemaslahatan, jika mereka memberikannya dengan sukarela tanpa tekanan baik dari penguasa atau selainnya maka boleh mengambilnya. Jika tidak, maka termasuk memakan harta orang lain dengan cara batil dan tidak halal bagi penguasa untuk menasharrufkannya di pelbagai bidang. Sedangkan keinginan penguasa untuk menasharrufkanya untuk kemaslahatan tidak serta menjadikan harta tersebut halal,” (Lihat Abdurrahman Ba’alawi, Bughyatul Mustarsyidin, Beirut, Darul Fikr, tt, halaman 326).

Tetapi dengan catatan bahwa pembayaran pajak itu muncul dari kesadarannya bukan karena tekanan baik dari pihak penguasa atau pihak lain. Dari sinilah kemudian negara sama sekali dilarang keras untuk menyelewengkan pajak. Negara sebagai pemegang amanat harus memastikan bahwa pajak yang dipungut dari rakyatnya benar-benar ditasharrufkan untuk kepentingan umum.

Sebab, jika pajak diselewengkan maka kesadaran rakyat dan kerelaannya untuk membayar pajak sebagai sumbangan untuk menutupi kebutuhan negara akan terkikis.

Konsekuensi logisnya adalah ketundukan rakyat kepada negara akan berubah jadi pembangkangan. Hal ini tentunya sangat berbahaya bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun ternyata persoalannya tidak sesederhana yang kita bayangkan. Jika pembayaran pajak itu atas dasar sukarela dan tanpa tekanan maka ini juga menjadi problem serius.

Kenapa akan menjadi persoalan serius? Sebab, masyarakat akan seenaknya dalam membayar pajak. Padahal negara sangat membutuhkannya. Tanpa pajak, negara jelas akan runtuh. Sebab, pemasukan nonpajak tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan negara. Karena itu maka kemudian negara mewajibkan kepada sabagian rakyat yang sudah dianggap cukup syarat untuk membayar pajak.

Dari sini kemudian muncul pertanyaan, apakah negara diperbolehkan “mewajibkan”—yang dituangkan melalui perundang-undangan—kepada rakyatnya yang sudah dianggap memenuhi persyaratan untuk membayar pajak? Padahal kalau kita mengacu pada pendapat kedua, maka mengandaikan bahwa kebolehan memungut pajak itu harus didasarkan kerelaan rakyat dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Jawabanya adalah negara dapat dibenarkan mewajibkan rakyatnya yang sudah dianggap cukup syarat untuk membayar pajak. Kenapa? Karena kebutuhan negara tidak dapat tercukupi dengan mengandalkan pemasukan nonpajak. Maka  kebijakan mewajibkan pajak mesti diambil, karena jika tidak maka sudah barang tentu negara tidak akan mampu memenuhi kebutuhannya.

Jadi apa yang dilakukan negara dengan mewajibkan pajak harus dipahami dan dibaca dalam konteks kondisi darurat, di mana kondisi darurat itu bisa membolehkan sesuatu yang dilarang sebagaimana ditegaskan dalam salah satu kaidah fiqih berikut ini:

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya, “Bahwa kondisi darurat itu dapat memperbolehkan hal-hal yang dilarang,” (Lihat Ibnu Nujaim, Al-Asybah wan Nazha`ir, Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyyah, cet ke-1, 1400 H/1980 M, halaman 85).

Berangkat dari penjelasan di atas, maka bekerja pada kantor perpajakan dan bea cukai adalah diperbolehkan. Karenanya, gaji yang diterima pegawainya adalah halal. Sebab, pemungutan pajak dalam kondisi yang telah kami kemukakan adalah dibenarkan. Lain halnya apabila kebutuhan negara dapat dipenuhi dengan pendapatan lain nonpajak.

Lantas bagaimana jika kewajiban pajak yang telah ditetapkan negara sudah benar namun diselewengkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, apakah kewajiban membayar pajak masih tetap berlaku?

Antara kewajiban pajak dan penyelewengan adalah dua hal yang berbeda. Menurut hemat kami, kewajiban pajak tidak serta merta gugur dengan adanya penyelewengan pajak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya, “Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kalian...” (QS. An-Nisa`[4]: 59).

Uang pajak adalah uang rakyat karenanya harus diperuntukkan bagi kepentingan publik, dan haram untuk diselewengkan. Karena itu negara harus membasmi penyelewangan pajak dan menindak dengan tegas pelakunya.

Dalam konteks ini menarik apa yang dikemukan Al-Ghazali di mana dengan tegas beliau menyatakan bahwa harta publik tidak boleh digunakan kecuali untuk kemaslahatan publik atau masyarakat lemah.

قَالَ الْغَزَالِيُّ مَالُ الْمَصَالِحِ لَا يَجُوزُ صَرْفُهُ اِلَّا لِمَنْ فِيهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ أَوْ هُوَ مُحْتَاجٌ عَاجِزٌ عَنِ الْكَسْبِ

Artinya, “Al-Ghazali berkata, ‘Harta publik tidak boleh ditasharrufkan kecuali kepada kepada pihak yang di dalamnya mengandung kemaslahatan umum atau pihak yang membutuhkan yang lemah,” (Lihat Muhyiddin Syaraf An-Nawawi, Al-Majemu’ Syarah Al-Muhadzdzab, Jeddah, Maktabah Al-Irsyad, juz VII, halaman 426).

Karena itu jika terjadi penyelewengan atau penggelapan pajak, negara harus bersungguh-sungguh membasminya dan menindak dengan tegas para pelakunya tanpa pandang bulu atau tebang pilih.

Sedangkan kita sebagai warga negara sudah seharusnya memberikan dukungan penuh terhadap segala upaya pemerintah dalam memberantas segala penyelewengan dan penggelapan pajak. Namun jika negara tidak serius dalam menanganinya, maka kewajiban membayar pajak layak untuk ditinjau ulang.

Demikian jawaban yang kami kemukakan. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kami selalu terbuka untuk menerima saran dan kritik dari para pembaca.

Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,
Wassalamu ’alaikum wr. wb.



(Mahbub Ma’afi Ramdlan)